Berita DPD di Media

Beranda

ยป

Berita DPD di Media

Ngurah Ambara Serap Kesiapan Pilkada Serentak dan Bahas Penerapan UU Desa di Bali

2024-05-14 02:16:00Z oleh bali

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Bali, Gede Ngurah Ambara Putra menyerap kesiapan dari kepala-kepala dinas berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Ngurah Ambara bertemu dengan Kepala Badan Kesbangpol Bali, I Gusti Ngurah Wiryanata, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil Provinsi Bali, Putu Anom Agustina. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas berbagai agenda terkait persiapan Pilkada Serentak 2024 dan permasalahan terkait pelaksanaan Undang-undang Desa di Provinsi Bali. Kepala Badan Kesbangpol Bali, I Gusti Ngurah Wiryanata menyampaikan, kesiapan Pemerintah Provinsi Bali dengan telah disiapkannya dana cadangan sebesar Rp 250 miliar sejak dua tahun lalu. Pendanaan tersebut berdasar Perda Nomor 9 Tahun 2021 ini diproses secara bertahap untuk menghindari kendala seperti yang terjadi pada Pilkada sebelumnya. “Pendanaan diproses secara bertahap melalui dana cadangan yang telah disepakati bersama DPRD, sehingga tercipta efisiensi dalam pelaksanaan Pilkada Serentak ini,” ujar I Gusti Ngurah Wiryanata kepada Tribun Bali, pada Jumat 26 April 2024. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil Provinsi Bali, Putu Anom Agustina, menyampaikan, kendala-kendala yang sering terjadi dalam pelaksanaan UU Desa di Bali. Salah satunya adalah tumpang tindihnya arahan antar kementerian yang sering membuat kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat desa. “Kami mengusulkan agar terdapat aturan atau regulasi bersama dalam bentuk surat keputusan atau edaran untuk mengatasi tumpang tindih arahan antar kementerian,” ujar Putu Anom Agustina. Dengan menyerap kesiapan ini, Anggota DPD RI Dapil Bali, Gede Ngurah Ambara Putra, berharap agar pelaksanaan Pilkada Serentak dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di Bali, terutama sebagai daerah pariwisata. Pihaknya mengungkapkan keinginannya agar pelaksanaan pemilu lebih bersifat berbudaya dan berbiaya rendah, sehingga dapat menghindari praktik money politic yang merugikan. “Pilkada Serentak harus berlangsung dengan biaya yang rendah dan berbudaya, sehingga dapat menciptakan suasana yang berbeda dan elegan bagi Bali,” ucap Gede Ngurah Ambara Putra. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi-solusi konstruktif untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dan perbaikan pelaksanaan UU Desa di Provinsi Bali. Sebelumnya, Ngurah Ambara juga mendorong Bawaslu Bali bekerja profesional sehingga Pilkada Bali yang dijadwal pada tanggal 27 November 2024 nanti bisa berjalan dengan baik, sukses dan lancar. Dalam pertemuan dengan pihak Bawaslu, Ngurah Ambara selain menginventarisasi kesiapan Pilkada, menutup celah peluang terjadinya money politics serta mengontrol penghitungan suara dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan. “Selesaikan kalau ada laporan warga dengan baik sehingga demokrasi bisa berjalan positif,” kata dia Ketua Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Bali Agus Tirta Suguna mengatakan, bahwa tugas Bawaslu adalah melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan. Menurutnya pelaksanaan Pilpres dan Pileg pada 14 April lalu sudah berjalan dengan baik. Ia berharap pada Pilkada November 2024 juga bisa lancar. “Nanti warga mendapat dua surat suara masing-masing untuk memilih pasangan Gubernur dan Wakil serta Bupati dan Wakil,” jelasnya. Terkait isu-isu money politics, disampaikannya harus ada laporan masyarakat terkait informasi yang disampaikan dengan bukti yang kuat. Ia berharap warga juga ikut melakukan pengawasan sehingga masyarakat percaya dengan hasil pemilihan. https://bali.tribunnews.com/2024/04/27/anggota-dpd-bali-ngurah-ambara-serap-kesiapan-pilkada-serentak-dan-bahas-penerapan-uu-desa-di-bali

Reses Ngurah Ambara ke Kanwil KemenkumHAM, Lapas di Bali Over Kapasitas

2024-05-07 03:01:00Z oleh bali

Seluruh Lapas yang ada di tiap kabupaten di Bali saat ini mengalami over kapasitas. Bahkan ada yang sampai 350 persen. “Kalau dirata-rata over kapasitasnya hampir 250 persen,” ungkap Kakanwil KemenkumHAM Bali Pramella Y. Pasaribu saat menerima kunjungan Reses Anggota DPD RI Gede Ngurah Ambara Putra di kantornya Renon Denpasar, Senin (22/4). Reses Ngurah Ambara dari Komite I DPD RI dalam rangka menyerap masukan terkait kondisi dan kendala di KemenkumHAM Bali. Dalam reses tersebut terungkap selain masalah over kapasitas juga keberadaan sejumlah WNA yang memerlukan perhatian. Seperti lapas di Gianyar yang kapasitasnya 42 dihuni 180. Juga di Tabanan yang terjadi over kapasitas sekitar 350 persen. Untuk WNA yang memerlukan perawatan rumah sakit biayanya lebih tinggi. “Mereka kan tidak punya BPJS sehingga biayanya seperti pasien umum yang sudah tentu lebih besar,” jelas Pramella. Terkait kapasitas lapas, menurutnya yang menjadi kendala adalah lahan. Lapas yang ada sekarang ini selain lahannya terbatas juga berada di kota sehingga sulit untuk melakukan perluasan. “Jadi yang mungkin dilakukan adalah relokasi tempat sesuai kebutuhan. Kita berharap soal lahan ini bisa dibantu pemerintah setempat. Saya juga melihat relokasi ini akan memberi dampak pertumbuhan ekonomi bagi warga sekitar lapas,” jelasnya. Untuk solusi sementara pihaknya juga melakukan redistribusi warga binaan dan integrasi. Pramella menjelaskan Kanwil KemenkumHAM antara lain membawahi bidang kemasyarakatan, imigrasi dan pelayanan hukum. Untuk kemasyarakatan bagaimana bisa membina warga binaan agar ketika kembali dan menyatu ke masyarakat. “Salah satunya memberikan kegiatan berupa pelatihan kerja sehingga bisa mandiri nantinya. Alangkah baiknya pemerintah daerah bisa turun membantu, perlu kolaborasi agar warga binaan ini nantinya bisa diterima warga dan kerja. “Di lapas warga ini diberi latihan yang sederhana agar bisa diserap lapangan pekerjaan dan menjadikannya mandiri. Seperti pelatihan pertanian, sablon, dll. Juga perlu ada swasta yang bisa menyerap sehingga pelatihan bisa disesuaikan,” tambahnya. Dicontohkan pula, di seluruh Indonesia ada sekitar 270 ribu warga binaan. Mereka dalam setahun diberi 4 stel pakaian, makan dan kebutuha lainnya. Ini jumlahnya sangat besar. Jadi pihaknya juga memberi pelatihan yang terkait kebutuhan dan bisa diserap selama mereka di lapas. Sumber: https://baliwananews.com/reses-ngurah-ambara-ke-kanwil-kemenkumham-lapas-di-bali-over-kapasitas/

Mangku Pastika diskusikan upaya cetak generasi muda jadi pemimpin andal

2024-05-07 02:03:00Z oleh bali

Para tokoh dan akademisi Hindu di Provinsi Bali mendiskusikan upaya-upaya untuk mencetak lebih banyak generasi muda Bali ke depan yang siap menjadi pemimpin andal dan dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat. "Generasi muda Bali harus memiliki mental juara dan siap menjadi pemimpin. Isi diri agar kita dapat membuktikan bahwa memang layak untuk memimpin," kata anggota Dewan Perwakilan Daerah Made Mangku Pastika di Denpasar, Selasa. Pastika yang juga President World Hindu Parisad (WHP) itu berpandangan pemimpin dalam Hindu adalah pengabdi yang melayani masyarakat. Masyarakat adalah subjek yang harus dilayani dan bukan untuk diperas. Menurut dia, secara sistematik dan terstruktur, maka orang itu harus dibentuk agar siap menjadi pemimpin. "Calon pemimpin itu perlu dilatih, disiapkan dan tentu punya mental juara dan jujur. Naikkan CC-nya agar punya keyakinan kuat dan tidak mudah menjadi pengikut," ucap Pastika pada diskusi dan bedah buku yang mengangkat tema Revolusi Mencetak Pemimpin Hindu itu. Gubernur Bali periode 2008-2018 itu mengatakan meskipun ada individu yang memiliki bakat memimpin, tetapi bakatnya tidak akan naik kalau tidak dibentuk. "Harus dibentuk agar bisa naik kelas. Saya yakin itu bisa dilakukan," ucapnya pada acara yang dihadiri sejumlah akademisi, tokoh agama dan mahasiswa itu. Sementara itu, akademisi Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Dr Ni Kadek Surpi menyampaikan keprihatinannya karena belakangan ini terjadi krisis kepemimpinan dan melihat banyak muncul pejabat tetapi tidak memberikan dampak yang besar bagi rakyat. "Pemimpin yang muncul CC-nya kecil. Pemimpin daerah yang terpilih semestinya tidak boleh hanya karena dapat rekomendasi. Jadi ke depan perlu ada pelatihan kepemimpinan secara berkelanjutan agar bisa menghasilkan pemimpin yang mampu mencarikan solusi atas masalah yang ada," ujarnya. Surpi juga mengingatkan pemimpin Hindu semestinya berkomitmen terhadap dharma (kebenaran), sehingga tidak akan mudah berbuat yang merugikan rakyat. Melalui kegiatan pelatihan kepemimpinan yang berkualitas diharapkan dapat membekali hal-hal dasar dan meningkatkan kompetensi anak muda. "Mari belajar menulis, berkarya dan berkontribusi," ucap Surpi yang menjadi penulis buku Revolusi Mencetak Pemimpin Hindu bersama dua penulis lainnya yakni Ni Nyoman Ayu Nikki Avalokitesvari dan Ni Made Sumaryani itu. Surpi menyayangkan kalau sampai pemimpin yang terlahir karena sogokan sebungkus nasi kuning sebelum pencoblosan atau uang Rp200 ribu. "Semestinya bisa lahir pemimpin Hindu di berbagai tingkatan," katanya lagi. Akademisi Prof Dr Ni Luh Putu Winanti mengatakan seorang pemimpin haruslah memiliki kecerdasan spiritual karena dengan memiliki kecerdasan tersebut, maka otomatis juga memiliki kecerdasan emosional dan intelektual. "Generasi muda tidak boleh bermalas-malasan. Mari kita bangkit dan jangan hanya pandai berteori," ujarnya. Pemimpin yang berhasil, lanjut dia, adalah pemimpin yang dapat membina dan menyatukan perbedaan yang ada untuk menjadi kekuatan. Hal senada disampaikan akademisi Dr I Gede Sutarya MAg yang menegaskan seorang pemimpin agar mampu mengkristalkan aspirasi masyarakat. "Pemimpin mesti punya komitmen kuat terhadap negara. Pemimpin tidak boleh melakukan kekerasan, dia perlu bernegosiasi dalam menyelesaikan masalah, tidak boleh menyengsarakan rakyat," kata pria yang juga mantan wartawan ini. Ketua KMHDI Putu Dika juga menegaskan mestinya kehadiran seorang pemimpin bisa memberi solusi atas masalah yang ada. Pemimpin yang mau dicetak harusnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekarang. Sumber: https://www.antaranews.com/berita/4083141/tokoh-bali-diskusikan-upaya-cetak-generasi-muda-jadi-pemimpin-andal

Anak Agung Gde Agung reses di BNN Provinsi Bali

2024-05-03 03:10:00Z oleh bali

Anak Agung Gde Agung melakukan kunjungan kerja dalam rangka reses di BNN Provinsi Bali (25/4), Senator RI tersebut diterima oleh Kepala BNN Provinsi Bali, Brigjen Pol. Rudy Ahmad Sudrajat, S.I.K., M.H. didampingi PJU serta Kepala BNNK dan Jajaran. Adapun maksud dan tujuan kunjungan kerja ke BNN Provinsi Bali dalam rangka menyerap aspirasi dan mengenal lebih dekat tugas dan fungsi BNN Provinsi Bali dan BNNK Jajaran dalam melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari ancaman bahaya narkotika. Dalam diskusi tentang penanganan permasalahan narkotika, beliau menyampaikan apreasiasi kepada BNNP Bali atas kinerja yang telah dilakukan dengan khususnya dengan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa melalui pembentukan desa bersinar dan penyusunan pararem anti narkoba meskipun dengan segala keterbatasan BNN. Dalam kunjungan tersebut Anak Agung Gde Agung juga mengisi sesi live Podcast BNN Provinsi Bali. Harapannya agar generasi penerus bangsa agar tidak mencoba karena akibat yang ditimbulkan sangat merugikan bagi diri sendiri dan orang-orang disekitar terutama keluarga. Anggota DPD Bali periode 2019-2024, Anak Agung Gde Agung juga menyampaikan dukungannya kepada BNN dalam menangani masalah narkotika dan berharap kedepan peran kelembagaan BNN dapat terus ditingkatkan untuk mewujudkan Generasi Emas Indonesia Tahun 2045. Sumber: BNNP Bali yang ditambah informasi.

Setjen DPD RI Luncurkan Pojok Baca Digital (Pocadi)

2024-05-03 02:15:00Z oleh bali

Sekretaris Jenderal (Setjen) DPD RI meluncurkan Pojok Baca Digital (Pocadi) yang dikerjasamakan dengan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) yang dilakukan di Lobby Setjen DPD RI (29/04/2024). Keberadaan Pocadi yang ditempatkan di dekat Lobby Kantor Setjen DPD RI ini merupakan upaya dalam menyediakan referensi pengetahuan dan peningkatan literasi bagi masyarakat dan ASN Setjen DPD RI di tengah kuatnya arus informasi seiring perkembangan digital. “Keberadaan Pocadi akan memberikan sebuah proses pembelajaran atau pemantik bagi kita semua di lingkungan DPD RI untuk bisa memanfaatkan dalam rangka mencari informasi. Adanya dinamika politik yang terjadi di tengah situasi politik saat ini, tentunya memerlukan referensi yang aktual dan terpercaya,” ucap Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI Rahman Hadi ketika memberikan sambutan dalam peluncuran Pocadi. Ke depan, lanjut Rahman Hadi, Setjen DPD RI akan mengembangkan kerja sama dengan perpustakaan Setjen MPR RI dan Setjen DPR RI untuk menyediakan akses informasi dan pengetahuan ke masyarakat di lingkungan parlemen, termasuk mengenai kinerja DPD RI sebagai wakil daerah yang memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat daerah. Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Adin Bondar mengatakan, keberadaan Pocadi dapat mengantisipasi efek negatif dari banyaknya arus informasi yang tidak terpercaya sebagai akibat dari perkembangan digital. Karena Pocadi menawarkan ribuan literatur yang bisa diakses secara digital dan tidak berbayar. “Pocadi terkoneksi dengan buku-buku digital Perpusnas. Ada 1500 copy buku yang bisa dibaca secara gratis, termasuk jurnal-jurnal internasional. Anggota DPD RI harus terinfo dengan baik dengan literatur-literautr yang baik untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga lembaga-lembaga kita akan menjadi adaptif dan agile,” imbuh Adin. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi Zulfikar Saifuddin mengatakan bahwa kehadiran Pocadi ini merupakan hasil kerja sama antara Perpustakaan DPD RI dengan Perpusnas sebagai bukti nyata kolaborasi dan sinergi dalam menciptakan aksesibilitas dan pelayanan informasi bagi masyarakat. “Pocadi diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam mengakses pengetahuan yang berkualitas serta mendorong minat baca dan riset serta peningkatan literasi di tengah masyarakat,” ucapnya. Sumber: https://metrotalenta.online/setjen-dpd-ri-luncurkan-pojok-baca-digital-pocadi/

Gede Ngurah Ambara Putra: Tepat Waktu dan Anggaran. DPD RI-KPU Bali Dorong Pilkada Hijau 2024

2024-04-25 02:20:00Z oleh bali

Senator RI Gede Ngurah Ambara Putra bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali mendorong pelaksanaan “Green Election” alias Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Hijau 2024 dengan meminimalisir pengunaan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak ramah lingkungan. Dalam agenda pertemuan di Kantor DPD RI, Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Lidartawan mengungkapkan terkait persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Bali dipastikan 100 persen telah rampung. Mantan Ketua KPU Bangli itu juga turut menyampaikan beberapa permasalahan yang terjadi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, Rabu, 14 Februari 2024 lalu sebagai langkah antisipasi pada kontestasi Pilkada Serentak 2024, Rabu, 27 November 2024. “Yang pada intinya pertemuan kami kali ini menyampaikan kepada anggota DPD Bali, Senator RI Gede Ngurah Ambara Putra bahwa semua yang menyangkut persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Bali sudah selesai. Kami juga menyampaikan beberapa permasalahan yang terjadi pada Pileg 2024 kemarin untuk langkah antisipasi ke depan. Juga kami sampaikan beberapa usulan terkait Green Election (Pilkada Hijau, red) dan insurance (asuransi, red) untuk ketenangan kami dalam bekerja. Semoga usulan-usulan ini dapat disampaikan di Senayan nanti,” ungkap Agung Lidartawan kepada wartawan balipolitika.com, Selasa, 23 April 2024. Lidartawan juga berharap pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Bali dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang ada; tidak ada lagi timbul permasalahan berarti seperti kesehatan, sengketa dan lainnya, sesuai yang ditargetkan KPU Bali, yakni sebesar 75 persen. Sementara itu, Senator RI Dapil Bali, Gede Ngurah Ambara Putra menyambut baik apa yang disampaikan oleh Tim KPU Bali dalam agenda pertemuan di Kantor DPD RI tersebut. Gede Ngurah Ambara Putra yang duduk di Komite 1 DPD RI dengan lingkup tugas terkait pelaksanaan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan atas undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; dan pembentukan, pemekaran, serta penggabungan daerah menekankan pihaknya akan segera menyampaikan apa yang menjadi usulan KPU Bali dan mendorong pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 tepat waktu plus tepat anggaran. “Tentu saya sangat mengapresiasi langkah cepat yang telah dilakukan oleh KPU Bali jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Usulan-usulan yang ada nantinya kami akan sampaikan dalam agenda rapat kerja di Senayan. Kami di DPD RI akan terus mendorong penyelenggaraan Pilkada di Bali sesuai jadwal, sebagaimana arahan Bapak Presiden agar sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan,” tegas Gede Ngurah Ambara Putra. Sumber: https://balipolitika.com/2024/04/23/dpd-ri-kpu-bali-dorong-pilkada-hijau-2024/

Mangku Pastika Pertemukan Sejumlah Tokoh Politik Asal Buleleng, Ini Alasannya

2024-04-22 04:17:00Z oleh bali

Sejumlah tokoh Politik asal Kabupaten Buleleng coba dipertemukan sekaligus diajak membahas perkembangan daerah. Mereka diundang langsung oleh tokoh politik senior Made Mangku Pastika di SMA Taruna Mandara, Selasa (16/4/2024). Usai acara, Mangku Pastika mengatakan alasannya mengundang tokoh-tokoh politik asal Kabupaten Buleleng tidak lain adalah untuk menggugah rasa “Jengah” para tokoh yang selama ini dinilai mulai luntur. Jengah yang dimaksud olehnya yakni bagaimana melihat kekurangan dan memperbaiki agar menjadi lebih baik lagi. Bahkan dirinya juga mengingatkan supaya tidak sampai mabuk dengan kata Buleleng jagoan serta lainnya. “Kesimpulan dalam pertemuan tadi semua ternyata Jengah dan merasa bahwa potensi kita besar, alam kita paling luas, SDM melimpah, orang-orangnya hebat semua, tapi kita secara jujur, sabar, rendah hati harus mengoreksi kembali dan melihat apa kelemahan kita (Buleleng,red),” tegas dia. Politisi asal Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Buleleng tersebut menampik adanya kepentingan politik dalam mempertemukan tokoh terkait. Sebab semuanya murni agar bagaimana membangkitkan rasa Jengah tokoh-tokoh yang ada untuk Buleleng ke depan. Bahkan dirinya mengaku sangat senang mereka yang hadir bisa tertawa bersama dengan dibalut rasa persaudaraan dan tujuan yang sama bahwa ada tugas yang harus dikerjakan untuk daerah kelahirannya. “Kita akan usahakan (ada pertemuan lagi,red) agar lebih panjang lagi, saya tidak punya kepentingan apapun atas pertemuan tadi, tidak kepentingan politik maupun mencari uang,” ungkap dia. Sementara ditanya soal berapa pasang akan ada calon bupati dan wakil bupati di Pilkada Buleleng, Mangku Pastika mengaku tidak mengetahui berapa, sebab dirinya beralasan semua tergantung aturan. Namun sambil jalan pihaknya ingin diskusi dan pertemuan serupa bisa dilakukan secara intens ke depannya. “Kita tunggu dan mudah-mudahan setelah pertemuan ini diskusi semakin intens, dan kalau bisa gubernurnya dari Buleleng juga kalau bisa ya,” harapnya. Disisi lain, salah satu tokoh politik pendatang baru Gede Suardana yang turut hadir dalam pertemuan berharap nantinya para kandidat yang maju di Pilkada Buleleng ada tokoh tua dan muda untuk regenerasi kepemimpinan sekaligus kesinambungan pembangunan Buleleng. “Kenapa tidak (tokoh tua dan muda) jika ada kesempatan anak muda harus siap tampil untuk memimpin Buleleng,” ujarnya. Adapun sejumlah tokoh yang hadir seperti dr I Nyoman Sutjidra, Gede Supriatna, Ni Luh Jelantik, Dewa Nyoman Sukrawan, I Nyoman Tirtawan, I Nyoman Sugawa Korry, dan Gede Suardana. Sumber: https://www.balipuspanews.com/mangku-pastika-pertemukan-sejumlah-tokoh-politik-asal-buleleng-ini-alasannya.html

Ngurah Ambara Matur Piuning di kantor DPD RI Bali

2024-04-22 03:11:00Z oleh bali

Senator RI Gede Ngurah Ambara Putra bersembahyang *matur piuning* (mohon ijin) di Padmasana dan lingkungan Kantor DPD RI Perwakilan Provinsi Bali (18/04). Dalam kesempatan tersebut Senator Ambara berkoordinasi dengan Kepala Kantor DPD RI Provinsi Bali. Dalam tradisi agama Hindu, *matur piuning* dilaksanakan ditempat suci seperti Pura, Candi dan lainnya. Matur piuning, dilaksanakan sebagai suatu upacara memohon restu kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) dan Para Batara atau leluhur agar diberi keselamatan. #dpdri #dpdribali #senatorbali #lebihtahudpdribali

KORPRI SETJEN DPD RI Salurkan Bingkisan di Tengah Kenaikan Harga Bahan Pokok Jelang Idulfitri

2024-04-02 07:46:00Z oleh bali

Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 H, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (Setjen DPD) RI menyerahkan bingkisan sembako kepada seluruh ASN dan staf pendukung di lingkungan Setjen DPD RI, Senin (1/4/2014). Dalam acara yang digelar di Gedung Setjen DPD RI ini, KORPRI Setjen DPD RI juga memberikan penghargaan kepada ASN Setjen DPD RI yang telah purna tugas. “KOPRI Setjen DPD RI juga memberikan bantuan kepada pegawai DPD RI, M Syaifullah Al Amin, yang mengalami musibah kebakaran. Semoga bantuan tersebut dapat meringankan beban atas musibah yang dialami,” ucap Ketua KORPRI Setjen DPD RI Oni Choiruddin. Kegiatan tersebut, lanjut Oni, merupakan salah satu program KORPRI yang dilakukan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan anggota yang bekerja sama dengan dengan Dharma Wanita Persatuan Setjen DPD RI. “Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, dapat memberikan keringanan di tengah kenaikan harga bahan pokok yang terjadi saat ini,” imbuh Oni yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Persidangan Setjen DPD RI ini. Dalam kesempatan yang sama, Penasehat KORPRI Setjen DPD RI Rahman Hadi mengapresiasi kegiatan yang dilakukan KORPRI tersebut. Kegiatan yang rutin dilakukan tiap tahunnya tersebut dinilai dapat mempererat tali persaudaraan antar ASN dan staf pendukung di lingkungan Setjen DPD RI, terutama antarsesama anggota KORPRI. “Momen ini tepat untuk menunjukkan rasa dan kepedulian sesama anggota KORPRI melalui pemberian bingkisan yang sangat membantu, khususnya menjelang Idulfitri. Saya mengapresiasi KORPRI yang telah menginisasi dalam memberikan tali asih kepada ASN purna tugas sebagai penghargaan dan ucapan terima kasih selama mengabdi dan berjasa di Setjen DPD RI,” ucap Rahman Hadi yang merupakan Sekretaris Jenderal DPD RI ini. Rahman Hadi juga berpesan kepada seluruh ASN di Setjen DPD RI untuk terus memberikan pelayanan dan kontribusi bagi masyarakat dan negara sesuai dengan semangat pembentukan KORPRI. Tidak hanya kepada ASN yang masih aktif bekerja, Rahman Hadi juga berharap agar ASN Setjen DPD RI yang telah purna tugas juga dapat terus memberikan kontribusi kepada masyarakat. “Selamat memasuki purna tugas, semoga selalu diberikan kesehatan. Purna tugas tidak berarti berhenti kontribusi, namun tetap dapat memberi nilai dan manfaat bagi masyarakat, negara, dan lingkungan sosial di tempat kita berada,” pesannya.

Lantik 96 Orang PPPK, Sekjen DPD RI Rahman Hadi Minta Berikan Pelayanan Kinerja Terbaik

2024-04-02 07:44:00Z oleh bali

Sekjen DPD RI Rahman Hadi pertama kalinya melantik 96 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang ada di Lingkungan Setjen DPD RI. Selain melantik P3K, pada kesempatan tersebut Sekjen DPD RI Rahman Hadi juga melantik Pejabat Struktural yang rotasi dan promosi, juga Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Pejabat Fungsional. P3K yang dilantik tersebut akan bertugas di Kantor DPD RI Pusat di Jakarta dan yang akan bertugas di Kantor DPD RI di Ibukota provinsi. “Saya mengharapkan yang dilantik dan mengucapkan sumpah janji hari ini dapat semakin termotivasi, menciptakan ide baru, melakukan kerja-kerja profesional serta kolaborasi dalam mewujudkan kinerja Setjen DPD RI yang memiliki core values BerAkhlak,” ucap Rahman Hadi didampingi Deputi Bidang Administrasi Lalu Niqman Zahir dan Deputi Bidang Persidangan Oni Choiruddin, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (27/3/2024) Pada acara tersebut, Rahman Hadi berpesan kepada seluruh pegawai agar dapat melaksanakan fungsi dan tugas sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan, menjaga integritas dan bertanggungjawab. “Rotasi dan mutasi adalah untuk pengembangan karir, untuk mendukung kesinambungan program dan mencapai target kinerja yang ditetapkan,” sambungnya. Sekjen DPD RI menambahkan, bagi pegawai yang bertugas di Kantor DPD RI di Ibukota provinsi untuk melakukan optimalisasi penyelenggaraan layanan kinerja baik bagi anggota dewan dan kesekretariatan DPD RI. “Saya harapkan pelayanan di Kantor DPD RI di Ibukota provinsi terus meningkat dan memberikan kinerja optimal bagi yang terhormat anggota dewan perwakilan daerah,” pungkasnya.