Berita DPD di Media

Beranda

ยป

Berita DPD di Media

Dukung Pariwisata Berkelanjutan, Anggota DPD RI Ngurah Ambara Usul Adanya Dana Bagi Hasil

2024-06-24 02:58:00Z oleh bali

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Gede Ngurah Ambara Putra, mengusulkan adanya dana bagi hasil yang pasti, yang berasal dari hasil pendapatan fiskal suatu daerah pariwisata. Ini dinilai dapat memberikan rasa keadilan bagi daerah yang bertumpu pada pariwisata dengan modal utama budaya namun tidak memiliki sumber daya alam (SDA) melimpah, seperti halnya Bali. Hal tersebut dikemukakan Ngurah Ambara di sela-sela rapat harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pada hari Rabu, 20 Juni 2024. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI, H. Dedi Iskandar Batubara, dengan Ketua Komite III, H. Hasan Basri. Dalam kesempatan itu, Gede Ngurah Ambara Putra selaku Anggota PPUU DPD RI dapil Bali, meminta untuk dana yang dialokasikan untuk pelestarian budaya, alam, dan promosi pariwisata tidak seharusnya bersifat bantuan atau hibah. Menurut dia, konsep bantuan atau hibah itu memiliki sifat yang tidak pasti dan tidak sejalan dengan semangat pariwisata berkelanjutan. Untuk itu, diharapkan dana bagi hasil bagi daerah pariwisata. Ia juga menjelaskan bahwa pada hakikatnya semua daerah khususnya daerah pariwisata merupakan daerah yang memiliki pendapatan fiskal dari dari produk domestik bruto atau PDB-nya. Dalam hal ini, perhitungan pajak penambahan nilai dan pajak penghasilan yang terkonsolidasi di pusat menjadi dasar perhitungan pendapatan fiskalnya.Ngurah Ambara mengusulkan pula hal yang sangat penting terkait dana pelestarian budaya, alam, dan promosi pariwisata. "Dengan adanya dana bagi hasil yang proporsional dari pendapatan fiskal ini diharapkan dapat diperuntukkan sebagai dana recovery akibat eksploitasi yang terjadi dan menjadi dana stimulus untuk membiayai pelestarian budaya, alam, infrastruktur pendukung pariwisata, serta promosi pariwisata agar daerah tersebut dapat menjadi destinasi wisata yang unggul," katanya.Dalam pertemuan tersebut, materi yang dibawakan oleh Komite III DPD RI terkait hal itu. Kesimpulan rapat tersebut menyepakati bahwa pendekatan ini akan lebih berkelanjutan dan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Sesuai semangatnya seperti yang termaktub dalam Undang Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Daerah, khususnya pada daerah yang tidak mempunyai sumber daya alam, tapi mempunyai sumber daya budaya. Sumber: https://www.posbali.net/pariwisata/1424783998/dukung-pariwisata-berkelanjutan-anggota-dpd-ri-ngurah-ambara-usul-adanya-dana-bagi-hasil

Peringati Idul Adha, Kesetjenan DPD Ajak Pentingnya Berbagi Kepada Sesama

2024-06-21 02:18:00Z oleh bali

Sekretariat Jenderal DPD RI melakukan pemotongan hewan kurban dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah Tahun 2024. Hewan kurban jenis sapi itu diserahkan langsung oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti kepada Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi. “Tahun ini kita melaksanakan pemotongan empat ekor sapi yang berasal dari Bapak Ketua DPD RI sejumlah satu ekor, Sekretariat Jenderal DPD RI dua ekor, dan Korpri Sekretariat Jenderal DPD RI satu ekor. Mari kita jadikan momentum ini untuk mempererat tali persaudaraan, solidaritas, dan kebersamaan di antara kita,” ucap Sekjen DPD RI Rahman Hadi di Lapangan Parkir DPD RI, Jakarta, Rabu (19/6/2024). Rahman Hadi mengatakan bahwa acara pemotongan hewan kurban yang diselenggarakan ini bukan hanya sekedar tradisi. Melainkan merupakan amal ibadah yang penuh makna dan nilai-nilai kebaikan. “Dengan acara pemotongan hewan kurban ini, kita berkesempatan untuk mengingat betapa pentingnya berbagi rezeki dengan sesama, termasuk mereka yang membutuhkan,” tukasnya. Rahman Hadi menambahkan adapun sasaran penerima hewan kurban terdiri atas para PNS Golongan II, ASN P3K, PPNPN, Petugas Kebersihan, Pengamanan Dalam DPD RI dan petugas pendukung lainnya seperti petugas taman, fotocopy, ekspedisi, dan teknisi jaringan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. “Semoga pemotongan hewan kurban seperti ini bisa diselenggarakan secara rutin sebagai wujud ketaqwaan kita kepada Allah SWT. Kami juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semuanya sehingga berjalannya hari ini,” papar Rahman Hadi Sumber: https://pontas.id/2024/06/19/peringati-idul-adha-kesetjenan-dpd-ajak-pentingnya-berbagi-kepada-sesama/

Humas DPD RI Raih Kategori Baik Nilai SKM

2024-06-14 02:49:00Z oleh bali

Bagian Humas dan Fasilitasi Pengaduan, Biro Protokol, Humas dan Media, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berhasil meraih kategori baik dalam nilai rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2023 dengan angka 86,92. Nilai tersebut menurut Kepala Biro Protokol, Humas dan Media, Mahyu Darma lebih baik dari hasil SKM pada tahun 2022 yaitu sebesar 84,34 yang juga masuk dalam kategori baik dengan jumlah responden sebesar 140 orang. “Hasil nilai rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat yang terbaru melibatkan 242 responden dari masyarakat yang menggunakan Layanan Penerimaan Kunjungan Delegasi dan Layanan Informasi Publik di Sekretariat Jenderal DPD RI mengalami peningkatan dibandingkan nilai rata-rata SKM pada tahun 2022 dengan 140 responden,” ungkap Mahyu Darma dalam siaran pers Jumat (07/06/2024). Capaian ini, lanjut Mahyu Darma, akan menjadi dorongan bagi Bagian Humas dan Fasilitas Pengaduan Setjen DPD RI untuk terus berupaya meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan publik yang berdasarkan pada kepuasan masyarakat. “Tentunya hasil Survei Kepuasan Masyarakat ini akan menjadi bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam mewujudkan kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan Setjen DPD RI,” imbuhnya. Penilaian SKM tahun 2023 ini terdiri atas dua jenis layanan yaitu Layanan Penerimaan Kunjungan Delegasi yang mendapatkan nilai sebesar 86,19 dengan kategori baik dan Layanan Informasi Publik yang mendapatkan nilai sebesar 87,64 dengan kategori baik. Penilaian SKM terdiri dari sembilan indikator, yaitu kesesuaian persyaratan, prosedur pelayanan, kecepatan pelayanan, kesesuaian/kewajaran biaya, kesesuaian pelayanan, kompetensi petugas, perilaku petugas pelayanan, penanganan pengaduan, dan kualitas sarana dan prasarana. Sumber: https://dpd.go.id/daftar-berita/humas-dpd-ri-raih-kategori-baik-nilai-skm

Anak Agung Gde Agung: RUU Perubahan UU Kepariwisataan fokus pada penghormatan atas norma, adat, budaya, dan kearifan lokal masyarakat

2024-06-05 02:44:00Z oleh bali

Anak Agung Gde Agung berharap agar dalam RUU Perubahan UU Kepariwisataan ini dapat mendorong pengelolaan pariwisata yang mengutamakan penghormatan atas norma, adat, budaya, dan kearifan lokal masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan banyaknya wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia, terutama di Bali, justru melakukan tindakan yang merugikan masyarakat setempat dan telah mengarah ke tindakan kriminal. Hal tersebut diungkapkan Senator asal Bali tersebut dalam Rapat dengan Komite III DPD RI guna menyelesaikan finalisasi perumusan RUU Perubahan atas UU No. 10/2009 tentang Kepariwisataan. RUU ini akan dijadikan pandangan dan pendapat DPD RI terkait revisi UU Kepariwisataan yang dinilai sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan perkembangan kekinian di sektor pariwisata. Komite III DPD RI berharap pada kegiatan finalisasi ini, dapat menyempurnakan muatan materi yang dianggap urgen atau penting dan hal-hal lainnya untuk dapat dituangkan dalam draft RUU maupun naskah akademik yang telah disusun sejauh ini, agar nantinya RUU inisiatif Komite III DPD RI dapat bermanfaat untuk bangsa dan negara khususnya masyarakat di daerah ungkap Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri di DPD RI, Selasa (04/06/2024). Hasan Basri juga berharap agar RUU Perubahan tersebut dapat mendorong sektor pariwisata dapat merangsang peningkatan devisa negara, menciptakan lapangan kerja, dan memicu pertumbuhan ekonomi di daerah. “Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” imbuh Senator dari Kalimantan Utara yang akrab dipanggil HB ini. Dalam rapat finalisasi tersebut, Ketua Tim Ahli RUU Perubahan UU Kepariwisataan Komite III DPD RI Yahya Ahmad Zein menjelaskan bahwa RUU asas berkelanjutan, di mana dalam RUU ini terdapat perubahan yang bertujuan untuk mempertegas asas berkelanjutan dalam pengembangan kepariwisataan agar destinasi wisata tidak terancam keberadaannya. Kedua, adalah pengaturan kemitraan antara pusat dengan daerah. Ketiga, aspek inklusif, yang menekankan adanya keterlibatan masyarakat secara inklusif. Tujuannya agar stakeholder di daerah dapat terlibat semaksimal mungkin. "Di Undang-Undang lama atau Cipta Kerja belum terlalu komprehensif untuk menekankan keterlibatan stakeholder di daerah," jelasnya. Keempat, lanjutnya, terkait peran dan tanggung jawab pemerintah. Dalam RUU Perubahan ini memperkuat peran dan tanggung jawab pemerintah, baik dalam perencanaan, pengembangan, dan pengawasan. Hal ini dikarenakan pengawasan pemerintah selama ini masih dinilai belum maksimal. Kelima, sistem informasi, yaitu mempertegas konteks sistem informasi sebagai bagian dari penyelenggaraan kepariwisataan sebagai unsur strategis. Keenam, memperjelas dan mempertegas peran Badan Promosi Pariwisata Indonesia dan keterkaitannya dengan pemerintah. "Ini ada di pasal 33. Jadi nanti desainnya badan promosi ini dilakukan oleh swasta yang bermitra dengan pemerintah sebagai fasilitator, dan bagian pemasarannya itu adalah Kementerian Pariwisata. Jadi pola desain badan ini tidak mengambil kewenangan di Kemenpar, tapi meletakkan dalam posisinya, sehingga pengusaha bisa tetap melakukan promosi dengan mekanisme kemitraan dengan pemerintah," jelasnya. Dalam finalisasi RUU Perubahan UU Kepariwisataan ini, beberapa Anggota Komite III DPD RI pun menyampaikan masukan terkait pengembangan pariwisata Indonesia. Anggota DPD RI dari Gorontalo Rahmijati Jahja berharap agar dalam RUU Perubahan UU Kepariwisataan ini dapat mengatur mengenai adanya tambahan biaya-biaya terkait pariwisata yang justru membebani masyarakat. Dirinya mencontohkan wacana pemerintah yang akan memungut iuran pariwisata melalui tiket pesawat. Menurutnya kebijakan tersebut tidak tepat, karena akan membebani masyarakat. “Kok semua dipajakin, tiket, tol, PBB, tapera, semua kita dipajakin. Saya mohon ini perlu kita pikirkan, pariwisata boleh berkelanjutan, tapi jangan sampai kita jadi sapi perahan,” tegasnya. Sementara itu, Anggota DPD RI dari Sulawesi Selatan, Lily Amelia Salurapa berharap agar RUU Perubahan yang diusung DPD RI dapat menciptakan pariwisata berkelanjutan yang juga mengoptimalkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, dan mengurangi pengangguran. “Prinsip berkelanjutan sangat penting, di mana pengelolaannya harus didukung dengan sistem informasi terpadu, infrastruktur pelayanan yang kekinian, serta melibatkan paritispasi langsung masyarakat sehingga bisa tumbuh dengan pariwisata sebagai satu kesatuan,” imbuhnya. Sementara itu, Anggota DPD RI dari Jawa Tengah Bambang Sutrisno berpesan agar RUU Perubahan dapat menciptakan konsep kemitraan yang melindungi stakeholder dan masyarakat di daerah. Karena konsep kemitraan dalam pengelolaan pariwisata dapat membuka pintu masuk perusahaan asing yang justru menguasai pengelolaan destinasi wisata di daerah. “Kami mohon dalam kesempatan ini dipertegas ada pembatasan-pembatasan. Jangan sampai waktu diketok, kita kaget. Karena banyak sekali setiap ada keputusan UU banyak hal yang di luar dugaan kita,” jelasnya. “Ini harus kita pikirkan. Pariwisata harus menghormati agama, adat dan budaya, serta kearifan lokal, ini adalah satu poin yang bagus,” ucapnya. Di akhir kegiatan, Anggota Komite III DPD RI pun menyetujui hasil penyusunan RUU Perubahan UU Kepariwisataan, dan akan melanjutkan di tahap selanjutnya berupa harmonisasi dengan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI sebelum disahkan dalam Sidang Paripurna DPD RI. Sumber: https://dpd.go.id/daftar-berita/komite-iii-dpd-ri-selesaikan-finalisasi-ruu-perubahan-uu-kepariwisataan

Komite IV Pertegas Peran PT PNM untuk Dorong Peningkatan Ekonomi UMKM di Bali

2024-06-04 06:46:00Z oleh bali

Komite IV DPD RI melaksanakan kegiatan kunjungan kerja (Kunker) dalam rangka resolusi permasalahan daerah terkait peran PT. PNM dalam mendorong pertumbuhan dan peningkatan ekonomi pelaku usaha ultra mikro di Provinsi Bali. Executive Vice President Human Capital dan Operasi PT PNM, Sasono Hantarto, dalam sambutannya mengatakan, Mekaar merupakan program pembinaam khusus yang dilaksanakan oleh PT PNM untuk ibu-ibu prasejahtera yang sulit mendapatkan akses kredit bank tapi ingin memulai usaha atau mengembangkan usaha. "Hingga April 2024 PNM telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp22,5 triliun kepada 15 juta nasabah, PNM Cabang Bali telah menyalurkan pembiayaan produk Mekaar sebesar Rp117.32 miliar, dan jumlah outstanding pembiayaan sebesar Rp189.93 miliar," kata Sasono pada Jumat, 24 Mei 2024 lalu, dikutip dari keterangan tertulisnya. Sasono mengatakan, Pendampingan Kapasitas Usaha (PKU) adalah program pemberdayaan yang diberikan PNM. Selama april 2024, PNM Cabang Bali telah melaksanakan pelatihan dan pendampingan yaitu 169 kegiatan dengan diikutin 6.674 nasabah. Adapun kegiatan pendampingan dan pelatihan yang telah dilakukan antara lain sertifikasi NIB, pemasaran di media sosial dan klusterisasi usaha. "Tiga modal yang diberikan PNM diantaranya modal sosial, modal intelektual dan modal finansial,” ujarnya. Wakil Ketua II Komite IV DPD RI, Novita Anakotta, sekalu koordinator tim kunjungan kerja mengatakan, keberadaan UMKM di Bali memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam menjaga perputaran perekonomian. Salah satu cara meningkatkan ekonomi di Bali adalah dengan memaksimalkan potensi UMKM di sektor ekonomi kreatif. "Bali merupakan gudangnya kreativitas yang memiliki akses global," kata Novita. Berdasarkan kondisi itu dan berkaitan dengan terus berkembangnya persoalan-persoalan terkait penyaluran UMi kepada para penerima, lanjut Novita, Komite IV DPD RI melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka resolusi permasalahan daerah terkait peran PT. PNM dalam mendorong pertumbuhan dan peningkatan ekonomi pelaku usaha ultra mikro di Provinsi Bali. Kepala Divisi BUM 1 Endang Nurjani mengungkapkan, PNM yang tergabung dalam holding ultra mikro, kini pantas mengklaim dirinya sebagai group lending terbesar di dunia, Grameen Bank selaku pendiri lembaga ultra mikro di dunia, lembaga pembiayaan di Bangladesh dan penerima hadiah Nobel Perdamaian pada 2006, di mana di tahun 2020 jumlah nasabah hanya 9 juta nasabah, sedangkan PT.PNM sudah menyentuh sebanyak 10 juta nasabah. Wakil Ketua III Komite IV DPD RI dari Provinsi Kalimantan Utara Fernando Sinaga, mengatakan, PT PNM dapat memberikan data-data produk usaha ultra mikro yang siap ekspor. "Agar pada saat Anggota DPD RI dalam pelaksanaan Study Referency DPD RI ke beberapa negara tujuan dapat sekaligus mempromosikan dan memasarkan produk-produk usaha ultra mikro ke berbagai negara tujuan tersebut," katanya. Anggota Komite IV DPD RI dari Provinsi Papua Barat, M Sanusi Rahaningmas, memgaku sangat mengapresiasi atas hasil kinerja PT.PNM dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Bali. Ia berharap hal itu dapat dilanjutkan ke berbagai wilayah Indonesia seperti halnya dari daerah pemilihannya, Provinsi Papua Barat. "Hingga daerah-daerah Indonesia Timur lainnya yang dianggap daerah miskin berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik seperti Provinsi Maluku dan Provinsi NTT," katanya. Riri Damayanti Jhon Latief, Anggota Komite IV DPD RI dari Provinsi Bengku mengatakan, seiring maraknya pinjaman online dan pinjaman ilegal lainnya, diharapkan PT.PNM dapat menjadi solusi bagi masyarakat kecil terkhusus pelaku usaha ultra mikro guna mendidik dalam mengembangkan usahanya. Wakil II Komite IV DPD RI dari Provinsi Jambi, Elviana, menilai, kesuksesan PT PNM banyak diikuti oleh lembaga-lembaga sejenis. Seiring berjalannya waktu, dirinya melihat PT PNM hanya mementingkan kuantitas dari pada kualitas. “Kembalikan PT PNM seperti halnya PT PNM yang dahulu lebih mengedepankan kualitas nasabah ketimbang kuantitas dalam pencapaian nasabah," ujarnya. Amang Syafrudin, selaku Ketua Komite IV DPD RI dari Provinsi Jawa Barat menyarankan, pembiayaan PT.PNM berbasis syariah dapat menjadi mode atau solusi lain lembaga keuangan dalam memecahkan dan membantu berbagai permasalahan masyarakat dalam usaha ultra mikro yang takut terhadap hutang riba. Novita Anakotta, pada akhir diskusi mengungkapkan bahwa kegiatan kunjungan kerja ini harus terus berjalan. "Selain untuk mencari permasalahan dan solusi mendorong pertumbuhan dan peningkatan ekonomi pelaku usaha ultra mikro di masyarakat juga menyambung silaturahmi antara PT.PNM dengan Komite IV DPD RI," tutupnya. Sumber: https://rilis.id/Ekonomi/Berita/Komite-IV-Pertegas-Peran-PT-PNM-untuk-Dorong-Peningkatan-Ekonomi-UMKM-di-Bali-o8fFuKS

Senator Bali Ngurah Ambara Usulkan Desentralisasi Fiskal Masuk Prolegnas Prioritas 2025

2024-06-03 02:27:00Z oleh bali

Senator Bali Gede Ngurah Ambara mengemukakan usulan penting dalam Rapat bersama Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum Sekretariat Jenderal DPD RI. Ngurah Ambara menyuarakan agar desentralisasi fiskal dijadikan prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2025-2029 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2025. Desentralisasi telah diterapkan di berbagai sektor seperti politik, pendidikan, dan kesehatan, namun desentralisasi fiskal masih belum sepenuhnya terwujud. Ngurah Ambara menegaskan, dengan memberikan wewenang penerimaan pendapatan kepada daerah, akan memungkinkan daerah untuk lebih fokus pada peningkatan kualitas pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, daerah juga bisa mendorong pertumbuhan sektor pariwisata sebagai upaya diversifikasi pendapatan. Rapat tersebut dihadiri oleh beberapa pakar penting, termasuk Prof. Dr. Rudy, S.H., M.H. dari Universitas Lampung dan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dalam rapat yang berlangsung penuh semangat itu, Senator Ambara menekankan pentingnya langkah-langkah konkret dalam Prolegnas 2025. Ia berharap desentralisasi fiskal mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Kolaborasi antara pusat dan daerah sangat krusial untuk mengimplementasikan desentralisasi fiskal yang berkelanjutan dan efektif. “Dengan mengumpulkan segala kewajiban pajak baik perorangan maupun korporasi terlebih dahulu di Bali sebelum disetor ke pusat, kita berharap daerah bisa lebih fokus pada peningkatan kualitas pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata,” pungkas Ambara. Ambara percaya, langkah ini akan membawa perubahan signifikan bagi Bali dan daerah lainnya, menciptakan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan yang lebih baik dan beragam. Desentralisasi fiskal adalah langkah menuju kemandirian daerah yang lebih baik dan berkelanjutan. Sumber: https://metrobali.com/terus-bekerja-sepenuh-hati-untuk-bali-senator-bali-ngurah-ambara-usulkan-desentralisasi-fiskal-masuk-prolegnas-prioritas-2025/

LaNyalla : Kebudayaan adalah Karakter dan Jati Diri Bangsa

2024-05-31 03:01:00Z oleh bali

Semangat memupuk jati diri bangsa dihembuskan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Denpasar, Bali. Senator asal Jawa Timur itu menegaskan bahwa ketahanan kebudayaan menjadi salah satu indikator penting, karena kebudayaan merupakan karakter dan jati diri bangsa yang juga bagian dari ketahanan nasional. Dikatakan LaNyalla, Indonesia mutlak memiliki ketahanan nasional yang kuat. Mulai dari ketahanan pangan, energi, kesehatan, pendidikan, militer, hingga ketahanan kebudayaan. Karena ini modal bagi negara dan pemerintah kita di tengah tantangan dan dinamika global, untuk mewujudkan cita-cita nasional yang termaktub di dalam Alinea ke-4 naskah Pembukaan Konstitusi Indonesia. “Mengapa ketahanan kebudayaan penting? Karena hakikat dari kebudayaan adalah karakter dan jati diri bangsa. Dan kita semua tahu, bangsa-bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki karakter dan jati diri bangsa yang kuat dan dijaga serta dipupuk,” ungkap LaNyalla dalam Focus Group Discussion Kebudayaan Sebagai Jati Diri Bangsa dengan tema ‘Tantangan Global, Ketahanan Budaya dan Pancasila’ di Kantor Perwakilan DPD RI, Denpasar, Bali, Rabu, (29/5/2024). Lebih lanjut, kolektor Keris Pusaka itu memaparkan, Indonesia adalah negara yang besar. Negara yang lahir dari peradaban besar di jaman Kerajaan dan Kesultanan Nusantara. Peradaban di jaman itu telah melahirkan sejumlah pengetahuan dan keilmuan serta kebudayaan. "Jadi seharusnya kita sebagai bangsa dan negara yang lahir dari peradaban besar di jaman Kerajaan dan Kesultanan Nusantara memiliki kebudayaan yang kuat. Memiliki jati diri dan karakter masyarakat Nusantara yang kuat. Sehingga bangsa Indonesia akan tetap memiliki karakter ke-Indonesiaan-nya," kata pria asli Bugis itu. LaNyalla juga mengungkap, bahwa sumber Jati Diri Bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Karena nilai-nilai tersebut oleh Bung Karno disebut sudah ada di bumi Nusantara jauh sebelum era penjajahan Belanda. Sehingga nilai-nilai Pancasila itu, sejatinya adalah denyut nadi dari bangsa Indonesia. “Oleh karena itu, kami di DPD RI, masa bakti 2019-2024 mengajukan Rancangan Undang-Undang inisiatif dari DPD RI, yaitu RUU Tentang Perlindungan dan Pelestarian Budaya Adat Kerajaan Nusantara. Alhamdulillah, RUU tersebut telah masuk di dalam daftar Program Legislasi Nasional,” imbuhnya. Sebagai Ketua DPD RI, ia mengaku sengaja menyuarakan dan terus mendorong agar para Pewaris Kerajaan dan Kesultanan serta Masyarakat Adat Nusantara mendapat tempat untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa. Karena mereka adalah bagian dari penjaga Ketahanan Kebudayaan, yang merupakan bagian penting dari Ketahanan Nasional Indonesia. “Apalagi kita menghadapi tantangan sekaligus ancaman Global akibat disrupsi yang terjadi di Dunia. Baik yang disebabkan oleh ketegangan Geopolitik Global, maupun Disrupsi Teknologi dan Disrupsi Lingkungan. Ini bukan main-main, harus dihadapi dengan semangat kebersamaan yang kuat, jangan biarkan pemerintah sendirian,” tandasnya. Di akhir paparannya, LaNyalla mengajak semua pihak untuk terus memperjuangkan penguatan ketahanan kebudayaan sebagai bagian dari ketahanan nasional Indonesia, melalui penguatan karakter dan jati diri bangsa yang mengacu kepada Nilai-Nilai Luhur Pancasila. Sementara itu, FGD berjalan menarik dan diikuti sangat antusias oleh para peserta. Dengan dipimpin langsung oleh Putu Eka Gunayasa sebagai moderator, dua narasumber yakni Raja Denpasar Ida Pengelingsir Puri Satria Denpasar dan Dosen Institut Seni Indonesia Denpasar, Dr Kadek Suartaya banyak mendapatkan respon dari peserta. Ida Pengelingsir Puri Satria Denpasar mengatakan, dirinya sangat setuju dengan apa yang diutarakan oleh Ketua DPD RI. Kata dia, sumber dari kebudayaan itu adalah keraton atau kerajaan. Karena dengan semakin lestarinya keraton dan kerajaan, maka semakin kuat bangsa ini. "Oleh karena itu, beliau harus terpilih kembali menjadi ketua DPD RI periode berikutnya. Karena hanya beliau yang memperjuangkan Kerajaan dan Kesultanan di tanah air selama ini. Itu artinya, beliau sudah nyata ikut andil menjaga ketahanan nasional, melalui ketahanan kebudayaan,” kata Ida Penglisir yang langsung disambut tepuk tangan meriah. Ida juga menambahkan, untuk melestarikan kebudayaan, maka harus melalui proses adaptasi dari tahun ke tahun. DPD RI sebagai lembaga tinggi negara telah berhasil menuntun adaptasi tersebut. “Karena melestarikan budaya juga harus ada payung hukum, maka RUU inisiatif dari DPD RI harus terus didorong sampai menjadi Undang-Undang,” tegasnya. Dr Kadek Suartaya nara sumber yang lainnya juga seirama dengan apa yang dipaparkan LaNyalla. Kata Kadek, Disrupsi Teknologi yang ditandai dengan era Robotisasi dan Artificial Intelligent juga akan menghantam budaya. “Bahkan sekarang sudah terasa di depan mata kita semua, yaitu handphone. Gadget itu menggerus budaya kita secara tidak langsung. Ini semua harus disiapkan mitigasinya, harus segera. Maka dari itu, acara yang diprakarsai DPD RI ini sangat bagus dengan tema yang sangat kekinian untuk ketahanan budaya kita," katanya. Sementara itu, Alfiansyah Komeng sebagai anggota terpilih DPD RI juga memberikan pandangannya terkait budaya. Dia membeberkan Budaya versi dirinya. “Budi itu baik, Daya itu pekerjaan. Jadi budi daya adalah pekerjaan yang baik. Jadi jangan disangkutpautkan hal yang negatif dengan budaya. Pekerjaan baik juga sudah dilakukan Pak Nyalla sebagai ketua DPD RI. Beliau terus menjaga dan melestarikan budaya," jelas Komeng. Dalam acara tersebut hadir anggota DPD RI asal Bali, H. Bambang Santoso dan Ngurah Amara serta Bustami Zainuddin, anggota DPD RI Lampung dan Habib Ali Alwi, anggota DPD RI dari Banten. Turut hadir Arya Wedakarna, anggota DPD RI terpilih dari Bali, Alfiansyah Komeng, anggota DPD RI Terpilih dari Jawa Barat, Rudi Tirtayana, anggota DPD RI terpilih dari Papua Selatan, serta Yulianus Henock Sumual, anggota DPD RI terpilih dari Kalimantan Timur. Selain itu, hadir juga Ayu Putu Lilik Handayani (Perwakilan Sekda Provinsi Bali Kepala Bidang Cagar Dinas Kebudayaan), Wayan Sumara dan Arya Wibawa dari Polda Bali, Candra Purnama dari Kejaksaan Tinggi Bali dan utusan dari Makodam X Udayana. Serta sejumlah Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Mahasiswa Institut Seni Indonesia Denpasar dan Mahasiswa Universitas Mahendradatta. (*) Sumber: https://dpd.go.id/daftar-berita/kebudayaan-adalah-karakter-dan-jati-diri-bangsa

Netizen Marak Soroti Masalah Turis Onar di Bali, Ketua DPD RI Minta Stakeholder Pariwisata Respon

2024-05-31 02:05:00Z oleh bali

DENPASAR, dpd.go.id - Maraknya perilaku tidak terpuji, bahkan aktivitas kriminal dan pelanggaran hukum yang dilakukan wisatawan mancanegara (wisman) di Bali jadi sorotan di media sosial dan platform berita. Yang terbaru adalah terungkapnya sindikat produsen narkoba, dimana pelakunya wisman yang menyalahgunakan visa kunjungan wisata. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, masalah sosial di sektor pariwisata ini bisa menjelma jadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berat. Ia mengimbau dengan tegas kepada pihak terkait untuk mengupayakan mitigasi dan proteksi destinasi wisata secara maksimal. "Ini harus menjadi perhatian semua stakeholder Pariwisata. Salah satunya kasus wisatawan jadi bandar narkotika di Bali, dimana ini jadi ironi industri pariwisata. Sebab, kasus ini muncul di Bali yang merupakan salah satu ikon pariwisata dunia. Dampak negatif yang ditimbulkannya tentu sangat besar. Pariwisata itu sangat sensitif, ada gangguan sedikit saja bisa langsung berimbas ke mana-mana," kata LaNyalla setiba di Denpasar, Bali, Selasa (28/5/2024), untuk menghadiri FGD tentang Kebudayaan. Sebagai informasi, FGD tersebut rencananya akan dilaksanakan pada hari Rabu, 29 Mei 2024, di kantor perwakilan DPD RI Provinsi Bali, dengan tema, “Kebudayaan Sebagai Jati Diri Bangsa: Tantangan Global, Ketahanan Budaya dan Pancasila”. Mantan Ketua KADIN Jatim itu melanjutkan, dampak yang ditimbulkan dari perilaku negatif yang menjurus ke tindak kriminal oleh para wisatawan mancanegara di Bali dapat memunculkan perasaan tidak aman pada destinasi wisata. "Dampak jangka panjangnya adalah penurunan indeks kenyamanan dan keamanan destinasi, yang akibatnya dapat menurunkan angka kunjungan wisatawan. Hal buruk lainnya adalah rusaknya citra dan reputasi destinasi wisata Bali," cetus LaNyalla. Impact negatif berikutnya, tambah LaNyalla, tentunya problem ekonomi. Jika jumlah wisatawan dari kalangan menegah atas menurun, maka aktivitas ekonomi juga akan terdampak. Karena daya beli turun akibat transaksi dalam jumlah besar juga berkurang. Pada akhirnya yang dirugikan juga Bali dan Indonesia. Senator asal Jawa Timur itu menyarankan, agar penguatan keamanan dan pengawasan ditingkatkan. Langkah ini bisa dijalankan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas personel keamanan di destinasi. Sekaligus adanya call center pariwisata. "Penggunaan CCTV secara masif saya rasa mutlak diperlukan. Upaya preventif lainnya adalah pelatihan dan kolaborasi semua stakeholder pariwisata," sambungnya. LaNyalla juga meminta kepada pihak terkait juga mengedepankan pendidikan dan menumbuhkan kesadaran. LaNyalla setuju Indonesia harus mengejar target peningkatan jumlah wisman. Tetapi di satu sisi juga mengatur mereka dengan baik. Seperti dilakukan beberapa negara lain. Seperti diketahui, banyak unggahan di media sosial maupun platform media mainstream terkait dengan kelakuan buruk yang dilakukan wisatawan mancanegara. Bahkan sejumlah netizen menyebut Bali sedang dijajah dan dilecehkan oleh wisman. Mulai dari kelakuan wisman yang ugal-ugalan di jalan, penampilan tak sopan, aksi mesum di tempat terbuka, bahkan mengotori tempat ibadah penduduk Bali. Sumber: https://dpd.go.id/daftar-berita/netizen-marak-soroti-masalah-turis-onar-di-bali-ketua-dpd-ri-minta-stakeholder-pariwisata-respon

Senator Ambara Perjuangkan 2% Dana Devisa Pariwisata Bali Dialokasikan untuk Budaya

2024-05-20 03:25:00Z oleh bali

Anggota DPD RI Perwakilan Bali, Gede Ngurah Ambara Putra, mengusulkan agar 2 persen dari dana bagi hasil devisa pariwisata Bali dialokasikan untuk pelestarian budaya dan peningkatan hak ekonomi para pelaku budaya. "Saya berharap usulan ini dapat dipertimbangkan untuk kepentingan bersama dalam memajukan budaya, desa adat, dan subak di Provinsi Bali, serta meraih potensi ekonomi yang lebih baik melalui sektor pariwisata," kata Ambara, Kamis (16/5/2024). Menurut Ambara, keberadaan sumber daya budaya di Bali telah berkontribusi besar terhadap industri pariwisata. Pada tahun 2023, Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Bali mencapai Rp 275 triliun, di mana 70 persen di antaranya berasal dari devisa pariwisata. "Usulan ini tidak hanya bertujuan untuk pelestarian budaya, namun juga untuk memastikan keberlanjutan industri pariwisata yang merupakan aset penting bagi pertumbuhan ekonomi Bali," jelas Ambara. Ambara menambahkan bahwa usulan ini telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia setelah melakukan penyerapan aspirasi masyarakat Bali. "Saya telah bersurat kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia setelah melakukan penyerapan aspirasi masyarakat Bali," terangnya. Usulan Ambara mendapat dukungan dari Komite I DPD RI. Dalam rapat kerja Komite I DPD RI dengan Kementerian Dalam Negeri RI pada 14 Mei 2024, disepakati bahwa terdapat urgensitas untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. "Komite I DPD RI sepakat dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengusulkan RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Program Legislasi Nasional 2025-2029," kata Ambara. Rapat kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPD RI, Prof Siviana Murni tersebut menghasilkan 8 butir kesimpulan, antara lain: Komite I DPD RI sepakat dengan Kementerian Dalam Negeri bahwa terdapat urgensitas untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Komite I DPD RI sepakat dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengusulkan RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Program Legislasi Nasional 2025-2029. Komite I DPD RI meminta Kementerian Dalam Negeri memuat Substansi RUU yang saat ini sedang disusun Komite I DPD RI dalam rangka penguatan otonomi daerah. Komite I DPD RI meminta Kementerian Dalam Negeri melaksanakan langkah-langkah antisipasi dalam rangka mencegah kecurangan dan mengevaluasi daerah yang belum melaksanakan hibah daerah untuk pelaksanaan pilkada. Komite I DPD RI meminta Kementerian Dalam Negeri melaksanakan evaluasi terhadap daerah yang memiliki otonomi khusus terkait pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024. Komite I DPD RI sepakat dengan Kementerian Dalam Negeri dalam penyusunan 27 dan 26 RUU tentang Kabupaten/Kota memuat 3 (tiga) substansi yaitu penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah, dan penegasan karakteristik. Komite I DPD RI meminta Kementerian Dalam Negeri untuk melaksanakan review terhadap usulan calon daerah otonom baru sebagai rekomendasi penataan daerah untuk pemerintahan 2024-2029. Komite I DPD RI meminta Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan evaluasi penjabat kepala daerah dilakukan secara objektif. Gede Ngurah Ambara Putra memberikan apresiasi terhadap kesimpulan rapat kerja Komite I DPD RI dan Kemendagri terkait aspirasi tersebut. "Bahkan diketahui hal ini juga sudah melalui kajian pengamatan Forum Perjuangan Anak Bali sejak beberapa tahun silam," ungkapnya. Ambara berharap dengan adanya perubahan undang-undang ini, usulan agar 2 persen dari dana bagi hasil devisa pariwisata Bali dialokasikan untuk budaya dapat terwujud. "Saya yakin dengan dukungan semua pihak, usulan ini dapat terwujud dan membawa manfaat bagi pelestarian budaya dan kesejahteraan masyarakat Bali," pungkasnya. Sumber: https://www.nusabali.com/berita/167286/senator-ambara-perjuangkan-2-dana-devisa-pariwisata-bali-dialokasikan-untuk-budaya

Dapat Hibah, DPD RI Bangun Kantor di Jawa Timur

2024-05-17 03:21:00Z oleh bali

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia membangun gedung kantor baru di Jalan Jemur Andayani I, Surabaya untuk menjadi Kantor DPD RI Provinsi Jawa Timur. Pembangunan di atas tanah seluas 2000 meter ini menghabiskan dana sebesar Rp16 miliar. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal DPD RI, Rahman Hadi saat menyampaikan laporan pada pelaksanaan kegiatan peletakan baru pertama Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi Jawa Timur, Senin 13 Mei 2024. Rahman Hadi mengatakan DPD RI menerima pemberian hibah lahan sebesar 2000 meter di Jalan Jemur Andayani I, Surabaya untuk menjadi Kantor DPD RI Provinsi Jawa Timur. Pemberian hibah tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 020/1371/203.5/2021 dan Nomor PL. 02.04/03/DPDRI/II/2021 antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang ditanda tangani pada tanggal 24 Februari 2024. "Tak hanya lahan, Pemerintah Provinsi juga memberikan bantuan dana sebesar Rp. 16.277.000.000 untuk pembangunan gedung, sebagaimana yang tertuang dalam NHPD Nomor. 000.432/1657/2094/2024 antara Pemprov Jatim yang diwakili oleh Kabadan Kesbangpol dan Sekretariat Jenderal DPD RI yang diwakili oleh Sekjen DPD RI," jelas Rahman Hadi. Lebih lanjut Rahman Hadi menjelaskan, di tanah seluas 2000 meter akan dibangun gedung kantor 2 lantai yang didalamnya terdapat antara lain 6 ruang kerja Anggota DPD RI, 1 ruang Kepala Kantor, 2 ruang sekretariat, 1 ruang serbaguna, mushola, 1 ruang rapat, pantry dan kamar mandi. "Proses pembangunan Kantor DPD RI Provinsi Jawa Timur direncanakan akan selesai dalam kurun waktu enam bulan. Harapan kami pembangunan gedung kantor dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu. Setjen DPD RI akan ikut berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan," tambahnya. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa Periode 2019-2024 mengatakan Pemprov DPD RI merasa bangga bahwa Ketua DPD RI berasal dari daerah pemilihan Jawa Timur. Untuk itu, Pemprov Jawa Timur mendukung rencana pembangunan kantor DPD RI di Provinsi Jawa Timur dan berharap Jawa Timur menjadi Center of Gravity. "Harapan dari proses ground breaking ini, kalau sekarang kita hadir di peletakan batu pertama, September kita bisa hadir kembali untuk peletakan genteng terakhir," tukasnya. Peletakan baru pertama pembangunan kantor DPD RI dihadiri oleh Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalatta, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, dan para pimpinan alat kelengkapan DPD RI. Sementara itu, sehari sebelumnya, Sekjen DPD RI Rahman Hadi didampingi Deputi Bidang Administrasi Lalu Niqman Zahir, Deputi Bidang Persidangan Oni Choiruddin hadir di lokasi pembangunan untuk memantau persiapan kegiatan peletakan batu pertama kantor DPD RI Provinsi Jawa Timur.(chm) Sumber: https://www.tvonenews.com/berita/209974-dapat-hibah-dpd-ri-bangun-kantor-di-jawa-timur?