AGENDA KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
08 Februari 2023 oleh bali
Senator DPD RI H. Bambang Santoso, MA membawa aspirasi dari daerah (Bali) saat rapat bersama Kementerian PUPR terkait dengan beberapa persoalan yang ada di Bali. Sebagai Komite II DPD RI telah melakukan upaya untuk bersinergi melalui kemitraan yang terbentuk dengan Kementerian PUPR yang menyangkut kepentingan nasional dan daerah di Gedung Parlemen, Jakarta (31/1).
Kami memperjuangkan dan mendorong Program dari Kementerian PUPR merata sampai ke daerah khususnya di Bali. Seperti persoalan di daerah, Pantai Pebuahan, Desa Banyubiru Kabupaten Jembrana yang terdampak abrasi, begitu banyak rumah masyarakat yang hilang termasuk tempat ibadah juga hancur terkena abrasi. Tidak hanya itu, persoalan abrasi di beberapa Pantai di Gianyar diantaranya Pantai Gumicik, Pabean, Purnama, Saba, Selukat, Masceti, Lebih dan Pantai Siut. Sedangkan, sejumlah Pura dan kuburan yang berlokasi dipinggir pantai kondisinya sangat mengkhawatirkan. Serta aspirasi yang lainnya berhubungan dengan infrastuktur yang ada di Bali jadi perhatian bersama.
Senator H. Bambang Santoso, MA menyerahkan secara langsung aspirasi dari masyarakat di Daerah ke Kementerian PUPR yang di Wakili Sekjen PUPR M. Zaenal Fattah saat rapat bersama Komite II DPD RI.
Sementara itu program PUPR yang menjadi pembahasan Komite II DPD RI yakni: Pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan kapasitas 2.206 liter/detik. Optimalisasi SPAM sebanyak 680 Sambungan Rumah (SR). SPAM Berbasis Masyarakat sebanyak 276.000 SR. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan layanan 16.600 Kartu Keluarga (KK). Sistem Pengelolaan Persampahan dengan layanan 26.500 KK dan Sanitasi Berbasis Masyarakat dengan layanan 93.720 KK. Di bidang Perumahan anggaran sebesar Rp6,9 triliun untuk pembangunan. 3.535 unit rumah susun, 26.260 unit rumah khusus, 27,825 dukungan PSU, dan 145.000 unit bantuan rumah swadaya. Untuk Program Padat Karya Tunai bidang sumber daya air, bidang jalan dan jembatan, bidang pemukiman dan bidang perumahan pada tahun 2023 alokasi yang ditetapkan adalah Rp.13,76 Trilyun. Termasuk Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem.
Dalam pelaksanaan program belanja infrastruktur TA 2023 Kementerian PUPR, lebih fokus pada penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang dibangun dan akan mengoptimalkan infastruktur yang sudah terbangun melalui pendekatan Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR). Dan semua memang sesuai dengan komitmen Presiden agar supaya pembangunan Infrastruktur tetap menjadi prioritas dan diharapkan selesai di tahun 2023.
