AGENDA KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
19 Desember 2025 oleh bali
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI Mohammad Iqbal menegaskan komitmen lembaganya untuk terus menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) setelah meraih penghargaan keterbukaan informasi.
DPD RI meraih predikat Informatif dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dan Peluncuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat. Dalam penilaian tersebut, DPD RI menempati peringkat ke-9 dari 10 besar kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan nilai 98,11.
"Penghargaan kepada DPD RI adalah bukti komitmen yang tinggi dalam menjalankan UU KIP 14/2008. Hal ini dikuatkan melalui partisipasi E-Monev yang meningkat lebih baik dari tahun lalu," ucap Mohammad Iqbal di Jakarta, Senin (15/12).
Ia menyatakan bahwa monitoring dan evaluasi tahunan oleh Komisi Informasi menunjukkan tren kenaikan dan progres positif yang berdampak pada peningkatan kinerja DPD RI dalam menyampaikan informasi ke publik.
"Alhamdulillah, setiap tahun keterbukaan informasi DPD RI mengalami tren kenaikan, dari sebelumnya menuju Informatif dan tahun ini menjadi Informatif," tuturnya.
Kepala Biro Protokol, Humas dan Media Setjen DPD RI, Mahyu Darma, turut menegaskan komitmen lembaganya. "Setiap tahun target dan pencapaian kami meningkat. Kami senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi yang akuntabel dan mudah, dengan mengedepankan prinsip kolaborasi, inovasi, dan inklusivitas akses informasi publik," tukas Mahyu.
DPD RI memperoleh nilai 98,11 dalam kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, naik dari capaian tahun 2024. Penghargaan ini merupakan hasil dari rangkaian proses monitoring dan evaluasi yang meliputi sosialisasi, pengisian kuesioner elektronik, visitasi, hingga presentasi uji publik.
