| | | -------- | | Senator RI Dr. Shri I.G.N. Arya Wedakarna MWS III, S.E., M(Tru), M.Si. bersama Walikota Denpasar I.G.N. Jaya Negara, SE bersama membahas dugaan pelanggaran prosedur pelayanan di RSUD Wangaya Denpasar yang menyebabkan nyawa seorang ibu meninggal karena ditolak rumah sakit. | | Hadir dalam pembahasana tersebut Dirut RS Wangaya, IDI, Dinkes Bali, Dinkes Denpasar dan LBH Paiketan Krama Bali yakni I Wayan Gede Mardika didampingi Pengacara Hukum Dewa Nyoman Wiesdya Danabrata Parsana, pihak Rumah Sakit dalam hal ini sudah menyampaikan permintaan maaf. | | Adapaun tindak lanjut dari kasus ini adalah : | | 1). RSUD Wangaya akan mengadakan langkah konkrit dgn bertemu keluarga korban. | | 2). Pertimbangan Akreditasi RS dievaluasi @kemenkes_ri. | | 3). Ada kemungkinan LBH akan melanjutkan proses hukum ke Pidana dan Perdata. | | 4). AWK mendukung revitalisasi RS dengan anggaran Rp 150-300 Milyar untuk membangun RS Wangaya tipe modern. | | 5). DPD RI meminta agar SDM di RS Wangaya diganti dan diperbaharui. |

| Senator H. Bambang Santoso, MA sebagai Komite II DPD RI melaksanakan rapat bersama Kementerian Perhubungan membahas pelaksanaan kerja anggaran tahun 2023. Untuk peningkatkan produktivitas transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Jakarta (27/09). | | -------- | | Kebijakan anggaran sektor transportasi menjadi penting karena arsitektur fiskal tahun 2023 dirancang untuk memperkokoh fondasi perekonomian, pembangunan infrastruktur dianggarkan Rp392,0 triliun untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar. Mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan, serta pemerataan infrastruktur dan akses TIK. | | Di Provinsi Bali proyek pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi sebagai pembangunan strategis Provinsi Bali sudah dimulai. Senator DPD RI H. Bambang Santoso, MA berharap agar Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi tersebut dapat menjadi pemicu berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Bali. | | Sehingga, diharapkan mampu menyeimbangkan dan terjadi pemerataan perekonomian di Pulau Bali. Karena selama ini ada kesan pembangunan hanya di Bali Selatan saja sehingga terkesan terjadi ketimpangan pembangunan Bali yang tidak merata. | | Jalan tol memiliki panjang total 96,21 Km, dengan lebar 40 Meter, melewati 3 Kabupaten yakni Jembrana, Tabanan, dan Badung. 13 Kecamatan: 5 Kecamatan di Jembrana, 7 Kecamatan di Tabanan, dan 1 Kecamatan di Badung, dan 57 Desa, 31 Desa di Jembrana, 24 Desa di Tabanan, dan 2 Desa di Badung. | | Di sepanjang Jalan Tol akan dibangun 4 tempat istirahat/rest area; 2 tempat di Jembrana dan 2 tempat di Tabanan yang akan dijadikan sebagai area untuk UMKM. | | Selain itu, di sepanjang jalan tol dibangun lintasan berupa, 28 jalan bawah tanah/underpass, 82 jalan layang/overpass, dan 50 jembatan, serta 13 talang irigasi. | | Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi merupakan program prioritas pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi sebagai implementasi Visi Pembangunan Bali. |

| Denpasar - Anggota DPD RI dapil Bali Dr. Made Mangku Pastika,M.M. memuji semangat anak muda yang kini banyak menekuni bidang teknologi (IT). Sebab peluangnya sangat besar, bahkan belakangan ini persaingan untuk mendapatkan SDM teknologi makin ketat. | | -------- | | “Karena itu saya mendorong para anak muda ini harus belajar terus, sebab teknologi tak pernah diam. Teknologi berkembang begitu cepatnya, kalau kita tak bisa mengikutinya akan tertinggal dan peluang yang ada diambil oleh orang luar,” jelas Mangku Pastika saat kunjungan ke konstituen di PT Solusi Anak Sakti, Rabu (28/9) di Denpasar. Kunjungan ke konstituen terkait UMKM ini dipandu Tim Ahli Nyoman Baskara didampingi Ketut Ngastawa dan Nyoman Wiratmaja. | | Mantan Gubernur Bali dua periode ini sangaja mendatangi startup Solusi Anak Sakti dengan produknya ‘Djoin’ ini karena melihat potensinya yang begitu besar. Sebagaimana disampaikan owner Djoin Wayan Indra Adhi Saputra, startup yang dirintisnya pertengahan 2020 saat Covid-19 terus berkembang. Saat ini, ia melibatkan 58 anak muda untuk mendukung aktivitas bisnisnya. “Kami lagi ada pekerjaan dengan nilai 1 juta dolar sehingga perlu konsen dan melibatkan cukup banyak tenaga. Jadi kami startup pertama dan satu-satunya di Bali yang mendapat pendanaan sebesar itu,” ungkap Indra. | | Mendengar penjelasan tersebut, Mangku Pastika mengingatkan saat ini dengan adanya G20 yang digelar di Bali sebenarnya merupakan kesempatan bagus, sebab banyak orang-orang pintar, pebisnis dan pengusaha kumpul di sini. | | “Saya melihat peluang yang begitu besar di Bali khususnya bidang teknologi. Karena itu saya punya cita-cita bikin Institut Teknik Bali Mandara (ITBM) sehingga bisa mencetak tenaga-tenaga terampil yang tentunya siap mendatangkan uang. Jangan mencetak tenaga untuk mencari kerja, tapi yang lebih penting mencari uang agar bisa lebih banyak membantu diri sendiri, pembangunan daerah dan bangsa,” tegas Mangku Pastika yang kini dipercaya sebagai Wakil Ketua BK DPD RI ini. | | Untuk merealisasikan hal itu, sudah tentu kehadiran anak muda menjadi harapan besar. Karena di tangan anak muda (millenial) ini kunci untuk memajukan Bali dan bangsa ini. | | Terkait nama Sakti (Solusi Anak Sakti), Mangku Pastika melihat penggunaan nama ‘sakti’ ini sebagai sebuah power. Sebab sekarang ini untuk ‘sakti’ itu harus pintar dan kaya (uang). “Sakti itu power, jadi harus didukung duit. *Entrepreneurship* juga penting,” tambah mantan Kapolda Bali, NTT dan Papua ini mengingatkan. | | Wayan Indra dalam paparannya menjelaskan, awal berdiri, startup yang dirintisnya fokus sebagai penyedia teknologi bagi koperasi dan LPD khususnya mikro finance yang bertujuan untuk mendorong lembaga keuangan mikro bisa makin cepat maju. “Kami melihat peluangnya di grassroot area. Sehingga sektor ini yang digarap. Kami jadikan koperasi sebagai mitra agar bisa tumbuh bersama,” jelasnya. | | Indra juga melihat selama ini pengurus koperasi kebanyakan diatas 40 tahun. Karena itu, ia mendorong agar anak muda bisa jadi pengurus sehingga bisa bersaing dengan *fintech* yang ada. | | Dalam perjalanannya, Djoin terus berinovasi dengan melahirkan berbagai produk teknologi seperti core banking yang terintegrasi dengan mobile banking. Juga ada e-collector yang selain memudahkan manajemen perusahaan memantau juga sistem ini terintegrasi dengan akunting kantor. | Sumber: http://www.baliekbis.com/kunjungan-ke-konstituen-dr-mangku-pastika-m-m-anak-muda-harus-terus-belajar-sebab-teknologi-tak-pernah-diam/

| Denpasar - Anggota DPD RI Made Mangku Pastika menggelar Kudapil yang mengusung tema "Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Perekonomian di Bali: Upaya Pemulihannya" di Bounty Crouise, Benoa Denpasar. | | -------- | | Kegiatan itu dilaksanakan dalam memperingati World Tourism Day 2022 "Rethinking Tourism” Selasa (27/9). Mengingat Bali mengandalkan sektor pariwisata mencapai 53 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Pulau Dewata. Kedatangan Mangku Pastika diterima langsung oleh Owner Bounty Crouise Gede Wirata dengan ramah dan santai di atas Ponton Bounty Crouise. | | Mangku Pastika mengharapkan, Bounty Crouise bisa terus adaptasi dalam menghadapi perubahan global. Oleh karena, situasi global besar mempengaruhi sektor pariwisata. Dengan keberhasilan penanganan Covid-19 dan perhelatan G20 bisa sebagai momentum kebangkitan pariwisata Bali, meskipun alami perubahan. | | Mangku Pastika memberikan apresiasi acara peringatan World Tourism Day 2022 yang digelar Owner Bounty Crouise Gede Wirata bersama tokoh-tokoh pariwisata di Bali. Dengan menghadirkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno dan Gubernur Bali Wayan Koster yang diwakili oleh Wagub Cok Ace. | | Sementara itu, Owner Bounty Crouise Gede Wirata mengungkapkan acara itu diselenggarakan untuk mengucapkan terima kasih kepada Pemenrintah Pusat yang sudah berhasil melakukan vaksinasi sehingga dunia kembali percaya kepada Bali. Kegiatan itu juga mendukung program "Bali Bangkit". Menurut Owner Bounty Crouise Gede Wirata, road map pariwisata Bali mengalami perubahan yang signifikan akibat dampak pandemi Covid-19. | | Selain itu, pariwisata juga dipengaruhi oleh situasi geopolitik global, khususnya dampak invasi Rusia ke Ukraina, termasuk ketegangan China dan Taiwan. Untuk itu, pariwisata Bali dan Indonesia mesti melihat peluang-pelaung baru. Ia merasakan peluang pariwisata sebelum pandemi memang sudah memiliki pola. Namun saat ini, pihaknya belum menemukan kepastian pola keinginan calon-calon wisatawan yang datang ke Bali. Bounty Crouise sudah mulai menerima wisatawan yang datang dari Asia yakni India dan Korea. | | Wirata mengaku tetap optimis pariwisata Bali tetap menjadi pilihan favorit. Mengingat Bali dinobatkan sebagai destinasi liburan paling bahagia di dunia 2022 (The World"s Happiest Holiday Destination in 2022). Apalagi Pulau Dewata pernah sebagai tempat wisata yang menempati peringkat ke-4 terbaik dunia. Sebelumnya, Ubud menyabet predikat sebagai kota terbaik di dunia versi majalah Travel and Leisure di 2021. Kini giliran Bali yang meraih penghargaan Travelers Choice Best of the Best 2022 versi TripAdvisor. | | Dikatakan pula, kedatangan pariwisata Bali masih ditopang oleh peserta KTT G20 dari bulan Maret lalu. Namun mereka dominan menggunakan tempat MICE dan hotel berbintang 5. Ia pun mengungkap jalan kawasan pariwisata padat, khususnya daerah Kuta. Hal itu disebabkan oleh kedatangan wisatawan domestik. | | Oleh karena peberbangan wisatawan manca negara baru ada 23 penerbangan dengan 5.000 orang per hari, biasanya 35.000 per hari. Kondisi itu jelas, kepadatan kendaraan dipengaruhi oleh wisatawan domestik yang menyewa kemdraan rental. | | Dalam menyikapi trend pariwisata tersebut, diharapkan pelaku pariwisata bisa lebih kreatif dan inovatif, sembari menanti keputusan dan kebijakan PPKM serta hasil pertemuan G20 pada November mendatang. | | "Sekarang masih wait and see, apa keputusan G20 ini yang akan mempenagruhi kebijakan dunia, khususnya dalam sektor pariwisata," tutupnya | Sumber: https://atnews.id/portal/news/15179

| JAKARTA - Anggota Komite III DPD RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bali, Anak Agung Gde Agung menyampaikan sejumlah usulan dan aspirasi terkait budaya dan pendidikan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim saat Komite III DPD RI Rapat Kerja di Gedung B DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/9). | | -------- | | Usulan tersebut, antara lain agar ada formasi bagi guru mata pelajaran (mapel) bahasa Bali. "Tahun 2022 itu belum terealisir. Ke depan ini perlu diakomodir. Saya usulkan agar ada formasi untuk guru mata pelajaran Bahasa Bali sebagai muatan lokal," ujar AA Gde Agung. Menurut dia, formasi untuk guru mapel bahasa Bali perlu mendapat perhatian demi menjaga dan melestarikan bahasa daerah. Apalagi, bahasa merupakan bagian dari budaya sehingga formasi guru mapel bahasa Bali sangat penting. "Ini tidak hanya untuk bahasa Bali saja, tetapi untuk guru bahasa di daerah lainnya seperti Jawa, Minang, Batak, Papua juga perlu mendapat perhatian agar dapat dilestarikan," ucap AA Gde Agung. | | Selain itu, AA Gde Agung meminta, Mendikbud Ristek menambah kuota untuk para guru di Provinsi Bali mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Lalu memenuhi kebutuhan guru di Provinsi Bali. Sesuai data Kemendikbud Ristek, tahun 2023 Provinsi Bali membutuhkan 1.758 guru. "Saya minta itu dipenuhi," ucap Panglingsir Puri Ageng Mengwi ini. Dia juga meminta Mendikbud Ristek membangun ruang kelas baru sebagai sarana dan prasarana di beberapa SMA yang ada di Bali, yakni Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem dan Jembrana. Sebab, di sana masih kekurangan ruang belajar. | | Selain itu, membangun laboratorium berbasis teknologi di SMA yang berada di Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung dan Jembrana. Kemudian menambah kuota SMK di Bali agar masuk dalam program SMK Pusat Keunggulan (SMK PG). Saat ini, Bali mendapat kuota 62 dari 173 SMK di Bali. | | "Saya minta kuota ini ditambah," tegas AA Gde Agung. Tak ketinggalan, meminta Mendikbud Ristek koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mempertimbangkan agar mengangkat guru di daerah melalui program P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. | | Selanjutnya Mendikbud Ristek koordinasi pula dengan Kementerian Dalam Negeri guna memastikan kepala daerah di provinsi dan kabupaten/kota untuk menerbitkan surat keputusan pengangkatan guru yang dinyatakan lulus sesuai syarat P3K beserta pemenuhan hak-haknya. "Kita tahu, banyak yang telah mengikuti tes. Namun, belum mendapat SKnya. Oleh karena itu, perlu diterbitkan," papar AA Gde Agung. Dia pun, meminta ada kebijakan afirmatif bagi guru hononer agar mendapat upah minimum regional yang sesuai dengan aturan berlaku. Lalu memberi perhatian kepada satuan pendidikan swasta yang punya keterbatasan pendanaan. | | Sementara mengenai cagar budaya, Bupati Badung dua periode ini mengusulkan, agar masyarakat atau orang yang merawat situs cagar budaya mendapat reward agar termotivasi untuk tetap menjaga dan melestarikannya. "Kalangan olahragawan, seniman dan budayawan mendapat apresiasi. Mohon perawat situs cagar budaya mendapat perhatian pula. Apresiasi tersebut bisa dalam bentuk memberikan penghargaan," papar Gde Agung. Begitupula dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya yang berada di Bali. Balai itu menangani tiga provinsi, yakni Bali, NTT, NTB. Namun, memprihantikan lantaran pegawainya masih eselon tiga. "Saya usulkan agar eselon mereka ditingkatkan agar nantinya berpengaruh pula pada kesejahteraan mereka," kata Gde Agung. Atas usulan dan aspirasi yang disampaikan Gde Agung tersebut, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim merespon secara positif. Mendikbudristek juga akan menindaklanjutinya. | Sumber: [Nusa Bali](https://www.nusabali.com/berita/126139/aa-gde-agung-usul-formasi-guru-mapel-bahasa-bali) ----- Tonton Statement Selengkapnya di YT Channel : https://www.youtube.com/watch?v=BPgelaly0zM

| Gelar Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, Beri Pemahaman Tentang Naskah Asli Undang-Undang Dasar | | -------- | | Senator DPD RI H. Bambang Santoso, MA mengingatkan masih banyak masyarakat tidak menyadari jika UUD 1945 telah berganti akibat perubahan konstitusi 1999 hingga 2002. Disampaikan saat menggelar kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan bersama Guru Ngaji di Masjid Jami' Al Mukhlisin, Subagan Karangasem. | | Amandemen saat itu mengubah banyak isi pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945 naskah asli. Akibat perubahan itu, ideologi bangsa ini berubah dari Pancasila sebagai norma hukum tertinggi, menjadi ideologi lain, liberalisme dan sekularisme. | | Nilai luhur bangsa Indonesia banyak yang hilang dengan menghapus dokumen nasional sebagai identitas bangsa. Dalam konteks ekonomi, Indonesia telah meninggalkan asas kesejahteraan rakyat yang identik dengan konsep ekonomi pemerataan menjadi ekonomi pertumbuhan. | | Sehingga semakin memperkuat oligarki ekonomi, baik swasta nasional maupun asing untuk menguasai sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak. Semoga melalui peran Guru bisa memberikan edukasi tentang kebangsaan serta pentingnya persatuan dan kesatuan. | | | | | | -------- | -------- | -------- | | [image]Bambang Santoso/308693580_167496169196856_4355494853385847774_n.jpg[/image] | [image]Bambang Santoso/308219856_816808639503691_4253583908587017463_n.jpg[/image] | [image]Bambang Santoso/308471739_2062091950641946_3846284250551133067_n.jpg[/image] | #senatorbali #dpdribali #dpdri #lebihtahudpdri Sumber Foto: [Instagram Pribadi H.Bambang](https://www.instagram.com/bambangsantoso.id/)

| Silaturahmi H. Bambang ke Gerokgak, Buleleng | | -------- | | Di sela menjalankan tugas sebagai Anggota DPD RI, kami menyempatkan berkunjung dan menyapa saudara kami di Pondok Pesantren Nurul Aitam. Kami melihat kondisi Pondok Pesantren yang perlu dibantu dengan tingkat kondisi ekonomi masyarakat sekitar menengah ke bawah. Mayoritas bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Namun kondisi masyarakatnya mau berkebun saja susah karena kondisi dan iklim yang panas dan tandus, harus punya sumur bor untuk membantu pengairan di lahan pertanian. | | Kami mendorong pemerintah untuk melakukan langkah solutif untuk membantu masyarakat dalam menjalankan pekerjaan mereka sehingga perekonomian bisa tumbuh kembali. Sebagai tali asih kami memberi bantuan materi dan daging untuk santri Pondok Pesantren Nurul Aitam, semoga memberikan manfaat dan kebaikan untuk semuanya. Di akhir pertemuan dengan para santri dan seluruh asatidz, kami sempatkan pula untuk bersilaturahim ke KH. Muhammad Basri Abdillah dan keluarganya di kediaman beliau. Semoga kunjungan ini memberikan motivasi buat kemajuan Ponpes Nurul Aitam dan masyarakat Gondol Gerokgak Buleleng. | | | | | | -------- | -------- | -------- | | [image]Bambang Santoso/307489193_403207511963715_8687956867125984607_n.jpg[/image] | [image]Bambang Santoso/307874902_3299440360291174_1748814569588544488_n.jpg[/image] | [image]Bambang Santoso/307429089_1275590133216101_3899468518776128698_n.jpg[/image] | Sumber: [Instagram Pribadi H.Bambang](https://www.instagram.com/p/CirgsTgr3v7/) #dpdri #dpdribali #senatorbali #lebihtahudpdri

| SULSELSATU.com, MAKASSAR – Panitia perancang Undang-Undang DPD RI melakukan konsultasi publik ke DPRD Sulsel, Kamis 22 September 2022. Konsultasi ini untuk mendengarkan langsung masukan atas RUU yang akan diusulkan ke DPR RI pada Prolegnas 2023 mendatang. | | -------- | | Ketua Panitia Perancang UU DPD RI, Aji Mini Mawarni mengatakan Panitia perancang UU melakukan kunjungan kerja terkait penyusunan berbagai masukan dan pandangan terhadap DPD RI dalam memasukkan tujuh RUU prioritas dalam Prolegnas tahun 2023. | | “Kita harapkan ada komentar apakah ini dibutuhkan misalnya tentang UMKM, tentang Pemerintahan Digital, tentang Bahasa Daerah,” kata Aji Mini. | | Dari pertemuan tersebut, kata Senator asal Kalimantan Timur itu, meskipun belum sampai substansi yang mendalam, namun pihaknya sudah memperoleh beberapa masukan penting. | | “Tadi masukan dari tim Bappemperda perwakilan yang hadir ini memberikan semangat dan bahan buat kami untuk menjadi argumentasi dalam memperjuangkan usulan itu,” ujarnya. | | “Misalnya soal RUU Bahasa Daerah seperti Daerah Sulsel yang kita kunjungi berharap ada RUU perlindungan bahasa daerah demi kepentingan masyarakat daerah,” sambung dia. | | Sementara itu, anggota Panja Ajiep Padindang menyampaikan bahwa dengan berbagai masukanitu, tentu ini menjadi bargaening bagi DPD dalam penetapan RUU nanti. Sebelum sebelum UU dibahas, memiliki proses yang panjang untuk di sepakati agar masuk dalam Prolegnas. | | “Ini usulan di tahun 2023 masing-masing kita mengungungkapkan argumentasi kenapa DPD mengusulkan ini kalau disepakati akan dimasukan dalam rancangan,” ungkap Ajiep. | | Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari mengatakan Rancangan UU yang telah digagas oleh DPD RI sangat sejalan dengan Ranperda yang akan dibahas di DPRD Sulsel. Seperti rancangan UU Bahasa Daerah, sementara DPRD Sulsel tengah mempersiapkan Ranperda tentang aksara lontara. | | “Ranperda tentang literasi lontara sangat sejalan dengan RUU bahasa daerah. Dimana ini sangat penting karena modernisasi yang telah masukdalam sendi kehidupan kita. Sehingga penting ini Ranperda literasi aksara yang sama dengan RUU bahasa daerah,” kata Andi Ina. | https://www.sulselsatu.com/2022/09/22/opd/dprd/panja-puu-dpd-ri-kunker-ke-dprd-sulsel-ini-yang-dilakukan.html

| Raih 16 Kali Opini WTP Berturut-Turut, DPD RI Terima Penghargaan dari Sri Mulyani | | -------- | | JAKARTA, DPD RI menerima penghargaan atas pencapaian perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) minimal 15 kali berturut-turut dari Kementerian Keuangan RI. Atas pencapaian DPD yang memperoleh opini WTP sebanyak 16 kali berturut-turut, DPD RI memperoleh penghargaan yang diterima Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022, Kamis (22/9/2022) di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan. | | DPD RI selalu memperoleh capaian opini WTP dari BPK RI sejak tahun pelaporan keuangan di tahun 2006. Dan untuk laporan keuangan di tahun 2021, DPD RI kembali memperoleh predikat opini WTP yang ke-16. Atas prestasi tersebut, DPD RI pun memperoleh penghargaan dari Kementerian Keuangan RI. | | Dalam wawancara secara terpisah, Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi mengapresiasi jajaran Sekretariat Jenderal DPD RI yang telah melakukan tata kelola pekerjaan dengan mendasarkan pada konsep tertib administrasi. | | “Penghargaan ini merupakan kado bagi ulang tahun DPD RI yang ke 18. Prestasi ini tidak lepas dari kerja keras, kerja cerdas, kerja tertib, dan proses kolaboratif di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI,” imbuhnya. | | Rahman Hadi juga berharap agar seluruh jajaran di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI dapat terus memberikan dukungan administrasi dan keahlian kepada DPD RI dengan mengedepankan perspektif penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. | | “Oleh karena itu, penghargaan ini menjadi sebuah pelecut bagi kami untuk tetap dapat melaksanakan sebuah administrasi di DPD RI yang lebih baik lagi, lebih tertib, lebih meningkatkan lagi untuk menata dan mengelola administrasi, BMN, keuangan, pertanggungjawaban, dan lain-lain untuk lebih baik lagi,” kata Rahman. | | Sementara itu, Deputi Bidang Administrasi Lalu Niqman Zahir Sekretariat Jenderal DPD RI mengatakan raihan WTP 16 kali berturut-turut menjadi salah satu indikator keberhasilan lembaga DPD RI dalam tata kelola keuangan negara. Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi pemicu semangat untuk dalam mewujudkan visi Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai supporting system parlemen yang profesional, akuntabel, dan modern. | | “Tentu memang kami tidak hanya fokus pada bagaimana mewujudkan WTP tapi indikator-indikator lain kita harapkan terus memperoleh hasil yang baik dan maksimal, sehingga semua itu menjadi indikator yang menunjukkan bahwa perwujudan visi dan misi Setjen DPD RI dapat kita wujudkan dengan baik,” imbuhnya. | Sumber: https://www.mjnews.id/2022/09/raih-16-kali-opini-wtp-berturut-turut.html

Badan Urusan Legislasi Daerah DPD RI (BULD) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Dirjen Planologi LHK membahas masalah kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta implikasinya terhadap kewenangan daerah atas lingkungan hidup dan kehutanan pasca diundangkannya UU Cipta Kerja (UU CK). Ketua BULD DPD RI Stefanus BAN Liaow bersama Wakil Ahmad Kanedi dan Amang Syafrudin memimpin rapat RDP dengan KLHK RI, menjelaskan tujuan dari diadakannya RDP ini adalah untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut terkait dengan instrumen perizinan dan pengawasan lingkungan hidup dan kehutanan pasca UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya. “Tujuan dari RDP ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang kebijakan nasional dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan beserta problematikanya dan untuk memperoleh penjelasan terkait pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta implikasinya terhadap kebijakan atau regulasi lingkungan hidup dan kehutanan di daerah,” ujar Stefanus di Kompleks Parlemen Senayan (21/9/2022). Anggota BULD DPD RI dari Kepulauan Riau Haripinto Tanuwidjaja mempertanyakan mengenai limbah laut dari kapal-kapal yang berdampak pada kondisi pesisir laut namun sampai saat ini belum ada penyelesaian dari Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. “Banyak pencemaran laut di Kepulauan Riau, adanya limbah oli di pantai dan banyak sampah plastik dari masyakat, yang ingin ditanyakan adalah bagaimana penanganannya?,” ucap Haripinto. Hal yang berbeda disampaikan oleh Anggota BULD DPD RI dari Lampung Jihan Nurlela Chalim mempertanyakan proyek strategi nasional dan pembangunan energi serta mempertanyakan road map sudah sejauh mana dan bagaimana cara membersihkan perairan di Indonesia karena itu berpengaruh pada nelayan kita. “Dalam berbagai proyek strategis nasional dan pembangunan energi apakah ada komunikasi pada pemerintah daerah setempat dan penduduk lokal, dan sudah sejauh mana usaha dalam proses membersihkan perairan kita?,” kata Jihan. Terkait proyek strategis nasional dan pembangunan energi, Plt. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), Ruandha Agung Sugardiman menjelaskan bahwa sudah ada komunikasi dan pelibatan masyarakat. “Kami sudah melibatkan masyarakat dan sudah berkomunikasi dengan masyarakat perihal proyek strategis nasional dan pembangunan strategis terutama proyek yang berdampak langsung kepada masyarakat dan kami juga melakukan survey,” ungkap Ruandha. Sementara itu, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), Sigit Reliantoro memaparkan mengenai limbah laut dan sampah plastik yang ada di pesisir pantai Kepulauan Riau. Sigit mengungkapkan bahwa harus ada peraturan yang tetap mengenai limbah plastik. “Untuk limbah plastik yang ada di pesisir pantai memang harus ada peraturan yang tetap yang melarang penggunaan kantong plastik, dan sektor agroindustri harus didorong untuk menggunakan manager yang mengelola limbah agar mengurangi limbah yang dihasilkan,” jawab Sigit. Dalam RDP ini turut hadir anggota BULD Intsiawati Ayus, Zuhri M Syazali, **Made Mangku Pastika**, Muhammad J Wartabone, Andi Nirwana, Anna Latuconsina, Jialyka Maharani, Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan Namto Roba. Sumber: https://redaksisatu.id/buld-dpr-ri-kaji-kebijakan-pencemaran-lingkungan/