AGENDA KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
21 Februari 2023 oleh bali
Anggota DPD RI Dapil Bali Made Mangku Pastika merasa kaget mendengar keluhan Pengurus Desa Adat Sanur setelah Pelabuhan Sanur rampung berdiri.
Ironisnya Pelabuhan Sanur yang baru rampung justru membuat anjlok Pendapatan Asli Daerah (PAD) Desa Adat Sanur mencapai 50 persen lebih. Padahal rencana awal pembangunan itu justru diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta penataan pelabuhan yang lebih berstandar.
Namun pengelolaan Pelabuhan Sanur hingga kini belum diketahui secara pasti siapa yang akan ditunjuk sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) atau badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
Selama ini, Pelabuhan Sanur yang sudah beroperasi sejak diresmikan Presiden Jokowi Tahun 2022, dioperasikan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).
Namun masyarakat Desa Adat setempat belum dilibatkan, meskipun telah menyampaikan aspirasi itu kepada Pemerintah Daerah (Kota Denpasar), Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan RI.
Padahal sebelum Pelabuhan Sanur itu berdiri. Desa Adat Sanur telah melakukan pelayanan secara tradisional kepada masyarakat atau wisatawan yang mau menyebrang ke Nusa Penida maupun Nusa Lembongan.
Keluhan dan permasalahan itu disampaikan langsung oleh Bendesa Adat Sanur IB Paramartha dan Ketua Sabha Desa Adat Sanur, Ida Bagus Alit Sudewa dan Ketua Kerta Desa Adat Ida Bagus Kiana yang juga DPRD Kota Denpasar di Denpasar, Kamis (2/2).
Hal itu disampaikan ketika Kudapil Rombongan Anggota DPD RI Mangku Pastika yang mengusung tema "Peranan Bupda dalam Meningkatkan Masyarakat Desa". Mangku Pastika didampingi Tim Ahli Nyoman Baskara, Ketut Ngastawa dan Nyoman Wiratmaja.
Seharusnya Pelabuhan Sanur dapat mensejahterakan dan memberdayakan masyarakat setempat semaksimal mungkin, sehingga kehadiran pembangunan itu berdampak terhadap rakyat. Hal tersebut merupakan tujuan suatu pembangunan yang diperuntukkan kepada masyarakat. Dimungkinkan prospek Pelabuhan Sanur yang menjanjikan sehingga penunjukkan BUP masih tarik ulur.
Sebelumnya, Mangku Pastika mengira masyarakat Sanur semakin hebat dan sejahtera setelah ada perbaikan Pelabuhan Sanur. Nampak jalanan makin macet, banyak orang yang berlalu-lalang. "Saya kira Sanur makin hebat. Kok justru terjadi sebaliknya," ujar Mangku Pastika.
Mengingat perjuangan agar terwujudnya Pelabuhan Segi Tiga Emas memakan waktu dan proses yang panjang, dan itu tidak mudah. Sembari Mangku Pastika menuturkan perhatiannya kepada masyarakat Nusa Penida ketika menjabat sebagai Gubernur Bali (2008-2018) dengan memberikan bantuan sembako, memfasilitasi saluran air bersih termasuk mendirikan Rumah Sakit Pratama yang kini dikelola oleh Pemkab. Klungkung.
Mangku Pastika mengungkapkan, terwujudnya Pelabuhan Sanur bagian dari percepatan konektivitas Kawasan Segi Tiga Emas ketika sebagai Gubernur Bali, yang kini benar-benar terwujud pada masa kepemimpinan Gubernur Wayan Koster.
Hal itu sebagai tindak lanjut hasil kerja rapat 12 kementerian Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo di atas Kapal Bounty Cruise yang melakukan perjalanan dari Pelabuhan Benoa ke Nusa Penida, Sabtu (26/11/2016).
Adapun 12 kementerian yang hadir dalam rapat itu yakni Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perekonomian dan Industri, dan Kementerian Desa.
Pada kesempatan itu, Made Mangku Pastika selaku Gubernur Bali yang memimpin rapat dari 12 kementerian yang dihadiri oleh pejabat setingkat deputi dan direktur. Maka dari itu, jasa Owner Bounty Crouise Gede Wirata sungguh mulia yang berkenan menyiapkan tempat rapat kabinet di atas kapal hingga mengubah kursi-kursi penumpang menjadi tempat yang layak melakukan pertemuan.
Selain Desa Adat Sanur belum dilibatkan, Mangku Pastika juga menerima sulitnya akses informasi terkait jumlah kedatangan penumpang di Pelabuhan Sanur.
Mendengar keluhan itu, Mangku Pastika semakin serius memberikan perhatian. Oleh karena Pelabuhan Sanur dibangun dengan menggunakan anggaran APBN Proyek Srategis di Bali 2022 realisasi 100 persen, Rp1. 272.055.580.903 dipergunakan untuk Pembangunan Pelabuhan Sanur Rp152, 05 M, Pelabuhan Bias Munjul Nusa Ceningan Rp42, 49 M.
"Itu milik publik siapapun boleh tahu. Jangan sampai nanti ada orang bawa bom ke Sanur nanti Pecalang disalahkan," tegas Mangku Pastika yang juga Kapolda Bali (2003-2005) dan Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional (BNN) (2005-2008).
Dengan demikian, pihaknya meminta Pengurus Desa Adat Sanur segera membentuk Tim dalam menyampaikan permalasahan dan keinginan Krama Desa Adat Sanur secara tertulis agar disampaikan langsung kepada Walikota Denpasar, Gubernur Bali dan ditembuskan kepada Presiden RI.
"Saya yakin masyarakat Sanur sudah cerdas-cerdas, ahli dalam bidang hukum. Masalah ini perlu dikawal dengan baik dengan mengkuti aturan yang ada," ujar Mangku Pastika.
Apalagi Desa Adat telah memiliki payung hukum Perda Nomor 4 Tahun 2019 pada masa kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster. Sekarang momentum dalam menguji Perda No. 4 Tahun 2019 tersebut. Jika masalah Desa Adat Sanur tersebut diketahui oleh Gubernur Wayan Koster, diyakini akan diperjuangkan demi kepentingan adat.
"Bagi Desa Adat, saya kira Pelabuhan Sanur bawa berkah tapi bawa masalah. Apalahi kalau masyarakat marah kita bisa repot. Apa yang dibangga-banggakan justru belum memberikan dampak signifikan kepada masyarakat setempat," imbuh Mangku Pastika.
Sedangkan, Bendesa Adat Sanur IB Paramartha mengatakan dengan meningkatnya wisatawan yang menyeberang, perlu ada pengelolaan angkutan yang masuk agar tidak macet.
Saat ini masih satu jalur, namun memungkinkan dibuatkan dua jalur dan melingkar menuju Kesiman. Kebijakan respon cepat ini memang diperlukan agar kemacetan menuju Pelabuhan Sanur segera diatasi.
Permasalahan itu telah disampaikan pula ketika Reses Mangku Pastika ke Pelabuhan Sanur, Desember tahun lalu. Beruntung ada agenda tersebut, sehingga pihaknya bisa diberikan akses masuk. Biasanya pihak sulit bisa masuk.
Disamping itu, pihaknya juga tengah melakukan penanganan sampah. Saat ini sudah dilakukan oleh Bupda Desa Adat Sanur.
Sementara itu, Ketua Sabha Desa Adat Sanur, Ida Bagus Alit Sudewa pihaknya hingga saat ini belum dilibatkan. "Kami sudah lakukan komunikasi dan pendekatan kepada Pemerintah Daerah (Kota Denpasar), Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan RI," ujarnya.
Padahal pihaknya mendukung pembangunan Pelabuhan Sanur agar bisa meningkatkan kesejahteraan krama Desa Adat. Namun saat ini justru sebaliknya dan sungguh mengkhawatirkan dengan kondisi PAD yang anjlok.
Memang pemasukan Desa Adat masih diperoleh dari parkir yang kerjasama dengan Pemerintah Kota Denpasar, sewa stand kepada beberapa operator boat. Namun warung-warung UMKM omsetnya telah turun hampir 90 persen setelah posisi Pelabuhan Sanur dipindah.
Meskipun nampak Pelabuhan Sanur ramai, sejatinya penumpang minim berbelanja, diduga kondisi pelabuhan yang krodit.
Ia juga mengharapkan Mangku Pastika ikut memperjuangkan agar tempat sosial budaya untuk umat Hindu bisa dipertahankan baik untuk melasti maupun upacara Pitra Yadnya.
Oleh karena, sebelum ada penataan Pelabuhan Sanur, kawasan itu digunakan secara rutin oleh umat Hindu untuk upakara. Mereka tidak saja dari Denpasar namun ada dari Gianyar dan Badung.
Kebutuhan vital tersebut agar benar - benar dipertahankan, termasuk keterlibatan masyarakat lokal dalam mendukung pengelolaan Pelabuhan Sanur. Dikarenakan pendapatan Desa Adat ketika Pelabuhan Sanur masih tradisional setiap tahun mencapai Rp4 miliar.
Namun ketika pendapatan tersebut berpotensi hilang, tentu dikhawatirkan ada gejolak dari masyarakat.
Mengingat dana yang diperoleh desa adat digunakan untuk Yadnya, subsidi kepada banjar maupun apresiasi kepada Pengurus Desa Adat. IB Alit Sudewa pun mengaku akan segera membentuk Tim dalam menangani masalah tersebut.
