Draf RUU Daerah Kepulauan Rampung, DPD Tunggu Surat Presiden

Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan yang diajukan atas inisiatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI telah rampung. Kini, pembahasan rancangan tersebut tinggal menanti penerbitan Surat Presiden (Surpres).

Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengatakan, penyusunan RUU ini bertujuan mengubah orientasi pembangunan nasional yang selama ini lebih fokus pada wilayah daratan. Menurutnya, status Indonesia sebagai negara maritim dengan kepulauan terbanyak di dunia harus tercermin dalam kebijakan pembangunan.

"Indonesia tidak boleh terus berpikir daratan di atas fakta bahwa kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Keadilan fiskal harus berlayar hingga ke pulau-pulau terjauh," kata Sultan seperti dilansir Antara, Selasa (2/12/2025), di gedung parlemen Jakarta.

Sultan menjelaskan, RUU ini dirancang sebagai regulasi khusus (lex specialis) yang mampu mengakomodasi kebutuhan wilayah kepulauan, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga pulau-pulau terluar dan tertinggal.

"Kami meyakini dalam waktu dekat Surpres akan terbit. Ini payung hukum yang dibutuhkan seluruh wilayah kepulauan," ujarnya seperti dikutip dari Antara.

Dia menegaskan, selama ini daerah kepulauan masih menggunakan regulasi umum seperti Undang-Undang Pemerintahan Daerah, meski kondisi geografisnya sangat berbeda dan membutuhkan perlakuan tersendiri.

"RUU ini bukan untuk kami semata, tetapi untuk Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Ini bukti afirmasi negara," katanya.

Guna mempercepat proses pembahasan RUU tersebut, DPD RI mengadakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PPUU DPD RI pada Selasa kemarin. Pertemuan ini dihadiri sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan, serta beberapa kepala daerah.

Baca selengkapnya di: https://towa.co.id/postingan/draf-ruu-daerah-kepulauan-rampung-dpd-tunggu-surat-presiden