Berita DPD di Media

Beranda

ยป

Berita DPD di Media

Kunjungan Kerja Komite I di Manado, Sulut

21 September 2022 oleh bali

| Senin, 19 September 2022. Rilis Pers Komite I DPD RI Kunjungan Kerja Komite I DPD RI Di Provinsi Sulawesi utara | | -------- | | Manado–Komite I DPD-RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan pada hari senin, 19September2022. Beberapa masalah aktual terkait reforma agraria dibahas pada kunjungan kerja tersebut. Beberapa issu yang mengemuka antara lain perkembangan reforma agraria di Sulawesi Utara, dinamika penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dan upaya-upaya pemberantasan mafia tanah. | | Rombongan Komite I DPD RI, diantaranya Darmansyah Husein, Fernando Sinaga,Ajiep Padindang, Shri I.G.N Arya Wedakarna,termasuk Cherish Harriette, yang merupakan anggota DPD dari provinsi Sulawesi Utaraditerima oleh Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Praseno Hadi. Pertemuan tersebut turut dihadiri pula oleh anggota Forkopimda antara lain KapoldaSulawesi Utara, Kepala kejaksaan Tinggi, Perwakilan Kodam XIII/ Merdeka, Rektor Universitas Samratulangi dan beberapa kepala Biro dalam lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. | | Praseno Hadiyang mewakili Gubernur Sulawesi Utara dalam sambutan penerimaan rombongan Komite I mengatakan bahwa kunjungan kerja komite I DPD RI dalam rangka melakukan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria di provinsi Sulawesi Utara. Lebih lanjut, Praseno mengatakan bahwaPemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyambut baik dan merespons positif program Reforma Agraria, sertaberkomitmen untuk memberikan dukungan penuh, yang antara lain ditindaklanjuti dengan penerbitan SK Gubernur tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sulawesi Utara, di setiap tahunnya. Dimana Tim Gugus TugasReforma Agraria Provinsi ini mempunyai tujuan, melaksanakan danmengkoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), dan memfasilitasi pelaksanaan penataan aksesdi tingkat Provinsi. | | Diakhir sambutannya, Sekda Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan di provinsi tersebut akan terus dilakukan berbagai program dan kegiatan pensertipikatan tanah, baik melalui program Redistribusi Tanah, PTSL maupun kegiatan Reforma Agraria. Tentunya dalam pelaksanaannya, sebagai pelaksanan program di daerah, pemerintah daerah mengharapkan masukan dari Pemerintah Pusat, Kementerian/Lembaga terkait, termasuk Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia. | | Pimpinan Komite I DPD Habib Abdurrahman Bahasyim yang bertindak sebagai ketua rombongan komite I menyatakan bahwakunjungan kerja ke Sulawesi utara kali ini dalam rangka menginventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria khususnya terkait kebijakan reforma agraria di Sulawesi utara. Habib mengungkapkan bahwa ditemukan beberapa persoalan, antara lain masalah penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, realisasi redistribusi tanah dan penyelesaian konflik-konflik pertanahan, oleh karena itu Komite 1 DPD RI saat ini menaruh perhatian pada pelaksanaan reforma agraria. | | | | | -------- | -------- | | [image]Arya Wedakarna/b65-01.jpg[/image] | [image]Arya Wedakarna/b65-02.jpg[/image] | Sumber: Artikel Press Release Komite I DPD RI dan [foto dari Instagram Arya Wedakarna](https://www.instagram.com/p/CiuGA5ZrOeQ/)

KOMITE III DPD-RI DUKUNG PERCEPATAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT DI PROVINSI BANTEN

21 September 2022 oleh bali

| Serang-19 September 2022. KOMITE III DPD-RI Dukung Percepatan Pembangunan Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat di Provinsi Banten | | -------- | | Senator Anak Agung Gde Agung selaku Anggota Komite III dorong percepatan pembangunan RSJKO dan Ingatkan BPJS Provinsi Banten Agar Menyesuaikan Golongan Pembayaran Dokter Sesuai Dengan Golongan Atau Klasifikasi Rumah Sakit, Sebagai Contoh Senator Asal Bali Ini Menyampaikan Hasil Serap Aspirasi di RSJ Bangli Provinsi Bali, Dimana Klasifikasi Atau Golongan RS adalah Tipe A Namun Pembayaran Dokternya Hanya Sebatas Tipe C, Hal Ini Ditegaskan Agar Tidak Terjadi Di Banten. | | Dalam rapat kerja daerah Komite III DPD RI dengan Pemprov. Banten terungkap terdapat sekitar kurang lebih 13 ribu Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Banten, sehingga keberadaan RSJKO merupakan hal mendesak. Apalagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mencanangkan daerah bebas pasung dan memiliki program “desa siaga kesehatan jiwa”. Atas kondisi tersebut, Komite III DPD-RI mendukung percepatan pembangunan RSJKO. Hj Evi Apita Maya selaku Wakil Ketua Komite III DPD berjanji bersama para senator di Komite III DPD akan turut memperjuangkan pada kementerian terkait agar terdapat prioritas dukungan pembangunan RSJKO. Diharapkan kehadiran RSJKO akan memperkuat keberadaan 250 puskesmas di Provinsi Banten yang selama ini hanya bisa menangani rawat jalan bagi penderita gangguan jiwa. | | Hadir Wakil Ketua Komite III DPD-RI, Hj Evi Apita Maya, yang juga Senator NTB disertai anggota Komite III DPD-RI yakni Eni Khairani, Yance Samonsabra, Zainal Arifin, Fadhil Rahmi, Bambang Sutrisno, Djafar Alkatiri, Anak Agung Gde Agung, Arniza Nilawati, M Sum Indra, Sylviana Murni, Mirati Dewaningsih, H. Ahmad Mawardi, Habib Said Abdurrahman, Matheus Stefi Pasimanjeku, H. Habib Zakaria Bahasyim dan Ria Saptarika, Sedangkan dari Pemerintah Provinsi Banten hadir Pj. Sekda dan para Asisten Daerah Provinsi Banten, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, perwakilan BPJS Kesehatan dan Dinas Sosial. | | | | | -------- | -------- | | [image]AA Gde Agung/b67-05.jpg[/image] | [image]AA Gde Agung/b67-04.jpg[/image] | Sumber: [Instagram AA Gde Agung](https://www.instagram.com/p/Cit6_xkPk_U/) dan [Website Merdeka News](https://m.merdekanews.co/read/17820/Komite-III-DPD-RI-Dukung-Percepatan-Pembangunan-RS-Jiwa-dan-Ketergantungan-Obat-Di-Provinsi-Banten)

H. Bambang minta Kenaikan Harga Tiket Pesawat Dikaji Ulang

20 September 2022 oleh bali

| Senator H. Bambang Santoso, MA sebagai Komite II DPD RI menyoroti kenaikan harga avtur yang berdampak pada harga tiket pesawat. | | -------- | | Kenaikan harga tiket ini dikhawatirkan akan berdampak pada melambatnya roda perekonomian di daerah-daerah salah satunya Bali sebagai destinasi wisata yang paling terdampak. Dengan adanya kenaikan harga tiket pesawat ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) perlu mengupayakan langkah strategis agar harga tiket pesawat menjadi lebih stabil. Salah satunya dengan mengusulkan penghapusan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) avtur. Kami berharap dengan penghapusan pajak ini harga tiket pesawat bisa normal kembali, karena menyulitkan daerah-daerah dalam meningkatkan perekonomian. Pemerintah seharusnya bisa memberikan subsidi kepada harga tiket pesawat, sehingga dapat memutar perekonomian di daerah khususnya destinasi wisata. | | Saat ini orang Indonesia memilih liburan ke Singapura karena tiket pesawat lebih murah. Di negara lain, pemerintahnya memberikan subsidi kepada maskapai penerbangan sehingga roda perekonomian bisa terus berputar. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Novie Riyanto Raharjo menjelaskan Indonesia menghadapi kenaikan harga BBM dunia karena krisis global. Krisis energi dunia ini juga berdampak pada kenaikan harga BBM salah satunya avtur. | | Menurut data BPS, kenaikan BBM telah menyumbang inflasi bulan Juli 2022 sebesar 0,11 persen. Selain itu industri penerbangan juga memiliki tantangan tersendiri menghadapi kenaikan harga avtur, dan juga jumlah armada menurun, sedangkan armada butuh proses perawatan perawatan rutin dan tambahan. | | | | | | -------- | -------- | -------- | | [image]Bambang Santoso/b6809.jpg[/image] | [image]Bambang Santoso/b6810.jpg[/image] | [image]Bambang Santoso/b6811.jpg[/image] | Sumber: [Instagram H. Bambang](https://www.instagram.com/p/CitewXbPyiu/)

DPD RI Dorong BPK RI Perwakilan Sumsel Berikan Pemeriksaan Konkrit

20 September 2022 oleh bali

| Senator H. Bambang Santoso, MA sebagai Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI melakukan kunjungan ke kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dalam rangka menindaklanjuti Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 BPK RI. | | -------- | | DPD RI menerima Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 BPK RI. Hasil yang disampaikan BPK dari IHPS II dimana ada enam entitas yang perlu ditinjau lebih lanjut menyangkut Provinsi Sumsel sendiri dan lima Kabupaten/Kota yaitu Muara Enim, Musi Banyuasin (Muba), Banyuasin, OKU dan Palembang. | | Ini menurutnya adalah sinergitas kita bagimana BPK RI bisa memberikan pemeriksaan se-konkrit mungkin terkait dengan hasil yang selama ini Sumsel menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). | | Namun WTP bukan berarti bahwa kita tidak mendapatkan persoalan atau masalah dalam penggunaan anggaran negara. Dan ini adalah salah satu bagaimana DPD RI bekerjasama melihat melaksanakan tindaklanjut terhadap akuntabilitas publik yang dalam hal ini hasil laporan-laporan juga yang tertuang dalam ikhtiar semester dari BPK RI. DPD RI ingin melihat lebih jauh bagaimana pemeriksaan yang dilakukan BPK RI terhadap enam entitas. Kepala BPK RI Perwakilan Sumsel Andry Yogama SE MM Ak menjelaskan rekomendasi dari BPK sudah ditindaklanjuti pemerintah daerah di Sumsel sudah 50 persen lebih dari kegiatan pemeriksaan tahun 2021. | | Kedatangan DPD RI mendorong untuk melakukan percepatan. Dengan demikian akan menjadi perhatian dari pemerintah daerah. Selain itu posisi per semester 1 tahun 2022 ada 86,6 persen tindaklanjut keseluruhan dari 17 kabupaten/kota dan Provinsi di Sumsel dan ini dinilainya sudah meningkat dan melampaui standar Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). | | Mengenai laporan keuangan terutama berkutat di permasalahan belanja yang dari beberapa hal berupa kerugian maupun potensi kerugian. Kami berharap itu segera diselesaikan karena kalau nanti pada waktu kita melakukan pemeriksaan laporan keuangan, itu jumlahnya besar. Itu bisa berpengaruh terhadap opini. | | | | | -------- | -------- | | [image]Bambang Santoso/b6806.jpg[/image] | [image]Bambang Santoso/b6807.jpg[/image] | Sumber: [Instagram H. Bambang](https://www.instagram.com/bambangsantoso.id/)

Mangku Pastika hadiri Regsosek 2022 oleh BPS Provinsi Bali

20 September 2022 oleh bali

| Senator RI Dr. Mangku Pastika, M.M menghadiri dan memberikan arahan dalam acara Rapat Koordinasi Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali pada tanggal 16 September 2022 di The Nusa Dua Hotel, Bali. | | -------- | | Rakor Regsosek yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali ini merupakan kegiatan pengumpulan data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan masyarakat. | | Senator Mangku Pastika sebagai mantan Gubernur 2 periode Bali dan sebagai perwakilan Komite IV DPD RI, meminta kepada BPS untuk membuat data yang valid dan bisa di pertanggungjawabkan, karena kebijakan pemerintah diambil dari data yang dibuat oleh BPS, jika data yang diberikan tidak benar akan terjadi kekacauan di masyarakat dan tentu yang disalahkan adalah pemberi data terutama BPS. | | "Rencana Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) sudah sangat baik – namun sebaik-baiknya rencana tidak ada artinya jika tidak dilaksanakan secara konsisten oleh para pelaksana yang memiliki kapabilitas dan integritas. Perlu keseriusan melakukan upaya koordinasi, integrasi, sinergitas, kesatuan langkah, kolaborasi, pelibatan lembaga non pemerintah, partisipasi warga dalam upaya menentukan lokasi prioritas, memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program, haruslah dilakukan dengan komitmen yang kuat untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem", tambah Senator Mangku Pastika | "Regsosek ini merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan satu data perlindungan sosial. Dan juga partisipasi aktif masyarakat tentunya termasuk juga pemerintah termasuk provinsi, daerah dan juga desa dan kelurahan. Inilah kenapa kita perlu mengadakan rapat kordinasi," ungkap Hanif Yahya | | Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Hanif Yahya dalam sambutan pembukaannya menjelaskan pendataan regsosek ini menjadi upaya membangun ekosistem pendataan terintegrasi yang tidak hanya dibutuhkan dalam perlindungan sosial, tetapi juga untuk pemberdayaan sosial ekonomi, termasuk pengembangan UMKM. Dalam pelaksanaannya, proses pendataan akan menyasar 82.576.741 penduduk atau keluarga di Indonesia tanpa terkecuali. | | “Ini menjadi sebuah kerja besar, tidak hanya BPS, tapi keseluruhan masyarakat dan pemerintah. Karena data inilah yang paling ditunggu-tunggu oleh Presiden supaya data base tentang perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat betul-betul berkualitas. Karena itu kami berharap pada saat nanti Bapak dan Ibu dikunjungi dimohon untuk memberikan jawaban yang benar karena ini sifatnya sensus,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Hanif Yahya dalam sambutannya. | | Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan semua elemen masyarakat di Bali, termasuk kalangan ASN di Pemprov Bali dan pemerintah daerah, harus mendukung dan menyukseskan Regsosek 2022. Dukungan diperlukan agar program regsosek di Bali berjalan lancar karena waktu pelaksanaannya sangat singkat, tetapi menjangkau khalayak luas. | | Pendataan awal regsosek ini, sesuai jadwal dari Pemerintah Pusat, akan mulai dilaksanakan pada 15 Oktober sampai 14 November 2022. Para petugas akan memberikan kuisioner kepada 100 persen penduduk atau keluarga di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Selain menggunakan paper kuisioner, pendataan juga dilengkapi foto dan geotag sehingga dapat divalidasi. | Sumber: [Website RRI](https://rri.co.id/denpasar/peristiwa/1629586/rakor-regsosek-2022-bps-bali-minta-dukungan-semua-komponen-masyarakat?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign) dan [Instagram Mangku Pastika](https://www.instagram.com/mangkupastikadpdri/)

Senator H. Bambang membuka acara Padat Karya UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Provinsi Bali

15 September 2022 oleh bali

| Senator H. Bambang membuka acara Padat Karya UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Provinsi Bali | | -------- | | Senator H. Bambang Santoso, MA sebagai Komite II DPD RI membuka secara resmi kegiatan Padat Karya UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Provinsi Bali di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa (14/9) | | Kami sampaikan pesan bahwa Industri padat karya janganlah dilupakan. Justru pada saat sekarang ini dimana situasi krisis global yang berdampak pada kondisi nasional, padat karya menjadi sangat penting dalam menekan angka pengangguran. | | Presiden meminta agar semua stake holder membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan. Maka respon yang cepat dari Kementerian Perhubungan, meliputi transportasi darat, laut dan juga udara perlu kami apresiasi. | | Kami mengapresiasi Bapak Ridwan Chaniago selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Laut Kelas II Benoa dalam pencanangan program padat karya kali ini. | | Pencanangan program padat karya mencerminkan sense of crisis kita yang tinggi. Bahwa saat ini banyak masyarakat kita yang kehilangan pekerjaan dan membutuhkan pekerjaan akbiat krisis berkelanjutan baik itu covid 19 maupun krisis ekonomi dan keuangan. | | Beberapa kali pemerintah secara resmi memberikan gambaran situasi krisis ini. Kedua, Bali merupakan Provinsi yang mengalami kenaikan angka kemiskinan akibat pandemi covid 19. Catatan BPS angka kemiskinan sebelum covid 19 yaitu 3,79%. Pada tahun 2022 ini kemiskinan Bali meningkat menjadi 4,57%. Kenaikan ini tentu menjadi pukulan berat bagi kami sebagai wakil masyarakat Bali. | | Maka harus ada upaya kolektif kolaboratif untuk mengatasi hal tersebut, salah satunya dengan mencanangkan program padat karya dalam berbagai sektor. Pencanangan program padat karya itu sendiri merupakan langkah yang tepat. Sebab padat karya ini merupakan kegiatan pembangunan yang lebih menekankan aspek penggunaan tenaga manusia dari pada mesin. Penyerapan tenaga kerja jauh lebih banyak sehingga bisa menekan angka kemiskinan, dan juga pengangguran, ada sektor transportasi, ada banyak jenis pekerjaan yang bisa diekplorasi dengan menggunakan tenaga kerja manusia seperti pembangunan, pemeliharaan, perbaikan serta pembersihan. | Sumber: [Instagram Pribadi Senator H. Bambang Santoso](https://www.instagram.com/p/Ciei5rhrGu9/) | | | | -------- | -------- | | [image]Bambang Santoso/b6801.jpg[/image] | [image]Bambang Santoso/b6802.jpg[/image] | | [image]Bambang Santoso/b6803.jpg[/image] | [image]Bambang Santoso/b6804.jpg[/image] |

Senator Arya Wedakarna minta Forum Manning Agency perkuat kebersatuan organisasi

15 September 2022 oleh bali

| Senator Arya Wedakarna minta Forum Manning Agency perkuat kebersatuan organisasi | | -------- | | Senator RI Dr. Shri IGN Arya Wedakarna MWS III, S.E., M(Tru), M.Si menghadiri undangan Forum Perusahaan Keagenan Awak Kapal Indonesia (Indonesia Manning Agency Forum) dalam acara Deklarasi Pendirian Indonesia Manning Agency Forum (INMAF) dengan tema "Manning Agency Kuat, Pelaut, Sejahtera, Indonesia Jaya". | | Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah dan Wakil Ketua DPR RI, A Muhaimin Iskandar, Perwakilan MPR RI beserta beberapa tokoh dari berbagai stakeholder di Prime Plaza Hotel Sanur, Denpasar beberapa hari lalu. | | Dalam acara interaktif tersebut Senator RI Dr. Shri IGN Arya Wedakarna MWS III, S.E., M(Tru), M.Si memberi sambutan dan berpesan kepada forum,"DPD RI memastikan adanya suatu peraturan UU yang tidak tumpang tindih, perjuangan forum ini masih panjang, DPD RI akan mengawal perjuangan. Satu tantangan terberat organisasi adalah semeton mengatur internal keanggotaan dan kawan-kawan organisasi untuk bisa bersatu. Poin penting tentang eksternal adalah sulitnya sinergitas antara stakeholder dan instansi terkait dengan agency ini, saya harapkan semangat untuk menjaga sinergitas yang baik, akan dikumpulkan sehingga masyarakat bisa tahu mana yang legal dan illegal", pungkas Senator dari Bali tersebut. | | Di kesempatan yang sama Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah mengungkapkan, "Saya berharap semoga para CPMI yang akan bekerja sebagai awak kapal migran sehat selalu, dan kami meminta kepada para perusahaan, baik P3MI atau Manning agency yang akan menempatkan putra-putri Indonesia sebagai awak kapal migran hendaknya dapat melakukan proses penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan terus melakukan monitoring terhadap kondisi para awak kapal selama bekerja agar pelindungan yang didapatkan lebih optimal, sampai putra-putri kita kembali ke Tanah Air dengan selamat membawa rizki yang didapatkan pada saat selama bekerja", ungkap Ida Fauziyah. | Sumber: [Instagram Pribadi Senator Arya Wedakarna](https://www.instagram.com/p/CiZDct0IXKL/) dan [Instagram Pribadi Ida Fauziyah, Menteri Ketenagakerjaan](https://www.instagram.com/p/CiZHPehjrLK/)

Desak Dirjen Bimas Hindu Segera Definitif. Gde Agung: Sosok Terpilih Harus Sesuai Aspirasi Hindu Nusantara

15 September 2022 oleh bali

| Desak Dirjen Bimas Hindu Segera Definitif. Gde Agung: Sosok Terpilih Harus Sesuai Aspirasi Hindu Nusantara | | -------- | | JAKARTA, NusaBali Jabatan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimas Hindu yang masih berstatus Plt (pelaksana tugas) membuat wakil rakyat Bali di Senayan angkat bicara. Adalah Anggota Komite III DPD RI daerah pemilihan (dapil) Bali Anak Agung Gde Agung, mendesak Kementerian Agama (Kemenag) segera menetapkan Dirjen Bimas Hindu definitif. Selain mendesak pengisian jabatan Dirjen Bimas Hindu, Gde Agung juga meminta agar sosok yang terpilih adalah sesuai aspirasi umat Hindu nusantara. | | "Kami, ingin Dirjen Bimas Hindu secepatnya ditetapkan definitif," ujar Gde Agung saat Rapat Kerja (Raker) dengan Kemenag yang dihadiri Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid di Gedung B DPD RI, Kompleks Parlemen, Selasa (13/9). Kata Gde Agung, dengan adanya Dirjen Bimas Hindu definitif bisa mengayomi umat Hindu nusantara. Oleh karena itu, Dirjen Bimas Hindu terpilih harus sesuai dengan aspirasi umat Hindu di nusantara dan melaksanakan kaidah-kaidah sesuai Hindu. "Seyogyanya Dirjen Bimas Hindu adalah sosok yang menganut teologi Hindu," imbuh Gde Agung. | | Saat ini, Plt Dirjen Bimas Hindu dijabat Komang Sri Marhaeni. Kementerian Agama RI sudah melakukan seleksi untuk jabatan Dirjen Bimas Hindu. Ada tiga besar yang lolos menjadi calon Dirjen Bimas Hindu. Mereka adalah I Nengah Duija, I Nyoman Sueca dan I Nyoman Yoga Segara. Ketiga nama tersebut telah diserahkan ke Presiden Joko Widodo untuk dipilih satu orang. | | Atas desakan Gde Agung, Wamenag Zainut Tauhid mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Presiden Jokowi. "Kami masih menunggu itu, karena sekarang dalam proses akhir oleh Tim Penilai Akhir (TPA) yang melibatkan berbagai pihak. Mudah-mudahan secepatnya," ucap Wamenag. | | Saat disinggung secepatnya kapan? Wamenag menyerahkan ke presiden. "Semua tergantung presiden. Semoga bisa segera. Ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat, makin bagus," imbuh Wamenag Zainut Tauhid. | | Selain mendesak jabatan Dirjen Bimas Hindu segera definitif, Gde Agung juga meminta agar Kemenag menjelaskan alokasi dana bantuan pura di seluruh nusantara. Mantan Bupati Badung dua periode ini menyebutkan, dana bantuan tersebut sangat penting. Sebab, dapat digunakan untuk perbaikan dan renovasi pembangunan pura dalam rangka mendukung peribadatan umat Hindu di nusantara. "Begitupula dengan dana bantuan untuk pendidikan Hindu dari PAUD (pendidikan usia dini) hingga perguruan tinggi harus jelas alokasinya. Yang paling penting lagi adalah untuk menjaga kerukunan umat beragama," papar Gde Agung. Menurut Gde Agung, kerukunan umat beragama tidak hanya di tingkat pimpinan. Melainkan harus sampai ke grass root. Untuk menjalankan program itu, lanjut Gde Agung, memerlukan dana juga. | Sumber:[ Nusa Bali](https://www.nusabali.com/berita/125205/desak-dirjen-bimas-hindu-segera-definitif) | | | | -------- | -------- | | [image]AA Gde Agung/b6701.jpg[/image] | [image]AA Gde Agung/b6702.jpg[/image] |

PPUU DPD RI Minta Masukan Kemensetneg Terkait RUU Pemerintahan Digital

08 September 2022 oleh bali

| JAKARTA-Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI meminta pandangan dan masukan dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menyangkut rencana usulan RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dari DPD RI serta dukungan pemerintah terkait RUU tentang Pemerintahan Digital. | | -------- | | “RUU tentang Pemerintahan Digital sangat erat kaitannya dengan kewenangan Kemensetneg. RUU yang selesai disusun oleh PPUU pada tahun 2022 ini diharapkan dapat menjawab tantangan arus digitalisasi yang sangat kuat dewasa ini,” ucap Wakil Ketua PPUU Muhammad Afnan Hadikusumo saat Rapat Kerja dengan Kemensetneg di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (7/9). | | Menurut senator asal DI Yogyakarta itu, DPD RI yang merupakan bagian tripartit pembentuk UU memandang perlu melakukan sinkronisasi dan koordinasi terkait RUU Prolegnas dari DPD RI. Hal ini bertujuan agar Prolegnas dapat terencana, terpadu dan sistematis sehingga terlaksana dengan efektif dan tepat sasaran dengan Kemensetneg. “Bukan hanya Kemensetneg, nantinya kami juga akan sinkronisasi dan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM,” tuturnya. | | Afnan menambahkan bahwa pada Rapat Panja (6/9) kemarin, Prolegnas telah tersusun draft Prolegnas Prioritas tahun 2023. Di mana telah mengusulkan 34 RUU masuk sebagai RUU Prolegnas Prioritas dengan komposisi 11 usulan baru dan 23 merupakan usulan Prolegnas Prioritas tahun 2022. | | Selain itu, lanjutnya, 19 RUU usul Pemerintah, 12 RUU usul Pemerintah, satu RUU usul Pemerintah dan DPR RI, serta dua RUU usul DPD RI. “Dengan catatan bahwa RUU dari DPD RI seperti RUU tentang Daerah Kepulauan masih masuk RUU Prolegnas Prioritas tahun 2023, namun daftar ini masih bersifat sementara belum diputuskan,” pungkas Afnan. | | Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Lampung Bustami Zainudin berharap Mensesneg Pratikno bisa mendukung usul inisiatif dari DPD RI dalam Prolegnas. Di sisi lain, ia juga menyinggung RUU perubahan atas UU No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang dinilainya sangat penting. | | Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Lampung Bustami Zainudin berharap Mensesneg Pratikno bisa mendukung usul inisiatif dari DPD RI dalam Prolegnas. Di sisi lain, ia juga menyinggung RUU perubahan atas UU No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang dinilainya sangat penting. “RUU perubahan atas UU nomor 16 tahun 2006 sangat penting karena selama ini tidak ada penyuluh di daerah. Begitu juga dengan RUU Bahasa Daerah, RUU ini sangat penting sekali apalagi menyangkut sejarah bangsa,” paparnya. | | Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Provinsi Jawa Tengah Denty Eka Widi Pratiwi menjelaskan apa yang DPD RI usulkan merupakan suara daerah yang bukan mewakili partai atau golongan tertentu. Salah satunya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada dasarnya DPD RI yang pertama mempelopori UU ini. “Walaupun nama yang mengusul bukan kami, namun 60 persen dari isi UU ini dari DPD RI. Artinya kami benar-benar bisa merepresentasikan kepentingan daerah,” jelasnya. | | Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara Lydia Silvanna Djaman menjelaskan bahwa pihaknya senantiasa mendukung apa yang menjadi konsen DPD RI. Spesifiknya terkait RUU Tentang Pemerintahan Digital. “Kita semua sudah mengalami ini semua di masa pandemi bahwa betapa teknologi digital kita tetap bekerja,” jelasnya. | | Ia menambahkan pada masa pemerintahan digital ini pihaknya juga telah mengetahui bahwa cukup banyak regulasi digitalisasi bukan hanya bidang ekonomi saja tapi pertahanan, keamanan, dan lainnya di kementerian/lembaga terkait untuk menunjang pekerjaan. “Memang sudah tersebar pengaturannya, tapi dalam penerapannya jika diminta data tunggal kita sangat sulit karena tidak ada kewenangan memiliki data tunggal. Untuk Kementerian Sosial memang memiliki data, namun berbeda dengan data dari BPS. Memang ada data-data indikator yang berbeda karena disesuaikan dengan kebutuhannya,” kata Lydia. | Sumber:[ Instagram Resmi DPD RI](https://www.instagram.com/p/CiMq5wEL2s3/)

AA Gde Agung Berikan Perhatian Serius Terhadap Penanganan Kesehatan Jiwa di Indonesia

oleh bali

| Senator RI Wakil Bali AA Gde Agung Berikan Perhatian Serius Terhadap Penanganan Kesehatan Jiwa di Indonesia | | -------- | | Senator Anak Agung Gde AGung menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum ( RDPU ) terkait Inventarisasi Pengawasan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dengan DR. Dr. Diah Setia Utami, Sp. KJ, MARS (Ketua PDSKJI) & Dr. Artha Camelia (Health Spesialis-UNICEF) di Kantor DPD RI, Jakarta (6/9). Senator A A Gde Agung bawa aspirasi sebagai Anggota Komite III DPD RI Perwakilan Bali, kami mendorong pemerintah pusat untuk memberikan dukungan anggaran bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan “Panti Laras” atau “Rumah Berdaya” bagi pasien terlantar yang telah dinyatakan sembuh dari ODGJ. | | Pendidikan karakter mental sangat penting diberikan sejak dini (mulai dari tingkat pendidikan Taman Kanak-Kanak) terhadap generasi penerus bangsa agar terhindari dari difabel atau disabilitas mental sehingga mampu mewujudkan generasi emas di Indonesia. | | Keberadaan Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) dipandang penting diakomodasi dalam UU Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Selain itu penting kiranya mewujudkan ruang bagi publik (swasta dan masyarakat) dalam menangani berbagai permasalahan kesehatan jiwa seperti Lembaga kesehatan mental, meditasi relaksasi serta pemahaman agama. Para ahli kesehatan jiwa dan kedokteran jiwa mengakui bahwa agama merupakan unsur esensial dalam membentuk dan memelihara kesehatan jiwa. Dewasa ini, umat manusia tidak sekadar membutuhkan ceramah agama dan kupasan ilmu agama secara monolog, tetapi juga konsultasi dan konseling agama. | | Komite III DPD RI akan mendorong pada stakeholder terkait, terutama pemerintah untuk dapat memberikan perhatian lebih pada penanganan kesehatan jiwa di Indonesia. Karena saat ini penanganan kesehatan jiwa di berbagai daerah belum maksimal, karena belum memadainya baik infrastruktur ataupun sumber daya manusia dalam penanganan kesehatan jiwa. | Repost: [Instagram official AA Gde Agung](https://www.instagram.com/p/CiMBcyJP_Mi/) dengan penambahan informasi ----- | | | | | -------- | -------- | -------- | | [image]AA Gde Agung/2.jpg[/image] | | [image]AA Gde Agung/3.jpg[/image] |