Ratusan undangan menghadiri kegiatan Dharma Shanti Kebangsaan dalam rangka 80 Tahun Indonesia Merdeka sekaligus peluncuran destinasi wisata sejarah Istana Agung Jembrana, bertempat di Gedung Istana Agung Jimbarwana, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Sabtu (23/8/2025) sore. Acara yang diprakarsai Anggota DPD RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III itu turut dihadiri sejumlah tokoh nasional maupun daerah. Hadir antara lain Sultan Ternate, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemprov Bali I Wayan Sumarajaya, Sekda Jembrana mewakili Bupati, Kapolres Jembrana AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati, S.H., S.I.K., M.I.K., Dandim 1617 Jembrana Letkol Inf. Mohamad Adriansyah, Kajari Jembrana, Ketua PN Negara, jajaran OPD Pemkab Jembrana, hingga tokoh masyarakat, budayawan, dan veteran Jembrana. Dalam sambutannya, Arya Wedakarna menyampaikan bahwa peluncuran Istana Agung Jimbarwana merupakan upaya melestarikan pusaka, pustaka, dan purana leluhur Tegeh Kori yang memiliki nilai sejarah penting bagi masyarakat Jembrana. “Sebagai generasi muda, kewajiban kami untuk melestarikan pusaka dan warisan leluhur. Kami persembahkan tempat ini sebagai situs sejarah terbuka untuk umum dengan berbagai bangunan patung dan fasilitas pendukungnya. Dengan sinergi DPD RI bersama pemerintah pusat, kami yakin Bali akan mendapatkan program strategis yang terbaik,” ujarnya. Rangkaian kegiatan diisi dengan tari penyambutan, simbol-simbol kebangsaan, penandatanganan prasasti, pemotongan tumpeng Majapahit, hingga penyerahan bantuan sosial kepada veteran Jembrana. Sementara itu, Kapolres Jembrana AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati mengapresiasi terselenggaranya acara tersebut sebagai momentum memperkuat semangat kebangsaan sekaligus menambah destinasi wisata sejarah di Kabupaten Jembrana. “Kami dari Polres Jembrana sangat mendukung kegiatan yang sarat nilai kebangsaan ini. Selain memperkokoh persatuan, peluncuran Istana Agung Jimbarwana juga menambah daya tarik wisata sejarah di Jembrana yang tentunya berdampak positif bagi masyarakat,” kata Kapolres Jembrana saat ditemui usai kegiatan. Kegiatan yang dihadiri sekitar 500 orang tersebut berlangsung aman, tertib, dan lancar dengan pengamanan terbuka maupun tertutup oleh Polsek Mendoyo dibantu jajaran TNI. Sumber : https://jejakkasus.info/istana-agung-jimbarwana-resmi-diluncurkan-kapolres-jembrana-perkuat-semangat-kebangsaan/

Warga Negara Asing (WNA) diduga banyak yang menyalahgunakan izin usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Bali. Hal ini diungkap oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan usai melakukan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kondisi ini pun disoroti legislator. Salah satunya, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Bali, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, Jumat (22/8). Ia mengaku prihatin atas penyalahgunaan izin usaha ini. Menurutnya, seharusnya izin untuk skala UMKM untuk masyarakat lokal, tetapi diberikan kepada perusahaan penanaman modal asing (PMA). Bagi Rai Mantra, aturan investasi PMA dibutuhkan di provinsi lain. Tetapi di Bali tidak relevan. Salah satunya harus dievaluasi adalah sistem perizinan online single submission (OSS). “OSS ini perlu dievaluasi, investasi tidak dikendalikan, kita akan dikendalikan investasi,” sambung Rai Mantra. Ia pun menyarankan pembentukan task force atau gugus tugas. “Karena sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Bali kalau tidak no more Bali,” tegasnya. Dalam audit yang dilakukan DEN, dari 39,7 persen izin yang diperiksa tidak memenuhi persyaratan usaha. Kondisi ini mematikan UMKM lokal. Rai Mantra menilai pemerintah sangat kecolongan. Seharusnya ada penindakan untuk mengendalikan. Sebagai Komite III di DPD RI membidangi pariwisata, ia mengaku sudah bertemu dalam rapat kerja dengan Menteri Pariwisata pada April lalu. Anggota DPD RI perwakilan Bali ini menyampaikan kondisi yang terjadi. “Salah satunya menyangkut tentang UMKM yang menjadi sorotan masyarakat lokal karena harus bersaing dengan orang asing,” ungkap Rai Mantra. Lebih jauh dijelaskan, UU Nomor 35 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) mengatur hal tersebut, sehingga terjadi persaingan antara lokal dan warga negara asing (WNA). Salah satu yang dianggap biang kerok adalah batasan investasi yang rendah Rp10 miliar untuk WNA. Sedangkan klasifikasi modal usaha sama dengan UMKM warga lokal. “Sehingga kita di Bali tidak memperoleh manfaat investasi yang berkualitas malah justru mempersempit ruang gerak masyarakat lokal karena persaingan dengan pendatang maupun WNA,” sebut Mantan Wali Kota Denpasar 2 periode ini. Rai Mantra berpandangan, rendahnya aturan nominal investasi tersebut tidak cocok diberlakukan di Bali. Justru investasi harus dikendalikan karena mengancam kondisi pariwisata budaya di Bali. “Belum lagi dengan cara-cara nominee atau atas nama orang lokal,” sentil Rai Mantra. Bali mengusung brand culture tourism yang sejatinya menguntungkan dalam pemberdayaan masyarakat, lingkungan serta pelestarian budaya, bukan justru mendistorsi budaya dan melemahkan daya saing penduduk lokal akibat kapitalisme yang tidak dapat diatur atau dikendalikan. “Saya pernah menyampaikan masalah golden visa ini tapi masih menjadi pembahasan lebih mendalam korelasinya terhadap fenomena persaingan UMKM dan lainnya,” terangnya. Pria yang juga Ketua Umum Alumni Universitas Udayana ini menegaskan di Bali perlu ada kekhususan dalam mengatur atau mengelola kebudayaan. “Modal budaya ini menyangkut investasi, keimigrasian dan lainnya agar potensi Bali yang berakar dari modal budaya tersebut dapat terpelihara dan terjaga dengan baik. Pada prinsipnya pariwisata budaya adalah pariwisata yang bukan hanya pewarisan tangible atau aset. Namun, warisan tak benda atau intangible juga termasuk. Yang terpenting makna hidup yang ada dalam nilai dan norma sehingga perlu pengelolaan secara khusus. Bukan hanya Bali, daerah lain juga yang memiliki potensi budaya sebagai aset akan sama,” beber Rai Mantra. Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih juga menyoroti OSS ini. Menurutnya, yang ditekankan oleh OSS baru klasifikasi PT-nya. Sedangkan, modal investasi Rp10 miliar itu klasifikasi usaha besar. “Tapi sayangnya, industri maupun jenis usaha yang ada di Bali itu risiko rendah. Perlu ada peningkatan basis risiko, sehingga pengawasan pemda bisa lebih baik,” sarannya. Sumber: https://www.balipost.com/news/2025/08/22/482854/Soroti-PMA,Rai-Mantra-OSS...html

Jajaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) se-Bali hari ini Senin, 28 Juli 2025 mengikuti Rapat Kerja Anggota Komite I Bidang Hukum dan Badan Akuntabilitas Publik DPD RI Provinsi Bali. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor DPD RI Provinsi Bali, Jalan Cok Agung Tresna No. 74 Renon, Denpasar ini, membahas sejumlah isu krusial terkait pendidikan dan pemberantasan korupsi. Mewakili Plt. Kepala Disdikpora Kabupaten Buleleng, hadir Plt. Kepala Bidang Pembinaan SD, Komang Sudarsana, S.Pd., M.Pd., bersama Kepala Bidang Pembinaan SMP, Putu Primasuta, S.Sn., M.Pd. Kehadiran beberapa pejabat menunjukkan komitmen Disdikpora Buleleng dalam menyukseskan program-program yang dibahas dalam rapat tersebut. Rapat dipimpin langsung oleh Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna M. Wedasteraputra Suyasa. Berbagai agenda penting menjadi fokus pembahasan, antara lain pengawasan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Selain itu, rapat juga menyoroti penetapan ambang batas dana komite sekolah sesuai dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, yang bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana di sekolah. Pembahasan juga menyentuh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait pendidikan gratis, serta program-program inovatif seperti pembukaan rekening join account dan kantin sehat sekolah. Seluruh pembahasan ini berlangsung dalam masa sidang reses DPD RI di daerah. Sebagai tindak lanjut dari rapat hari ini, Komite I Bidang Hukum DPD RI berencana untuk melaksanakan Rapat Kerja Anggota dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Bali secara spesifik di Kabupaten Buleleng. Pertemuan lanjutan ini dijadwalkan pada 11 Agustus 2025 di Gedung Kesenian Gde Manik Singaraja. Ini merupakan kesempatan penting bagi pemerintah daerah untuk secara langsung menyampaikan masukan dan berdiskusi lebih lanjut mengenai isu-isu pendidikan dan hukum di wilayah masing-masing. Sumber: https://www.facebook.com/disdikbuleleng/posts/disdikpora-buleleng-ikuti-rapat-kerja-komite-i-dpd-ri-provinsi-balidenpasar-seni/1055034343469720/

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI telah mengesahkan Pimpinan Alat Kelengkapan (Alkel) DPD RI untuk Tahun Sidang 2025-2026, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/08/2025). Sebelumnya, rapat pemilihan alat kelengkapan DPD RI dilakukan di rapat pleno masing-masing alat kelengkapan dengan mendasarkan pada keterwakilan subwilayah keanggotaan DPD RI. Pemilihan dilakukan dengan tertib, lancar, dan demokratis, dipimpin langsung oleh Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin dan para Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas, Tamsil Linrung, dan Yorrys Raweyai. "Setelah diputuskan di rapat di masing-masing alat kelengkapan DPD RI, telah dipilih serta disepakati sebagai pimpinan alat kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2025-2026. Apakah bisa disetujui di sidang paripurna ini? Setuju!," kata Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengetok palu sidang. Sultan berharap bahwa pimpinan Alkel yang telah terpilih dapat segera bekerja secara kolektif kolegial dalam memperjuangkan kerja konstitusional DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. “Saya ucapkan selamat bekerja dalam mengawal dan memperjuangkan aspirasi daerah,” kata Sultan. Pada akhir sidang, Pimpinan DPD RI juga menyerahkan kepada Komite IV DPD RI: RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya dan Dokumen Pendukungnya dari pemerintah untuk dibahas dalam penyusunan Pertimbangan DPD RI. “Pesan dari pimpinan dan anggota pada sidang ini, agar pertimbangan DPD nanti dapat memberikan sorotan kritis kepada penurunan dana transfer ke daerah,” tandas Sultan. Berikut Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2025-2026: Komite I Ketua: Andy Sofyan Hasdam (Kalimantan Timur) Waka I: Carel Simon Petrus Suebu (Papua) Waka II: Bahar Buasan (Babel) Waka III: Muhdi (Jawa Tengah) Komite II Ketua: Badikenita Br Sitepu (Sumatera Utara) Waka I: Angelius Wake Kako (NTT) Waka II: A. Abd. Waris Halid (Sulawesi Selatan) Waka III: La Ode Umar Bonte (Sulawesi Tenggara) Komite III Ketua: Filep Wamafma ( Papua Barat) ⁠Waka I: Dailami Firdaus (DK Jakarta) ⁠Waka II: Jelita Donal (Sumatera Barat) ⁠Waka III: Erni Daryanti (Kalimantan Tengah) Komite IV Ketua: Ahmad Nawardi (Jawa Timur) Waka I: Novita Anakotta (Maluku) Waka II: Elviana (Jambi) Waka III: Sinta Rosma Yenti (Kalimantan Timur) Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI Ketua: Stefanus BAN Liow (Sulawesi Utara) Waka I: Marthin Billa (Kalimantan Utara) Waka II: Abdul Hamid (Riau) Waka III: Agita Nurfianti (Jawa Barat) Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI Ketua: Hasan Basri (Kalimantan Utara) Waka I: Elisa Ermasari (Bengkulu) Waka II: Muhammad Rifki Farabi (Nusa Tenggara Barat) Waka III: Mamberop Y. Rumakiek (Papua Barat Daya) Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI Ketua: Abdul Kholik (Jawa Tengah) Waka I: R. Graal Taliawo (Maluku Utara) Waka II: Sewitri (Riau) Waka III: Muhammad Hidayattollah (Kalimantan Selatan) Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI Ketua: Gusti Farid Hasan Aman (Kalimantan Selatan) Waka I: Darmansyah Husein (Bangka Belitung) Waka II: Mirah Midadan Fahmid (Nusa Tenggara Barat) Waka III: Henock Puraro (Papua) Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI Ketua: Ahmad Syauqi (Daerah Istimewa Yogyakarta) Waka I: Abdul Hakim (Lampung) Waka II: Yulianus Henock Sumual (Kalimantan Timur) Waka III: Adriana Dondokambey (Sulawesi Utara) Badan Kehormatan (BK) DPD RI Ketua BK : Ismeth Abdullah (Kepulauan Riau) Wakil I : Hilda Manafe (Nusa Tenggara Timur) Wakil II : A. Ian Ali Baal Masdar (Sulawesi Barat) Wakil III : Hasby Yusuf (Maluku Utara) Kelompok DPD RI di MPR RI Ketua: Dedi Iskandar Batubara (Sumatera Utara) Catatan untuk Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Kelompok akan di pilih langsung oleh Ketua Kelompok DPD. Sumber: https://rbtv.disway.id/read/99906/dpd-ri-sahkan-pimpinan-alat-kelengkapan-tahun-sidang-2025-2026/15

Pada Sidang Paripurna ke-16 DPD RI ini, Pimpinan MPR dari Unsur DPD dan Ketua Kelompok DPD di MPR RI menyampaikan Laporan Kinerja Tahun Sidang 2024-2025. Wakil Ketua MPR dari unsur DPD RI, Abcandra Muhammad Akbar Supratman menyampaikan hasil kinerja di tahun 2024-2025 yang utamanya di ranah 4 Pilar MPR RI. Selain itu, Akbar juga mencanangkan program Kaukus Kebangsaan dan Pembangunan Berkelanjutan (KKPB), serta mewakili MPR RI yang selalu melibatkan unsur DPD RI dalam menerima aspirasi baik dalam dan luar negeri, serta terlibat dalam mendirikan Kaukus Parlemen untuk Papua. “Meski menjadi Pimpinan MPR, tapi tugas saya sebagai anggota DPD RI tetap saya laksanakan dengan melakukan pengawasan pemantauan Pilkada Serentak 2024, menampung usulan Daerah Otonomi Baru, dan penyusunan RUU di Komite I DPD RI,” ucap Akbar Supratman pada laporannya, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (14/08/2025). Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Kelompok DPD di MPR RI, Dedi Iskandar Batubara melaporkan hasil kinerja pada sidang paripurna DPD RI. Ia menjelaskan bahwa Kelompok DPD dibentuk untuk mengoptimalisasi kinerja kelembagaan sebagaimana diatur pada Tata Tertib DPD RI dan Tata Tertib MPR RI. Senator asal Sumatera Utara itu juga menyatakan bahwa kelompok DPD selalu membawa kepentingan DPD dalam tiap-tiap sidang badan Alat Kelengkapan di MPR. Ia menambahkan, Kelompok DPD senantiasa memperjuangkan secara berkesinambungan, dalam membahas isu-isu pokok kebangsaan dan kedaerahan di tengah masyarakat. Selain itu, Kelompok DPD terus memperjuangkan wacana penguatan Kewenangan DPD melalui perubahan UUD NRI 1945, penguatan kewenangan melalui undang-undang tersendiri, dan perbaikan otonomi daerah. “Kami telah mengkaji berbagai persoalan baik ekonomi daerah, melalui penguatan kewenangan DPD RI agar memberikan kemanfaatan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara,” ucap Dedi. Menanggapi laporan tersebut, Pimpinan DPD RI berharap Kelompok DPD di MPR RI dapat berkontribusi secara nyata dalam berbagai agenda strategis, antara lain memberikan masukan terhadap rencana perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rencana pokok-pokok haluan negara, mendorong penguatan peran MPR sebagai lembaga pemersatu bangsa, serta aktif mengawal arah pembangunan nasional agar tetap berpijak pada prinsip keadilan daerah dan semangat kebangsaan. "Pimpinan DPD RI memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap kinerja-kinerja Pimpinan MPR dan dari Unsur DPD dan Kelompok DPD di MPR periode 2024-2025," ujar Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung. Pimpinan DPD RI menilai bahwa tantangan ke depan semakin kompleks dan terdapat kebutuhan mendesak untuk memperkuat posisi DPD RI dalam struktur ketatanegaraan. Khususnya agar peran DPD di MPR RI tidak hanya simbolik tetapi juga substantif dalam proses pengambilan keputusan strategis kebangsaan. "Oleh karena itu, sinergi internal antaranggota DPD serta koordinasi yang lebih intensif dengan fraksi-fraksi di MPR RI menjadi kunci untuk memperkuat posisi tawar DPD dalam forum permusyawaratan nasional," tukas Tamsil saat sidang. Sumber: https://www.dpd.go.id/daftar-berita/pimpinan-mpr-unsur-dpd-laporkan-hasil-kinerja-tahunan-ke-sidang-paripurna

Pada Sidang Paripurna Ke-16 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang digelar hari ini, Pimpinan DPD RI memberikan apresiasi tinggi atas kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI yang berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 18 kali berturut-turut. Dalam rangkaian acara tersebut, Sekretaris Jenderal DPD RI, Komjen Mohammad Iqbal, menyerahkan langsung laporan kinerja Sekretariat Jenderal kepada Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin. "Ini merupakan bukti komitmen Sekretariat Jenderal dalam menjaga kualitas administrasi. Kami sangat menghargai profesionalisme Sekretariat Jenderal dalam mendukung tugas-tugas DPD RI," ujar Sultan di Gedung Nusantara V, Jakarta, Kamis (14/8/2025). Menurut Sultan, keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan kinerja yang baik dalam hal laporan, tetapi juga membuktikan dedikasi Sekretariat Jenderal dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi di semua aspek pengelolaan anggaran. "Kami berharap prestasi ini dapat menjadi contoh bagi seluruh jajaran DPD RI untuk terus berinovasi dan bekerja lebih keras demi kemajuan daerah dan negara," tambahnya. Senada dengan Sultan, Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, juga ikut mengapresiasi pencapaian ini. "Keberhasilan Sekretariat Jenderal mempertahankan predikat WTP ini menunjukkan kerja keras yang tidak hanya berfokus pada kualitas laporan, tetapi juga pada sistem administrasi yang mendukung tugas-tugas konstitusional kami," ungkap Tamsil Linrung. Tamsil menjelaskan bahwa predikat WTP yang diperoleh sejak tahun 2006 ini menjadi bukti nyata bahwa Sekretariat Jenderal telah berhasil mengelola tugas dan kewenangan DPD RI dengan sangat baik. Mewakili Pimpinan DPD RI, Tamsil berharap agar keberhasilan ini dapat terus dipertahankan dan menjadi inspirasi bagi seluruh jajaran di DPD RI untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas kinerja. Dirinya juga menekankan pentingnya kerja sama yang solid antara Sekretariat Jenderal dan seluruh anggota DPD RI dalam menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. "Kami berharap agar prestasi ini tidak hanya menjadi pencapaian yang membanggakan, tetapi juga menjadi pemicu semangat untuk terus meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi dan tugas konstitusional. Kami juga berharap Sekretariat Jenderal DPD RI terus menjadi garda terdepan dalam mendukung tugas dan kewenangan DPD RI," pungkas Senator asal Sulawesi Selatan ini. Sumber: https://www.dpd.go.id/daftar-berita/pertahankan-predikat-wtp-18-kali-berturut-turut-pimpinan-dpd-ri-apresiasi-kinerja-sekretariat-jenderal

Suana, 1 Agustus 2025 – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan Bali, Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik, melaksanakan kegiatan simakrama dengan masyarakat Desa Suana pada hari Jumat, 1 Agustus 2025. Acara yang berlangsung di Balai Desa Suana ini menjadi momen penting dalam menjalin komunikasi langsung antara wakil rakyat dan masyarakat di tingkat desa. Kegiatan simakrama yang dimulai pada pukul 10.00 WITA ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, BPD, LPM, Perangkat Desa, Bandesa Adat, Bhabinkamtibmas, Pegawai TOSS, Pegawai BUMDES serta perwakilan kelompok tani dan nelayan, turut hadir anak-anak mahasiswa KKN dari Atma Jaya dan UNUD. Dalam sambutannya, Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan daerah, khususnya dalam menjaga kearifan lokal serta kelestarian budaya Bali. Dalam sesi dialog terbuka, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari peningkatan infrastruktur, permasalahan air, perijinan berbasis OSS, kelangkaan gas elpji, dukungan terhadap pembiayaan kegiatan adat istiadat dan agama, serta dukungan terhadap petani dan nelayan lokal. Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik secara langsung mencatat setiap masukan yang disampaikan dan menyatakan komitmennya untuk membawa isu-isu tersebut ke tingkat nasional. Diakhir kegiatan diserahkan Piagam Penghargaan kepada Desa Suana, serta diberikan tumbler kepada masyarakat oleh Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik. Sumber: https://suana.desa.id/artikel/2025/8/4/simakrama-senator-ri-di-desa-suana-guna-serap-aspirasi

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan rapat koordinasi ( bersama Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Rakor membahas tentang kebijakan pembangunan infrastruktur 2025-2029 khususnya wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah Selatan. Agenda rakor dimulai pukul 10.00 WIB. Kedatangan Menko AHY disambut oleh Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu atau GKR Hemas serta Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. GKR Hemas menuturkan bahwa pertemuan kali ini merupakan upaya dari DPD RI dalam membangun komunikasi dengan pemerintah pusat. Sebab dalam ranah ini DPD RI memiliki peran besar untuk pembangunan daerah. Khususnya kali ini untuk mendukung pembangunan di kawasan DIY dan Jawa Tengah bagian selatan atau Jasela. "Saya kira memang Dewan Perwakilan Daerah ini betul-betul mencoba untuk membuka bagaimana infrastruktur itu bisa terbangun supaya pembangunan ekonomi yang bisa keluar. Seperti yang tadi disampaikan oleh Gubernur DIY bahwa jalan tol yang bisa menembus dari selatan ke utara supaya hasil daripada pertanian yang ada di sekitar Jawa bagian selatan itu bisa berjalan memasarkan keluar," tutur GKR Hemas dikutip dari Headline News, Metro TV, Rabu, 13 Agustus 2025. Menko AHY menyambut baik rakor bersama DPD RI pada hari ini, Rabu, 13 Agustus 2025. AHY menegaskan keberhasilan pembangunan di semua sektor, terutama infrastruktur ketika Asta Cita Presiden Prabowo Subianto didukung oleh para pemimpin daerah untuk pengembangan ekonomi, pangan, hingga pertanian antar wilayah. "Khusus bicara pengembangan wilayah yang kita tahu bahwa memang masih ada gap antar wilayah. DIY dan Jasela punya potensi tapi juga punya keterbatasan. Konektivitas ini harus terus dibangun dan kami sudah menginventarisir berbagai aspirasi baik projek yang masih dalam perencanaan maupun yang tengah dikerjakan tapi belum bisa sepenuhnya diselesaikan," kata AHY. Sumber: https://www.metrotvnews.com/play/b2lCpLd6-dpd-gelar-rakor-bahas-pembangunan-infrastruktur-wilayah-diy-dan-jawa-tengah-selatan

Singaraja, Senin, 11 Agustus 2025 Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Buleleng, Drs. Dewa Made Sudiarta, M.Si., menyampaikan sambutan dalam acara Rapat Kerja Anggota Komite I Bidang Hukum dan Badan Akuntabilitas Publik DPD RI Utusan Provinsi Bali. Acara yang berlangsung di Gedung Kesenian Gde Manik Singaraja ini dihadiri oleh para Kepala Sekolah, Ketua Yayasan, dan Ketua Komite SD dan SMP. Dalam sambutannya, Plt. Kadis Dewa Made Sudiarta memberikan apresiasi kepada Senator DPD RI, Arya Wedakarna, yang telah hadir di Buleleng. Kehadiran senator ini bertujuan untuk memberikan arahan mengenai berbagai isu pendidikan. Sudiarta memaparkan, berdasarkan arahan Bupati Buleleng, tahun ini Pemkab Buleleng memiliki program bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa kurang mampu di tingkat TK, SD, dan SMP. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa sarana dan prasarana pendidikan di Buleleng mendapat program revitalisasi dari Kemendikdasmen. Program ini mencakup bantuan rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang administrasi, perpustakaan, laboratorium, toilet, dan ruang UKS. Bantuan ini akan menyasar 2 sekolah TK/PAUD, 18 sekolah SD, dan 4 sekolah SMP. Bantuan lainnya juga datang dari Dana Alokasi Khusus (DAK) berupa alat peraga pendidikan. Senator DPD RI, Arya Wedakarna, dalam sambutannya turut menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng. Ia memuji Buleleng sebagai satu-satunya kabupaten yang memiliki Peraturan Bupati (Perbup) terkait retribusi kantin sekolah. Senator Wedakarna juga mengapresiasi program bantuan seragam sekolah gratis untuk siswa kurang mampu, menilai program ini sebagai langkah nyata untuk meringankan beban siswa dan orang tua. Acara ini juga diisi dengan pemaparan materi dari berbagai narasumber, termasuk perwakilan dari Dinas Kesehatan, Kejaksaan Negeri, Polres Buleleng, Ombudsman BPK RI, dan BPD Bali. Materi yang disampaikan meliputi berbagai topik penting, seperti: Pengelolaan kantin sekolah sehat, Pencegahan korupsi, Penetapan ambang batas dana komite sekolah, Keterbukaan informasi publik, Pemberantasan tindak pidana korupsi, Sistem pendidikan nasional dan Pendidikan gratis di jenjang pendidikan dasar. Acara Rapat Kerja ini diakhiri dengan penyerahan piagam penghargaan kepada para narasumber. Sumber: https://disdikpora.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/13_plt-kadisdikpora-beri-sambutan-rapat-kerja-anggota-komite-i-bidang-hukum-dan-badan-akuntabilitas-publik-dpd-ri

Senator RI, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna hadir dalam Upacara Karya Agung di Pura Gede Batur Sari, Tonja pada (11/08). Rangkaian upacara keagamaan Karya Mamungkah, Ngenteg Linggih, Padudusan Agung, dan Caru Balik Sumpah Madya di Pura Gede Batur Sari, Desa Adat Tonja. Dalam kesempatan ini, Walikota Denpasar turut menandatangani prasasti peresmian karya serta menghaturkan punia. Hadir pula sejumlah tokoh penting seperti Ketua DPRD Kota Denpasar, penglingsir puri, serta tokoh masyarakat dan umat setempat. Walikota Denpasar Jaya Negara menyampaikan bahwa upacara ini merupakan wujud sradha bhakti masyarakat Hindu kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ia mengapresiasi keterlibatan masyarakat, khususnya desa adat dan pesemetonan, dalam menjaga warisan budaya dan nilai spiritual melalui yadnya. Menurutnya, Pemkot Denpasar terus mendorong pemberdayaan masyarakat yang berpijak pada nilai-nilai keagamaan, dengan harapan upacara seperti ini mampu membangun kesadaran kolektif dan mempererat persaudaraan umat. Ketua Panitia Karya, I Made Oka Bagiartha menjelaskan bahwa karya ini dilaksanakan setelah pemugaran sejumlah bangunan pura, termasuk Bale Gong, Tajuk Ratu Gede, dan Tembok Penyengker. Rangkaian telah dimulai sejak 22 Juli, dengan puncak upacara akan digelar pada 22 Agustus 2025. Ia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Walikota Denpasar yang telah meresmikan karya ini dan berharap seluruh rangkaian dapat berjalan lancar (labda karya). Sumber: https://dutabalinews.com/2025/08/11/walikota-jaya-negara-hadiri-upacara-karya-agung-di-pura-gede-batur-sari-tonja/