Niluh Djelantik Desak Dana Perimbangan yang Adil, Bali Sumbang Devisa Tapi Infrastruktur Terabaikan

Suara hati masyarakat Bali kembali menggema.

Kali ini datang dari senator Bali yang dikenal vokal dan berani, Niluh Djelantik.

Ia menyoroti persoalan klasik namun belum tuntas: keadilan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat.

Dalam video yang diunggah akun Instagram resminya @niluhdjelantik, Selasa (20/5/2025), Niluh bicara lantang di sebuah forum.

Ia menggambarkan ketimpangan yang dialami Bali, meski telah menyumbang devisa ratusan triliun rupiah dari sektor pariwisata.

“Bali seperti sapi perah. Susunya diambil terus, tapi sapinya tak diurus,” ujar Niluh penuh emosi.

Ia menegaskan, Bali bertahan sebagai ikon wisata internasional bukan karena pemerintah pusat,.

Tapi berkat kekuatan rakyat Bali sendiri yang rela mengorbankan harta dan tenaga demi mempertahankan adat dan budaya.

Setiap tahun, masyarakat Bali menyelenggarakan ratusan upacara adat.

Biayanya tak sedikit. Bahkan bisa mencapai ratusan juta rupiah per keluarga.

Namun apa balasan yang mereka dapat? Jalan rusak.

Infrastruktur budaya terbengkalai. Pembangunan yang tidak merata.

Dalam forum tersebut, Niluh mendesak Pemerintah Pusat untuk memberikan proporsi Dana Perimbangan yang lebih besar untuk Bali.

Tak hanya untuk pembangunan fisik seperti bandara dan jalan tol, tapi juga untuk menjaga kekayaan budaya Bali yang menjadi magnet utama turis asing.

Reaksi publik pun menguat.

Video tersebut mendapatkan 1.200 like, 202 komentar, dan lebih dari 100 kali dibagikan hanya dalam 10 jam pertama.

Netizen ramai membanjiri kolom komentar. Banyak yang mendukung perjuangan Niluh.

“Papua juga penyumbang emas, tapi miskin. Jawa penyumbang SDM, tapi banyak yang miskin. Fair dong,” tulis akun @banyuwangi_fariz_interior.

Sementara @sofy_averoes berkomentar, “UMR disamakan dong dengan Jakarta. Supaya rakyat Bali sejahtera.”

Meski sempat muncul isu tentang Bali ingin merdeka, Niluh menegaskan bahwa Bali tetap cinta NKRI.

Namun, cinta tak cukup jika tak ada keadilan.

“Ini bukan soal ingin lepas dari Indonesia. Tapi soal menghormati kontribusi rakyat Bali terhadap negara ini,” pungkas Niluh.***

Sumber: https://www.purwakartaonline.com/