AGENDA KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
19 Maret 2025 oleh bali
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Utusan Provinsi Bali menggelar rapat kerja terkait "Dampak Efisiensi Anggaran bagi Layanan Media Penyiaran Publik pada Tahun 2025". Rapat ini bertempat di Kantor DPD RI Bali, Kota Denpasar, pada Selasa, (18/3/25).
Anggota Komite I Bidang Hukum dan Badan Akuntabilitas Publik DPD RI Bali Arya Wedakarna (AWK) mengatakan, efisiensi anggaran di tingkat pusat tidak boleh menghambat peran strategis media publik seperti TVRI dan RRI dalam penyebarluasan informasi positif dari program pemerintah.
“Saya bersyukur bahwa tidak ada PHK di TVRI dan RRI. Namun, saya juga berpendapat bahwa efisiensi di pusat jangan sampai berdampak pada tugas utama lembaga penyiaran publik. TVRI dan RRI ini menjadi corong utama untuk menyampaikan program-program pemerintah kepada masyarakat,” ujar AWK.
Selain itu, Senator AWK mengusulkan agar RRI dan TVRI lebih aktif dalam mencari sumber pemasukan tambahan tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah. Salah satu gagasan yang ia ajukan adalah pengembangan open space bagi komunitas kreatif di Bali.
“Saya mengusulkan agar RRI dan TVRI di Bali menyediakan satu open space untuk podcast yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum dengan biaya terjangkau. Banyak anak muda dan komunitas kreatif yang ingin berkarya, tetapi mereka tidak memiliki fasilitas yang memadai. Jika studio RRI dan TVRI bisa disewakan untuk keperluan produksi konten, ini bisa menjadi sumber pemasukan negara di luar pajak,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, AWK berkomitmen untuk memperjuangkan agar anggaran perubahan tahun 2025-2026 tidak mengalami pengurangan lebih lanjut. Dengan adanya upaya ini, diharapkan efisiensi anggaran yang dilakukan tidak akan menghambat peran RRI dan TVRI dalam menyampaikan informasi publik serta mendukung pertumbuhan industri kreatif di Bali.
