Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Bali, Ni Luh Djelantik, meminta pemerintah Indonesia memberikan perhatian serius terhadap nasib Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri. Permintaan ini menyusul viralnya sebuah video yang ia repost di akun Instagram pribadinya. Dalam video tersebut, seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Kerinci, Jambi, terlihat kelelahan ekstrem hingga terpejam matanya saat sedang menyetrika. TKW tersebut diduga tidak diizinkan untuk beristirahat oleh majikannya di Malaysia. Ni Luh Djelantik secara langsung “mencolek” beberapa kementerian terkait untuk menyoroti insiden ini. “Ketika warga negara kita diperlakukan lebih kejam dari binatang. Di mana kepedulian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu),” tulisnya di Instagram, dikutip pada Jumat, 5 Agustus 2025. Menurut Ni Luh, TKW yang kini sudah berada di Indonesia tersebut dilaporkan mengalami trauma dan tidak berdaya. Ia menegaskan pentingnya perlindungan hukum dan pengawasan yang ketat bagi TKI di luar negeri. Pemerintah dan agen penyalur wajib memastikan kondisi kerja para pekerja migran sesuai dengan perjanjian. Selain itu, Ni Luh Djelantik juga mengimbau agar para calon pekerja migran Indonesia (PMI) memilih jalur resmi yang aman. Ia menekankan pentingnya pelatihan dan edukasi bagi PMI mengenai hak-hak dasar mereka, termasuk hak untuk beristirahat. “Hak untuk beristirahat adalah hak dasar setiap manusia. Kelelahan fisik yang terus-menerus tanpa pemulihan dapat berujung pada gangguan mental serius, seperti yang dialami korban,” pungkasnya. Sumber: https://voiceindonesia.co/ketenagakerjaan/05/09/2025/60982/ni-luh-djelantik-minta-pemerintah-perhatian-repost-video-viral-tkw-di-malaysia-kelelahan-ekstrem/

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Tabanan, Minggu ( 7/9) kembali menggelar Penglukatan Banyupinaruh Massal bertempat di Pantai Abian Kapas, Desa Beraban, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan. Agenda ini merupakan pelaksanaan kedua setelah tahun sebelumnya sukses digelar di lokasi yang sama. Pelaksanaan Panglukatan Banypinaruh terselenggara atas Sinergi SMSI Kabupaten Tabanan dengan Yayasan Bhakti Yoga Dharma dalam kegiatan literasi keagamaan. Ratusan pelajar Sekolah Dasar, SMP dan masyarakat umum pagi tadi memadati pantai Abian Kapas untuk mendapatkan Penglukatan Banyupinaruh setelah sehari sebelumnya mereka mengikuti perayaan dan persembahyangan Saraswati. Kegiatan dibuka Bupati Tabanan yang diwakili Plt. Asisten 2 Setda Tabanan I Gusti Agung Rai Dwipayana. Turut hadir perwakilan Anggota DPD RI Komang Merta Jiwa, Anggota DPRD Tabanan I Made Muskada, Kapolsek Selemadeg Timur AKP. I Dewa Made Paramantara, Camat Selemadeg Timur I Wayan Sudiarta serta beberapa tokoh masyarakat asal Kecamatan Selemadeg Timur. Rangkaian Prosesi dipuput dua Sulinggih yaitu Ida Rsi Agung Wita Darma dari Griya Tegal Mengkeb dan Ida Pandita Manik Mas dari Griya Bajra. Ketua SMSI Kabupaten Tabanan I Wayan Ariasa mengatakan SMSI Kabupaten Tabanan selain melaksanakan kegiatan reguler. Guna mendekatkan diri dengan masyarakat, SMSI Kabupaten Tabanan juga menterjemahkan beberapa program Sektoral sebagai program unggulan. Program tersebut diantaranya adalah Program Praktik Baik Literasi Media SMSI Kabupaten Tabanan, Literasi dan Pengabdian Yadnya serta Pengabdian Sosial dan Kemanusiaan; kata Ariyasa “Astungkara semua program telah mampu kita gulirkan sesuai dengan agenda yang kita tetapkan. Kampanye Praktik Baik Literasi Media misalnya, Program ini secara rutin mampu kita laksanakan setiap bulan sekali. Sedangkan Program Literasi dan Pengabdian Yadnya ada yang bulanan dan juga ada setiap satu wuku atau setiap 210 hari sekali”, papar owner Suara Tabanan ini menjelaskan. Ariasa juga menambahkan jika SMSI Kabupaten Tabanan merupakan organisasi satu satunya yang memiliki Badan khusus untuk menangani program Sektoral. Badan tersebut diberi nama Badan Literasi Media Nayaka Tattwa. “Badan ini diisi oleh SDM yang kompeten dibidanya. Kita punya Budayawan, Psikiater, Praktisi Hukum Termasuk ada tokoh agama”. pungkas Ariasa (Ajk) Sumber: https://kutatv.com/lipsus/smsi-tabanan-gelar-penglukatan-banyupinaruh-massal-di-pantai-abian-kapas/

Senator RI, Ni Luh Djelantik hadiri pembukaan tahap pertama Nuanu Creative City. Setelah lima tahun proses perencanaan, pemenuhan regulasi, serta kolaborasi dengan masyarakat lokal, Nuanu Creative City resmi dibuka dengan selesainya tahap pertama pembangunan. Berdiri di atas lahan seluas 44 hektare di pesisir barat daya Tabanan, Nuanu hadir bukan hanya sebagai destinasi wisata, melainkan juga sebagai ruang untuk tinggal, berkreasi, dan bermain. Nuanu dibayangkan sebagai sebuah ekosistem hidup, di mana ruang budaya, pusat kuliner, dan lanskap alami berpadu, menjadi rumah bagi para kreator, penggerak perubahan, serta masyarakat luas. CEO of Nuanu Creative City, Lev Kroll, menyebut bahwa perjalanan Nuanu dimulai dari cintanya terhadap Bali dan awal yang sederhana. Beberapa tahun kemudian, Nuanu membuat sejarah baru dengan selesainya fase pertama, dan kami secara resmi mengundang tamu untuk berkunjung untuk pertama kalinya. "Kami bangga mengatakan bahwa mengunjungi Nuanu untuk sehari memungkinkan pengunjung untuk belajar dan menikmati hal-hal yang menjadi keunikan dari Nuanu, alam, seni & budaya, serta berbagai hal menarik lainnya," katanya, Sabtu (30/8/2025). Mewakili Nuanu, Lev Kroll berujar pihaknya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Bali yang terus mendukung perjalanan dan perkembangan Nuanu sejak awal, menciptakan dampak positif bagi masyarakat Tabanan dan Bali sebagai pusat kreativitas di Asia Tenggara. Sejak membuka diri bagi pengunjung pada 2023, Nuanu mulai menanamkan fondasi model bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, melainkan pada kesejahteraan bersama. Salah satu pilar terpenting dari visi ini adalah Nuanu Social Fund (NSF), sebuah wadah yang menyalurkan kembali manfaat Nuanu untuk mendukung inisiatif budaya, sosial, dan lingkungan , menghadirkan dampak nyata bagi Bali dan komunitasnya. Tahun yang sama juga menghadirkan sejumlah pencapaian: sekolah internasional pertama di Tabanan, ProEd Global School, resmi beroperasi; karya monumental Earth Sentinels oleh seniman asal Afrika Selatan, Daniel Popper menjadi instalasi seni ikonik pertama; dan diperkenalkannya Aurora Media Park, jalur hutan tepi sungai seluas 5,000m² dengan delapan instalasi interaktif yang dirancang bersama Aurora, AI milik Nuanu. Momentum terus berlanjut di 2024. Nuanu Real Estate mencatat sejarah dengan terjualnya 40 vila neo-luxury hanya dalam satu hari, sebuah pencapaian yang menghadirkan standar baru bagi gaya hidup berkesadaran di Bali. Tahun yang sama, Nuanu memperkenalkan Luna Beach Club, kompleks hiburan berkonsep tebing dengan sembilan ruang yang menyatukan musik, seni, dan pengalaman kolektif, menghadirkan wajah baru bagi ruang budaya di pulau ini. Di dalamnya berdiri gagah Menara THK (Tri Hita Karana), hasil karya arsitektur yang kolaboratif antara seniman dan AI, dirancang oleh Arthur Mamou-Mani, dipersembahkan untuk merayakan filosofi Bali, Tri Hita Karana, yang menyelaraskan harmoni anatar manusia, alam, dan spiritualitas. “Bali adalah inspirasi bagi Nuanu. Kekayaan seni budaya, kreativitas, dan juga kehangatannya, bisa dirasakan dalam kawasan kreatif yang dibangun bersama masyarakat sekitar, pemerintah, dan juga investor yang memiliki nilai yang sama,” kata Ida Ayu Astari Prada, Brand & Communications Director. “Nuanu hadir sebagai komunitas untuk komunitas, dikuatkan dengan bergandeng tangan bersama komunitas sekitar, layaknya keseharian kita sebagai orang Bali.” imbuhnya. Dari sisi kesehatan, hadir Lumeira, kompleks kebugaran sosial dengan sauna kubah kayu terbesar di dunia dan perawatan khas Parenia. Dari ranah budaya, Suara Festival mempertemukan seniman lokal dan internasional dalam sebuah perayaan inklusif yang meneguhkan posisi Nuanu di kalender seni Bali. Pada saat yang sama, Labyrinth Collective memperluas jangkauannya dengan membuka Labyrinth Art Gallery serta The Dome, pengalaman dome 360° pertama di Indonesia, di mana seni, arsitektur, teknologi, dan performa saling bertemu. Pada tahun ini Nuanu juga meluncurkan Magic Garden, sebuah ruang hidup yang didedikasikan untuk memulihkan keanekaragaman hayati. Di pusatnya, program pembiakan kupu-kupu memungkinkan pengunjung merasakan konservasi secara langsung melalui perjalanan hiburan edukatif. Memasuki 2025, visi Nuanu sebagai episentrum kreatif Asia Tenggara semakin nyata. Tahun ini dibuka dengan sistem tiket terintegrasi sebagai tanda kesiapan menyambut publik yang lebih luas. Disusul hadirnya The Red Tent, ruang khusus perempuan nirlaba yang disumbangkan Nuanu dan dikelola independen oleh anggotanya, dengan komitmen bahwa minimal satu penasihatnya selalu perempuan Bali. Seni pertunjukan pun berkembang: SOL Studio lahir sebagai pusat tari kontemporer; Bali Mystic memperkenalkan kembali tari Kecak dengan teknologi proyeksi; sementara Kecak di Nuanu menghadirkan pertunjukan komunitas di amfiteater bambu hasil kolaborasi dengan kolektif Kecak Tabanan. Di sisi perhotelan, OSHOM Bali menyambut tamu pertama di 11 suite laut dan 8 treehouse hutan mangrove, sementara Nuanu Suites & Accommodations memperkenalkan tiga format perhotelan eksperimental untuk mendefinisikan ulang pengalaman menginap. Tahun ini, Nuanu memperkenalkan FOTO Bali Festival, festival fotografi internasional pertama di Bali yang akan digelar tahunan. Menutup 2025, Art & Bali, art fair internasional pertama di Bali, siap menjadi sorotan utama. Nuanu juga akan memulai Nuanu Future Talks pada Oktober 2025, forum dialog terbuka antara pengembang, masyarakat, dan pemerintah untuk memastikan pembangunan Bali berlangsung solutif, transparan, dan berbasis tanggung jawab bersama. Seiring dengan berbagai pencapaian tersebut, Suara Festival kembali hadir dengan perayaan inklusif yang memadukan musik dan seni. Menjelang akhir tahun, Nuanu juga akan membuka sebuah ruang kuliner-budaya baru, sebuah perjalanan menelusuri Indonesia yang diceritakan melalui rasa dan kreativitas. Setiap tahun perjalanan Nuanu menunjukkan relevansi yang semakin kuat dan keterhubungan budaya yang semakin dalam. Seni, pendidikan, wellness, dan pertunjukan tumbuh bersama membentuk sebuah kota yang terasa global, namun tetap berakar di Bali. Dr. I Wayan Ekadina, S.E., M.Si., selaku Staf Ahli Gubernur Bali Bidang Ekonomi dan Keuangan mewakili I Nyoman Giri Prasta, Wakil Gubernur Bali mengucapkan salam hormat serta ucapan selamat dan sukses atas dilaksanakannya acara Grand Opening Nuanu Phase 1. "Kami berharap bisa turut berkontribusi dalam upaya pemajuan pariwisata Bali, serta turut berkolaborasi dalam kerja-kerja pelestarian alam, budaya dan pemajuan kesejahteraan masyarakat Bali,” katanya. Di inti perjalanannya, Nuanu menempatkan kebaikan sosial dan lingkungan sebagai pusat dari model bisnis yang dijalankan, membuktikan bahwa investasi, budaya, dan komunitas bisa berkembang bersama secara berkelanjutan. Ke depan, perjalanan ini akan semakin menarik. Acadia, hub kuliner bernuansa Maroko yang akan dibuka pada 2026, ditargetkan menjadi salah satu dari lima destinasi kuliner terbaik di Asia Tenggara. Desa Jiwa, village khusus fashion, akan menampilkan kreativitas dengan sentuhan arsitektur khas Bali. Setelah dua tahun perencanaan dan desain, Eugene Museum yang dipimpin seniman ternama Eugene Kangawa juga akan menyambut publik pada 2026. Melalui Nuanu Social Fund (NSF), lebih dari Rp4,1 miliar telah disalurkan sepanjang 2023–2025 untuk memberdayakan komunitas. Program ini telah melibatkan lebih dari 4.974 peserta kegiatan sosial, memberikan manfaat langsung bagi 2.245 penerima, serta dukungan personal kepada 893 individu. Secara paralel, Nuanu Junior Angels Foundation berfokus pada pendidikan melalui program utamanya, Kids Academy, yang menyediakan pembelajaran non-formal gratis untuk lebih dari 300 anak di Desa Beraban dan Desa Pandak Gede, meliputi seni & kriya, bahasa Inggris, matematika, hingga keterampilan kewirausahaan, demi menumbuhkan generasi penggerak perubahan di masa depan. Sumber:https://timesindonesia.co.id/properti/552378/nuanu-hadirkan-era-baru-kreativitas-di-bali-dengan-pembukaan-tahap-pertama

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melalui Sekretaris Jenderal Mohammad Iqbal mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan budaya membaca sebagai bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disampaikan dalam kegiatan literasi bertema “Membaca untuk Bertumbuh – Let’s chill in the garden with some books”. Sekjen DPD RI Mohammad Iqbal menjelaskan kegiatan ini bukanlah pertumbuhan fisik. Melainkan pertumbuhan jiwa, pikiran, dan karakter. “Setiap kali kita membuka sebuah buku, kita sedang menanam benih pengetahuan, empati, dan inspirasi. Sama seperti tanaman yang membutuhkan air dan cahaya, jiwa dan pikiran kita membutuhkan kata-kata dan gagasan untuk berkembang,” ungkap Iqbal. Menurutnya, membaca mampu memperluas wawasan, menumbuhkan empati, serta membangkitkan cita-cita. Dengan membaca, seseorang seperti melihat jendela dunia karena dapat menjelajah lintas ruang dan waktu, memahami berbagai budaya, hingga merasakan pengalaman orang lain melalui kisah yang dibacanya. “Buku memberi kita teladan, menambah wawasan-wawasan baru, dan membakar semangat untuk menjadi versi terbaik dari dari kita sendiri,” tambahnya. Iqbal menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar acara seremonial, tetapi juga sebuah perayaan, ajakan, sekaligus pengingat agar masyarakat semakin aware terkait literasi. “Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk menumbuhkan kembali sekaligus merefresh sejenak dari aktivitas sehari-hari dalam pekerjaan” ujarnya. Melalui rangkaian kegiatan literasi yang diselenggarakan, DPD RI berharap peserta tidak hanya pulang membawa buku baru, tetapi juga membawa semangat baru untuk terus membaca dan bertumbuh setiap hari. Sumber: dpd.go.id

Anggota DPD RI Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik atau Ni Luh Djelantik mendesak pengelola Daerah Tujuan Wisata (DTW) Jatiluwih, untuk memberikan informasi transparan terkait pendapatan dari tiket masuk. Ia juga mempertanyakan angka pemasukan Rp1 miliar per tahun untuk destinasi wisata yang sudah diakui dunia itu. Dirinya mengkalkulasikan, pendapatan Rp1 miliar kalau dihitung rata-rata harian hanya sebesar Rp2,5 juta. “Rp2,5 juta per hari itu cocok nggak dengan pemasukan Jatiluwih, coba kita lihat. Karena pemilik tanah Jatiluwih adalah petani, bukan negara, bukan pemerintah, pemerintah itu numpang nyari duit di sana,” kata Ni Luh Djelantik di Denpasar, Senin, 25 Agustus 2025. Dirinya memastikan, akan selalu mendampingi dan mengawal masyarakat petani Jatiluwih untuk mendapatkan haknya. Ia berharap agar petani bukan sekedar profesi yang dibanggakan demi menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara agraris. “Tapi hari ini petani menjerit. Coba dilihat omzet per hari Jatiluwih berapa, kalau diperlukan mbok Niluh bisa datang ke desa kalian,” jelasnya. “Kita bikin hitung-hitungan secara profesional, kalau misalnya ditolak sudah, kita cari pengelola baru,” tambah Ni Luh Djelantik. Sumber: https://koranjuri.com/ni-luh-djelantik-minta-pengelola-dtw-jatiluwih-transparan-soal-pendapatan-tiket-masuk/

Ratusan undangan menghadiri kegiatan Dharma Shanti Kebangsaan dalam rangka 80 Tahun Indonesia Merdeka sekaligus peluncuran destinasi wisata sejarah Istana Agung Jembrana, bertempat di Gedung Istana Agung Jimbarwana, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Sabtu (23/8/2025) sore. Acara yang diprakarsai Anggota DPD RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III itu turut dihadiri sejumlah tokoh nasional maupun daerah. Hadir antara lain Sultan Ternate, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemprov Bali I Wayan Sumarajaya, Sekda Jembrana mewakili Bupati, Kapolres Jembrana AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati, S.H., S.I.K., M.I.K., Dandim 1617 Jembrana Letkol Inf. Mohamad Adriansyah, Kajari Jembrana, Ketua PN Negara, jajaran OPD Pemkab Jembrana, hingga tokoh masyarakat, budayawan, dan veteran Jembrana. Dalam sambutannya, Arya Wedakarna menyampaikan bahwa peluncuran Istana Agung Jimbarwana merupakan upaya melestarikan pusaka, pustaka, dan purana leluhur Tegeh Kori yang memiliki nilai sejarah penting bagi masyarakat Jembrana. “Sebagai generasi muda, kewajiban kami untuk melestarikan pusaka dan warisan leluhur. Kami persembahkan tempat ini sebagai situs sejarah terbuka untuk umum dengan berbagai bangunan patung dan fasilitas pendukungnya. Dengan sinergi DPD RI bersama pemerintah pusat, kami yakin Bali akan mendapatkan program strategis yang terbaik,” ujarnya. Rangkaian kegiatan diisi dengan tari penyambutan, simbol-simbol kebangsaan, penandatanganan prasasti, pemotongan tumpeng Majapahit, hingga penyerahan bantuan sosial kepada veteran Jembrana. Sementara itu, Kapolres Jembrana AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati mengapresiasi terselenggaranya acara tersebut sebagai momentum memperkuat semangat kebangsaan sekaligus menambah destinasi wisata sejarah di Kabupaten Jembrana. “Kami dari Polres Jembrana sangat mendukung kegiatan yang sarat nilai kebangsaan ini. Selain memperkokoh persatuan, peluncuran Istana Agung Jimbarwana juga menambah daya tarik wisata sejarah di Jembrana yang tentunya berdampak positif bagi masyarakat,” kata Kapolres Jembrana saat ditemui usai kegiatan. Kegiatan yang dihadiri sekitar 500 orang tersebut berlangsung aman, tertib, dan lancar dengan pengamanan terbuka maupun tertutup oleh Polsek Mendoyo dibantu jajaran TNI. Sumber : https://jejakkasus.info/istana-agung-jimbarwana-resmi-diluncurkan-kapolres-jembrana-perkuat-semangat-kebangsaan/

Warga Negara Asing (WNA) diduga banyak yang menyalahgunakan izin usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Bali. Hal ini diungkap oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan usai melakukan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kondisi ini pun disoroti legislator. Salah satunya, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Bali, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, Jumat (22/8). Ia mengaku prihatin atas penyalahgunaan izin usaha ini. Menurutnya, seharusnya izin untuk skala UMKM untuk masyarakat lokal, tetapi diberikan kepada perusahaan penanaman modal asing (PMA). Bagi Rai Mantra, aturan investasi PMA dibutuhkan di provinsi lain. Tetapi di Bali tidak relevan. Salah satunya harus dievaluasi adalah sistem perizinan online single submission (OSS). “OSS ini perlu dievaluasi, investasi tidak dikendalikan, kita akan dikendalikan investasi,” sambung Rai Mantra. Ia pun menyarankan pembentukan task force atau gugus tugas. “Karena sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Bali kalau tidak no more Bali,” tegasnya. Dalam audit yang dilakukan DEN, dari 39,7 persen izin yang diperiksa tidak memenuhi persyaratan usaha. Kondisi ini mematikan UMKM lokal. Rai Mantra menilai pemerintah sangat kecolongan. Seharusnya ada penindakan untuk mengendalikan. Sebagai Komite III di DPD RI membidangi pariwisata, ia mengaku sudah bertemu dalam rapat kerja dengan Menteri Pariwisata pada April lalu. Anggota DPD RI perwakilan Bali ini menyampaikan kondisi yang terjadi. “Salah satunya menyangkut tentang UMKM yang menjadi sorotan masyarakat lokal karena harus bersaing dengan orang asing,” ungkap Rai Mantra. Lebih jauh dijelaskan, UU Nomor 35 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) mengatur hal tersebut, sehingga terjadi persaingan antara lokal dan warga negara asing (WNA). Salah satu yang dianggap biang kerok adalah batasan investasi yang rendah Rp10 miliar untuk WNA. Sedangkan klasifikasi modal usaha sama dengan UMKM warga lokal. “Sehingga kita di Bali tidak memperoleh manfaat investasi yang berkualitas malah justru mempersempit ruang gerak masyarakat lokal karena persaingan dengan pendatang maupun WNA,” sebut Mantan Wali Kota Denpasar 2 periode ini. Rai Mantra berpandangan, rendahnya aturan nominal investasi tersebut tidak cocok diberlakukan di Bali. Justru investasi harus dikendalikan karena mengancam kondisi pariwisata budaya di Bali. “Belum lagi dengan cara-cara nominee atau atas nama orang lokal,” sentil Rai Mantra. Bali mengusung brand culture tourism yang sejatinya menguntungkan dalam pemberdayaan masyarakat, lingkungan serta pelestarian budaya, bukan justru mendistorsi budaya dan melemahkan daya saing penduduk lokal akibat kapitalisme yang tidak dapat diatur atau dikendalikan. “Saya pernah menyampaikan masalah golden visa ini tapi masih menjadi pembahasan lebih mendalam korelasinya terhadap fenomena persaingan UMKM dan lainnya,” terangnya. Pria yang juga Ketua Umum Alumni Universitas Udayana ini menegaskan di Bali perlu ada kekhususan dalam mengatur atau mengelola kebudayaan. “Modal budaya ini menyangkut investasi, keimigrasian dan lainnya agar potensi Bali yang berakar dari modal budaya tersebut dapat terpelihara dan terjaga dengan baik. Pada prinsipnya pariwisata budaya adalah pariwisata yang bukan hanya pewarisan tangible atau aset. Namun, warisan tak benda atau intangible juga termasuk. Yang terpenting makna hidup yang ada dalam nilai dan norma sehingga perlu pengelolaan secara khusus. Bukan hanya Bali, daerah lain juga yang memiliki potensi budaya sebagai aset akan sama,” beber Rai Mantra. Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih juga menyoroti OSS ini. Menurutnya, yang ditekankan oleh OSS baru klasifikasi PT-nya. Sedangkan, modal investasi Rp10 miliar itu klasifikasi usaha besar. “Tapi sayangnya, industri maupun jenis usaha yang ada di Bali itu risiko rendah. Perlu ada peningkatan basis risiko, sehingga pengawasan pemda bisa lebih baik,” sarannya. Sumber: https://www.balipost.com/news/2025/08/22/482854/Soroti-PMA,Rai-Mantra-OSS...html

Jajaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) se-Bali hari ini Senin, 28 Juli 2025 mengikuti Rapat Kerja Anggota Komite I Bidang Hukum dan Badan Akuntabilitas Publik DPD RI Provinsi Bali. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor DPD RI Provinsi Bali, Jalan Cok Agung Tresna No. 74 Renon, Denpasar ini, membahas sejumlah isu krusial terkait pendidikan dan pemberantasan korupsi. Mewakili Plt. Kepala Disdikpora Kabupaten Buleleng, hadir Plt. Kepala Bidang Pembinaan SD, Komang Sudarsana, S.Pd., M.Pd., bersama Kepala Bidang Pembinaan SMP, Putu Primasuta, S.Sn., M.Pd. Kehadiran beberapa pejabat menunjukkan komitmen Disdikpora Buleleng dalam menyukseskan program-program yang dibahas dalam rapat tersebut. Rapat dipimpin langsung oleh Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna M. Wedasteraputra Suyasa. Berbagai agenda penting menjadi fokus pembahasan, antara lain pengawasan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Selain itu, rapat juga menyoroti penetapan ambang batas dana komite sekolah sesuai dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, yang bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana di sekolah. Pembahasan juga menyentuh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait pendidikan gratis, serta program-program inovatif seperti pembukaan rekening join account dan kantin sehat sekolah. Seluruh pembahasan ini berlangsung dalam masa sidang reses DPD RI di daerah. Sebagai tindak lanjut dari rapat hari ini, Komite I Bidang Hukum DPD RI berencana untuk melaksanakan Rapat Kerja Anggota dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Bali secara spesifik di Kabupaten Buleleng. Pertemuan lanjutan ini dijadwalkan pada 11 Agustus 2025 di Gedung Kesenian Gde Manik Singaraja. Ini merupakan kesempatan penting bagi pemerintah daerah untuk secara langsung menyampaikan masukan dan berdiskusi lebih lanjut mengenai isu-isu pendidikan dan hukum di wilayah masing-masing. Sumber: https://www.facebook.com/disdikbuleleng/posts/disdikpora-buleleng-ikuti-rapat-kerja-komite-i-dpd-ri-provinsi-balidenpasar-seni/1055034343469720/

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI telah mengesahkan Pimpinan Alat Kelengkapan (Alkel) DPD RI untuk Tahun Sidang 2025-2026, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/08/2025). Sebelumnya, rapat pemilihan alat kelengkapan DPD RI dilakukan di rapat pleno masing-masing alat kelengkapan dengan mendasarkan pada keterwakilan subwilayah keanggotaan DPD RI. Pemilihan dilakukan dengan tertib, lancar, dan demokratis, dipimpin langsung oleh Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin dan para Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas, Tamsil Linrung, dan Yorrys Raweyai. "Setelah diputuskan di rapat di masing-masing alat kelengkapan DPD RI, telah dipilih serta disepakati sebagai pimpinan alat kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2025-2026. Apakah bisa disetujui di sidang paripurna ini? Setuju!," kata Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengetok palu sidang. Sultan berharap bahwa pimpinan Alkel yang telah terpilih dapat segera bekerja secara kolektif kolegial dalam memperjuangkan kerja konstitusional DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. “Saya ucapkan selamat bekerja dalam mengawal dan memperjuangkan aspirasi daerah,” kata Sultan. Pada akhir sidang, Pimpinan DPD RI juga menyerahkan kepada Komite IV DPD RI: RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya dan Dokumen Pendukungnya dari pemerintah untuk dibahas dalam penyusunan Pertimbangan DPD RI. “Pesan dari pimpinan dan anggota pada sidang ini, agar pertimbangan DPD nanti dapat memberikan sorotan kritis kepada penurunan dana transfer ke daerah,” tandas Sultan. Berikut Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2025-2026: Komite I Ketua: Andy Sofyan Hasdam (Kalimantan Timur) Waka I: Carel Simon Petrus Suebu (Papua) Waka II: Bahar Buasan (Babel) Waka III: Muhdi (Jawa Tengah) Komite II Ketua: Badikenita Br Sitepu (Sumatera Utara) Waka I: Angelius Wake Kako (NTT) Waka II: A. Abd. Waris Halid (Sulawesi Selatan) Waka III: La Ode Umar Bonte (Sulawesi Tenggara) Komite III Ketua: Filep Wamafma ( Papua Barat) ⁠Waka I: Dailami Firdaus (DK Jakarta) ⁠Waka II: Jelita Donal (Sumatera Barat) ⁠Waka III: Erni Daryanti (Kalimantan Tengah) Komite IV Ketua: Ahmad Nawardi (Jawa Timur) Waka I: Novita Anakotta (Maluku) Waka II: Elviana (Jambi) Waka III: Sinta Rosma Yenti (Kalimantan Timur) Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI Ketua: Stefanus BAN Liow (Sulawesi Utara) Waka I: Marthin Billa (Kalimantan Utara) Waka II: Abdul Hamid (Riau) Waka III: Agita Nurfianti (Jawa Barat) Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI Ketua: Hasan Basri (Kalimantan Utara) Waka I: Elisa Ermasari (Bengkulu) Waka II: Muhammad Rifki Farabi (Nusa Tenggara Barat) Waka III: Mamberop Y. Rumakiek (Papua Barat Daya) Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI Ketua: Abdul Kholik (Jawa Tengah) Waka I: R. Graal Taliawo (Maluku Utara) Waka II: Sewitri (Riau) Waka III: Muhammad Hidayattollah (Kalimantan Selatan) Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI Ketua: Gusti Farid Hasan Aman (Kalimantan Selatan) Waka I: Darmansyah Husein (Bangka Belitung) Waka II: Mirah Midadan Fahmid (Nusa Tenggara Barat) Waka III: Henock Puraro (Papua) Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI Ketua: Ahmad Syauqi (Daerah Istimewa Yogyakarta) Waka I: Abdul Hakim (Lampung) Waka II: Yulianus Henock Sumual (Kalimantan Timur) Waka III: Adriana Dondokambey (Sulawesi Utara) Badan Kehormatan (BK) DPD RI Ketua BK : Ismeth Abdullah (Kepulauan Riau) Wakil I : Hilda Manafe (Nusa Tenggara Timur) Wakil II : A. Ian Ali Baal Masdar (Sulawesi Barat) Wakil III : Hasby Yusuf (Maluku Utara) Kelompok DPD RI di MPR RI Ketua: Dedi Iskandar Batubara (Sumatera Utara) Catatan untuk Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Kelompok akan di pilih langsung oleh Ketua Kelompok DPD. Sumber: https://rbtv.disway.id/read/99906/dpd-ri-sahkan-pimpinan-alat-kelengkapan-tahun-sidang-2025-2026/15

Pada Sidang Paripurna ke-16 DPD RI ini, Pimpinan MPR dari Unsur DPD dan Ketua Kelompok DPD di MPR RI menyampaikan Laporan Kinerja Tahun Sidang 2024-2025. Wakil Ketua MPR dari unsur DPD RI, Abcandra Muhammad Akbar Supratman menyampaikan hasil kinerja di tahun 2024-2025 yang utamanya di ranah 4 Pilar MPR RI. Selain itu, Akbar juga mencanangkan program Kaukus Kebangsaan dan Pembangunan Berkelanjutan (KKPB), serta mewakili MPR RI yang selalu melibatkan unsur DPD RI dalam menerima aspirasi baik dalam dan luar negeri, serta terlibat dalam mendirikan Kaukus Parlemen untuk Papua. “Meski menjadi Pimpinan MPR, tapi tugas saya sebagai anggota DPD RI tetap saya laksanakan dengan melakukan pengawasan pemantauan Pilkada Serentak 2024, menampung usulan Daerah Otonomi Baru, dan penyusunan RUU di Komite I DPD RI,” ucap Akbar Supratman pada laporannya, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (14/08/2025). Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Kelompok DPD di MPR RI, Dedi Iskandar Batubara melaporkan hasil kinerja pada sidang paripurna DPD RI. Ia menjelaskan bahwa Kelompok DPD dibentuk untuk mengoptimalisasi kinerja kelembagaan sebagaimana diatur pada Tata Tertib DPD RI dan Tata Tertib MPR RI. Senator asal Sumatera Utara itu juga menyatakan bahwa kelompok DPD selalu membawa kepentingan DPD dalam tiap-tiap sidang badan Alat Kelengkapan di MPR. Ia menambahkan, Kelompok DPD senantiasa memperjuangkan secara berkesinambungan, dalam membahas isu-isu pokok kebangsaan dan kedaerahan di tengah masyarakat. Selain itu, Kelompok DPD terus memperjuangkan wacana penguatan Kewenangan DPD melalui perubahan UUD NRI 1945, penguatan kewenangan melalui undang-undang tersendiri, dan perbaikan otonomi daerah. “Kami telah mengkaji berbagai persoalan baik ekonomi daerah, melalui penguatan kewenangan DPD RI agar memberikan kemanfaatan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara,” ucap Dedi. Menanggapi laporan tersebut, Pimpinan DPD RI berharap Kelompok DPD di MPR RI dapat berkontribusi secara nyata dalam berbagai agenda strategis, antara lain memberikan masukan terhadap rencana perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rencana pokok-pokok haluan negara, mendorong penguatan peran MPR sebagai lembaga pemersatu bangsa, serta aktif mengawal arah pembangunan nasional agar tetap berpijak pada prinsip keadilan daerah dan semangat kebangsaan. "Pimpinan DPD RI memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap kinerja-kinerja Pimpinan MPR dan dari Unsur DPD dan Kelompok DPD di MPR periode 2024-2025," ujar Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung. Pimpinan DPD RI menilai bahwa tantangan ke depan semakin kompleks dan terdapat kebutuhan mendesak untuk memperkuat posisi DPD RI dalam struktur ketatanegaraan. Khususnya agar peran DPD di MPR RI tidak hanya simbolik tetapi juga substantif dalam proses pengambilan keputusan strategis kebangsaan. "Oleh karena itu, sinergi internal antaranggota DPD serta koordinasi yang lebih intensif dengan fraksi-fraksi di MPR RI menjadi kunci untuk memperkuat posisi tawar DPD dalam forum permusyawaratan nasional," tukas Tamsil saat sidang. Sumber: https://www.dpd.go.id/daftar-berita/pimpinan-mpr-unsur-dpd-laporkan-hasil-kinerja-tahunan-ke-sidang-paripurna