Senator RI, Dr. Shri IGN Arya Wedakarna MWS III, S.E., M(Tru), M.Si. melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Prov. Bali dan NTB ((BPTD Wilayah XII (Bali & NTB)) di Terminal Mengwi terkait dengan Dermaga Jeti Nusa Penida Klungkung yg rontok dlm masa perawatan. Proyek senilai RP 55 Milyar ini akan diperiksa Tim Hukum Negara. Hadir dalam rapat tersebut pimpinan BPTD, perwakilan dari Kejari Klungkung dan Polres Klungkung. terkait dugaan kerugian negara. Silahkan diproses agar Nawa Cita Jokowi bidang Hukum tegak dibumi Klungkung. Dalam kesempatan yang sama BPTD Wilayah XII (Bali & NTB) mengapresiasi perhatian Senator RI, Dr. Shri IGN Arya Wedakarna MWS III, S.E., M(Tru), M.Si. dan menjadi kehormatan bagi BPTD Wilayah XII (Bali & NTB) atas waktu dan kesempatan Bapak Senator telah mengunjungi kantor serta melaksanakan diskusi bersama yg dapat dihadiri juga oleh perwakilan dari Kejaksan Negeri Klungkung dan Kepolisian Resor Klungkung. Pimpinan BPTD menjelaskan Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan di Nusa Penida, Jeti/Dermaga Banjar Nyuh di Nusa Penida bukan aset/milik BPTD Wil. XII (Bali & NTB), Pelabuhan di wilayah Nusa Penida yang menjadi aset/milik kami yaitu Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida dan Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan yaitu gugusan dari Pelabuhan Segitiga Emas di Bali. Sumber: [Instagram Pribadi Arya Wedakarna dan Konfirmasi BPTD Wilayah XII (Bali & NTB)](https://www.instagram.com/p/CmsWozmyOO-/)

Senator RI Dr. Made Mangku Pastika mengharapkan pengelolaan dana desa dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) sehingga memberi manfaat dalam mendorong perekonomian masyarakat. Dampak penggunaan dana desa yang dapat dilihat masyarakat secara langsung adalah dengan adanya pembangunan fisik dan bantuan sosial. Namun, dengan kesatuan kebijakan, dapat dilihat usaha pemerintah dalam memberikan masyarakat kesempatan untuk meningkatkan kemandiriannya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat berdasarkan potensi desa. “Agar dana desa yang nilainya cukup besar ini bisa optimal maka perlu tata kelola yang baik dan pengawasan secara kontinyu,” kata Mangku Pastika saat reses dengan BPKP Provinsi Bali di Denpasar, Rabu (14/12). Dalam reses yang mengangkat tema “Optimalisasi Dana Desa: Dampak Konkret pada Masyarakat Desa”, Mangku Pastika didampingi Tim Ahli Nyoman Baskara, Ketut Ngastawa dan Nyoman Wiratmaja. Sedangkan dari BPKP hadir Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Muhammad Masykur beserta staf. Mantan Gubernur Bali dua periode ini melihat pemanfaatan dana desa yang rata-rata Rp1 miliar setiap tahunnya ini masih ada yang belum optimal. Hal ini disebabkan karena kendala faktor SDM, fasilitas, pengawasan serta aturan yang sering berubah. Padahal, sanksinya cukup besar. “Karena itu saya ingatkan agar NSPK dilaksanakan dengan baik. Kalau NSPK ini dipatuhi saya yakin tidak akan ada masalah hukum dalam penggunaan dana desa,” ujar Mangku Pastika. Mangku Pastika menjelaskan ke depan perlu integrasi pemikiran sehingga kebijakan tidak sampai tumpang tindih. “Seringkali tata kelola yang tidak bertata kelola. Pelaksanaannya tumpang tindih. Jangan sampai judulnya otonomi daerah, tetapi semua diatur pusat,” ujar Mangku Pastika sembari mengingatkan pemimpin bukan hanya kharismatik tapi harus bisa sebagai manajer karena mengelola sumber daya dan memiliki banyak kewenangan. Mangku Pastika juga akan mengunjungi desa yang paling baik mengelola dana desa, begitu juga yang masih buruk mengelola dana desa. Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Muhammad Masykur mengatakan, pengawasan terhadap pengelolaan dana desa menjadi prioritas. Khususnya dalam mencegah adanya kesalahan dan penyalahgunaan anggaran. “BPKP selama ini berpedoman pada NSPK. Ini yang kita lakukan sehari-hari,” ujarnya. Di awal paparannya, Masykur menjelaskan di Bali ada 636 desa yang menerima dana desa. Penyaluran dan pendistribusiannya berjalan baik. Dalam pengelolaan dana desa sudah menggunakan Siskeudes (Sistem Informasi Keuangan Desa) secara online sehingga mudah diketahui. Sedangkan Aplikasi Siswaskeudes diperuntukan untuk membantu pengawasan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Ditambahkan, dari tahun 2019 pendapatan asli desa terus meningkat. Juga alokasi dana desa naik. Bantuan kab/kota juga naik. BPKP Provinsi Bali juga menyoroti pengelolaan Bumdes yang bermasalah, di Bali ada sembilan yang bermasalah dari 592 Bumdes. Selain itu, pihaknya menyoroti 27 penyelewengan dana LPD dari 1.493 desa adat. Hambatan pengelolaan keuangan Desa yakni Kurangnya kapasitas perangkat desa, Kurangnya peran pendampingan oleh Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Peralatan/ infrastruktur, Kurangnya sarana-prasarana operasional berupa peralatan komputer/laptop termasuk metode atau langkah-langkah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Peraturan pelaksanaan berubah-ubah. Sumber: https://atnews.id/portal/news/16402

Denpasar (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Made Mangku Pastika berharap PT Askrindo (Asuransi Kredit Indonesia) sebagai lembaga penjamin kredit masyarakat supaya dapat terus membantu UMKM di Provinsi Bali tetap eksis. Pastika saat mengadakan reses di PT Askrindo Kanwil V Denpasar, di Denpasar, Selasa mengatakan UMKM di Pulau Dewata telah terbukti mampu bertahan di tengah kondisi pandemi COVID-19. "Tetap kita perlukan usaha perekonomian rakyat yang tahan terhadap permasalahan pariwisata. Agar UMKM tetap bisa berjalan, tentu perlu modal," ujarnya pada acara reses yang bertajuk Peranan Askrindo sebagai Lembaga Penjaminan dalam Meningkatkan Perekonomian tersebut Pastika bersama para tim ahlinya diterima oleh Pemimpin Wilayah V Askrindo I Putu Apriyanto dan Pemimpin Cabang Denpasar Azhari Nur Kusumo. Menurut dia, keberadaan Askrindo sebagai lembaga penjaminan kredit, fungsinya dalam meningkatkan perekonomian sangat penting. Terlebih bagi pinjaman kredit yang nilainya cukup besar. "Kalau untuk lingkup daerah biasanya penjaminan oleh Jamkrida. Sedangkan Askrindo itu secara nasional dan biasanya proyek-proyek besar itu Askrindo yang menjamin. Termasuk pula kredit usaha rakyat (KUR). Dengan demikian, Askrindo bisa menggerakkan perekonomian rakyat," ucapnya. Dalam kesempatan itu, Pastika juga menceritakan perannya ketika menjadi Gubernur Bali 2008-2018 untuk mendukung kegiatan yang bisa menumbuhkan perekonomian. Diantaranya melalui program Jaminan Kesehatan Bali Mandara, membangun RSBM (Rumah Sakit Bali Mandara) dan Simantri untuk mendukung usaha petani. "Untuk membantu UKM mendapat kredit, saya juga bentuk Jamkrida Bali Mandara. Jadi pelaku usaha kecil yang sulit dapat akses bank di-back-up sama Jamkrida agar bisa dapat kredit,” tambahnya. Sementara itu Pemimpin Wilayah V Askrindo Putu Apriyanto menjelaskan komitmennya sebagai lembaga penjaminan dalam meningkatkan perekonomian dengan mendukung perbankan penyalur KUR. Ia mengemukakan, dalam hal penjaminan KUR, calon debitur mengajukan permohonan ke Bank Penyalur KUR. Bank penyalur melakukan pengecekan data calon debitur di SIKP (Sistem Informasi Kredit Program). Selanjutnya bila hasil analisa bank dianggap layak, maka bank penyalur KUR mengajukan permohonan penjaminan ke PT Askrindo yang kemudian akan menerbitkan sertifikat penjaminan atas permohonan yang diajukan. Bank Penyalur menginput dan melakukan pengkinian data debitur di SIKP dan selanjutnya subsidi bunga dibayarkan melalui KPA. Askrindo melalui program pendampingan UMKM memiliki fungsi dan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan pemasaran dan kewirausahaan bagi UMKM sehingga kinerja penjualannya akan terus meningkat. "Harapan kami dengan keberadaan Askrindo di Bali ini maka perbankan dapat percaya diri dalam menyalurkan kredit karena kami siap mem-back up di belakangnya. Apalagi karena pandemi, Bali paling terdampak," katanya. Seringkali UMKM ketika ingin mengakses kredit terkendala agunan, tetapi dengan keberadaan Askrindo maka akan tetap terpenuhi syarat agunan tersebut. Terkait kinerja penjaminan KUR Nasional, untuk wilayah Bali Nusra saja, jumlah debitur UMKM sebanyak 147.171 orang, dengan menyerap tenaga kerja 200.671 orang. Kemudian mengenai bank yang menjadi penyalur KUR di Provinsi Bali ini yakni BRI, BTN, BNI, Bank Mandiri, BPD Bali dan pihak swasta. “Askrindo memiliki jaringan kantor cabang di semua provinsi (59 kota) siap mendukung pertumbuhan kredit perbankan kepada UMKM. Askrindo juga mendukung pembiayaan bank untuk sektor ekspor dan non ekspor seperti perdagangan domestik, infrastruktur dan transportasi yang mendukung pembangunan daerah khususnya Provinsi Bali," kata Apriyanto. Sumber: [Antara News](https://www.antaranews.com/berita/3302851/mangku-pastika-berharap-askrindo-bantu-umkm-bali-tetap-eksis)

| Senator DPD RI H. Bambang Santoso, MA sebagai Komite II melaksanakan kunjungan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dalam Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. | | -------- | | Sebagai negara kepulauan, kita memiliki potensi sumber daya ikan yang sangat besar, dan memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Senator H. Bambang Santoso, MA mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan fasilitas ketersediaan benih ikan yang sering dikeluhkan pembudidaya ikan karena akan berpengaruh pada keuntungan berusaha jika harus membeli benih ikan. | | Keluhan terhadap persoalan kesejahteraan nelayan yang masih kurang sampai saat ini, tampaknya menjadi salah satu persoalan yang harus diatasi dan juga diperhatikan oleh semua daerah. Ini oleh sebab pendapatan bulanan yang mereka masih di bawah UMR, sehingga hidup dalam ketidakpastian masih menghantui sebagian besar nelayan-nelayan kita, di Indonesia. | | Ketidakpastian karena sumber daya nelayan Indonesia kalah dengan kapal-kapal asing dalam hal teknologi dan juga tentu kemampuan teknis mereka. Terkait dengan perintah harus memperhatikan untuk meningkatkan kualitas hidup nelayan dan pembudidaya ikan. Pemerintah daerah harus mendukung dan memberi fasilitas dalam upaya membentuk kelompok, dan kemudian memberdayakan mereka dalam mengakses bantuan-bantuan bagi para nelayan dan pembudidaya ikan. | | Bantuan pemerintah (Pusat dan Daerah) yang berkaitan langsung dengan fasilitasi dan juga bantuan di sektor perikanan harus tepat sasaran. Entah itu berkaitan dengan fasilitas dan sarana usaha (kapal misalnya) atau sarana Pelabuhan Penangkapan Ikan. Atau bisa jadi juga penyediaan bibit ikan atau benih ikan dan atau fasilitasi kelompok nelayan untuk mengakses bantuan pemerintah melalui connecting ke bank dan sumber pinjaman KUR. | | Perikanan sebagai salah satu sektor ekonomi yang memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan suatu bangsa. Namun faktanya produksi perikanan tangkap dan perikanan budi daya Indonesia, masih berada di bawah negara-negara yang tidak memiliki potensi sumber daya ikan dan bahkan keanekaragaman hayati sebesar Indonesia. | | Produksi perikanan tangkap Indonesia berada di bawah Cina, Bangladesh, India, Myanmar, Uganda, dan Kamboja. Sedangkan potensi perikanan budi daya Indonesia, masih di bawah Cina, India, dan Vietnam. Rendahnya produksi perikanan tangkap dan perikanan budi daya Indonesia tersebut disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari sumber daya manusia yang berusaha di sektor perikanan, seperti rendahnya penguasaan teknologi penangkapan dan tentunya pembudidayaan ikan, dan kegiatan pasca panen, serta kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan yang merusak ekosistem pesisir. Faktor eksternal berasal dari luar sumber daya manusia, yang berbentuk rendahnya dukungan kebijakan, seperti penganggaran dan sistem informasi, dan meningkatnya kegiatan illegal, unreported and unregulated fishing. | | Salah satu terobosan terakhir Kementerian KKP saat ini adalah yang dinamakan Kebijakan Penangkapan ikan Terukur. Ini, merupakan upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mewujudkan ekonomi biru. Konsep tersebut mentransformasikan pengelolaan perikanan yang selama ini sepenuhnya berbasis input control ke dalam pengelolaan berbasis output control. | | Dengan pendekatan ini, maka suatu pendekatan yang ramah lingkungan dan sustainable juga menjadi pertimbangan penting, dengan tidaklah mengeruk habis potensi ikan, tetapi memberi jeda dan memberi sela waktu khusus bagi alam, untuk bisa memperbaiki diri. Untuk mengimplementasikan penangkapan ikan terukur, sejumlah persiapan dan kesiapan dilakukan oleh Kementerian KKP, termasuk Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Salah satunya adalah melalui peningkatan peran pelabuhan perikanan sebagai garda terdepan pendaratan ikan untuk menerapkan pemungutan PNBP pasca-produksi dan tentu sistem kontrak. | | Dalam konteks ini, maka sarana dan tentu prasarana Pelabuhan Perikanan haruslah lebih baik guna mendukung kebijakan ini. Selain sarana dan prasarana Pelabuhan ikan, juga kapasitas SDM dan petugas yang perlu sangat padu, semisal syahbandar perikanan, pengelola data dan verifikator data ikan, khusus pendaratan ikan, termasuk inspeksi mutu di Pelabuhan perikanan. Termasuk Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (BCL) Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang melibatkan ribuan nelayan berhasil mengangkut 67 ton sampah dari laut selama kurang lebih 1 bulan yaitu sejak awal Oktober 2022. | | Jumlah sampah yang diangkut kemungkinan terus bertambah mengingat gerakan nasional itu bakal berlangsung sampai akhir Oktober 2022.Oleh karena itu, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI Sakti Wahyu Trenggono pada puncak acara Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Nusa Dua, Bali bakal konsisten menggelar aksi bersih-bersih sampah laut tersebut. | | Bulan Cinta Laut mengaktivasi nelayan untuk berperan aktif menjaga laut tetap sehat dengan mengambil sampah di laut. Merupakan aksi tidak mencari ikan selama sebulan penuh dan sebagai gantinya para nelayan dikerahkan untuk mengangkut sampah dari laut. Sampah-sampah yang berhasil dikumpulkan para nelayan itu dipilah berdasarkan jenisnya dan ditimbang sehingga mereka mendapatkan bayaran/insentif dari pemerintah. | | Sampah dari laut yang dikumpulkan oleh para nelayan itu selanjutnya diangkut ke tempat daur ulang untuk menjadi produk yang bernilai. Skema itu merupakan wujud ekonomi sirkular yang saat ini menjadi prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Proses ekonomi sirkular ini merupakan pendekatan bagi nelayan bahwa dengan mengumpulkan sampah di laut dapat juga menjadi mata pencaharian alternatif bagi nelayan yang tidak dapat melaut karena cuaca yang tidak baik. | | Sumber: [Facebook H. Bambang Santoso](https://www.facebook.com/bambangsantoso.id) |

| Senator RI, Dr. Shri IGN Arya Wedakarna MWS III, S.E., M(Tru), M.Si. yang akrab disapa AWK menghadiri acara peresmian lounge, help desk, dan fast track (jalur cepat) di Bandara Ngurah Rai Bali (14/12). | | -------- | | Lounge ini sebagai salah satu perwujudan sembilan program prioritas BP2MI dan upaya menjadikan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai warga negara VVIP (Very Very Important Person), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). | | Selain Bali, empat bandara lainnya yakni Bandara Internasional Juanda – Jawa Timur; Bandara Internasional Ahmad Yani – Jawa Tengah; Bandara Internasional Lombok – Nusa Tenggara Barat; dan Bandara Internasional Kualanamu – Sumatera Utara. Kelima bandara tersebut dipilih karena lokasinya yang strategis pada kantong-kantong PMI. | | Momentum peluncuran fasilitas VVIP bagi PMI di lima bandara ini adalah salah satu kado bagi para PMI dalam rangka peringatan Hari Pekerja Migran Internasional yang akan jatuh pada 18 Desember 2022. Tahun ini, BP2MI mengusung tema “Pekerja Migran Bermartabat, Negara Berdaulat”. | | Dalam acara tersebut Senator AWK menjelaskan bahwa DPD RI membantu dan mengawal proses ini dari awal hingga terwujud. Setiap PMI yg akan berangkat ke LN bisa manfaatkan fasilitas ini. Beliau berharap dengan adanya kantor BP2MI di Airport Ngurah Rai, perlindungan terhadap PMI Bali menjadi nyata. | | Turut Hadir dalam kegiatan, Wakapolres Bandara Ngurah Rai Kompol. I Ketut Darta, Disnaker Bali , Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah, Irjen Pol. Achmad Kartiko, GM Bali Airport dan Kepala BP3MI Bali. | | Sumber berita: [Website BP2MI ](https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/bp2mi-hadirkan-fasilitas-vvip-di-bandara-internasional-i-gusti-ngurah-rai-bali) dan [Instagram Pribadi Arya Wedakarna](https://www.instagram.com/p/Cmc-5pVhm1L/) |

Denpasar (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Made Mangku Pastika mengingatkan ketergantungan ekonomi Bali pada sektor pariwisata sesungguhnya sangat rentan ketika terjadi gangguan. "Ada gangguan sedikit saja, akan terasa. Baik itu disaster (bencana). Jangankan begitu, gangguan soal isu KUHP saja sudah bikin repot," kata Pastika saat mengadakan reses ke Kantor BPS Provinsi Bali di Denpasar, Selasa (13/12) Reses yang mengangkat tema "Tren Pertumbuhan Ekonomi" itu dipandu tim ahli Nyoman Baskara didampingi Ketut Ngastawa dan Nyoman Wiratmaja dengan dihadiri Kepala BPS Provinsi Bali Hanif Yahya beserta jajaran. "Oleh karena itu, ke depan perlu jadi bahan pemikiran kita supaya dampak situasi yang berkaitan dengan pariwisata bisa diminimalisasi," ucap mantan Gubernur Bali dua periode itu. Selain itu, Pastika juga meminta untuk mewaspadai potensi bencana alam karena telah terjadi di sejumlah daerah di Tanah Air. Menurut dia, gempa tektonik yang besar terakhir terjadi tahun 1976 di Seririt Kabupaten Buleleng, Bali. "Kita memang berharap yang terbaik, tetapi harus siap yang terburuk," ujar Wakil Ketua Badan Kehormatan DPD RI ini. Pastika setelah mendapatkan pemaparan dari jajaran BPS Provinsi Bali mengaku telah memperoleh gambaran yang utuh terkait tren pertumbuhan ekonomi sehingga apa yang bisa dilakukan ke depan. "Ini untuk membantu pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan kebijakan ke depan begitu pula 'stakeholder (pemangku kepentingan) yang lain," kata anggota Komite 4 DPD RI ini. Apalagi kini setelah dilakukan pendataan awal Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi), maka bisa diketahui kondisi ekonomi Bali dan daerah yang betul-betul harus dikonsentrasikan supaya ketimpangan tidak semakin melebar. Sementara itu Kepala BPS Provinsi Bali Hanif Yahya mengatakan tren ekonomi Bali ini terus membaik. Hal ini di antaranya terlihat dari naiknya kunjungan wisman ke Bali dan juga pertumbuhan ekonomi yang terus membaik. Pihaknya mencatat jumlah kunjungan wisman ke Bali dari periode Januari-Oktober 2022 sebanyak 1.491.073 orang atau berkontribusi terhadap 38,05 persen dari total kunjungan wisman ke Indonesia sebanyak 3.918.516 orang. Meskipun kedatangan wisman ke Bali terus meningkat pada 2022, namun masih jauh lebih rendah (-71,46 persen) dibandingkan dengan periode yang sama (Januari-Oktober) 2019 yang saat itu jumlah kunjungan wisman secara kumulatif sebanyak 5.224.882 orang. Demikian pula dengan pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan III 2022 tercatat sebesar 8,09 persen (yoy) atau 0,60 persen (q to q). Lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum tercatat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi pada triwulan III 2022 dengan kontribusi sebesar 3,68 persen. Sedangkan lapangan usaha lainnya menyumbang 2 persen, disusul transportasi dan pergudangan (1,54 persen) serta lapangan usaha kontruksi dengan 0,87 persen. "Peningkatan kinerja ekonomi Bali tidak terlepas dari meningkatnya kinerja sektor pariwisata yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas kunjungan wisman dan penerbangan. Sekaligus ini menandakan bahwa Bali belum bisa terlepas dari ketergantungan akan industri pariwisata," ujarnya. Dalam pertemuan juga terungkap soal inflasi, ekspor impor, nilai tukar petani (NTP), nilai tukar usaha petani (NTUP) dan masalah kemiskinan. Indeks NTP Bali pada November 2022 sebesar 96,59 persen dan NTUP sebesar 96,78 persen masih belum maksimal dari nilai yang seharusnya minimal 100. Kemudian masih terjadi ketimpangan pendapatan yang ditunjukkan angka Gini Ratio maupun ketimpangan pembangunan manusia yang ditunjukkan oleh angka Indeks Pembangunan Manusia yang belum merata semua kabupaten/kota. "Kami berharap tren yang naik atau bagus ini bisa tetap dipertahankan hingga akhir tahun sehingga Provinsi Bali bisa pulih seperti sebelum pandemi COVID-19," ujar Hanif Yahya. Selain itu ia juga meminta untuk mewaspadai siklus tahunan pada periode triwulan IV yang biasanya akan ada pergerakan naiknya inflasi. "Perbaikan ekonomi saat ini belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Masih ada tugas pokok lainnya yang harus dilakukan agar pertumbuhan ekonomi Bali bisa tetap berjalan sebagaimana mestinya," ucap Hanif Yahya. Sumber: https://www.antaranews.com/berita/3302855/anggota-dpd-ketergantungan-ekonomi-bali-pada-pariwisata-sangat-rentan

DENPASAR - Dalam rangka tindak lanjut atas Arahan Presiden Republik Indonesia tentang Evaluasi Pejabat Imigrasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali, Anggota Komite I DPD RI B.65 Provinsi Bali, Dr. Shri IGN Arya Wedakarna MWS III, S.E., M(Tru), M.Si. yang akrab disapa AWK melaksanakan Kunjungan Kerja dan Audiensi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Rabu (21/12/2022). Senator RI, Anggota Komite I DPD RI, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna beserta Staf Khusus diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Anggiat Napitupulu didampingi oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Gun Gun Gunawan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Constantinus Kristomo serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali. Dalam audiensi tersebut AWK menyampaikan beberapa poin evaluasi: 1) Berikan daftar hitam (Black List) Pembuatan paspor bagi Agen yang bermasalah dan sedang diproses hukum; 2) Cepat tanggap dalam memberantas indikasi pungli di setiap Kantor Imigrasi; 3) Imigrasi di Bandara harus membuka semua konter dan tidak ada jalur fast track ilegal; 4) AWK minta tolak dan selektif semua Calon PMI yang gunakan Visa Holiday dan Bridging Visa untuk ke Luar Negeri karena potensi bermasalah hukum di Luar Negeri; 5) Kebijakan Deportasi WNA agar dikaji kembali, hal preventif pertama adalah lakukan pembinaan terhadap WNA yang bersangkutan; 6) Ide pemindahan Lapas Kerobokan harus terus dihidupkan, akan disediakan lahan besar di Badung Utara dan Lapas Kerobokan akan direlokasi menjadi Taman Kota; 7) Jika terdapat oknum pegawai Imigrasi nakal dan terbukti melakukan praktik pungli akan direkomendasikan pindah ke luar Bali khususnya daeran perbatasan. 8) AWK menyinggung merap bocornya tim gabungan imigrasi. Termasuk laporan rakyat ttg pungli dan pemerasan thd WNA yg bekerja di Bali. Anggiat juga menuturkan beberapa hal mengenai keimigrasian di Bali, dimana disampaikan bahwa peningkatan kinerja keimigrasian di Bali telah mengalami perbaikan positif yang signifikan dari segi perekonomian dan peningkatan jumlah kedatangan orang asing yang datang ke Provinsi Bali. Terkait dengan adanya informasi dan keluhan yang diterima oleh AWK bahwa terdapat masyarakat yang dipersulit oleh petugas saat memohon paspor tujuan bekerja, dijelaskan bahwa hal tersebut tidak benar dan jajaran imigrasi dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali selalu menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam proses penerbitan paspor. Pembuatan paspor bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) wajib melampirkan Surat Rekomendasi dari Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Jajaran Imigrasi selalu berupaya dan berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap calon PMI. Menanggapi hal tersebut, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna mendukung ketegasan dan kewaspadaan petugas imigrasi dalam memverifikasi calon PMI yang tidak melampirkan Surat Rekomendasi dari Disnaker dalam mengajukan permohonan paspor. AWK menyampaikan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi keimigrasian, agar selalu menjunjung Dharma (kebenaran) dalam bekerja dan memberantas para oknum yang menyediakan jasa calo serta melayani masyarakat dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui audiensi ini diharapkan dapat menjalin silaturahmi dan sinergitas antara DPD RI dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali serta sebagai bentuk perbaikan layanan ke arah yang lebih baik guna membangun kinerja pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan bersih dari praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sumber: [Website Kemenkumham Bali](https://bali.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5088-kakanwil-kemenkumham-bali-sampaikan-kinerja-dan-kewaspadaan-petugas-imigrasi-dalam-kunjungan-kerja-anggota-komite-i-bidang-hukum-dpd-ri) dan [Instagram Pribadi Arya Wedakarna](https://www.instagram.com/p/CmajGR7opVI/)

| PENYERAHAN SERTIFIKAT TANAH WAKAF KAMPUNG GELGEL KLUNGKUNG | | -------- | | Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, cita-cita masyarakat Kampung Islam Gelgel Klungkung terwujud dengan pemberian sertifikat tanah wakaf Nazir Desa Kampung Gelgel Klungkung. | | Setelah melalui proses panjang selama bertahun-tahun akhirnya selesai juga. Ini semua berkat kerjasama dan dukungan dari semua pihak untuk bersama-sama berikhtiar menyelesaikan sampai tuntas. | | Senator DPD RI H. Bambang Santoso, MA terjun langsung dalam penyelesaian Ruislag Tanah Wakaf, berharap hal ini menuai dampak positif bagi pembangunan demi pelayanan umat dan masyarakat. | | Banyak hal yang sudah dilalui dengan tata kelola dan regulasi pertanahan dan segala dinamika persoalannya. Hal ini sebagai kelanjutan pelaksanaan atas proses pengawasan dan akuntabilitas yang kami lakukan. | | Penyerahan sertifikat dihadiri oleh Bupati yang diwakili Sekda Kabupaten Klungkung, Raja Klungkung, Kepala BPN Klungkung, Dandim Klungkung, Kapolres Klungkung, Kemenag Klungkung, Camat Klungkung, Tokoh Agama serta seluruh warga Desa Kampung Gelgel. | | Semoga nantinya pemberdayaan tanah wakaf yang akan dikelola ini bisa lebih produktif yang akan dikelola secara maksimal dan bisa memberikan manfaat bersama. | | Sumber: [Instagram H. Bambang](https://www.instagram.com/p/CmSqGA6hinQ/) |

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Made Mangku Pastika mengharapkan ada solusi untuk mengurai kemacetan lalu lintas menuju Pelabuhan Sanur, Kota Denpasar, Bali sebagai salah satu dampak peningkatan kunjungan wisatawan setelah beroperasi pelabuhan yang baru. "Harus dibuatkan saluran-saluran agar tidak macet, karena ini mempengaruhi kenyamanan wisatawan maupun aktivitas masyarakat yang melintasi kawasan wisata Sanur," kata Pastika saat mengadakan kegiatan reses, di Pelabuhan Sanur, Denpasar, Jumat. Pastika dalam kegiatan reses bertajuk Pengembangan Pelabuhan Sanur-Nusa Penida sebagai Bentuk Optimalisasi Transportasi Laut itu, mengapresiasi telah beroperasinya Pelabuhan Sanur yang baru sejak awal November 2022. Pembangunan Pelabuhan Sanur yang sebelumnya merupakan pelabuhan tradisional tersebut untuk melengkapi konektivitas transportasi di kawasan Segi Tiga Emas, yakni Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Ceningan. "Nusa Penida menjadi lebih hidup lagi dengan Pelabuhan Sanur ini. Bahkan, ke depannya saya ingin turut terlibat dalam pengembangan Nusa Penida," ujar mantan Gubernur Bali dua periode tersebut. Menurut Pastika, pengembangan Pelabuhan Sanur dengan berbagai fasilitasnya yang kian memudahkan akses wisatawan di kawasan Segi Tiga Emas ini, juga menjadi tindak lanjut dari hasil rapat kerja dengan unsur 12 kementerian, yang pada 2016 digelar di atas Kapal Bounty Cruise. Rapat 12 kementerian di atas kapal pesiar dengan rute perjalanan dari Pelabuhan Benoa ke Nusa Penida saat itu membahas sejumlah upaya dan solusi, agar program-program pemerintah untuk pengembangan Nusa Penida dengan berbagai potensinya tidak lagi mengalami kegagalan. "Kini Pelabuhan Sanur yang sudah dibangun sedemikian rupa ini tentu harus dijaga dengan baik. Penggunaan dan pemeliharaannya harus seimbang," kata Pastika yang juga Wakil Ketua Badan Kehormatan DPD RI ini. Terkait persoalan kemacetan lalu lintas menuju Pelabuhan Sanur, Pastika mengusulkan di antaranya bisa diatasi dengan memanfaatkan lahan di jalan depan kawasan Pantai Matahari Terbit menjadi tempat parkir, kemudian penumpang diangkut menuju pelabuhan menggunakan shuttle. Solusi berikutnya dengan membuka akses jalan lainnya untuk keluar masuk kendaraan, sehingga tidak berfokus pada satu akses masuk di Jalan Pantai Matahari Terbit. "Ke depan harus dipertimbangkan juga agar tiket penyeberangan bisa dinaikkan, khususnya bagi wisatawan mancanegara," ujarnya didampingi tiga staf ahli yakni Ketut Ngastawa, Nyoman Baskara, dan Nyoman Wiratmaja itu. Kepala Wilayah Kerja (Kawilker) Sanur di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas 2 Benoa, I Ketut Suratnata Putra, mengatakan kini rata-rata ada 3.000 hingga 4.000 penumpang setiap harinya. Jumlah ini meningkat dibandingkan saat masih berupa pelabuhan tradisional dengan jumlah penumpang rata-rata 2.000-2.500 penumpang tiap harinya. "Sekarang kalau akhir pekan, penumpang bisa mencapai di atas 4.000 orang per hari. Kapasitas penumpang yang bisa terlayani setiap hari di sini total untuk 4.883 orang dengan 60 trip. Satu kapal berkapasitas 60 hingga 171 penumpang," ujar Suratnata. Sedangkan tarif penyeberangan bagi wisatawan mancanegara per orang sebesar Rp125 ribu, wisatawan domestik Rp100 ribu, dan untuk masyarakat lokal (seperti tujuan persembahyangan) dikenakan tarif Rp75 ribu. Bandesa Adat Sanur Ida Bagus Paramartha yang turut hadir dalam kegiatan reses itu, juga mengaku warganya terkena dampak kemacetan lalu lintas setelah beroperasinya Pelabuhan Sanur yang baru. Ia mengusulkan agar akses keluar kendaraan bermotor bisa dibuat ke arah kawasan Kesiman, Denpasar, sehingga sekaligus ada dampak pemerataan ekonomi. Paramartha mengatakan untuk penerimaan yang diperoleh desa setempat dari beroperasinya Pelabuhan Sanur ini, setelah berdasarkan pembagian antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Denpasar. "Kami sebelumnya juga meminta agar di sebelah pelabuhan dibuatkan fasilitas bagi masyarakat yang melakukan ritual Ngayut (melarung abu jenazah usai Ngaben) yang dijanjikan akan rampung pada 2023 ini," ujar mantan Kepala Desa Sanur ini. Pastika setelah mengadakan reses di Pelabuhan Sanur kemudian melanjutkan agenda resesnya ke Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dan sekaligus melaksanakan persembahyangan. Sumber: https://bali.antaranews.com/berita/303018/mangku-pastika-ingin-ada-solusi-urai-kemacetan-kendaraan-di-pelabuhan-sanur

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Made Mangku Pastika meyakini penataan kawasan Pura Besakih yang terletak di kaki Gunung Agung, Kabupaten Karangasem akan memberi manfaat kesejahteraan dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Bali. "Saya tidak ada kritik karena ini impian kita bersama dan saya yakin akan membawa manfaat yang besar buat masyarakat Besakih, masyarakat Bali, dan masyarakat Hindu baik Nusantara maupun dunia," kata Pastika di Karangasem, Kamis. Pastika menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan resesnya yang bertajuk Perkembangan Proyek Penataan Kawasan Pura Besakih, dengan didampingi tiga staf ahli yakni Ketut Ngastawa, Nyoman Baskara dan Nyoman Wiratmaja. "Terima kasih atas kerja keras para manajemen, kerja keras dari Bapak Gubernur dan jajarannya. Semangat membangun yang luar biasa. Mudah-mudahan ini agar bisa memberikan impress (kesan) yang positif dan kebanggaan bagi kita semua," ucapnya. Pastika juga menuliskan kata "Very Impressive, Luar Biasa" ketika diminta untuk menuliskan testimoni kunjungan pada proyek penataan kawasan Pura Besakih yang didanai dari APBD dan APBN dengan anggaran mencapai Rp1 triliun tersebut. "Saya hanya bisa mendoakan dan memberikan dorongan semangat. Mudah-mudahan, saya bisa berbicara kepada masyarakat terutama yang pesimis dan skeptis. Saya bisa jelaskan kepada mereka apa yang sedang dibuat dan apa nanti dampaknya untuk kita semua," katanya. Mantan Gubernur Bali dua periode ini juga sependapat dengan rencana untuk menayangkan sejarah Pura Besakih yang selama ini dijuluki sebagai The Mother Temple itu kepada wisatawan yang berkunjung. Dengan demikian, lanjut dia, spirit pembangunannya bisa kita rasakan bersama. Besakih mengandung arti selamat dan pura ini diberi nama oleh Rsi Markandeya yang hadir dan membawa Hindu ke Bali. "Mudah mudahan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Ida Bhatara Lelangit yang ada di Pura Besakih ini benar-benar bisa merestui pekerjaan kita semua," ujar anggota Komite 4 DPD RI ini. Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bali Nusakti Yasa Wedha saat menerima kunjungan Pastika mengatakan proyek penataan Kawasan Pura Besakih pendanaannya bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali dan APBN. Proyek Pembangunan Infrastruktur Pelindungan Kawasan Suci Besakih yang didanai dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali senilai Rp221 miliar lebih, dengan target penyelesaiannya pada akhir Desember 2022. Realisasinya hingga saat ini rata-rata sudah 95 persen. Proyek yang didanai melalui APBD Bali diantaranya untuk pembangunan parkir di kawasan Manik Mas dengan kapasitas 1.268 sepeda motor dan 77 mobil. Selain itu untuk penataan proyek Margi Agung, pembangunan gedung audio visual, pembangunan kios, toilet, gedung SD, puskesmas, gedung MDA Besakih, gedung Lembaga Perkreditan Desa dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan sejumlah fasilitas publik yang dibangun sudah ada yang diserahterimakan pada masyarakat. Sementara itu, dana APBN senilai Rp370 miliar lebih digunakan untuk pembangunan area parkir bertingkat yang dapat menampung ribuan kendaraan roda empat dan ratusan bus, serta sejumlah kios di kawasan Bencingah. Target penyelesaiannya pada Maret 2023. "Sedangkan untuk pembebasan lahan, anggarannya yang semula Rp170 miliar sekarang ditambah lagi Rp60 miliar sehingga menjadi Rp230 miliar," ucapnya. Nusakti mengatakan total anggaran yang dibutuhkan untuk Pembangunan Infrastruktur Pelindungan Kawasan Suci Besakih tersebut akan mencapai lebih dari Rp1 triliun. "Hal ini karena ada yang harus dilengkapi lagi. Ke depan akan dilengkapi pula dengan sistem pengelolaan air minum dan sistem pengelolaan limbah termasuk drainase untuk mendukung kawasan ini," ujarnya. Dalam proyek itu juga dibangun gedung "ticketing" atau penjualan tiket bagi wisatawan sehingga wisatawan yang mengunjungi Pura Besakih akan masuk lebih dulu lewat gedung tersebut. Sementara itu nantinya untuk pengelolaan kawasan tersebut, tambah Nusakti, Gubernur Bali sudah merancang untuk membuat peraturan gubernur terkait penyusunan badan pengelola yang akan diisi oleh tenaga-tenaga profesional. "Saya sangat apresiasi masyarakat yang betul-betul mendukung program ini sehingga mekanisme proses pembebasan lahannya lancar dan pembangunan juga lancar," katanya bersama Kelompok Ahli Gubernur Bali Bidang Infrastruktur Putu Rasmawan dan tim. Disela-sela meninjau proyek, Mangku Pastika bersama rombongan juga melakukan persembahyangan di Pura Basukian dan Pura Penataran Agung Besakih. Sumber: Antara (https://www.antaranews.com/berita/3307063/pastika-penataan-kawasan-pura-besakih-beri-kebanggaan-masyarakat-bali)