DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI Bali

Komite II DPD RI Temukan Banyak Pertambangan Tanpa Izin di Kalimantan Utara

oleh bali

Komite II DPD RI Temukan Banyak Pertambangan Tanpa Izin di Kalimantan Utara
Senator H. Bambang Santoso, MA sebagai Komite II DPD RI saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RPD) menemukan banyak permasalahan terkait kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI), klaim lahan oleh Kesultanan Bulungan yang digunakan oleh perusahaan tambang, serta permasalahan izin tambang di Provinsi Kalimantan Utara.
Mendapatkan data dan informasi yang komprehensif agar mencapai solusi yang baik dan bijaksana bagi semua pihak. Pertemuan sebelumnya tanggal 12 April 2022 di Gedung Kantor Gubernur Kalimantan Utara, tidak dihadiri oleh ketiga perusahaan yaitu PT Banyu Telaga Mas (BTM) dan areal perkebunan PT Bulungan Surya Mas Pratama (BSMP) serta PT Pipit Mutiara Indah (PMI).
Ketiganya dianggap melakukan aktivitas pertambangan dan perkebunan di atas tanah wilayah adat Kesultanan Bulungan. Pertemuan kali ini, Komite II menghadirkan ketiga perusahaan tersebut serta seluruh pemangku kepentingan agar didapatkan data dan informasi yang komprehensif sehingga bisa dicarikan solusi yang baik dan bijaksana bagi semua pihak.
Pada forum yang digagas Komite II DPD itu, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang melihat bahwa Pemprov akan menindaklanjuti dan dalam waktu dekat akan membentuk tim untuk mencari fakta dan solusi permasalahan terkait tersebut.
Para penambang liar ini seharusnya tidak dibiarkan oleh PT yang punya legalitas. Selain itu yang perlu difokuskan masalah pengakuan sebidang tanah oleh kesultanan supaya bisa memperlihatkan kekuatan dokumen yang dibutuhkan agar bisa didorong kepada Kementerian ATR/BPN untuk mendapatkan legalitasnya.
DPD RI menyoroti soal PETI ini karena adanya pembiaran, sehingga lama kelamaan menjadi konflik. Selain merugikan perusahaan yang resmi dan perusakan lingkungan, persoalan ini perlu koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten serta aparat, agar jangan sampai ada oknum yang mengambil keuntungan sepihak.
Awal dari advokasi ini dari Kesultanan Bulungan adalah bagaimana hak yang mereka tuntut kepada korporasi, butuh pertemuan lanjutan bagaimana Pemprov, pemegang izin tambang dan perkebunan dan kesultanan mendapat solusi.

Repost: Senator H.Bambang official Instagram