Senator Anak Agung Gde Agung menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite III DPD RI terkait inventarisasi materi penyusunan pandangan DPD RI terhadap RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA), Senin (16/01/2023) di Gedung DPD RI, Jakarta. Terkait RUU inisiatif DPR RI tersebut, Komite III DPD RI menyambut baik keberadaan RUU tersebut karena dapat menghasilkan solusi atas permasalahan ibu dan anak yang selama ini terjadi di Indonesia. "DPD RI memandang RUU ini harus dicermati secara serius mengingat banyak bidang lain yang terkait dengan kesejahteraan ibu dan anak seperti kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, kependudukan dan agama, sehingga diperlukan pondasi politik hukum untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak," ucap Wakil Ketua Komite III DPD RI Muslim M Yatim. Dalam RDPU tersebut, Guru Besar Institut Pertanian Bogor Euis Sunarti mengatakan bahwa dalam RUU KIA, harus dapat mengatur mengenai perwujudan ketahanan keluarga. Menurutnya, ketahanan keluarga menjadi dasar dalam perwujudan kesejahteraan ibu dan anak. “Menurut saya monggo saja kalau mau disusun (RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak), tetapi saya melihat pasal-pasalnya masih terlalu ber-spirit individual. Saat ini pasal-pasalnya hanya mengatur ibu dan anak. Seharusnya keluarga itu dilihat sebagai satu sistem dalam mewujudkan ketahanan keluarga,” ucap Euis yang juga Ketua Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga Indonesia. Sementara itu, Anggota DPD RI dari Papua Barat Yance Samonsabra berharap agar RUU KIA dapat lebih mengatur mengenai hak-hak seorang ibu, seperti hak cuti melahirkan atau perolehan gaji ketika cuti melahirkan. Menurutnya selama ini hak tersebut kurang diterapkan oleh sektor swasta. “Banyak ibu yang ketika melahirkan, cuti, tetapi gajinya dipotong. Dalam RUU ini perlu ada ketentuan bahwa ini tidak hanya untuk pemerintah, tetapi juga pihak swasta. Jangan sampai UU ini tebang pilih,” ucapnya. Anggota DPD RI dari Jawa Barat Amang Syarifudin menilai bahwa RUU ini harus mengatur mengenai pendidikan di keluarga, terutama untuk anak. Adanya pendidikan, dapat membantu membangun ketahanan keluarga. “Dalam UU perlu ditekankan peran pendidikan dan kolaborasi kementerian terkait untuk membangun pendidikan dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga,” kata Amang. Anggota DPD RI dari Bengkulu Eni Khaerani mengatakan bahwa masyarakat daerah mendukung agar RUU KIA segera dibahas dan disahkan menjadi sebuah undang-undang. Banyak masyarakat daerah yang menaruh harapannya atas RUU KIA tersebut. “Mereka sangat senang dengan ini semua. Harapan mereka UU ini dibahas secara komprehensif. Karena RUU ini dianggap dapat memperbaiki kehidupan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Eni Sumber: Press Release DPD RI (https://www.facebook.com/dpdri)

Bersama Yayasan Himpunan Da'iyah dan Majlis Taklim Muslimat NU (Hidmat MNU) Wilayah Provinsi Bali menggelar kegiatan Penguatan Keluarga Sakinah dan Do'a Bersama Untuk Kemaslahatan Bangsa. Rumah tangga yang mendapat ridho dari Allah SWT adalah keinginan setiap insan dalam berkeluarga. Rumah tangga seperti itu akan bahagia, baik dunia maupun akhirat. Namun bukan hal mudah, jika ingin mencapai ridho Allah SWT dalam rumah tangga. Banyak rintangan, tetapi juga bukan hal yang sulit jika kita ingin mendapatkannya, semua tergantung pada niat dan keteguhan hati. ''Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) pada yang baik, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.'' (QS 9: 71). Berumah tangga harus kita jadikan sarana dakwah yang efektif. Baik suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak-anak, maupun antaranggota keluarga itu sendiri. Dakwah harus kita jadikan sebagai salah satu tujuan dalam keluarga. Sumber: [Instagram Pribadi Bambang Santoso](https:/www.instagram.com/p/CnRuxzDLO37//)

Senator DPD RI Dr. Shri IGN Arya Wedakarna MWS III, S.E., M(Tru), M.Si. yang biasa dipanggil dengan AWK menghadiri undangan acara Invest Madhya Pradest Global Investors Summit di Indore, India dan menjadi satu-satunya delegasi dari Indonesia pada tanggal 11 dan 12 Januari 2023. Dalam kesempatan tersebut Senator AWK memberikan apresiasinya kepada India sebagai negara yang sangat menghormati pulau Bali secara keseluruhan. Kedepan sesampainya di Indonesia, Senator AWK akan menindak lanjuti pertemuan dengan India ini untuk kesempatan terhadap Bali terutama bidang pariwisata. Diharapkan akan mendapatkan porsi *direct flight* dari New Delhi dan Mumbai yang langsung ke Bali. Beliau juga mengharapkan nantinya banyak turis India yang datang ke Bali dengan sikap hormat dengan budaya Bali. Semoga kita akan mendapatkan investasi bagi rakyat Bali dengan digalakkannya Invest Madhya Pradest sebagai Global Investors Summit yang merupakan beberapa acara yang akan digelar di India sebelum acara besar G20 di India tahun 2023 ini. Menilik dari Press Release Pemerintah India, Perdana Menteri, Shri Narendra Modi berpidato di Global Investors Summit di Indore, Madhya Pradesh melalui pesan video. Pertemuan Global ini akan memamerkan beragam peluang investasi di Madhya Pradesh. Berbicara pada pertemuan tersebut, Perdana Menteri menyampaikan sambutan hangat kepada semua investor dan pengusaha dan menyoroti peran Madhya Pradesh dalam membangun India yang maju. Dia berkata, “Dari keyakinan dan spiritualitas hingga pariwisata, dari pertanian hingga pendidikan dan pengembangan keterampilan, Madhya Pradesh adalah tujuan yang luar biasa.” Mengutip Morgan Stanley, Perdana Menteri mengatakan bahwa India sedang bergerak menuju ekonomi terbesar ketiga di dunia dalam 4-5 tahun ke depan. Dia lebih lanjut menambahkan bahwa CEO McKinsey telah menyatakan bahwa bukan hanya dekade ini tetapi abad itu sendiri adalah milik India. “Lembaga dan suara kredibel yang melacak ekonomi global memiliki kepercayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di India”, Perdana Menteri melanjutkan, “Investor global juga memiliki optimisme yang sama.” Lebih lanjut Perdana Menteri menginformasikan tentang survei yang dilakukan oleh bank internasional bergengsi yang menemukan bahwa mayoritas investor lebih memilih India sebagai tujuan investasi mereka. Sumber: [Instagram Pribadi Arya Wedakarna](https://www.instagram.com/p/CnTqB3Tos_i/) dan [Press Information Bureau Government of India](https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1890224)

Badung (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Made Mangku Pastika mengajak masyarakat mendukung berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di desa-desa di Bali sehingga dapat menjadi penggerak pembangunan di desa setempat. "Mari tingkatkan kualitas SDM. Biasanya dengan kondisi alam yang 'enak' akan menjadi berkurangnya tantangan untuk berkembang," kata Pastika saat kegiatan reses DPD di Kantor Perbekel Desa Selat, Abiansemal, Kabupaten Badung, Senin. Pastika dalam kegiatan reses yang mengangkat tema Optimalisasi Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat tersebut diterima oleh Perbekel atau Kepala Desa Selat I Made Semawan beserta jajaran. "Selain itu, mereka (generasi muda) tidak berkiprah di sini saja, tetapi harus keluar juga sehingga SDM-nya harus disiapkan agar bisa bersaing," ucap mantan Gubernur Bali dua periode itu. Dalam kesempatan itu, Pastika juga mengajak generasi muda setempat dapat mencintai pertanian dalam arti luas. Terlebih memang potensi Desa Selat dominan di bidang pertanian. "Oleh karena itu, harus dikembangkan bagaimana bertani dengan menggunakan teknologi pertanian karena anak-anak muda kita tidak mau bertani yang kotor-kotor. Kalau pertanian tidak pakai lumpur dan panas, anak-anak kita pasti mau," ujarnya. Dengan penggunaan teknologi pertanian, sekaligus untuk menyiasati keberadaan lahan-lahan pertanian yang tidak begitu luas agar produktivitasnya tinggi. "Tempat atau desa ini bisa dikembangkan menjadi retirement village (desa bagi kaum pensiunan), karena di sini tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas," kata Anggota Komite IV DPD RI ini. Apalagi, ujar Pastika, Desa Selat juga berdampingan dengan kawasan wisata Sangeh. Jadi bisa memanfaatkan posisinya itu, meskipun tidak harus sama. Mantan Kapolda Bali tersebut dalam acara resesnya juga bersyukur mendengar di Desa Selat tidak ada warga miskin yang ekstrem dan kaum lansia telantar. Dengan potensi yang dimiliki dan Dana Desa yang diperoleh, Pastika mengharapkan agar dapat dikelola dengan baik sehingga bermanfaat bagi warga dan tidak ada ketimpangan. Sementara itu, I Made Semawan selaku Perbekel Desa Selat, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung mengatakan desa setempat merupakan pemekaran dari Desa Sangeh. Ia mengakui meskipun wilayahnya dilalui kegiatan rafting dari aliran Sungai Ayung, namun belum banyak yang berkiprah di bidang pariwisata. Desa dengan penduduk sebanyak 2.400 orang tersebut, mata pencahariannya dominan di bidang pertanian. Di samping juga ada yang bekerja di sektor swasta dan perkantoran. Desa Semawan saat ini terdiri atas empat banjar (dusun) dinas dan dua banjar adat. Pada tahun ini mendapatkan alokasi Dana Desa sebesar Rp1,1 miliar. Ia pun mengaku sangat gembira dengan kehadiran Pastika karena disebut sebagai pejabat negara yang pertama mengunjungi desa setempat sehingga ia berharap dapat memperoleh banyak masukan untuk pengembangan desa. Sumber: https://bali.antaranews.com/berita/303238/mangku-pastika-ajak-masyarakat-tingkatkan-kualitas-warga-desa

Komite II DPD RI Menilai RUU Perikanan Bisa Akomodir Nelayan Kecil JAKARTA-Komite II DPD RI kembali melakukan penyusunan RUU Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. RUU ini dianggap penting dalam meningkatan kesejahteraan dan perekonomian nelayan kecil. “Revisi UU Perikanan ini diharapkan bisa mengakomodir nelayan kecil di daerah-daerah. Untuk itu kami meminta masukan yang komprehensif baik sisi akademik maupun sisi implementasi di lapangan dari pakar maupun praktisi, guna memperkaya substansi RUU yang sedang disusun,” ucap Wakil Ketua Komite II DPD RI Lukky Semen saat membuka RDPU di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (10/1). Lukky Semen menambahkan Komite II DPD RI telah mendata 12 isu pokok yang akan diatur di dalam revisi UU tentang Perikanan ini. Salah satu isu pokok itu yaitu wilayah pengelolaan perikanan, pengelolaan perikanan, serta usaha perikanan. “Isu-isu pokok tersebut bisa saja bertambah berdasarkan hasil diskusi Komite II DPD RI dengan para pakar maupun praktisi di lapangan,” paparnya. Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Bali Bambang Santoso berharap revisi UU Perikanan tidak memiliki celah 10 hingga 20 tahun ke depan. Selain itu, RUU ini juga diharapkan bisa menjawab persoalan yang terjadi kepada nelayan kecil. “Saya berharap RUU ini bisa menjadi detektor 20 tahun ke depan karena saat ini teknologi kita sudah terlambat dan illegal fishing merajalela. Maka dengan RUU ini kita menaruh harapan besar agar tidak kecolongan lagi di laut kita,” ujarnya. Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat Achmad Sukisman Azmy menjelaskan bahwa 90 persen nelayan di Indonesia dalam kategori kecil, maka revisi UU diharapkan ada klausul khusus yang memperhatikannya. “Kita tahu 90 persen adalah nelayan kecil. Maka perlu ada klausul khususnya yang mengatur para nelayan,” imbuhnya. Vice President Rare Indonesia Taufiq Alimi mengatakan bahwa dalam revisi UU Perikanan perlu memperhatikan perlindungan nelayan kecil. Perlindungan ini harus bisa memastikan nelayan kecil mampu mendapatkan manfaat dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang bertanggung jawab. “Hal yang paling esensial untuk dilindungi, yaitu akses area nelayan kecil terhadap sumber daya perikanan dengan syarat kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan,” imbuhnya. Pakar Perikanan dari Institut Pertanian Bogor Akhmad Solihin menyarankan pemberdayaan dan perlindungan nelayan kecil tidak perlu dimuat lagi dalam RUU Perikanan, karena sudah dimuat dalam UU No. 7 Tahun 2016. Namun yang menjadi poin penting yaitu diperlukan pasal mengenai kerjasama internasional. “Pemberdayaan dan perlindungan nelayan kecil sebenarnya sudah ada, namun terpenting adanya pasal secara khusus pada kerjasama internasional,” pungkasnya. Sumber: [Facebook DPD RI](https://www.facebook.com/100064892161792/posts/pfbid022ATo5E3TDfiXwJD6QBFrt3DQjAfVv8yNiQfaSASzSYVDwqZFuqMp7QpDWb2rCeCCl/?mibextid=cr9u03)

JAKARTA - Mengawali tahun 2023, DPD RI menyoroti berbagai kebijakan ekonomi yang telah diambil oleh pemerintah. Salah satunya kenaikan BBM non subsidi, penghapusan subsidi listrik untuk golongan 450 hingga 900 volt ampere, dan kenaikan harga bahan pokok. "Memasuki tahun 2023 ini, kita perlu terus mencermati kenaikan harga BBM non subsidi, listrik, dan bahan pokok agar tidak memberikan efek negatif pertumbuhan ekonomi serta menambah beban masyarakat," ucap Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono saat membuka Sidang Paripurna ke-7 Masa Sidang III Tahun 2022-2023 di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (9/1). Nono Sampono meminta pemerintah lebih transparan dalam melakukan sosialisasi kebijakan sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Untuk itu, pemerintah juga perlu memikirkan pengembangan sumber energi alternatif serta pemerataan listrik bagi masyarakat yang kurang mampu. "Perlu dilakukan pengembangan sumber energi alternatif untuk mengurangi beban ekonomi akibat pencabutan subsidi listrik yang dilakukan," ujarnya. Selain itu, DPD RI juga menghimbau pemerintah untuk melakukan operasi pasar secara berkala dalam mengendalikan harga-harga bahan pokok serta mengendalikan stabilitas pasokan barang di tengah masyarakat terutama pasca Natal dan Tahun Baru (NATARU). "Untuk itu Pimpinan DPD RI menugaskan Komite II melakukan koordinasi dengan kementerian terkait khususnya bencana alam dan stabilitas harga bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat," terang senator asal Maluku itu. Pada (30/12/2022) lalu, lanjut Nono Sampono, pemerintah secara resmi telah mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terkait pandemi Covid-19. Keputusan tersebut tentunya diambil oleh pemerintah setelah melakukan kajian mendalam serta mempertimbangkan situasi pandemi yang makin terkendali. "Meskipun kebijakan PPKM telah resmi dicabut, DPD RI mengingatkan kepada seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk tetap hati-hati dan meningkatkan kesadaran serta kewaspadaan dalam menghadapi dampak Covid-19," harapnya. Laporan Reses Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Barat Alirman Sori berharap DPD RI memperjuangkan dana desa agar bisa digunakan secara mandiri baik itu untuk kepala desa atau nagari. Lantaran berdasarkan Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2021 tidak lagi ke kepala desa sehingga tidak bisa dikelola secara maksimal. "Saat ini 40 persen digunakan untuk sosial, 20 persen untuk peternakan, pertanian, dan perikanan, 8 persen untuk Covid-19, dan sisanya baru dikelola kepala desa. Ini mengakibatkan terganggunya efektifitas desa," paparnya. Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Lampung Jihan Nurlela menyoroti penangkapan ikan di laut lepas penggunaan kapal motor 30 GT. Menurutnya hal tersebut sangat merugikan para nelayan kecil dalam mencari ikan di laut. "Kami menyoroti penangkapan ikan di laut lepas dan penggunaan kapal motor 30 GT karena merugikan nelayan kecil," imbuhnya. Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Provinsi Riau Muhammad Gazali menjelaskan bahwa kepala desa di Riau meminta pengelolaan dana desa yang lebih fleksibel. Karena selama ini masih banyak kepala desa yang masih bingung dalam pengelolaan dana desa sehingga tidak bisa digunakan secara maksimal. "Selama ini sangat sulit dalam penggunaan dana desa sehingga tidak bisa digunakan dalam membantu desa. Jadi kepala desa meminta DPD RI agar pengelolaan dana desa bisa lebih fleksibel," harapnya. Sumber: SIARAN PERS BAGIAN PEMBERITAAN DAN MEDIA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA https://www.instagram.com/p/CnMq3o9LdGv/

PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali kembali memperoleh penghargaan Gold pada ajang penganugerahan BUMN CSR Award Provinsi Bali yang diinisiasi oleh Forum BUMN CSR di Denpasar, Jumat, karena dinilai konsisten dalam memberdayakan masyarakat. Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Bali, Krisantus H. Setyawan mengatakan sejak digelar pada 2018, selama empat tahun berturut-turut, PLN UID Bali tak pernah absen dalam meraih penghargaan di kategori Gold yang merupakan wujud konsistensi PLN untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat Bali dengan pemberdayaan berkelanjutan yang berbasis Sustainable Development Goals (SDGs). “Selama lima tahun ikut serta dalam ajang ini, PLN tidak pernah absen memperoleh penghargaan Gold dan tahun ini masuk tiga terbaik dari 21 BUMN yang dinilai. Ini menjadi bukti konsistensi PLN dalam memberdayakan masyarakat dengan menerapkan Creating Shared Value (CSV) dalam setiap program CSR,” kata Krisantus. Menurutnya, sebagai salah satu perusahaan BUMN, PLN dituntut untuk memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggan, namun di sisi lain juga memiliki tanggung jawab untuk turut berkontribusi dalam peningkatan perekonomian masyarakat melalui program CSR. Pencapaian ini, kata Krisantus, merupakan bentuk apresiasi atas komitmen PLN dalam menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berkelanjutan dengan menekankan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Dia menyebutkan program TJSL PLN UID Bali pada tahun 2022, tersusun atas empat program prioritas antara lain program prioritas pendidikan, program prioritas pengembangan UMK, program prioritas lingkungan dan program electrifiying agriculture/marine. Ketua Tim Dewan Juri Bali CSR Award, Dr. A.A. Elik Astari, S.E, M.M mengatakan bahwa terdapat peningkatan kualitas, efektifitas, inovasi dari program-program CSR dari seluruh BUMN di Bali. Penilaian BUMN CSR Award menggunakan enam indikator penilaian yaitu tingkat keberlanjutan program, efektivitas program, kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, pemberdayaan SDM dan partisipasi masyarakat, respon peningkatan ekonomi masyarakat pasca pelaksanaan program, dan respon perbaikan lingkungan dari program yang dijalankan. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MW Suyasa mengatakan bahwa dengan semangat Nawacita Presiden Jokowi, Bali sudah menjadi contoh sehingga dalam hal ini harus didukung oleh kegiatan-kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan dari semua BUMN di Bali. Dia mengutarakan harapannya agar ajang penghargaan ini nantinya mampu memberikan motivasi bagi pimpinan BUMN agar semakin bersemangat dalam memberikan perhatian kepada masyarakat melalui program-program CSR. Arya Wedakarna juga menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan PLN dalam mempertahankan penghargaan yang diperoleh. “Selamat kepada PLN atas prestasinya yang telah konsisten meraih Gold dalam BUMN CSR Award lima tahun berturut-turut, terus maju dan menjadi teladan di Indonesia,” katanya. Ajang BUMN CSR Award yang penyelenggaraannya memasuki tahun kelima ini, memberikan penilaian kepada 21 perusahaan BUMN yang melaksanakan kegiatan CSR di provinsi Bali. Secara khusus tim penilai telah melaksanakan visitasi untuk memperoleh konfirmasi dari masing-masing BUMN atas program yang dilaksanakannya sejak 29 November 2022 lalu. Adapun kategori yang dinilai memiliki enam indikator, yakni ekonomi, sosial, lingkungan, hukum, media sosial, dan hospitality (keramahtamahan). Sumber: https://bali.antaranews.com/berita/304149/pln-bali-raih-gold-bumn-award-2022-karena-konsisten-berdayakan-masyarakat

| Akibat keterbatasan anggaran, TPST Bondalem terpaksa menghentikan sementara kegiatan pengolahan sampah rumah tangga di desa tersebut. Sampah yang diangkut petugas TPST akhirnya diangkut lagi menunju TPS Kabupaten. | | -------- | | “Sampah yang ada di desa ini sekitar 3 ton per hari, kecuali hari raya volumenya lebih besar,” ujar Ketua BUMDes Bondalem Kecamatan Tejakula Buleleng Ketut Partha Yasa saat menerima Anggota DPD RI Dr. Made Mangku Pastika,M.M. yang melakukan kegiatan reses, Sabtu (17/12). | | Menurut Partha Yasa sebelumnya sampah yang diangkut petugas dari rumah tangga bisa diolah di TPST tersebut menjadi kompos dan dijual. Hasilnya untuk biaya operasional. Untuk operasional juga dibantu dana oleh sebuah yayasan. | | Namun belakangan kegiatan pengolahan sampah dihentikan karena pendapatan tidak seimbang dengan biaya operasional. Selain pemasaran, saat ini TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini juga terkendala biaya untuk tenaga kerja dan pengangkut sampah. | | Atas masukan dari pihak BUMDes, Mangku Pastika menegaskan problem sampah ini harus bisa segera dicarikan solusi. “Memang untuk solusi ini harus ada subsidi. Juga penting pemasarannya sehingga produk yang dihasilkan bisa terjual,” jelas Mangku Pastika yang dalam reses mengangkat tema “Peranan BUMDes dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah” didampingi Tim Ahli Nyoman Wiratmaja, Ketut Ngastawa dan Nyoman Baskara. | | Ditambahkan penanganan sampah ini sebenarnya soal sederhana. Kalau tidak dijadikan kompos, bisa dengan alat insinerator (dibakar). Dicontohkan Singapura yang luasnya seperempat Bali dengan jumlah penduduk 5,2 juta dan turis yang berkunjung rata-rata 37 juta pertahun bisa bersih, tak ada sampah. “Gak ada truk seliweran bawa sampah. Semua sampah diolah jadi listrik,” ujar Mangku Pastika. | | Menurutnya peran pemimpin sangat menentukan untuk menyukseskan program (pembangunan) sebab pemimpin itu memegang kekuasaan dan memiliki banyak kewenangan. “Jadi nanti cari pemimpin (bupati) yang bisa urusi sampah,” seloroh mantan Gubernur Bali dua periode ini. | | “Kalau mau maju kita harus tahu apa potensi dan keunggulan daerah. Kita harus bangun SDM. Jangan ikut-ikutan daerah lain yang tak sama potensinya. Karena itu saat jadi Gubernur saya bikin SMA Bali Mandara, saya ingin bangun SDM yang berkualitas untuk memajukan daerahnya,” tambahnya seraya mengingatkan sesuai UU sampah menjadi tanggung jawab bupati/walikota dan bisa kena sanksi di penjara kalau tidak mengurusnya. | | Sumber: http://www.baliekbis.com/reses-dr-mangku-pastika-m-m-terbatas-anggaran-sampah-di-tpst-bondalem-menumpuk/ |

Mewakili Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng, Drs. Gede Suyasa, M.Pd menerima Kunjungan Kerja Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna, Jumat, (23/12), di Kantor Bupati Buleleng. Dalam kesempatan itu, DPD RI, Arya Wedakarna menyampaikan beberapa program yang akan ditujukan kepada Bali dan Buleleng pada khususnya, antara lain, pada tahun 2023 mendatang Bali mendapat kucuran dana kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp. 9 Triliun. Terkait itu pihaknya meminta Pemkab Buleleng melakukan koordinasi dengan pihak bank yang ada di Buleleng sehingga mampu menyedot nilai KUR lebih banyak untuk masyarakat Buleleng. Hal lainnya adalah menyarankan Buleleng untuk membangun Pasraman Hindu resmi. Pembangunan itu penting dilakukan, karena menurut Arya Wedakarna Pasraman Hindu yang resmi belum dibangun di Bali dan juga sebagai wadah bagi masyarakat Hindu untuk melestarikan adat, budaya dan kesakralan Agama Hindu. Terakhir, Putra Daerah ini juga meminta Pemkab Buleleng untuk menggelar event untuk mengenang Pahlawan Nasional Mr. I Ketut Pudja yang merupakan pejuang asli Buleleng. Menanggapi hal itu, Sekda Suyasa mengaku siap dan segera membuatkan laporan kepada Pj. Bupati Buleleng untuk dapat ditindaklanjuti sebagai bentuk penghormatan kepada Pahlawan Mr. I Ketut Pudja. Usai kunjungannya, Arya Wedakarna menyerahkan cinderamata kepada Sekda Suyasa berupa plakat kunjungan kerja dan pin kehormatan DPD RI. Turut hadir mendampingi Sekda Suyasa, Asisten II Setda Buleleng, Ni Made Rousmini dan Kepala Bappeda Buleleng, Ayu Rieka Nurhaeni. Sumber: [Facebook Pemkab Buleleng](https://www.facebook.com/pemkabbuleleng/) dan [Instagram Arya Wedakarna](https://www.instagram.com/p/CmyEhHtr_a-/)

Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Made Mangku Pastika mendorong Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Provinsi Bali untuk melakukan transformasi digital agar tetap dapat bertahan atau eksis di tengah ketatnya persaingan. "Selama ini bank-bank umum cenderung mengambil pangsa pasarnya BPR, sehingga ke depan ini BPR cenderung makin berat. Kecuali mereka segera bertransformasi digital," kata Pastika saat mengadakan reses ke Kantor OJK Regional 8 Bali Nusra di Denpasar, Rabu (21/12). Pastika menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan resesnya bertajuk Implementasi Relaksasi Kredit dalam Upaya Pemulihan Ekonomi, yang diterima oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali Nusra Giri Tribroto didampingi jajarannya. Ia menanggapi pentingnya BPR segera bertransformasi digital terkait dengan pernyataan dari Giri Tribroto bahwa mayoritas BPR di Bali belum siap untuk bertransformasi digital. Menurut mantan Gubernur Bali dua periode ini, persaingan BPR yang akan berubah nama menjadi Bank Perekonomian Rakyat tersebut karena juga harus "berebut" pangsa pasar dengan bank-bank umum. "Selama ini belum ada aturannya, sehingga masih sampai sekarang bank-bank umum juga cenderung mengambil pangsa pasarnya BPR," ujar Pastika yang sebelumnya juga pernah menjabat Kepala Satuan Penyidik Perbankan di Mabes Polri ini. BPR, lanjut dia, juga dihadapkan pada persaingan dengan fintech peer to peer (P2P) lending. Untuk di Bali saja yang legal sudah tercatat sebanyak 102 unit. "Jadi, satu-satunya jalan untuk BPR tetap hidup yakni dengan bertransformasi ke digital atau mungkin BPR-BPR bergabung agar lebih kuat . Tidak ada jalan lain. Kalau tidak mau berubah seperti itu maka BPR secara alamiah bisa mati," kata Wakil Ketua Badan Kehormatan DPD RI ini. Di sisi lain, Mangku Pastika juga mengatakan banyak pihak yang berkepentingan dengan Bali meski wilayahnya kecil. Adanya relaksasi dan perpanjangan lagi setahun hingga Maret 2024 dinilai sangat membantu dunia usaha yang terpuruk karena pandemi COVID-19. "Coba kalau tak ada relaksasi, hampir Rp30 triliun aset pengusaha Bali yang menjadi agunan di bank bisa disita. Saya dengar sudah banyak yang siap-siap mengambilnya," katanya. Pastika ke depannya ingin Bali jangan hanya terkenal karena pariwisatanya, namun juga bisa berkembang dalam industri keuangan perbankan. Sementara itu, Kepala OJK Regional 8 Bali Nusra Giri Tribroto mengawali pemaparannya mengatakan ekonomi Bali telah menunjukkan pemulihan yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 8,09 persen (yoy) pada triwulan III 2022. Pertumbuhan ini melebihi nasional yang sebesar 5,72 persen. Sedangkan dilihat dari peta industri jasa keuangan di Bali terdapat 51 bank umum, 133 BPR, 16 perusahaan efek, 82 asuransi, 50 perusahaan pembiayaan dan lain sebagainya. Industri jasa keuangan masih dominan berada di Bali Selatan karena hal ini mengikuti pertumbuhan ekonomi. Diharapkan banyaknya infrastruktur di Bali Utara ke depannya akan membawa pemerataan pergerakan ekonomi. Terkait kinerja perbankan, dijelaskan pertumbuhan kredit maupun DPK (Dana Pihak Ketiga) terus naik. Demikian pula pasar modal yang naik pesat di saat pandemi. Hingga Oktober 2022 tercatat kinerja kredit tumbuh 3,45 persen (yoy) dan DPK tumbuh 20,11 persen. Untuk risiko kredit perbankan NPL gross 4,09 persen dan LAR 33,94 persen. Untuk restrukturisasi kredit COVID-19 mengalami penurunan. Perkembangan restrukturisasi menurun dari Rp45,80 triliun pada Desember 2020 menjadi Rp35,54 triliun atau turun sebesar 22,39 persen pada September 2022. "Penurunan ini di bawah nasional dari Rp829 triliun menjadi Rp519 triliun (turun 37 persen)," ujarnya. Giri menambahkan bahwa sejumlah bank-bank umum di saat pandemi COVID-19, justru produk andalannya adalah kredit usaha rakyat (KUR) sehingga menggerogoti segmen atau pangsa pasar BPR. Selain itu, kata dia, banyak BPR yang belum siap dengan transformasi digital. Bahkan berdasarkan hasil survei, dari sampling 20 BPR, hanya satu diantaranya yang siap untuk bertransformasi digital. "Masih banyak BPR yang untuk memberikan kredit misalnya, melakukan kajian secara manual. Oleh karena itu, kami mendorong BPR agar bertransformasi maupun bisa berkolaborasi dengan fintech P2P lending," ucapnya. Persoalan yang dihadapkan BPR juga dari sisi akses permodalan yang terbatas dan berpatokan dari modal pemilik. Di samping tantangan internal dari sisi pengelolaan dan pola pikir tenaga eksekutifnya untuk mau mentransformasi produknya agar bisa berdaya saing. Ia mengatakan pihak Kementerian Keuangan juga telah menyetujui satu BPR di Bali sebagai penyalur KUR senilai sekitar Rp7 miliar. "Ini yang pertama kali ada BPR (BPR Indra Candra) sebagai penyalur KUR," katanya. Sumber: https://bali.antaranews.com/berita/303477/pastika-dorong-bpr-di-bali-lakukan-transformasi-digital