DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI Bali

DPD RI Perjungkan Penggunaan Dana Desa Lebih Fleksibel, Mangku Pastika: Hidupkan Kembali Pasar Rakyat Blahbatuh

24 Oktober 2022 oleh bali

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Bali Made Mangku Pastika mengunjungi Desa Blahbatuh untuk mengetahui optimalisasi penggunaan dana desa.
Upaya itu agar mengetahui kendala penggunaan dana desa. Oleh karena, sejumlah daerah penggunaan dana desa belum optimal. Hal itu diketahui dari laporan BPKP ke DPD.
Demikian disampaikan Anggota DPD Made Mangku Pastika ketika Reses ke Desa Blahbatuh dengan tema "Peranan Desa dalam Menumbuhkan Pereknomian Rakyat" di Gianyar, Kamis (20/10). Acara itu dipandu oleh I Nyoman Baskara didampingi Ketut Ngastawa dan Nyoman Wiratmaja.
Mangku Pastika mengharapkan pengelolaan dana desa bisa lebih fleksibel, mengingat setiap desa punya kebutuhan berbeda - beda.
Namun dana desa Tahun 2022 juga di atur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 Tentang RIncian APBN Tahun Anggaran 2022. Justru aturan itu, banyak desa alami kendala, bahkan hal itu terungkap ketika kunjungan DPD RI ke Badung dan Gianyar beberapa waktu lalu.
Sebagaiman dikutip pada Perpres Nomor 104 Tahun 2021, pada pasal 5 ayat (4) penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diatur penggunaannya untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen); program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen); dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) paling sedikit 8% (delapan persen), dari alokasi Dana Desa setiap desa; dan sisanya untuk Program sektor priortas lainnya.
Dari total 100% (seratur persen) Dana Desa yang diterima tiap desa, Pemerintah Desa hanya bisa mengalokasikan 32% (tiga puluh dua persen) dari Dana Desa untuk memenuhi kebutuhan program sektor prioritas lainnya.
Menurutnya, spirit dana desa yang rencanakan Rp1 M setiap desa untuk mengentaskan kemiskinan pedesaan atau membangun Indonesia dari desa.
"Meskipun dalam realisasi program dana desa, belum semua desa terima Rp1 M, ada yang kurang dari itu atau lebih dari Rp1 M," ujar Mangku Pastika yang juga Mantan Gubernur Bali dua periode.
Namun, ketika dirinya ketika sebagai Gubernur Bali telah meluncurkan program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) Mandara. Memang tidak semua menerima karena prioritas kepada desa yang memiliki kemiskinan lebih dari 35 persen. Tetapi sudah ada gerbang sadu sebanyak 216 dapat di Bali, sedangkan ada 14 gerbang sadu di Gianyar.
"Program itu dijalankan karena, saya target Bali tak boleh miskin. Upaya itu agar Bali benar - benar jadi Pulau Surga," imbuhnya.
Selain itu, Mangku Pastika juga berharap Pasar Rakyat Blahbatuh yang sempat terbakar bisa dihidupkan kembali.
Keberadaan pasar tradisional itu amat berarti bagi perekonomian rakyat, meskipun adanya penataan yang baru tetapi pasar itu harus tetap ada.
Perekonomian rakyat bisa segera beroperasi sehingga ekonomi bisa berputar. Daerah kemungkinan akan mendapatkan dana transfer dari pemerintah pusat bisa turun dengan adanya pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
"Belum lagi APBN digunakan untuk bayar hutang sekitar Rp800 T dari Rp3.000 T APBN, begitu kondisi APBN Bali cendrung alami potensi penurunan pendapat dan bayar hutang pinjaman PEN pembangunan PKB sebesar Rp600 M," imbuh Mangku Pastika.
Untuk itu, fungsi pasar rakyat agar dioptimalkan sehingga ekonomi bisa tetap hidup.
Sementara itu, Perbekel Desa Blahbatuh I Gede Satya Kusuma memang berharap pasar rakyat itu bisa kembali beroperasi. Apalagi tahun depan, pihaknya akan menggelar Festival Blahbatuh.
Gede Satya Kusuma mengatakan, dana desa yang diterima sebesar Rp955 juta rupiah. Dana itu digunakan 40,6 persen untuk BLT (108 KPM, 12 bulan x Rp300.000), sebanyak 20 persen untuk kegiatan ketahanan pangan untuk bibit bebek, Puspa Aman dan Jalan Usaha Tani, 3,8 persen pencegahan dan penanganan Covid -19 serta 35,6 persen penggunaannya disesuaikan dengan prioritas penggunaan dana desa sesuai Permendes No. 7 Tahun 2021.
Dalam menentukan penerima BLT telah melibatkan Kepala Dusun, Desa Adat dan Tokoh Masyarakat. Upaya itu agar bantuan tersebut tepat sasaran dan adil.
Dikatakan mulai tahun depan kembali pada Permendes No. 7 Tahun 2021. Untuk itu, Ia pun berharap, penggunaan dana desa agar bisa lebih fleksibel agar bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, dukung seni dan budaya, termasuk membantu pemberdayaan 823 UMKM.
Sumber: Antara News