Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendukung dan mengapresiasi peran pemerintah dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. DPD RI mengecam agresi militer Israel atas Palestina dan minta agresi militer itu segera dihentikan. "Demi kemanusiaan kita tidak boleh mundur memperjuangkan kemerdekaan Palestina, dan mengecam agresi militer Israel yang telah melanggar hukum humaniter internasional," ucap Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono didampingi Sultan B Najamudin saat memimpin Sidang Paripurna Ke-6 Masa Sidang II Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (1/12/23) "Hal ini menjadi sikap resmi DPD RI dalam menyikapi berbagai permasalah bangsa saat ini," lanjut Nono Pada sidang paripurna ini, Komite I DPD RI melaporkan hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait Tahapan Persiapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, Pandangan DPD RI terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pandangan DPD RI terhadap 27 RUU tentang Kabupaten/Kota. "Selain itu, pada raker dengan MenPAN RB Komite I kami meminta prioritas khusus pada tenaga kesehatan, pendidik, serta Satpol PP, menjadi PPPK, dan mewujudkan birokrasi yang lebih baik," tukas Wakil Ketua Komite I Filep Wamafma. Selanjutnya, Wakil Ketua PPUU Ajiep Padindang menjelaskan hasil pelaksanaan tugas PPUU terkait pemantauan dan peninjauan UU No.30 tahun 2014 tentang Adminsitrasi Pemerintahan (UU AP). "PPUU melihat UU tersebut tidak efektif dalam kerangka melaksanakan tujuan awal pembentukannya yakni mendorong good governance, selain itu, eksistensi dan substansi UU AP belum banyak dipahami oleh para pihak terkait," jelas Ajiep. Pada sidang ini, Komite II meminta pengesahan atas Pengawasan atas Pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Serta Perubahannya Dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Pengawasan atas Pelaksanaan UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Serta Perubahannya Dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. "RUU Komite II Tahun 2024 yakni Revisi atas UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dan pengawasan UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus," ujar Wakil Ketua Komite II Bustami Zainudin. Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komite III DPD RI Mirati Dewaningsih melaporkan hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, dan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Bahasa Daerah yang disusun Komite III. "Pada tanggal 22 November 2023, Komite III telah melaksanakan Rapat Bersama Komisi X DPR RI dengan agenda penyampaian penjelasan DPD RI sebagai pengusul RUU tersebut," ungkap Mirati. Setelahnya, Wakil Ketua Komite IV DPD RI Fernando Sinaga menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Komite IV yaitu Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang difokuskan pada Pengelolaan Barang/Aset Milik Daerah. Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. "DPD RI menegaskan pentingnya evaluasi terhadap UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, karena regulasi ini telah berumur hampir 20 tahun," beber Fernando. Selanjutnya pada sidang ini, Ketua BULD DPD RI Stefanus BAN Liow melaporkan laporan hasil pelaksanaan tugas terkait Hasil pemantauan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA 2024. "BULD mengharapkan Ranperda ini mendorong kemandirian daerah, serta memberikan stimulasi dalam melaksanakan pembangunan di daerah," tukasnya. Selanjutnya berturut-turut laporan alat kelengkapan DPD RI yang tidak mengambil keputusan adalah PURT, BK, BKSP dan BAP DPD RI. Di akhir sidang, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menyatakan DPD RI mengapresiasi kinerja Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara etik Hakim Konstitusi yang terjadi, serta mendukung adanya netralitas ASN TNI/Polri dalam Pemilu 2024 dalam rangka mewujudkan pemilu damai dan bermartabat bagi demokrasi Indonesia yang lebih baik. Menutup sidang paripurna, Nono mengharapkan agar setiap anggota dapat memaksimalkan waktu dan kegiatan reses dalam menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat dan daerah. "Seluruh hasil penyerapan aspirasi di daerah dapat disampaikan pada sidang paripurna pembukaan 3 Januari 2024, DPD RI dari daerah untuk Indonesia," pungkas Nono. Sumber: https://dpd.go.id/daftar-berita/sidang-paripurna-dpd-ri-dukung-kemerdekaan-palestina-dan-kecam-agresi-militer-israel

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Made Mangku Pastika berpandangan semua orang bertanggung jawab untuk meminimalkan volume sampah yang dihasilkan, terlebih dengan kondisi Bali yang saat ini mengalami persoalan pelik terkait sampah. "Kita lagi darurat sampah. Terutama wilayah Sarbagita (Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar dan Tabanan). Kita semua menghasilkan sampah dan tanggung jawab semua orang untuk semakin meminimalkan sampah," kata Pastika dalam FGD di Denpasar, Rabu. Diskusi grup terfokus (FGD) yang digelar Pimpinan Daerah (PD) Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Bali itu bertajuk "Bali, Darurat Sampah, Resolusi Pengelolaan Sampah Bali". Dihadiri puluhan peserta dari berbagai komunitas itu FGD menghadirkan narasumber anggota DPD Made Mangku Pastika, pengamat pendidikan Dr Gede Suardana, tokoh masyarakat Made Kariada, dan Ketua PD KMHDI Bali Putu Esa Purwita. Gubernur Bali periode 2008-2018 itu mengatakan akibat terbakarnya Tempat Pembuangan Akhir Regional Sarbagita (TPA Suwung) di Kota Denpasar sejak 12 Oktober 2023, berbagai sudut di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung dapat ditemukan timbunan sampah. Untuk meminimalkan volume sampah, lanjut dia, diantaranya masyarakat harus menggalakkan upaya 3R yaitu menggunakan kembali (reuse), mengurangi (reduce), dan daur ulang (recycle). Pastika mengatakan sampah memang menjadi masalah bersama karena itu penting sekali adanya kolaborasi untuk mengatasi masalah sampah ini. "Cuma siapa yang mengerjakan dan yang paling bertanggung jawab untuk urusan ini sebab untuk menanganinya perlu uang, sistem, teknologi, dan lain-lain. Saya kira pemerintah harus melakukannya dan pemerintah yang paling bertanggung jawab karena memiliki kekuatan besar untuk itu. Ada uang, SDM, fasilitas dan sebagainya," katanya. Selain itu tanggung jawab pemerintah untuk menangani sampah juga tertuang dalam UU Pengelolaan Sampah. Kewajiban pertama mengurusi sampah adalah pemerintah kabupaten, tetapi kalau pengelolaan sampah lintas kabupaten itu menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. "Pajak yang dibayar masyarakat mestinya juga bisa disisihkan untuk mengurusi sampah. Tapi sejauh mana hal itu sudah dilakukan jadi tugas masyarakat mengetahuinya dan turut memberikan solusi," kata Pastika. Ia mengatakan harus ada langkah cepat menangani sampah yang setiap harinya makin menumpuk dan membawa "ancaman". Dalam lingkup terkecil untuk mengatasi persoalan sampah dapat dilakukan dengan membangun atau memaksimalkan TPS 3R di desa-desa yang sudah ada seperti yang dilakukan TPS 3R Seminyak dengan mesin "monster" yang mampu mengolah berbagai sampah anorganik. Dengan mesin monster sampah itu TPS Seminyak juga bisa memproduksi hasil pembakaran sampah anorganik menjadi material untuk produk mebel seperti meja dan kursi taman hingga paving block. "Jadi dengan mesin yang tidak terlalu mahal Seminyak berhasil mengolah sampah di lingkungannya dan ini bisa dikembangkan ke tempat lain. Saya kira dengan model Seminyak ini kita tidak perlu jauh-jauh belajar soal sampah," katanya. Sumber: https://www.antaranews.com/berita/3813984/pastika-semua-orang-bertanggung-jawab-meminimalkan-sampah-di-bali

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada tanggal 13 November 2023 dengan menghadirkan narasumber Yuswandi A. Temenggung, Ph.D. dan Dr. Reydonnyzar Moenek., M.Devt.M. Novita Anakotta, SH., MH., Wakil Ketua Komite IV DPD RI yang membuka RDPU tersebut menyampaikan bahwa hasil RDPU ini dapat dijadikan bahan pengayaan dalam muatan penyusunan RUU inisiatif DPD RI pada tahun 2024. “RDPU ini sebagai masukan bagi DPD RI dalam menyusun RUU inisiatif DPD RI pada tahun 2024 tentang Pengelolaan Aset Daerah sekaligus sebagai bahan masukan penyusunan Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,” ucap Novita Anakotta, MH. Lebih jauh, Wakil Ketua Komite IV tersebut menyampaikan bahwa ada beberapa permasalahan yang menjadi fokus Komite IV DPD RI terkait pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di antaranya pertama, adanya ketidakjelasan regulasi pengolahan aset daerah atau barang milik daerah karena banyak permasalahan di tingkat daerah, misalnya masalah sertifikat, pencatatan tidak tertib, kerja sama dan kontrak, serta double catat. Kedua belum adanya Formula Tarif Sewa BMD yang dikelola beberapa Pemerintah Daerah dan sejumlah daerah belum memiliki aturan turunan dari Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. “Selain masalah di atas juga ada masalah lain yaitu, permasalahan aset-aset lama yang bermasalah dan tidak dapat ditindaklanjuti, sedangkan kualitas SDM pengurus barang pada pemerintah daerah yang masih kurang memadai,” jelas Novita Anakotta, SH., MH. Di sisi lain, terkait sebaran lokasi barang milik daerah yang tersebar di beberapa wilayah juga menjadi persoalan tersendiri, bahkan ada barang milik daerah yang tersebar di wilayah kepulauan, sehingga kurang optimalnya Pemda dalam melakukan pengawasan dan pengamanan atas BMD. Yuswandi A. Temenggung, Ph.D. narasumber RDPU dalam kesempatan itu menyampaikan opsi untuk pengelolaan Barang Milik Daerah ini dengan melakukan penguatan tata kelola Barang Milik Daerah dengan penyempurnaan pelaksanaan dan pelengkapan perundang-undangan dan turunannya seperti Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah. “Selain itu juga pengembangan aset daerah yang potensial menjadi entitas produksi menjadi layanan publik dan memberikan nilai tambah ekonomi daerah. Langkah konkritnya inventarisasi, revaluasi, perencanaan, pengawasan, pelaporan, dan evaluasi,” ucap Yuswandi A. Temenggung, PhD. Hal lain yang disampaikan Yuswandi adalah terkait penguatan kapasitas (capacity building) Aparatur Daerah dalam manajemen aset daerah. Contohnya diperlukan manajer aset daerah yang tidak hanya bekerja dengan menerapkan SOP nya saja, akan tetapi bisa memberikan terobosan inovatif dalam mengelola aset daerah. Terkait regulasi juga perlu melakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan turunan undang-undang yang didapat dari feedback atas evaluasi penerapannya. Opsi selanjutnya adalah penguatan regulasi atas undang-undang pengelolaan aset negara dengan melakukan pertama harus ada kesatuan dalam Peket Undang-Undang Keuangan Negara, Kedua Pengaturan terintegrasi antara BMN dan BMD, ketiga muatan substansi pengaturan konkuren dengan eksisting perundang-undangan BMN/D, keempat sebagai payung hukum yang mendasari pengelolaan aset negara ke depan. Narasumber lain yang hadir dalam RDPU yang diselenggarakan Komite IV tersebut Dr. Reydonnyzar Moenek., M.Devt.M. menyampaikan seberapa urgen kah RUU tentang Pengelolaan Aset Daerah. “Mengatur negara tidak identik sama dengan mengatur daerah, oleh sebab itu jangan samakan cara-cara mengatur negara dengan mengatur daerah-daerah ini,” ucap Donny. Donny menyampaikan bahwa prinsip penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan fungsi dan kewenangan Kemendagri dan DPD RI sesuai amandemen UUD 45 dan Pasca Pemberlakuan UU No. 39 tahun 2008, maupun implikasinya terhadap perubahan UU No. 23 tahun 2014 dan Pasal 95a UU No. 15 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 12 tahun 2011 tentang PPUU dan UU No. 1 tahun 2022. Sementara itu dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite IV DPD RI terkait pengelolaan Barang Milik Daerah tersebut. Beberapa anggota DPD RI menyampaikan aspirasinya seperti Ir. Achmad Sukisman Azmy, M.Hum, Senator Nusa Tenggara Barat menyampaikan bahwa pengelolaan barang milik daerah ini memang membutuhkan regulasi yang tegas agar pengelolaan asset di daerah ini menjadi perhatian bersama masyarakat Indonesia. “Di daerah banyak kasus-kasus penguasaan asset daerah oleh pihak-pihak lain, hal ini merugikan daerah, namun praktik ini justru banyak terjadi di daerah,” ucap Ir. Achmad Sukisman Azmy, M.Hum. Dr. I Made Mangku Pastike, MM., Senator Provinsi Bali menyampaikan bahwa persoalan asset daerah ini menjadi persoalan serius di Indonesia. “Di negara lain, asset bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan ekonomi bagi negara, sementara di negara kita, asset daerah atau pun asset negara belum dimanfaatkan dengan baik, sehingga belum memberikan keuntungan ekonomi untuk pemerintah daerah atau pemerintah pusat,” jelas Gubernur Bali periode 2008 sampai dengan 2018 tersebut. Ikbal Hi. Djabid SE., MM., senator Provinsi Maluku Utara menyampaikan pertanyaan “Bagaimana sebaiknya formulasi regulasi dalam pengaturan asset daerah atau barang milik daerah ini, mengingat Indonesia yang luas dan daerah masing-masing memiliki ke khasan dan masalah sendiri sejatinya perbedaan daerah ini juga disikapi dengan regulasi yang sesuai dengan daerah,” ucap Ikbal Hi. Djabid SE, MM. Di forum sama, Fernando Sinaga, S.Th., Senator Kalimantan Utara dan juga Wakil Ketua Komite IV DPD RI menyampaikan bahwa “Masalah asset daerah dan asset pemerintah pusat sejatinya dipisahkan, ada persoalan-persoalan tumpeng tindih asset di daerah yang menjadi masalah ketika mengelolanya,” jelas Fernando Sinaga, S.Th. Ketua Komite IV DPD RI, KH. H. Amang Syafruddin, Lc., melihat asset yang luar biasa di daerah ini seharusnya DPD RI bisa bersama-sama harus ikut merancang RAPBN, kolaborasi antara pemerintah dengan DPD RI. “DPD RI bisa membuat formula terkait pengelolaan asset daerah atau barang milik daerah ini, jika kewenangannya diperkuat tidak hanya sekadar melakukan pengawasan saja, juga turut melakukan pembahasan atas regulasinya, hal ini agar bisa memperjuangkan kepentingan daerah,” ucap Senator dari Provinsi Jawa Barat tersebut. Riri Damayanti John Latief, S.Psi, Senator dari Provinsi Bengkulu juga menyampaikan keprihatinannya terkait pengelolaan asset daerah ini. “Di Bengkulu, banyak persoalan politik yang menghambat pengelolaan asset daerah ini, sehingga seharusnya asset daerah bisa bermanfaat untuk masyarakat menjadi terbengkalai,” jelas Riri Damayanti John Latief, S.Psi. Sementara itu Dr. Maya Rumantir, MA., Senator Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan beberapa hal terkait Barang Milik Daerah, “Di Sulawesi Utara banyak masalah-masalah terkait dengan Barang Milik Daerah, seperti penguasaan oleh asset daerah oleh pihak-pihak lain dan juga tidak termanfaatkannya dengan baik asset daerah ini,” jelas Dr. Maya Rumantir, MA. RDPU yang berjalan dinamis itu mengungkapkan keprihatinan anggota DPD RI, khususnya Komite IV terkait dengan ketidakjelasan pengelolaan asset daerah atau Barang Milik Daerah (BMD). Oleh sebab itu, berdasar-berdasarkan permasalahan tersebut, Komite IV DPD RI pada tahun 2024 berinisiatif untuk Menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Asset Daerah ini. Sumber: https://www.balipuspanews.com/rdpu-komite-iv-dpd-ri-senator-bali-sebut-aset-daerah-belum-dimanfaatkan-untuk-hasilkan-keuntungan-ekonomi.html

Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika (HMJ TI) Undiksha melalui panitia pelaksana Information Technology Grand Celebration (INTEGER #5) menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema “Mengoptimalkan Kecerdasan Buatan dalam Industri Digital Kreatif pada Era Teknologi Informasi untuk Membentuk Masa Depan yang Terarah” bertempat di Auditorium Undiksha Kampus Tengah Singaraja pada Senin (30/10/2023). Kegiatan ini diisi oleh 3 narasumber, sesi pertama diisi oleh bapak Kadek Yota Ernanda Aryanto, S.Kom, M.T., Ph.D. yang membahas terkait implementasi dan optimalisasi penggunaan AI dalam era digital. Sesi kedua diisi oleh bapak Kadek Teguh Dermawan, S.Pd., M.Kom., yang membahas terkait dengan persiapan karier berbasis teknologi di era industri. Terakhir pemateri diisi oleh bapak Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III, S.E., (M.Tru), M.Si. yang merupakan Senator RI utusan Provinsi Bali membahas terkait peranan transformasi digital dalam pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045. Pada sesi pemateri ketiga, Senator Arya Wedakarna yang juga selaku Anggota DPD RI Provinsi Bali menekankan kepada generasi muda utamanya pada mahasiswa agar mulai selektif terhadap informasi yang didapatkan agar tidak mudah termakan hoaks, sebab di era digital seperti saat ini segala macam hal baik ranah umum maupun pribadi mudah untuk diakses. Selain kegiatan seminar, diisi pula oleh kegiatan hiburan berupa akustik yang diisi oleh mahasiswa jurusan Teknik Informatika. Adapula kegiatan pameran yang diisi oleh mahasiswa dengan menampilkan produk hasil karya mereka selama menempuh studi, pameran Program Penguatan Kapasitas Ormawa dari HMJ TI Undiksha, selain itu diisi pula oleh sponsor dari Maxim, One Step Solution (OSS) Bali, Cellular World, Pradnya Mart, XL Axis, Teleng Indah Printing, Bu Moli, Star dan gabungan sponsor Gana Computer, Kameko Bali, dan BAS 3D. Sumber: https://hmjti.undiksha.ac.id/hmj-ti-adakan-seminar-nasional-integer-5-dengan-mengusung-tema-kecerdasan-buatan/

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengatakan dalam rangka memasyarakatkan hasil keputusan DPD RI terkait menjalankan kembali dan menerapkan sistem bernegara Pancasila sesuai rumusan para pendiri bangsa, yang disempurnakan dan diperkuat melalui teknik adendum konstitusi. Maka Pimpinan DPD RI telah melaksanakan kunjungan silaturahmi dan pertemuan ke sejumlah tokoh nasional dan berbagai elemen masyarakat. “Pimpinan dan Anggota DPD RI diharapkan dapat mensosialisasikan keputusan DPD RI dimaksud baik dalam kunjungan kerja, kegiatan pengawasan, kegiatan FGD dan dialog pertemuan lainnya baik di ibu kota negara dan daerah untuk membedah Lima Proposal Kenegaraan DPD RI,” ucap Nono Sampono didampingi Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti dan Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin saat Pembukaan Masa Sidang II DPD RI Tahun 2023-2024 di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (31/10). Pada Sidang Paripurna DPD RI hari ini, sambungnya, mempunyai tiga agenda pokok. Pertama pembukaan masa sidang II tahun 2023-2024, pidato pembukaan pada awal masa sidang II DPD RI tahun 2023-2024, dan laporan kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan. “Kami berharap untuk Komite I, Komite II, Komite III, Komite IV dan alat kelengkapan non Komite DPD RI dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya, dapat menyusun program prioritas kerja yang senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat dan daerah, serta juga menyelesaikan target kerja yang belum selesai di tahun sidang sebelumnya,” ucap Nono Sampono. Pada laporan di daerah pemilihan, Anggota DPD RI asal Provinsi Jawa Tengah Denty Eka Widi Pratiwi menjelaskan berdasarkan hasil pengawasan telah ditemukan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pemasyarakatan pada tahapan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Salah satunya, lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di Jawa Tengah membutuhkan revitalisasi karena mayoritas sudah melebihi kapasitas yaitu total 20 rutan dan 24 lapas. “Kondisi kelebihan kapasitas tersebut jika tak segera ditangani, dikhawatirkan dapat memicu konflik di dalam penjara akibat kurang maksimalnya pelayanan,” ujarnya. Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Maluku Utara Matheus Stefi Pasimanjeku menjelaskan bahwa saat ini Maluku Utara mengalami kekurangan pangan seperti beras. Untuk itu ia meminta DPD RI bisa mendesak pemerintah agar segera mengirimkan pasokan beras ke Maluku Utara. “Saat ini pasokan beras sangat sedikit, maka saya berharap DPD RI bisa mendorong pemerintah agar bisa menambah pasokan beras ke Maluku Utara,” harapnya. Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Provinsi Sulawesi Selatan Lily Amelia Salurapa mengutarakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan saat ini tengah berupaya mendorong berbagai agenda pariwisata untuk meningkatkan perekonomian dari sektor pariwisata. Upaya ini diharapkan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat sampai pada level desa atau kelurahan di 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. “Setiap daerah di Sulawesi Selatan memiliki keunikan dan kekhasan masing-masing yang diharapkan dapat menjadi magnet atau daya tarik wisatawan yang mulai bangkit usai pandemi Covid-19,” imbuhnya. Anggota DPD RI asal Provinsi Kalimantan Barat Erlinawati menyoroti kabar yang berkembang terkait perubahan status Bandara Supadio menjadi status domestik. Menurutnya penurunan status internasional menjadi domestik akan berdampak menurunnya wisatawan yang akan datang ke Kalimantan Barat. “Turunnya status bandara akan berdampak pada wisatawan yang berkunjung dan kurangnya minat investor yang menanamkan modalnya,” lontarnya. Mengakhiri sidang paripurna ini, Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengatakan bahwa telah mendengarkan seluruh laporan dari masing-masing provinsi. Untuk itu Pimpinan DPD RI memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap kinerja seluruh Anggota DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan mengabdi untuk daerah. “Kami berharap seluruh aspirasi yang telah diterima dapat dihimpun dan diolah oleh Sekretariat Jenderal DPD RI, untuk selanjutnya akan disampaikan kembali kepada masing-masing Komite agar ditindaklanjuti sesuai bidang tugas dan skala prioritas di masing-masing Komite,” tuturnya. Sumber: https://www.askara.co/read/2023/10/31/40422/pembukaan-masa-sidang-dpd-ri-tekankan-sosialisasi-lima-proposal-kenegaraan?preview=1

“Anak-anak tahu siapa Bung Karno?,” tanya AA Gde Agung kepada peserta didik SDN 5 Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Seluruh anak yang duduk di halaman sekolah pun kompak menjawab “Tahu. Presiden pertama Indonesia”. Kunjungan AA Gde Agung, Jumat (27/20/2023), dalam kapasitasnya selaku Anggota Komite III DPD RI itu, untuk melanjutkan program peningkatan literasi di sekolah-sekolah dasar (SD), dengan menggelontorkan ratusan buku bacaan berkualitas. Buku-buku tersebut didominasi biografi atau cerita hidup para pahlawan bangsa, pengusaha, ilmuan dunia, budaya hingga tentang pendidikan karakter. Materinya pun dikemas sesuai dengan daya serap anak-anak, memadukan narasi ringan dengan gambar untuk menarik perhatian anak-anak. “Tolong kurangi main handphone ya. Di handphone itu isinya macam-macam. Ada yang bagus ada yang jelek. Tapi kalau buku isinya bagus semua. Kalian harus baca nanti,” pinta AA Gde Agung yang dijawab anggukan kepala dari anak-anak yang masih lugu dan polos itu. Buku, lanjut Panglingsir Puri Ageng Mengwi yang juga Bupati Badung (2005-2015) itu, masih menjadi “obat mujarab” untuk meredam dampak negatif perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat. Apalagi buku-buku yang diserahkannya adalah buku pilihan yang bila dicerna secara serius, pasti memberi dampak positif bagi generasi penerus bangsa tersebut. Ia berharap, bantuannya itu bisa memperkaya koleksi bahan bacaan di perpustakaan sekolah. “Beberapa hari lalu saya juga bagikan buku di beberapa SD Kota Denpasar lewat pak kepala dinas. Sebelumnya di Buleleng, tapi dalam bentuk beasiswa karena kondisi daerah beda-beda,” ungkapnya. AA Gde Agung juga menyinggung perjuangannya dan tim untuk meng-goalkan RUU tentang Bahasa Daerah/Nusantara menjadi Undang-undang, karena di sana mengakomodir kepentingan semua daerah, tak terkecuali bahasa Bali. Jika sudah disahkan, maka keberadaan bahasa daerah akan ajeg karena di dalamnya akan mengatur juga formasi pengangkatan guru bahasa daerah. Kepala SDN 5 Mengwitani Made Suciani, menyambut baik kehadiran AA Gde Agung dan pemberian kado spesial berupa buku. Hal ini bagai gayung bersambut di tengah upayanya menggencarkan peningkatan literasi. "Semangat membaca buku harus digaungkan lagi agar anak-anak mengurangi aktivitas negatif sejak dini. Kami hanya bisa menghaturkan terima kasih kepada Ratu Cokorda (AA Gde Agung),” kata Suciani. Perbekel Mengwitani, diwakili Sekdes Made Muriana mengutarakan hal senanda. Muriana berharap, kehadiran tokoh-tokoh pengubah peradaban dunia dalam bentuk buku itu, mampu mengubah mindset anak-anak dari awalnya mengidolakan tokoh dalam film kartun ke tokoh nyata. “Anak-anak berhenti mengidolakan tokoh kartun. Sekarang kalian bisa baca tokoh-tokoh manusia nyata agar kalian termotivasi,” kata Muriana didampingi Kelian Dinas Banjar Jumpayah Dewa Nyoman Mertayasa. I Putu Bayu Prama Putra, kelas IV dan adiknya I Kadek Raditiya Angga Putra, kelas I, tak mau menyia-nyiakan kesempatan. Kakak beradik penyandang disabilitas itu memilih buku masing-masing untuk dibawa pulang dengan status pinjam sementara. Kedua anak tersebut lahir dengan kondisi tanpa telapak tangan. Orangtua Putu Bayu dan Kadek Raditiya berasal dari Desa Gegelang, Manggis, Karangasem, namun merantau ke Mengwitani. Orangtua berharap, buku-buku yang dibaca anaknya menambah wawasan dan kepercayaan diri putra-putra mereka. Sumber: https://fajarbali.com/pahlawan-nasional-hingga-ilmuan-dunia-motivasi-anak-anak-sdn-5-mengwitani/

Anggota DPD RI dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Cholid Mahmud meninggal dini hari tadi. Almarhum meninggal setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Kabar meninggalnya Cholid yang dikenal juga sebagai ustaz dibenarkan oleh Wakil Ketua DPRD DIY dari fraksi PKS Huda Tri Yudiana. Huda bilang, Cholid sudah sakit dan menjalani cuci darah sejak 2015. "Ustaz Cholid sakit dan harus cuci darah sejak tahun 2015, beliau jalani dengan tegar dan sabar, sakit beliau tidak menghalangi dakwah dan ketugasan beliau sebagai anggota DPD RI," kata Huda saat dihubungi wartawan, Minggu (29/10/2023). Bagi Huda, Cholid Mahmud adalah seorang guru dan panutan. "Beliau membimbing kami semua sejak mahasiswa. Beliau adalah sosok yang penuh keteladanan," ucapnya. Dia bilang, yang sangat kuat dari Cholid Mahmud adalah keteguhan dalam memegang prinsip. Sebagai ustaz, lanjut Huda, Cholid adalah seorang pendakwah Islam yang sangat konsisten. Menurutnya, dakwah Cholid tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan semua perilaku. "Beliau selalu menekankan pada kami untuk mencapai cita-cita yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik dan terhormat," ucapnya. Sebelum meninggal, Huda mendapat pesan dari almarhum terkait keikhlasan dan perjuangan. Pesan itu didapat pada pertemuan terakhir Huda dengan Cholid di rumah sakit. "Terakhir saya pekan lalu menemani beliau cuci darah di RS. Pesan-pesan beliau seperti biasa, sangat mendalam tentang pentingnya keikhlasan dalam perjuangan. Rupanya itu pertemuan saya yang terakhir dengan ustadz. Semoga beliau husnul khatimah, dan dipertemukan di Surga-Nya nanti," pungkasnya. Sumber: https://www.detik.com/jogja/berita/d-7007742/anggota-dpd-ri-asal-jogja-cholid-mahmud-meninggal-dunia

DENPASAR, NusaBali - Anggota DPD RI, Anak Agung Gde Agung menggelontor ratusan buku bacaan di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar, Selasa (24/10) pagi. Panglingsir Puri Agung Mengwi, Kecamatan Mengwi Badung ini mendorong minat baca generasi muda dan krama Bali. Selain mendorong minat baca krama Bali, pemberian buku bacaan ini akan menambah koleksi bacaan berkualitas yang nantinya akan disebar di sejumlah perpustakaan sekolah dasar yang ada di 4 kecamatan di Kota Denpasar. Buku yang diserahkan Gde Agung diterima Kadisdikpora Denpasar, AA Gede Wiratama. Buku-buku bacaan tersebut terdiri dari biografi para pahlawan, tokoh-tokoh terkenal dunia, pendidikan karakter hingga budaya. Gde Agung mengungkapkan, pemberian buku bacaan ini merupakan salah satu bentuk pengabdiannya kepada anak-anak didik, khususnya jenjang sekolah dasar agar kelak bisa menjadi orang berguna. "Masa lalu, masa kini dan masa depan, semua tergantung dari pendidikan. Sehingga sarana prasarana buku sangat penting," ujar Gde Agung. Gde Agung menambahkan, sejatinya kegiatan serupa telah dilakukannya ke seluruh Bali. Hanya saja pendekatannya berbeda-beda dan tergantung karakteristik daerah. "Belum lama ini saya ke desa, ke pelosok-pelosok Buleleng. Kalau di sana lebih pas diberikan beasiswa. Tapi kalau di Kota Denpasar, lebih pas diberikan buku karena perekonomian masyarakatnya cukup baik," ungkap Gde Agung. Bupati Badung dua periode (2005-2010, 2010-2015) tersebut berharap, para guru bisa membangkitkan minat baca peserta didik, sehingga muncul motivasi diri setelah membaca-baca buku. Dia meyakini, dengan dorongan guru, semangat dan antusiasme anak-anak untuk membaca buku akan tinggi. "Oleh karena itu, sekolah wajib menyediakan bahan bacaan menarik," kata mantan birokrat ini. Di sisi lain, Gde Agung juga menyinggung perjuangannya sebagai anggota Komite III DPD RI untuk menyukseskan RUU (Rancangan Undang-undang) tentang Bahasa Daerah agar segera menjadi Undang-undang. Dengan RUU tersebut, diharapkan formasi guru bahasa daerah/nusantara bisa diakomodir. Dirinya mengklaim menyimpan keprihatinan terkait kondisi bahasa daerah yang seolah tidak ditangani secara serius. Sementara itu, Kadisdikpora Denpasar AA Gede Wiratama memuji perhatian dari AA Gde Agung terkait pemberian buku bacaan. Kata Wiratama, bagai gayung bersambut Disdikpora Denpasar juga tengah gencar meningkatkan literasi di masyarakat, khususnya sekolah-sekolah. "Buku-buku yang beliau serahkan ini sangat memotivasi dan tidak ada di internet. Jadi anak-anak pasti senang membacanya. Ini bak gayung bersambut. Semoga bisa ditambah lagi," kata Wiratama. Wiratama juga menanggapi formasi guru bahasa daerah yang dilontarkan Gde Agung. Pihaknya mendukung penuh agar wakil daerah terus memperjuangkannya di pusat. "Jangan sampai bahasa daerah kita, khususnya bahasa Bali sampai punah. Apalagi saya baca sudah ada 15 bahasa daerah di Indonesia yang punah," ujar Wiratama Sumber: https://www.nusabali.com/berita/153382/dorong-minat-baca-gde-agung-gelontor-ratusan-buku

Anggota DPD RI dapil Bali Dr. Made Mangku Pastika meninjau kondisi terkini SMAN Bali Mandara pasca ditetapkan kebijakan meregulerkan dari sekolah berasrama pada kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster. Ia menegaskan kemajuan dan prestasi siswa (sekolah) sangat ditentukan oleh semangat dan kerja keras para pendidiknya.  Karena itu meski SMAN Bali Mandara telah beralih dari sekolah berasrama ke reguler, namun jangan sampai menurunkan prestasi yang sudah dicapai selama 12 tahun sekolah ini berdiri. “Tetaplah semangat untuk meraih prestasi sesuai misi Menjadi sekolah terdepan dalam melahirkan pemimpin masa depan. Saya yakin dengan semangat dan kerja keras apa yang sudah dicapai bisa dijaga dan ditingkatkan,” pesan Gubernur Bali 2008-2018 ini saat bertemu dengan guru dan ratusan siswa SMAN Bali Mandara terkait “Keberadaan SMAN Bali Mandara Pasca Ditetapkan sebagai SMA Reguler”, Senin (16/10). Setelah jadi sekolah reguler, ada kemungkinan nama sekolah ini akan diganti, seperti sekolah negeri umumnya, mengingat sudah tidak lagi sebagai sekolahnya warga miskin (berasrama).  “Nama ini bisa saja diganti, karena bukan untuk sekolah reguler. Namun yang penting semangat, spiritnya serta baranya tetap menyala. Saya berterima kasih kepada pendidik yang masih gigih dan penuh semangat mengawal sekolah ini. Ibarat api, kalau sudah padam tentu akan sulit membangkitkannya kembali. Jadi meski tinggal baranya, saya harap tetap dijaga,” pesan Mangku Pastika. Di awal paparannya, Mangku Pastika menceritakan mendirikan sekolah ini tidaklah sederhana namun penuh perjuangan dalam rangka mengangkat warga miskin agar bisa sekolah. Sebab salah satu cara pengentasan warga miskin adalah dengan pendidikan. “Mereka tak melihat bagaimana keadaan warga di pelosok, hanya tahu di kota yang sudah berkembang. Saya ingin berbuat sesuatu, bukan saat hanya jadi gubernur tapi saat Kapolda pun saya sudah keliling melihat kondisi warga. Karena saya juga berasal dari warga miskin. Ayah saya transmigran,” ungkapnya. Karena itu dengan nekat dan segala upaya walau melanggar UU (karena SMA bukan kewenangan provinsi), didirikanlah SMAN Bali Mandara ini pada 8 April 2011. Perlahan-lahan sekolah di Kubutambahan yang dibangun di kawasan yang sangat gersang disulap jadi rindang dan sejuk. “Ternyata SMAN Bali Mandara ini melebihi ekspektasi saya, ini karena pendidik semangat luar biasa sehingga meraih banyak prestasi begitu hebat. Sekolah ini bahkan jadi terbaik di Indonesia. Wapres Yusuf Kalla bahkan datang melihat sekolah ini. Tentu ini bukan hal sederhana kalau Wapres sampai datang, ada yang istimewa dari sekolah ini,” ujar Mangku Pastika. Tapi karena beda pandangan, sekolah ini harus jadi reguler, tidak lagi memiliki kekhususan untuk orang miskin. “Saya memang sedih. Tapi belakangan ini suara-suara kuat muncul untuk membangkitkan sekolah ini. Jadi saya datang untuk melihatnya, mungkin juga ini yang terakhir karena tahun depan sudah tidak ada lagi. Terima kasih kepada pendidik dan semua tenaga yang terlibat, dan gigih penuh semangat mengawal sekolah ini,” ujar Mangku Pastika bernada sedih. Mangku Pastika sempat mendapat laporan kalau asrama siswa sebagian sudah beralih fungsi. Bahkan peralatan tidur telah dihibahkan ke SLB setempat. Ini karena sekolah berasrama yang sebelumnya tiga tingkatan, sekarang hanya tinggal satu tingkatan yakni kelas 12, setelah jadi sekolah reguler sejak 2022. Kalau tak ada perubahan, maka tahun 2024, sekolah ini sudah reguler penuh. Ini tentu membawa konsekwensi bagi nasib siswa miskin ke depannya termasuk soal nama sekolah yang disebut-sebut akan dilebur menjadi sekolah negeri, SMA pada umumnya. Sebab dianggap sudah tidak khusus lagi (sekolah warga miskin). Dalam perjalanannya selama 12 tahun, ribuan prestasi di tingkat daerah, regional bahkan internasional telah diraih. Bahkan mode SMAN Bali Mandara diterapkan pada belasan SMA di Jateng. Tidak sampai di sana, Presiden Jokowi bahkan mendorong sekolah seperti SMA Bali Mandara dijadikan contoh di Tanah Air. Kepala SMA Negeri Bali Mandara Ni Made Sri Narawati,SPd.,MPd. menyampaikan SMA Bali Mandara memiliki 347 siswa,128 di antaranya yang berasrama (kelas 12), jumlah alumni 1.040. yang sebagian bekerja/melanjutkan ke AS, Australia, Jepang, Rusia serta sekolah kedinasan dan PT di Tanah Air. Terkait asrama, sebagian disulap jadi ruang kelas. Baca artikel atnews, "Pasca SMAN Bali Mandara Diregulerkan, Mangku Pastika Semangati Guru Terus Jaga Kualitas" selengkapnya https://atnews.id/portal/news/19770/pasca-sman-bali-mandara-diregulerkan-mangku-pastika-semangati-guru-terus-jaga-kualitas Download Apps Atnews Sekarang https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ic.atnews&hl=en

Singaraja (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Made Mangku Pastika membangkitkan empati berbagai komponen masyarakat Bali untuk lebih peduli dengan warga jompo atau lansia di panti wreda. "Saya ingin kita lebih berempati kepada warga kita yang memerlukan uluran tangan dari kita semua," kata Pastika saat mengunjungi Panti Sosial Tresna Werdha Jara Mara Pati di Singaraja Buleleng, Minggu. Pihaknya berharap dengan kunjungannya tersebut mudah-mudahan yang lain juga datang. "Lihatlah saudara-saudara kita, mereka yang lanjut usia ini memerlukan sentuhan perhatian. Tidak perlu bawa yang mahal-mahal, mereka perlu senyuman dari kita, uluran tangan," katanya. Menurut Pastika, kita harus empati, merasakan apa yang mereka alami dan rasakan. Ada yang tinggal di sini karena tidak ada keluarganya, ataupun kondisi ekonomi sulit. Oleh karena itu, Gubernur Bali periode 2008-2018 itu meminta petugas panti agar benar-benar memperhatikan dan merawat mereka dengan baik agar bisa memberi harapan hidup yang lebih baik. "Bisa mengabdi di tempat begini sangat bagus dibandingkan mengabdi di tempat lain. Ini pengabdi kemanusiaan, nanti bisa masuk sorga," kata Pastika yang tidak lagi maju dalam pencalonan DPD pada Pemilu 2024. Dalam kesempatan itu juga diingatkan merupakan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin, anak-anak telantar. "Terutama sekali dari pemerintah karena itu adalah kewajiban konstitusional negara, pemerintah, dalam hal ini untuk menyantuni atau mengurusi mereka," ujarnya. Pastika yang pada kunjungannya tersebut sempat berkeliling dan melihat kamar-kamar penghuni panti mengaku kondisinya cukup memadai. Tempatnya lapang dan luas. "Lingkungannya nyaman dan bagus,” ujar Mangku Pastika setelah mendapat penjelasan areal panti tersebut berada di lahan seluas 1 hektare dan memiliki daya tampung 80 orang. Kepala UPTD Pelayanan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali Dewa Ayu Eka Putri Karini mengatakan saat ini ada 47 warga lansia yang ditampung di panti wreda tersebut. Eka Putri menambahkan di panti tersebut selain warga jompo, juga ada yang kondisi mentalnya terganggu. Warga tersebut dititip di panti karena Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tidak punya tempat menampung sehingga untuk sementara dititipkan di panti. Penghuni panti selain mendapat jatah makan, juga perawatan kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit sesuai kondisinya. "Mereka umumnya merasa senang tinggal di sini. Bahkan ada yang mengaku lebih suka di panti," jelasnya seraya menambahkan penghuni panti berasal dari berbagai kabupaten di Bali Kebanyakan dari Buleleng dan berusia di atas 60 tahun. Sumber: https://bali.antaranews.com/berita/328452/pastika-bangkitkan-empati-masyarakat-untuk-peduli-lansia