Anak Agung Gde Agung melakukan kunjungan kerja dalam rangka reses di BNN Provinsi Bali (25/4), Senator RI tersebut diterima oleh Kepala BNN Provinsi Bali, Brigjen Pol. Rudy Ahmad Sudrajat, S.I.K., M.H. didampingi PJU serta Kepala BNNK dan Jajaran. Adapun maksud dan tujuan kunjungan kerja ke BNN Provinsi Bali dalam rangka menyerap aspirasi dan mengenal lebih dekat tugas dan fungsi BNN Provinsi Bali dan BNNK Jajaran dalam melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari ancaman bahaya narkotika. Dalam diskusi tentang penanganan permasalahan narkotika, beliau menyampaikan apreasiasi kepada BNNP Bali atas kinerja yang telah dilakukan dengan khususnya dengan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa melalui pembentukan desa bersinar dan penyusunan pararem anti narkoba meskipun dengan segala keterbatasan BNN. Dalam kunjungan tersebut Anak Agung Gde Agung juga mengisi sesi live Podcast BNN Provinsi Bali. Harapannya agar generasi penerus bangsa agar tidak mencoba karena akibat yang ditimbulkan sangat merugikan bagi diri sendiri dan orang-orang disekitar terutama keluarga. Anggota DPD Bali periode 2019-2024, Anak Agung Gde Agung juga menyampaikan dukungannya kepada BNN dalam menangani masalah narkotika dan berharap kedepan peran kelembagaan BNN dapat terus ditingkatkan untuk mewujudkan Generasi Emas Indonesia Tahun 2045. Sumber: BNNP Bali yang ditambah informasi.

Sekretaris Jenderal (Setjen) DPD RI meluncurkan Pojok Baca Digital (Pocadi) yang dikerjasamakan dengan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) yang dilakukan di Lobby Setjen DPD RI (29/04/2024). Keberadaan Pocadi yang ditempatkan di dekat Lobby Kantor Setjen DPD RI ini merupakan upaya dalam menyediakan referensi pengetahuan dan peningkatan literasi bagi masyarakat dan ASN Setjen DPD RI di tengah kuatnya arus informasi seiring perkembangan digital. “Keberadaan Pocadi akan memberikan sebuah proses pembelajaran atau pemantik bagi kita semua di lingkungan DPD RI untuk bisa memanfaatkan dalam rangka mencari informasi. Adanya dinamika politik yang terjadi di tengah situasi politik saat ini, tentunya memerlukan referensi yang aktual dan terpercaya,” ucap Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI Rahman Hadi ketika memberikan sambutan dalam peluncuran Pocadi. Ke depan, lanjut Rahman Hadi, Setjen DPD RI akan mengembangkan kerja sama dengan perpustakaan Setjen MPR RI dan Setjen DPR RI untuk menyediakan akses informasi dan pengetahuan ke masyarakat di lingkungan parlemen, termasuk mengenai kinerja DPD RI sebagai wakil daerah yang memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat daerah. Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Adin Bondar mengatakan, keberadaan Pocadi dapat mengantisipasi efek negatif dari banyaknya arus informasi yang tidak terpercaya sebagai akibat dari perkembangan digital. Karena Pocadi menawarkan ribuan literatur yang bisa diakses secara digital dan tidak berbayar. “Pocadi terkoneksi dengan buku-buku digital Perpusnas. Ada 1500 copy buku yang bisa dibaca secara gratis, termasuk jurnal-jurnal internasional. Anggota DPD RI harus terinfo dengan baik dengan literatur-literautr yang baik untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga lembaga-lembaga kita akan menjadi adaptif dan agile,” imbuh Adin. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi Zulfikar Saifuddin mengatakan bahwa kehadiran Pocadi ini merupakan hasil kerja sama antara Perpustakaan DPD RI dengan Perpusnas sebagai bukti nyata kolaborasi dan sinergi dalam menciptakan aksesibilitas dan pelayanan informasi bagi masyarakat. “Pocadi diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam mengakses pengetahuan yang berkualitas serta mendorong minat baca dan riset serta peningkatan literasi di tengah masyarakat,” ucapnya. Sumber: https://metrotalenta.online/setjen-dpd-ri-luncurkan-pojok-baca-digital-pocadi/

Senator RI Gede Ngurah Ambara Putra bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali mendorong pelaksanaan “Green Election” alias Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Hijau 2024 dengan meminimalisir pengunaan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak ramah lingkungan. Dalam agenda pertemuan di Kantor DPD RI, Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Lidartawan mengungkapkan terkait persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Bali dipastikan 100 persen telah rampung. Mantan Ketua KPU Bangli itu juga turut menyampaikan beberapa permasalahan yang terjadi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, Rabu, 14 Februari 2024 lalu sebagai langkah antisipasi pada kontestasi Pilkada Serentak 2024, Rabu, 27 November 2024. “Yang pada intinya pertemuan kami kali ini menyampaikan kepada anggota DPD Bali, Senator RI Gede Ngurah Ambara Putra bahwa semua yang menyangkut persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Bali sudah selesai. Kami juga menyampaikan beberapa permasalahan yang terjadi pada Pileg 2024 kemarin untuk langkah antisipasi ke depan. Juga kami sampaikan beberapa usulan terkait Green Election (Pilkada Hijau, red) dan insurance (asuransi, red) untuk ketenangan kami dalam bekerja. Semoga usulan-usulan ini dapat disampaikan di Senayan nanti,” ungkap Agung Lidartawan kepada wartawan balipolitika.com, Selasa, 23 April 2024. Lidartawan juga berharap pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Bali dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang ada; tidak ada lagi timbul permasalahan berarti seperti kesehatan, sengketa dan lainnya, sesuai yang ditargetkan KPU Bali, yakni sebesar 75 persen. Sementara itu, Senator RI Dapil Bali, Gede Ngurah Ambara Putra menyambut baik apa yang disampaikan oleh Tim KPU Bali dalam agenda pertemuan di Kantor DPD RI tersebut. Gede Ngurah Ambara Putra yang duduk di Komite 1 DPD RI dengan lingkup tugas terkait pelaksanaan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan atas undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; dan pembentukan, pemekaran, serta penggabungan daerah menekankan pihaknya akan segera menyampaikan apa yang menjadi usulan KPU Bali dan mendorong pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 tepat waktu plus tepat anggaran. “Tentu saya sangat mengapresiasi langkah cepat yang telah dilakukan oleh KPU Bali jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Usulan-usulan yang ada nantinya kami akan sampaikan dalam agenda rapat kerja di Senayan. Kami di DPD RI akan terus mendorong penyelenggaraan Pilkada di Bali sesuai jadwal, sebagaimana arahan Bapak Presiden agar sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan,” tegas Gede Ngurah Ambara Putra. Sumber: https://balipolitika.com/2024/04/23/dpd-ri-kpu-bali-dorong-pilkada-hijau-2024/

Sejumlah tokoh Politik asal Kabupaten Buleleng coba dipertemukan sekaligus diajak membahas perkembangan daerah. Mereka diundang langsung oleh tokoh politik senior Made Mangku Pastika di SMA Taruna Mandara, Selasa (16/4/2024). Usai acara, Mangku Pastika mengatakan alasannya mengundang tokoh-tokoh politik asal Kabupaten Buleleng tidak lain adalah untuk menggugah rasa “Jengah” para tokoh yang selama ini dinilai mulai luntur. Jengah yang dimaksud olehnya yakni bagaimana melihat kekurangan dan memperbaiki agar menjadi lebih baik lagi. Bahkan dirinya juga mengingatkan supaya tidak sampai mabuk dengan kata Buleleng jagoan serta lainnya. “Kesimpulan dalam pertemuan tadi semua ternyata Jengah dan merasa bahwa potensi kita besar, alam kita paling luas, SDM melimpah, orang-orangnya hebat semua, tapi kita secara jujur, sabar, rendah hati harus mengoreksi kembali dan melihat apa kelemahan kita (Buleleng,red),” tegas dia. Politisi asal Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Buleleng tersebut menampik adanya kepentingan politik dalam mempertemukan tokoh terkait. Sebab semuanya murni agar bagaimana membangkitkan rasa Jengah tokoh-tokoh yang ada untuk Buleleng ke depan. Bahkan dirinya mengaku sangat senang mereka yang hadir bisa tertawa bersama dengan dibalut rasa persaudaraan dan tujuan yang sama bahwa ada tugas yang harus dikerjakan untuk daerah kelahirannya. “Kita akan usahakan (ada pertemuan lagi,red) agar lebih panjang lagi, saya tidak punya kepentingan apapun atas pertemuan tadi, tidak kepentingan politik maupun mencari uang,” ungkap dia. Sementara ditanya soal berapa pasang akan ada calon bupati dan wakil bupati di Pilkada Buleleng, Mangku Pastika mengaku tidak mengetahui berapa, sebab dirinya beralasan semua tergantung aturan. Namun sambil jalan pihaknya ingin diskusi dan pertemuan serupa bisa dilakukan secara intens ke depannya. “Kita tunggu dan mudah-mudahan setelah pertemuan ini diskusi semakin intens, dan kalau bisa gubernurnya dari Buleleng juga kalau bisa ya,” harapnya. Disisi lain, salah satu tokoh politik pendatang baru Gede Suardana yang turut hadir dalam pertemuan berharap nantinya para kandidat yang maju di Pilkada Buleleng ada tokoh tua dan muda untuk regenerasi kepemimpinan sekaligus kesinambungan pembangunan Buleleng. “Kenapa tidak (tokoh tua dan muda) jika ada kesempatan anak muda harus siap tampil untuk memimpin Buleleng,” ujarnya. Adapun sejumlah tokoh yang hadir seperti dr I Nyoman Sutjidra, Gede Supriatna, Ni Luh Jelantik, Dewa Nyoman Sukrawan, I Nyoman Tirtawan, I Nyoman Sugawa Korry, dan Gede Suardana. Sumber: https://www.balipuspanews.com/mangku-pastika-pertemukan-sejumlah-tokoh-politik-asal-buleleng-ini-alasannya.html

Senator RI Gede Ngurah Ambara Putra bersembahyang *matur piuning* (mohon ijin) di Padmasana dan lingkungan Kantor DPD RI Perwakilan Provinsi Bali (18/04). Dalam kesempatan tersebut Senator Ambara berkoordinasi dengan Kepala Kantor DPD RI Provinsi Bali. Dalam tradisi agama Hindu, *matur piuning* dilaksanakan ditempat suci seperti Pura, Candi dan lainnya. Matur piuning, dilaksanakan sebagai suatu upacara memohon restu kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) dan Para Batara atau leluhur agar diberi keselamatan. #dpdri #dpdribali #senatorbali #lebihtahudpdribali

Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 H, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (Setjen DPD) RI menyerahkan bingkisan sembako kepada seluruh ASN dan staf pendukung di lingkungan Setjen DPD RI, Senin (1/4/2014). Dalam acara yang digelar di Gedung Setjen DPD RI ini, KORPRI Setjen DPD RI juga memberikan penghargaan kepada ASN Setjen DPD RI yang telah purna tugas. “KOPRI Setjen DPD RI juga memberikan bantuan kepada pegawai DPD RI, M Syaifullah Al Amin, yang mengalami musibah kebakaran. Semoga bantuan tersebut dapat meringankan beban atas musibah yang dialami,” ucap Ketua KORPRI Setjen DPD RI Oni Choiruddin. Kegiatan tersebut, lanjut Oni, merupakan salah satu program KORPRI yang dilakukan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan anggota yang bekerja sama dengan dengan Dharma Wanita Persatuan Setjen DPD RI. “Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, dapat memberikan keringanan di tengah kenaikan harga bahan pokok yang terjadi saat ini,” imbuh Oni yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Persidangan Setjen DPD RI ini. Dalam kesempatan yang sama, Penasehat KORPRI Setjen DPD RI Rahman Hadi mengapresiasi kegiatan yang dilakukan KORPRI tersebut. Kegiatan yang rutin dilakukan tiap tahunnya tersebut dinilai dapat mempererat tali persaudaraan antar ASN dan staf pendukung di lingkungan Setjen DPD RI, terutama antarsesama anggota KORPRI. “Momen ini tepat untuk menunjukkan rasa dan kepedulian sesama anggota KORPRI melalui pemberian bingkisan yang sangat membantu, khususnya menjelang Idulfitri. Saya mengapresiasi KORPRI yang telah menginisasi dalam memberikan tali asih kepada ASN purna tugas sebagai penghargaan dan ucapan terima kasih selama mengabdi dan berjasa di Setjen DPD RI,” ucap Rahman Hadi yang merupakan Sekretaris Jenderal DPD RI ini. Rahman Hadi juga berpesan kepada seluruh ASN di Setjen DPD RI untuk terus memberikan pelayanan dan kontribusi bagi masyarakat dan negara sesuai dengan semangat pembentukan KORPRI. Tidak hanya kepada ASN yang masih aktif bekerja, Rahman Hadi juga berharap agar ASN Setjen DPD RI yang telah purna tugas juga dapat terus memberikan kontribusi kepada masyarakat. “Selamat memasuki purna tugas, semoga selalu diberikan kesehatan. Purna tugas tidak berarti berhenti kontribusi, namun tetap dapat memberi nilai dan manfaat bagi masyarakat, negara, dan lingkungan sosial di tempat kita berada,” pesannya.

Sekjen DPD RI Rahman Hadi pertama kalinya melantik 96 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang ada di Lingkungan Setjen DPD RI. Selain melantik P3K, pada kesempatan tersebut Sekjen DPD RI Rahman Hadi juga melantik Pejabat Struktural yang rotasi dan promosi, juga Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Pejabat Fungsional. P3K yang dilantik tersebut akan bertugas di Kantor DPD RI Pusat di Jakarta dan yang akan bertugas di Kantor DPD RI di Ibukota provinsi. “Saya mengharapkan yang dilantik dan mengucapkan sumpah janji hari ini dapat semakin termotivasi, menciptakan ide baru, melakukan kerja-kerja profesional serta kolaborasi dalam mewujudkan kinerja Setjen DPD RI yang memiliki core values BerAkhlak,” ucap Rahman Hadi didampingi Deputi Bidang Administrasi Lalu Niqman Zahir dan Deputi Bidang Persidangan Oni Choiruddin, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (27/3/2024) Pada acara tersebut, Rahman Hadi berpesan kepada seluruh pegawai agar dapat melaksanakan fungsi dan tugas sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan, menjaga integritas dan bertanggungjawab. “Rotasi dan mutasi adalah untuk pengembangan karir, untuk mendukung kesinambungan program dan mencapai target kinerja yang ditetapkan,” sambungnya. Sekjen DPD RI menambahkan, bagi pegawai yang bertugas di Kantor DPD RI di Ibukota provinsi untuk melakukan optimalisasi penyelenggaraan layanan kinerja baik bagi anggota dewan dan kesekretariatan DPD RI. “Saya harapkan pelayanan di Kantor DPD RI di Ibukota provinsi terus meningkat dan memberikan kinerja optimal bagi yang terhormat anggota dewan perwakilan daerah,” pungkasnya.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Nono Sampono melantik Gede Ngurah Ambara Putra menggantikan Shri IGN Arya Wedakarna (AWK) sebagai anggota DPD RI Penggantian Antar Waktu (PAW) sisa Masa Jabatan 2019-2024. Pelantikan tersebut dilakukan dalam Sidang Paripurna Luar Biasa ke-3 DPD RI, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (28/3/2024). “Kami ucapkan selamat bergabung, membawa serta memperjuangkan aspirasi daerah khususnya di provinsi Bali, serta memperkuat perjuangan DPD RI dalam membangun daerah,” ucap Nono Sampono pada sidang paripurna luar biasa tersebut. Sebagai informasi, Ngurah Ambara Putra merupakan peraih suara terbanyak kelima untuk pemilihan DPD RI asal Bali pada Pemilu 2019. Kala itu, Ambara Putra meraup 120.428 suara. Ia dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42/P Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sisa Masa Jabatan tahun 2019-2024. Pada kesempatan yang sama, Anggota DPD RI Gede Ngurah Ambara Putra yang ditemui usai dilantik mengatakan, bahwa sebagai anggota DPD RI asal Bali sisa Masa Jabatan 2019-2014, harapannya mampu mendorong potensi Bali dalam mendorong devisa Indonesia utamanya dalam bidang pariwisata dan bidang lainnya. “Tentunya, melalui aspirasi yang saya bawa sebagai perwakilan Bali, saya akan terus mendorong kekuatan pariwisata Bali agar mampu menyumbang devisa bagi negara dan mendorong stimulus ekonomi di sana,” pungkas Gede Ngurah Ambara.

Kekayaan Indonesia sangat besar di sektor Kelautan dan Pertanian. Bila ini fokus dikembangkan diyakini akan mampu mengangkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Demikian antara lain mengemuka dalam FGD (Focus Discussion Group) Komite IV DPD RI dengan Unud, Senin (25/3) bertempat di Gedung Perpustakaan Kampus Universitas Udayana, Jimbaran Badung. FGD yang dihadiri Anggota Komite IV, WR IV Unud Prof. Dr. dr. I Putu Gede Adiatmika,M.Kes., Pj Gubernur Bali diwakili Asisten Adminitrasi Umum Dewa Putu Sunartha, tuan rumah yang juga Anggota Komite IV DPD RI Dr. Made Mangku Pastika,M.M. serta Wakil Ketua Komite IV DPD RI Fernando Sinaga,S.Th. yang sekaligus membuka FGD dengan tema “Inventarisasi Materi Penyusunan Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap RUU RPJPN Tahun 2025-2045”. FGD yang diikuti pula puluhan mahasiswa menghadirkan narasumber akademisi Unud Prof. ITB Suka Arjawa, Ketua Bappeda Bali Wayan Wiasthana Ika Putra dan Dekan Fisipol Unud Dr. Drs. I Nengah Punia, MSi. Prof. Suka Arjawa mengatakan SDA negeri ini sangat banyak. Karena itu pemerintah perlu fokus sehingga bisa maksimal mengembangkan potensi yang ada. Di era sebelumnya Indonesia bisa swasembada pangan sehingga berkecukupan. Tidak sampai impor seperti yang terjadi. “Saya yakin dan optimis dengan potensi yang ada bila fokus dikembangkan maka negeri ini akan bisa cukup pangan, tak sampai impor,” tegas Suka Arjawa. Hal senada disampaikan Dekan Fisip Dr. Punia yang mengingatkan pentingnya memperhatikan kearifan lokal dalam pembangunan. Apalagi Bali kaya dengan kearifan lokalnya. “Kalau kearifan lokal ini diperhatikan dan diadopsi dalam pembangunan maka akan memberikan dampak positif,” ujarnya. Punia mencontohkan manfaat kearifan lokal di pariwisata yang sangat positif dampaknya, juga pemberdayaan LPD (Lembaga Perkreditan Desa) termasuk arsitektur Bali. “Seperti adanya subak yang sudah diakui dunia dalam pengembangan pertanian,” tambahnya. Menurutnya kearifan lokal mengandung nilai-nilai yang bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu dalam pembangunan harus memperhatikan kearifan lokal. Kepada DPD RI, ia mengusulkan agar dalam pembangunan ke depan bagaimana bisa mengintegrasikan unsur kearifan lokal agar pembangunan terarah dan tidak semena-mena sehingga otonomi daerah betul-betul dirasakan. Wakil Rektor IV Prof. Dr. dr. I Putu Gede Adiatmika, MKes. dalam sambutannya mengatakan FGD merupakan salah satu langkah penting dalam menjaring masukan dan saran dari berbagai pihak di daerah untuk memperkaya pandangan dan pendapat DPD RI. Universitas Udayana mengapresiasi kegiatan ini sebagai bentuk interaksi yang konstruktif antara DPD dengan stakeholder di daerah yang dalam hal ini adalah daerah Bali. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia telah bekerja dengan baik dalam menghadirkan wadah bagi adanya diskusi dua arah antara DPD sebagai lembaga legislatif yang mewakili daerah, dengan konstituennya di daerah. “Kami Universitas Udayana mengucapkan terima kasih karena telah dipercaya sebagai tuan rumah dari diskusi yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pandangan dan pendapat DPD RI terhadap RPJPN 2025-2045. Daerah-daerah di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-berbeda. Semua daerah di Indonesia tentu harus bergerak bersama untuk mencapai visi RPJPN 2025-2045 yaitu Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan atau dikenal dengan Indonesia emas 2045,” harapnya. Ditambahkan, semangat untuk tumbuh dan maju bersama menuju Indonesia emas, selaras dengan nilai-nilai yang diusung oleh Universitas Udayana yang diilhami oleh kearifan budaya Bali yang diantaranya adalah konsep Astra Brata yaitu kepempimpinan dengan panutan pada sifat-sifat alam semesta. FGD harapnya mampu memberi motivasi untuk mencapai visi Indonesia emas melalui partisipasi publik yaitu interaksi antara stakeholder di daerah dengan para wakilnya di DPD RI. Sementara itu Dr. Made Mangku Pastika,M.M. dalam sambutan pengantar diskusi mengatakan RPJPN 2025-2045 merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana RPJPN menjadi pedoman bagi Pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan nasional selama rentang waktu 20 tahun. RPJPN juga menjadi arah dan pedoman bagi penyusunan RPJPD, RPJMN dan RKP setiap tahunnya. Penyusunan RPJPN selain memerlukan kesinambungan, juga kesesuaian antara visi dan misi RPJMN dengan arah pembangunan yang sinergis antar sektor, antar wilayah, nasional dan daerah, serta antar berbagai pemangku kepentingan. RPJPN juga seharusnya memberikan daerah arah yang terukur dalam pelaksanaan pembangunan daerahnya sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Selain itu, keberhasilan pembangunan jangka panjang nasional bergantung pada keberhasilan pembangunan daerah. Dalam hal ini, kesenjangan antar daerah memerlukan intervensi nasional yang kuat dan konsisten serta berkelanjutan untuk memperkecil kesenjangan antar daerah. “Suksesnya pembangunan nasional menuju Indonesia Emas sangat ditentukan pemerataan pembangunan antar daerah. Indonesia emas tahun 2045 tercapai melalui pencapaian kesejahteraan seluruh daerah,” ujar mantan Gubernur Bali dua periode ini. “Indonesia Emas 2045 yang dicanangkan bisa menjadikan negeri ini betul-betul berkilau. Inti dari pembangunan jangka panjang adalah keberlanjutan. Saya lihat mahasiswa Fisip yang hadir, bisa menjadi pemimpin ke depannya,” ujar Mangku Pastika. Wakil Ketua Komita IV Fernando Sinaga, S.Th. mengatakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 akan berakhir pada bulan Desember 2024. Lebih kurang dua dekade belakangan ini, sudah banyak capaian pembangunan yang telah berhasil dicapai oleh bangsa Indonesia, di antaranya adalah: (1) Pendapatan per kapita yang tumbuh pesat sebesar 6,5 kali lipat; (2) Kemiskinan dan Ketimpangan yang semakin menurun; (3) Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional yang meningkat sebagai negara dengan ekonomi terbesar 16 dunia; (4) Daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) yang membaik 0,77 persen per tahun; dan (5) Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca Menurun sebesar 27 persen. Walaupun demikian, tambahnya masih banyak tantangan pembangunan ke depan yang harus diantisipasi. Oleh sebab itu, dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan, maka diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045. Adapun Pimpinan dan Anggota Komite IV yang hadir dalam FGD yakni Novita Anakotta, S.H., M.H Wakil Ketua Komite IV/Prov. Maluku, Fernando Sinaga, S.Th Wakil Ketua Komite IV/Prov. Kalimantan Utara, Dr. Made Mangku Pastika, M.M Koordinator Tim/Prov. Bali, Alexander Fransiscus Prov. Kep. Bangka Belitung, Riri Damayanti John Latief, S.Psi., M.M Prov. Bengkulu, Prof. Jimly Asshiddiqie Prov. DKI Jakarta, Casytha A. Kathmandu, S.E., M.Fin Prov. Jawa Tengah, Muhammad Afnan Hadikusumo Prov. D.I.Y., Evi Zainal Abidin Prov. Jawa Timur, H. Sukiryanto, S.Ag Prov. Kalimantan Barat, Hj. Yustina Ismiati, S.H., M.H Prov. Kalimantan Tengah, Dr. Maya Rumantir, M.A., Ph.D. Prov. Sulawesi Utara, H. Almalik Pababari Prov. Sulawesi Barat, H. Ahmad Syaifullah Malonda, SP Prov. Sulawesi Tengah, Dr. MZ. Amirul Tamim, M.Si Prov. Sulawesi Tenggara, H. Ahmad Sukisman Azmy, S.Hum Prov. NTB, Hilda Manafe, S.E., M.M Prov. NTT, M. Sanusi Rahaningmas, M.MSIp Prov. Papua Barat dan Pdt. Ruben Uamang Prov. Papua. Sumber: https://www.baliekbis.com/fgd-komite-iv-dpd-ri-dengan-unud-akademisi-dorong-pemerintah-fokus-kembangkan-kelautan-dan-pertanian/

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Anggota DPD RI hadir sebagai pemantau internasional dalam Pemilu Presiden Rusia di Moskow, Rusia. Nono Sampono hadir bersama Senator Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekaligus Ketua BKSP DPD RI Darmansyah Husein, Senator Provinsi Aceh Abdullah Puteh, Senator Provinsi Papua Barat Filep Wamafma, Senator Provinsi Jawa Timur Adilla Azis dan Senator Provinsi Bali Bambang Santoso. DPD RI berkesempatan memberikan pandangan pada Preliminary Result dalam Pemilihan Umum Presiden Rusia yang telah diselenggarakan pada tanggal 15-17 Maret 2024, yang dibacakan oleh Senator Darmansyah Husein. Nono Sampono dan delegasi DPD RI berkesempatan menyaksikan secara langsung proses pemilihan presiden Rusia di beberapa TPS, yaitu TPS 2576 di Krylatskie, TPS 2616 di Partizanskaya dan TPS 2654 di Mozhayskoe Shosse. Nono menilai, kehadiran rombongan DPD RI ke Rusia, menunjukkan bahwa hubungan antara Indonesia dan Federasi Rusia bukan hanya relasi bisnis antar dua negara, melainkan persahabatan erat antar negara yang telah dijalin selama 74 tahun. “Hubungan diplomatik Indonesia dan Federasi Rusia telah terjalin sejak tahun 1950. Jadi kurang lebih sudah 74 tahun. Hubungan antara Federasi Rusia dan Indonesia didasari tradisi rasa persahabatan, kesetaraan saling menghargai di berbagai bidang,” ungkap Nono. Selain itu, Nono juga menambahkan, kehadiran para International Observer merupakan upaya yang baik dalam menjaga integritas, inklusivitas dan transparansi dalam proses demokrasi. Nono Sampono pun menyoroti penggunaan teknologi yang diadopsi oleh Pemerintah Federasi Rusia dalam penggunaan hak suaranya. Nono berharap Pemerintah Indonesia dapat mengadopsi teknologi canggih dalam proses Pemilihan Umum di Indonesia sehingga hasil yang dicapai diharapkan akan jauh lebih akurat dan lebih kredibel. “Penggunaan teknologi canggih ini, menambah antusiasme para panitia penyelenggara. Sehingga diharapkan angka partisipasi masyarakat pada pesta demokrasi semakin besar, sehingga legitimasi pemimpin yang terpilih kelak akan semakin kuat,” pungkas Nono. Delegasi DPD RI juga berkesempatan mengunjungi Pusat Komando Pemenangan salah satu calon presiden, yaitu Leonid Slutskiy, dari Partai Demokrat Liberal Rusia dan mendapatkan sambutan hangat dari para pejabat dan sekretariat partai. Tak lupa, Nono Sampono mengucapkan selamat dan sukses kepada Ketua Central Commission Election, Ella Aleksandrovna Pamvilofa, beserta jajarannya, atas keberhasilannya menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden Federasi Rusia yang berlangsung tertib, aman dan lancar.