AGENDA KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
06 Januari 2026 oleh bali
Badan Kerja Sama (BKS) Lembaga Perkreditas Desa (LPD) Bali bekerja sama dengan Forum Media Peduli LPD, Senin (29/12/2025) menggelar diskusi akhir tahun 2025. Diskusi ini mengambil tema “LPD Kokoh Topang Tumbuhnya Ekonomi Krama Adat Bali”.
Diskusi akhir tahun 2025 ini dibuka Bupati Gianyar I Made Mahayastra, dan dihadiri Sekda Gianyar, pengelola LPD, pengurus BKS LPD Bali, kabupaten/kota, pengurus MDA kabupaten/kota, serta utusan yowana. Acara ini juga dihadiri pelaku UMKM yang selama ini di-support oleh LPD.
Diskusi yang digelar di Kantor BKS LPD Kabupaten Gianyar di bilangan Buruan tersebut menampilkan lima narasumber yang sangat berkompeten. Kelimanya adalah Anggota DPD RI Perwakilan Bali Ida Bagus Rai Darmawijaya Mantra, Kepala BKS LPD Bali Nyoman Cendikiawan, unsur akademisi Prof. IB Raka Suardana, Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Bali yang diwakili salah satu kabidnya, serta CEO PT USSI Group Maman Tirta Rukmana.
Anggota DPD RI Ida Bagus Rai Darmawijaya Mantra menyatakan, LPD bukan profit oriented tetapi benefit. Hal itu diungkapkannya saat ditanya terkait tren suku bunga LPD dinilai relatif lebih tinggi dari bank serta lembaga keuangan lainnya. “Masalah tinggi dan tidak tinggi suku bunga di LPD jangan terpengaruh dengan tren jebakan modernisasi. Modernisasi bunganya harus rendah, segala macam dieksplor,” tegasnya.
Menurutnya, ada sesuatu yang berbeda di LPD. Yang berbeda itu adalah bagaimana LPD menyampaikan emosional marketing. Contoh suku bunga LPD relatif lebih mahal karena LPD akan membantu penyelenggaraan yadnya di desa, atau membantu ngaben bersama atau metatah masal.
“Yang lain, untuk renovasi sanggah, LPD bisa memberikan pinjaman tanpa bunga. Kalau di bank-bank kapitalis takkan bisa seperti itu. Emosional marketing menggunakan rasa dan kepercayaan atau trust. Sekali lagi, LPD bukan profit oriented tetapi benefit,” ungkapnya.
Ditanya kebutuhan mendesak LPD saat ini, mantan Walikota Denpasar tersebut mengungkapkan, dalam jangka pendek LPD perlu introspeksi atau mulat sarira dan mengetahui identitasnya dulu. Tapi semua pengalaman yang ada harus ada solusi ke depan. “Istilahnya tidak bisa begitu dia mengetahui langsung berubah kan tidak bisa seperti itu,” katanya.
Yang pertama, siapa sih LPD, kapitalis apa bukan. Itu yang paling mendesak, tetapi ada ruang untuk mengubah perda, tepatnya merevisi. “Jangankan perda, saya lihat undang-undang pariwisata yang baru, ada transformasi dari industri ke ekosistem, fokus kepada manusia dan budayanya. Ini menunjukkan ada modal budaya yang ditonjolkan. Spesifik dan dikomersialkan sehingga ini peluang juga bagi kita semua. Itu sebenarnya yang paling mendesak karena membangun dari karakteristik murni,” tegasnya.
