Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mendapatkan penghargaan KWP Award 2023 yang diselenggarakan oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) di Gedung Pustakaloka, Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin 2 Oktober 2023. KWP AWARD 2023 merupakan acara penganugerahan penghargaan kepada legislator dan mitranya dan tahun ini mengusung tema ‘Membangun Sinergitas KWP dengan MPR RI, DPR RI, DPD RI dan Kementerian/Lembaga dalam Mewujudkan Parlemen Modern’. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendapatkan KWP Awards 2023 dalam kategori Pimpinan Lembaga Peduli Pembangunan Daerah yang diterima diwakilkan oleh Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi. Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menerima penghargaan pada kategori Senator Kritis Pro Demokrasi yang diwakilkan oleh Deputi Persidangan DPD RI Oni Choiruddin. Ketua KWP Ariawan menyebutkan bahwa penghargaan tersebut diberikan oleh para jurnalis/wartawan yang tergabung di lingkungan MPR/DPR/DPD RI kepada para legislator DPR RI, senator/Anggota DPD RI dan mitra kerja parlemen. Penghargaan ini diberikan atas kinerja para anggota dewan sebagai bentuk apresiasi dan penguatan kinerja antara KWP dan parlemen. “KWP AWARD diselenggarakan sejak tahun 2021 yang digagas Ketua KWP 2020-2022 Marlen Erikson Sitompul. Pada gelaran perdana, KWP AWARD menekankan pada kinerja Legislator (DPR RI). Penilaian terhadap kinerja legislator ini sekaligus sebagai tolak ukur keberpihakan/keterwakilan mereka di Senayan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan daerah pemilihan”, jelasnya Sumber: https://dpd.go.id/daftar-berita/ketua-dan-wakil-ketua-dpd-ri-terima-kwp-award-2023

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Made Mangku Pastika meyakini melalui ajang festival kopi dapat menjadikan petani dan pebisnis kopi di Provinsi Bali lebih bergeliat untuk membawa nama Bali ke kancah nasional dan internasional. "Terlebih saat ini memang sedang trennya 'ngopi' dengan segala pernak-perniknya mulai dari kelas warung hingga tempat kopi yang bergengsi," kata Pastika saat menghadiri rangkaian Bali Coffee Katulistiwa Festival di kawasan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Rabu. Apalagi, ujar dia, kopi yang diproduksi dari sejumlah sentra kopi di Bali memiliki kekhasan cita rasa masing-masing sehingga ini menjadi kelebihan tersendiri. Contohnya saja kopi arabika dari Kintamani (Kabupaten Bangli) yang unik dengan campuran rasa jeruknya yang alami dan telah mengantongi sertifikat Indikasi Geografis. "Melalui festival kopi seperti ini, para tokoh kopi yang telah berkiprah dari segala lapisan dan berbagai segi bisnis hadir untuk saling mendukung. Ada yang berkebun kopi, ada yang buka warung kopi, ada tukang cicip kopi untuk menjaga mutu, ada yang tukang lukis kopi dan sebagainya," ujarnya pada acara yang dipusatkan di Lippo Mal Kuta itu. Menurut Gubernur Bali periode 2008-2018 itu, festival kopi yang juga dimeriahkan dengan ajang kompetisi tentunya akan dapat meningkatkan mutu produk dari para pelaku bisnis kopi dari berbagai daerah di Nusantara. "Agar petani dan pebisnis kopi lebih sejahtera, tentu produk yang dihasilkan harus dengan kualitas tertentu agar bisa diterima dunia. Termasuk juga harus diperhatikan dari sisi kesehatan. Mudah-mudahan dengan festival ini petani semakin bergairah. Produknya makin baik sehingga makin sejahtera," ucap Pastika. Oleh karena itu, ia berharap agar pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dapat membantu pelaksanaan festival-festival kopi di Provinsi Bali. Bahkan, Pastika juga menyatakan tertarik untuk bisa bergelut dalam bisnis kopi. Sementara itu, Ketua Asosiasi Kopi Indonesia (Aski) Provinsi Bali Dwi Atmika Arya Rumawan mengatakan melalui ajang Bali Coffee Katulistiwa Festival itu menjadi sarana untuk mempersatukan para petani kopi, pecinta kopi yang sekaligus diharapkan dapat mensejahterakan para petani kopi. "Kalau petani sudah sejahtera maka mereka akan nikmat menanam kopi di daerah pegunungan. Kalau begitu berarti tidak akan menebang tanaman kopi dan tidak akan mengganti pada komoditas pertanian yang lainnya," ucapnya. Tanaman kopi, lanjut Dwi, juga memiliki fungsi ekologis karena pasti memerlukan tanaman peneduh lainnya sehingga berpengaruh terhadap kualitas air dan udara di daerah pegunungan. "Selain itu kopi memiliki fungsi kesehatan jika diminum dengan teratur asalkan yang diminum merupakan kopi asli dan tidak ditambah gula," kata pelaku usaha berbendera Toosi Coffee itu. Dalam kesempatan itu juga diadakan kompetisi meracik kopi secara manual yang diikuti oleh 23 peserta dari berbagai daerah di Tanah Air. "Dengan tidak ada campur tangan mesin, maka dapat dirasakan bagaimana rasa aslinya kopi," ujar Dwi. Sementara itu, Ivan, pemuda yang bergelut dalam bisnis kopi di Bali bersama kawan-kawannya yang hadir dalam kesempatan tersebut berharap agar lebih banyak ajang festival maupun kompetisi terkait kopi sehingga dapat meningkatkan kreativitas generasi muda. Dalam kesempatan tersebut juga ditandatangani nota kesepahaman antara Bank Mandiri dengan Asosiasi Kopi Indonesia (Aski) Provinsi Bali. Widowibowo selaku Vice President Bank Mandiri Area Denpasar mengatakan nota kesepahaman tersebut dalam rangka penyediaan layanan dan solusi perbankan serta fasilitas pembiayaan kredit usaha di sektor pertanian dan pengusaha kopi Bali. Belasan pelaku UMKM khususnya dari Bali akan mengikuti Bali Coffee Katulistiwa Festival yang berlangsung dari 4-8 Oktober 2023. Sejumlah kegiatan juga telah disiapkan untuk menarik para pengunjung, seperti atraksi barista, uji kopi, talk show, musik, dan beberapa perlombaan. Selain itu, festival juga akan mengadakan field trip (kunjungan lapangan) ke kebun kopi di daerah Kintamani, Bangli, bertemu petani kopi dan melihat langsung proses produksi tanaman kopi. Sumber: https://www.antaranews.com/berita/3757179/pastika-festival-kopi-bali-jadikan-petani-pebisnis-lebih-bergeliat

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan komitmen lembaganya untuk mendorong bangsa ini kembali mengimplementasikan sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa berdasarkan Pancasila. LaNyalla dalam sambutannya di acara peringatan HUT ke-19 DPD RI di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen Senayan pada Minggu (1/10/2023) mengatakan langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional. "DPD RI menawarkan gagasan untuk memperkuat sistem bernegara Indonesia demi kepentingan bangsa dan negara dalam menghadapi tantangan masa depan dunia yang lebih kompleks," kata LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan dalam perjalanannya hingga tahun 2023 ini DPD RI selalu berusaha maksimal memberikan kontribusi untuk kepentingan bangsa dan negara melalui tugas utamanya, yaitu memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat. "Meskipun dengan keterbatasan wewenang yang ada, DPD RI terus mencari terobosan dalam upaya memaksimalkan peran sebagai wakil daerah," tutur LaNyalla. LaNyalla menyebut DPD RI juga selalu berusaha untuk berperan sebagai lembaga yang memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional. Karena DPD RI sejatinya adalah wakil dari setiap provinsi yang tidak berbasis dari kelompok politik atau partai politik. Oleh karena itu, DPD RI terus bergerak menawarkan gagasan besar berupa inisiatif kenegaraan dalam rangka membangun kesadaran kolektif bangsa untuk kembali menerapkan sistem bernegara Pancasila sesuai rumusan para pendiri bangsa yang kemudian disempurnakan dan diperkuat. "Hal ini dilakukan agar kedaulatan rakyat yang hakiki dan cita-cita serta tujuan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terwujud secara cepat dan nyata demi Indonesia berdaulat, adil dan makmur," tegas LaNyalla. LaNyalla berharap cita-cita yang tengah digagas demi perbaikan bangsa dan negara ini dapat menemukan momentum di usia ke-19 DPD RI. "Dengan demikian, dalam dua dekade perjalanannya, DPD RI mampu menghasilkan legacy yang bermanfaat bagi bangsa dan negara ini, khususnya bagi generasi masa depan," kata LaNyalla. LaNyalla berharap cita-cita yang tengah digagas demi perbaikan bangsa dan negara ini dapat menemukan momentum di usia ke-19 DPD RI. "Dengan demikian, dalam dua dekade perjalanannya, DPD RI mampu menghasilkan legacy yang bermanfaat bagi bangsa dan negara ini, khususnya bagi generasi masa depan," kata LaNyalla. Sebagaimana diketahui, DPD RI tengah mendorong konsensus nasional agar bangsa ini kembali kepada sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa. Ada lima proposal kenegaraan yang ditawarkan DPD RI. Diantaranya adalah mengadopsi apa yang menjadi tuntutan reformasi, pembatasan masa jabatan presiden, menghapus KKN, penegakan hukum dan HAM serta penyempurnaan dan penguatan sistem bernegara dengan tetap menggunakan azas Demokrasi Pancasila. Hadir pada kesempatan itu Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono, Wakil Ketua III DPD RI Sultan B. Najamudin, Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI Lalu Niqman Zahir, Deputi Persidangan Setjen DPD RI Oni Choirudin, Kabiro Setpim DPD RI Sanherif Hutagaol dan Kabiro PHM DPD RI Mahyu Darma serta pejabat lainnya. Hadir pula Pejabat Eselon I MPR RI, Kepala Cabang Bank BNI, BRI dan Mandiri serta seluruh tamu undangan lainnya. Berikut isi lengkap Proposal Kenegaraan DPD RI: 1). Mengembalikan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara sebagai sebuah sistem demokrasi yang lengkap dan berkecukupan, yang tidak hanya diisi oleh mereka yang dipilih melalui pemilu, tetapi juga diisi oleh utusan-utusan komponen masyarakat secara utuh tanpa ada yang ditinggalkan. 2). Membuka peluang anggota DPR berasal dari peserta pemilu unsur perseorangan atau non-partisan. Sehingga anggota DPR tidak hanya diisi dari peserta pemilu dari unsur anggota partai politik saja. Hal ini sebagai bagian dari memastikan bahwa proses pembentukan undang-undang yang dilakukan DPR bersama presiden tidak didominasi oleh keterwakilan partai politik saja. Tetapi juga secara utuh dibahas juga oleh perwakilan penduduk daerah yang berbasis provinsi. Sehingga anggota DPD RI, yang juga dipilih melalui pemilu legislatif, berada di dalam satu kamar di DPR RI sebagai bagian dari pembentuk undang-undang. 3). Memastikan Utusan Daerah dan Utusan Golongan diisi melalui mekanisme utusan dari bawah. Bukan ditunjuk oleh presiden atau dipilih DPRD seperti yang terjadi di era Orde Baru. Dengan komposisi Utusan Daerah yang berbasis sejarah negara-negara lama dan bangsa-bangsa lama di kepulauan Nusantara, yaitu raja dan sultan Nusantara serta suku dan penduduk asli Nusantara. Dan Utusan Golongan yang bersumber dari organisasi aosial masyarakat dan organisasi profesi yang memiliki sejarah dan bobot kontribusi bagi pemajuan ideologi, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan agama bagi Indonesia. 4). Memberikan wewenang untuk pemberian pendapat kepada Utusan Daerah dan Utusan Golongan terhadap materi rancangan undang-undang yang dibentuk oleh DPR dan presiden sehingga terjadi mekanisme keterlibatan publik yang utuh dalam pembahasan undang-undang di DPR. 5). Menempatkan secara tepat tugas, peran dan fungsi lembaga negara yang sudah dibentuk atau sudah ada di era Reformasi seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial dengan tolok ukur penguatan sistem demokrasi Pancasila. Sumber: https://www.tvonenews.com/berita/156450-hut-ke-19-dpd-ri-lanyalla-tegaskan-komitmen-upaya-penguatan-kedaulatan-rakyat-berdasarkan-pancasila?page=4

Para seniman tari dan kendang barong antusias memeriahkan Taman Ayun Barong Festival ke VII, 22-23 September 2023. Total, ada puluhan peserta baik usia anak-anak maupun dewasa unjuk gigi dalam event tahunan tersebut. Tokoh Puri Ageng Mengwi juga Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Anak Agung Gde Agung selaku penggagas menyebut ajang ini cara untuk menjaring bibit baru seniman barong. Tujuannya, kesenian barong di Kabupaten Badung tetap lestari. "Ini untuk menjaring bibit-bibit penari barong, bapang barong dalam rangka pelestarian, jangan sampai punah. Tampaknya pesertanya banyak. Yakni 20 orang termasuk satu pasang tukang bapang (penari) barong dan pekendang (pemain kendang)," ungkap Anak Agung Gde Agung, Jumat malam (22/9/2023). Anak Agung menjelaskan pelaksanaan ajang yang ketujuh sejak 2016 ini diikuti para seniman se-Bali. Paling banyak dari wilayah Badung, Denpasar, Gianyar, dan Tabanan. Festival ini mempertemukan generasi anak-anak pada kategori regeneration dan para jawara dari usia dewasa pada kategori superstar. "Seperti yang ikut di kategori superstar. Mereka itu jawara penari barong dan kendang barong yang sudah bermain di seluruh Bali. Peserta dijaring sangat selektif, karena mereka harus juara dulu di tempat lain sebelum bermain di sini (Taman Ayun Festival)," kata anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini. Baginya, kesulitan dalam festival ini menjadi upaya awal meningkatkan kompetensi di bidang seni. Ini bisa dilihat dari cara panitia memberlakukan pengacakan nomor peserta yang tampil. Apalagi antara pemain musik, pemain kendang, dan penari barong tidak saling mengenal. "Jadi ini yang menjadi seru dan yang baru dari even-even sebelumnya. Kalau dulu masih polos, penari dan tukang kendang satu paket dan mereka masih bisa latihan kompak. Sekarang lebih sulit, istilahnya tarung bebas. Penari dan tukang kendang berbeda, tidak saling kenal," beber Bupati Badung periode 2005-2010 dan 2010-2015 itu. Pada malam pentas tersebut, para seniman barong menunjukkan ketegasannya dalam menari. Ritme gerakan penari barong sekilas tampak kompak dengan pukulan pemain kendang yang cekatan. Salah satu juri tari barong, I Putu Eka Darma Yasa, ketegasan gerakan dalam menarikan barong menjadi idaman para juri. Di mana para penari wajib menarikan barong dengan power maksimal sehingga gerakan terlihat tegas sesuai dengan alunan gamelan yang energik dan tegas pula. "Ada istilahnya tetekes, wiraka dan tandang tangkis. Yang jadi nilai plus itu, (penari) sangat penting untuk bisa menjiwai gerakan dan menjaga kekompakan dengan pemain kendang. Baik dari improvisasi gerakan harus kompak, dan tepat dengan pemain kendang. Itu yang penting," ujar Eka Darma. Sumber: https://www.detik.com/bali/budaya/d-6946374/taman-ayun-barong-festival-cara-jaring-bibit-seniman-di-badung

Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Made Mangku Pastika berpandangan untuk memutus siklus kemiskinan di Provinsi Bali dapat dilakukan dengan cara pemerintah daerah memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan pada kelompok masyarakat yang membutuhkan. "Cara memutus siklus kemiskinan, harus dengan membuat masyarakat berdaya. Yang miskin harus dibuat pintar agar mereka bisa mengangkat derajat ekonomi keluarganya, sedangkan yang sakit harus diobati," kata Pastika dalam diskusi di Denpasar, Minggu (01/10). Diskusi publik yang digelar Persadha Nusantara di Taman Jepun Denpasar itu bertajuk Pendidikan untuk Entaskan Kemiskinan Rakyat Bali. Selain Pastika, turut hadir sebagai pembicara akademisi Universitas Udayana Dr Ida Dewa Gede Palguna dan Waketum DPP Persadha Nusantara Dr Gede Suardana. Menurut Pastika, kecenderungan orang miskin akan tetap miskin dan bahkan bisa semakin miskin karena mereka tidak memiliki akses pendidikan yang baik sehingga mereka menjadi bodoh. Selain bodoh, mereka juga tidak memiliki akses kesehatan sehingga derajat kesehatannya juga rendah. "Persoalan ini hanya pemerintah yang bisa mengatasi dengan anggaran daerah yang dimiliki dan kita tidak bisa banyak berharap dari para dermawan meskipun di Bali banyak orang kaya," ujar Gubernur Bali periode 2008-2018 itu. Oleh karena itulah, ia saat menjabat Gubernur Bali mencetuskan sejumlah program pro rakyat seperti SMAN Bali Mandara (sekolah berasrama dan gratis untuk siswa miskin), Jaminan Kesehatan Bali Mandara (layanan kesehatan gratis), bedah rumah, Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) Mandara, Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) dan sebagainya. "Hakikat keadilan itu bukan harus sama rata dan sama rasa. Harus ada keberpihakan bagi yang betul-betul tidak berdaya. Sering orang mengatakan lebih baik orang miskin diberikan kail daripada ikan, tetapi bagaimana mereka bisa memancing dengan kail kalau makan saja tidak? Yang tidak makan tentu harus diberikan makanan dulu supaya tenaganya pulih," ujarnya. Ia menyebut latar belakang dibentuknya SMAN Bali Mandara dengan sistem pendidikan berasrama merupakan upaya efektif untuk memutus rantai kemiskinan dari anak-anak Bali dengan kemiskinan ekstrem dan kecerdasan yang jauh di bawah rata-rata. "Hidup miskin mungkin menjadi akibat dosa masa masa lalu. Tetapi yang membiarkan orang miskin itu, dosanya lebih besar. Celakanya banyak juga yang membuat orang menjadi miskin (seperti koruptor mengambil haknya orang lain) dan pemimpin yang membiarkan kemiskinan itu terjadi, dosanya maha besar," kata Pastika. Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Persadha Nusantara Dr Gede Suardana menyayangkan SMAN Bali Mandara statusnya sudah diubah menjadi sekolah reguler dalam kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster. "Penghapusan sistem pendidikan berasrama di SMAN Bali Mandara itu tidak ada alasan ilmiah dan logisnya, tetapi lebih pada alasan politis," ucap mantan Ketua KPU Kabupaten Buleleng itu. Suardana mengatakan bahkan sistem pendidikan di SMAN Bali Mandara sudah ditiru Ganjar Pranowo di Jawa Tengah dan di sana telah dibentuk 17 sekolah dengan sistem pendidikan serupa. Berkat sistem pendidikan itu, Ganjar pun telah dipuji oleh Presiden Joko Widodo. Pihaknya berharap Penjabat Gubernur Bali memiliki keinginan politik yang baik untuk bisa "menghidupkan" kembali SMAN Bali Mandara karena pergub yang mengatur sistem pendidikan berasrama di sekolah itu belum dicabut oleh mantan Gubernur Bali Wayan Koster. Akademisi Universitas Udayana yang juga mantan hakim Mahkamah Konstitusi Dr Ida Dewa Gede Palguna mengingatkan bahwa pendidikan khususnya pendidikan dasar merupakan hak konstitusional warga negara sehingga negara wajib untuk membiayainya. Palguna menegaskan tidak mungkin bangsa menjadi maju tanpa pendidikan. Terlebih Bali yang tidak memiliki sumber daya alam sehingga memajukan kualitas SDM itu sangat penting. Sementara itu sejumlah peserta diskusi juga mengharapkan agar sistem sekolah berasrama untuk siswa-siswa miskin di Bali di SMAN Bali Mandara bisa dihidupkan kembali. Seperti halnya disampaikan Gede Made Sadguna dari Paiketan Krama Bali bahwa model pendidikan dengan "boarding system" atau sistem berasrama menjadi solusi untuk memutus kemiskinan karena siswa yang sangat miskin dan bodoh membutuhkan penanganan khusus agar mereka bisa bangkit. "Kualitas SDM menjadi penentu utama keberhasilan maupun kegagalan pembangunan Bali. Demikian pula peningkatan dan penurunan kualitas SDM menjadi indikasi penting dari kepemimpinan. Jangan sampai masyarakat Bali hanya menjadi pecundang di sektor formal maupun informal," katanya. Sumber: https://www.antaranews.com/berita/3751716/pastika-putus-siklus-kemiskinan-lewat-prioritas-pendidikan-kesehatan

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Made Mangku Pastika berpandangan Bali berpeluang dikembangkan menjadi pusat keuangan dunia berkelanjutan di tengah brand Bali yang sudah dikenal secara global. "Bali potensinya besar sekali. Bali itu sudah world wide (meliputi seluruh dunia). Brand Bali itu namanya sudah tidak perlu lagi kita promosikan," kata Pastika saat menghadiri HUT ke-55 Kadin di Lapangan Puputan Margarana Denpasar dikutip dari Antara, Minggu, 24 September 2023. Selain itu, ujar Pastika, saat ini sudah banyak para pengusaha besar dan terkenal dunia yang datang ke Bali, bahkan sudah memiliki properti dan menjalankan bisnis di Pulau Dewata. "Jadi, di samping wisatawan datang ke Bali untuk berwisata melihat yang indah-indah tetapi sekaligus mereka bisa berbisnis. Bisnis tidak pakai pabrik, tetapi bisnisnya pabrik duit," ucap mantan Gubernur Bali dua periode itu. Menurut dia, usulan untuk mewujudkan Bali sebagai pusat keuangan dunia berkelanjutan sebelumnya telah sempat dikomunikasikan dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner OJK saat dirinya masih menjabat Gubernur Bali. Dengan mewujudkan Bali sebagai pusat keuangan dunia, lanjut Pastika maka Bali bisa meraup sebagian pundi-pundi uang dari perputaran bisnis yang selama ini berada di Singapura. "Jadi, mengapa harus di negara lain? Coba Kadin bisa mulai arahnya memikirkan soal itu (Bali sebagai pusat keuangan dunia)," ucap pria yang tak lagi mencalonkan diri sebagai Anggota DPD RI itu. tak menyebabkan polusi Dengan membangun pabrik duit juga dinilai tidak akan menyebabkan polusi karena tidak memerlukan pembangunan pabrik-pabrik baru di Bali. "Kita tinggal membangun infrastruktur yang kokoh, yang mantap, untuk mendukung itu. Di antaranya harus didukung infrastruktur internet yang kuat," katanya. Tetapi kalau infrastruktur telekomunikasi dan internetnya tidak andal maka orang akan berpikir juga untuk berbisnis ke Bali. "Gagasan ini harus bisa dibisikkan ke Penjabat Gubernur Bali maupun gubernur yang akan datang sehingga orang-orang dari berbagai negara yang datang ke Bali tidak hanya datang untuk sekadar melihat-lihat keindahan Bali," kata Pastika. Keunggulan Bali Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Bali Made Ariandi juga sepakat Bali berpeluang untuk menjadi pusat keuangan dunia karena didukung letak Bali yang berada di daerah tropis. "Biasanya pengusaha sukses itu berusia lanjut dan paling nyaman tinggal di daerah tropis. Di musim dingin tidak kedinginan dan di musim panas tidak kepanasan. Di Bali secara alami mereka bisa mendapatkan semua," ucapnya. Nilai tambah dari Bali, kata Ariandi, juga didukung dari masyarakatnya yang ramah dengan kultur keterbukaan. Ariandi juga menyebut tidak sedikit pengusaha sukses dunia yang telah memiliki properti dan sudah menjalankan bisnisnya di Provinsi Bali. "Bali adalah jendela Indonesia di mata dunia. Bagaimana Bali bisa dikembangkan menjadi pusat keuangan dunia dengan mengkombinasikan antara model di Swiss dan Singapura. Porsi kami di Kadin akan memerankan itu sebagai tuan rumah, menjadi mitra pengusaha global yang sudah ada di Bali," katanya. Ariandi mengaku Kadin sudah mempersiapkan sumber daya manusia dengan mendidik melalui program vokasi, sertifikasi dan bekerja sama dengan mitra-mitra strategis. Rangkaian peringatan HUT Ke-55 Kadin Indonesia di Provinsi Bali itu juga diisi dengan jalan sehat dan senam bersama serta pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Puri Raharja. Sumber: https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/8Ky0VD2k-bali-berpeluang-jadi-pusat-keuangan-dunia

Anggota DPD RI Dapil Bali, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra tidak di tempat, 40 orang perwakilan ribuan warga Desa Adat Bugbug yang menggelar aksi damai dengan titik kumpul di Parkir Timur Lapangan Renon menuju Kantor DPD RI Perwakilan Bali, Jalan Cok Agung Tresna, Renon, Denpasar, Rabu, 20 September 2023 diterima Kepala Kantor Sekretariat Jenderal DPD RI Provinsi Bali, Putu Rio Rahdiana S. S.TP. “Tiang adalah PNS. Tugas tiang adalah memberikan pelayanan administrasi dan keahlian kepada anggota DPD RI perwakilan Provinsi Bali. Sudah tiang dengar kedatangan sameton sareng sami ke kantor kami adalah untuk menyampaikan klarifikasi terkait kejadian yang terjadi di Bugbug yang mungkin yang sebenarnya tidak kita inginkan bersama,” ucap Putu Rio Rahdiana menyapa perwakilan warga di Ruang Pancasila Sekretariat DPD RI Perwakilan Bali. Duduk berhadap-hadapan dengan perwakilan masyarakat Desa Adat Bugbug, Putu Rio Rahdiana mengawali pertemuan tersebut dengan mengajak hadirin di ruangan berdoa. “Semoga kita diberikan ketenangan, diberikan sinar suci Ida Sang Hyang Widhi Wasa sehingga apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan hasil yangs sesuai dengan apa yang kita inginkan,” ungkapnya. Putu Rio Rahdiana mengaku mendapatkan arahan dari AWK terkait kehadiran ribuan masyarakat Desa Adat Bugbug ke Kantor Sekretariat Jenderal DPD RI Provinsi Bali. “Posisi Pak Arya Wedakarna sekarang sedang berada di luar daerah karena ada kegiatan perjalanan ke Jawa Tengah. Beliau mengarahkan saya untuk menerima Sameton sareng sami yang akan menyampaikan klarifikasi terkait kejadian di Desa Bugbug,” terangnya. Kembali Putu Rio Rahdiana menegaskan bahwa posisinya sebagai kepala kantor adalah memberikan pelayanan administrasi sehingga akan menerima apapun klarifikasi, masukan, harapan yang disampaikan warga Bugbug. “Itu akan kami catat. Di sini ada staf DPD RI, direkam, dan semua itu akan kami laporkan kepada Saudara Bapak Arya Wedakarna. Itu akan kami laporkan,” ungkapnya sembari memperkenalkan staf AWK yang ternyata sudah familiar di mata perwakilan warga Desa Adat Bugbug. Diberitakan sebelumnya, Warga Desa Adat Bugbug, Karangasem meminta klarifikasi AWK terkait kasus pengerusakan dan pembakaran Resort Detiga Neano Bugbug, Karangasem pada Rabu, 30 Agustus 2023 yang sejauh ini menyeret 13 tersangka sesuai keterangan resmi Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan S.I.K., M.H. Perwakilan prajuru Desa Adat Bugbug, I Nengah Yasa Adi Susanto dalam orasinya sebelum ribuan warga bergerak ke Kantor DPD RI Perwakilan Bali menegaskan bahwa pembangunan Resort Detiga Neano Bugbug, Karangasem sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tegasnya Desa Adat Bugbug mendukung Polda Bali mengembangkan proses penyidikan sampai aktor intelektual pengerusakan dan pembakaran Resort Detiga Neano Bugbug, Karangasem pada Rabu, 30 Agustus 2023 terungkap. “Karena kita sungguh miris masyarakat kita yang terprovokasi dengan ucapan-ucapan tokoh-tokoh penting di Gema Santhi misalnya yang menyatakan bahwasanya Ida Bhatara di Pura Gumang telah pergi ke Siwa Loka. Artinya di sana tidak ada Tuhan nanti. Inilah yang membuat mereka (warga Bugbug, red) terprovokasi,” ucap Jero Ong- sapaan akrab I Nengah Yasa Adi Susanto. Terangnya kelompok-kelompok Gema Santhi ini yang diduga ada kaitannya dengan proses pengerusakan dan pembakaran Resort Detiga Neano Bugbug, Karangasem. “Jadi tidak serta-merta pengerusakan dan pembakaran terjadi. Kami mendukung langkah-langkah Polda Bali, kita mendorong proses penyidikan ini dikembangkan untuk menangkap aktor intelektualnya. Poin yang penting lagi adalah kami ingin mengklarifikasi statement atau pernyataan AWK yang meskipun katanya hari ini (Rabu, 20 September 2023, red) dia tidak ada di Gedung DPD RI Perwakilan Bali,” tandas Jero Ong disambut seruan uuu oleh peserta aksi damai. “Seharusnya dia (AWK, red) saat menerima kelompok Gema Santhi pada tanggal 13 September 2023 lalu menyatakan bahwasanya sebagai pejabat kita harus siap bertemu dengan konstituen atau masyarakat kapan pun. Dan dia menyindir-menyindir Bupati Karangasem Bapak Gede Dana, katanya tidak mau menerima warganya. Justru sekarang dia sendiri tidak mau menerima warganya, tidak mau menerima masyarakat kami yang ada di Bugbug ini, padahal ini adalah masyarakat yang dia wakili. Faktanya, hari ini dia masih mementingkan pergi ke suatu daerah yang mungkin ada uang perjalanan dinas dinas di sana sehingga dia tidak mau menerima kita. Tapi, tidak masalah,” sambungnya. Jero Ong menegaskan ada dua hal penting yang disampaikan masyarakat Desa Adat Bugbug, Karangasem. Pertama, tidak ada pelanggaran apapun terkait dengan pembangunan Resort Detiga Neano Bugbug, Karangasem. Proses dimulai dari sewa tanah, sosialisasi, sampai pembangunan dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak ada hal apa pun yang dilanggar. “Faktanya keluar surat dua kali dari Pemerintah Kabupaten Karangasem pada bulan Juli dan Agustus 2023 yang menyatakan tidak ada pelanggaran terkait dengan perizinan villa tersebut dan tidak ada pelanggaran terkait bhisama kesucian pura. Kemudian dikuatkan oleh putusan atau keputusan Pansus DPRD Karangasem yang menyatakan tidak ada pelanggaran terkait perizinan. Artinya proses pembangunan villa tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena tidak ada pelanggaran bhisama dan sebagainya. Kenapa ini dipermasalahkan? Ya memang dicari-cari permasalahannya,” tegas Jero Ong. Khusus statement AWK yang dinilai provokatif, terang Jero Ong masyarakat Desa Adat Bugbug mengecam hal tersebut. “Masyarakat Bugbug mengecam apa yang disampaikan oleh Wedakarna tersebut karena sebagai anggota DPD RI dia terikat pada peraturan perundang-undangan, yakni Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang kode etik anggota DPD RI. Kedua, Peraturan Nomor 2 Tahun 2019 tentang tata tertib anggota DPD RI dan ini yang dilanggar,” urai Jero Ong. “Jadi kita sangat sayangkan pernyataan-pernyataan provokatif dan kami sangat sayangkan Komite 1 Bidang Hukum (DPD RI, red) harusnya Arya Wedakarna paham terkait dengan hukum. Tapi faktanya dia tidak paham terhadap hukum dan dia hanya memprovokasi masyarakat yang ada di Bugbug sehingga masyarakat kami saat ini mendatangi Gedung DPD RI yang ada di Denpasar yang meskipun dia tidak ada- dia sudah mendahului membuat statement di media sosial bahwasanya dia ada kunjungan kerja ke mana itu, saya juga tidak tahu- yang artinya kita tahu di sini bahwa seorang Arya Wedakarna itu penakut dan pengecut,” sentil Jero Ong disambut sorakan peserta aksi damai. Sikap tidak berani menemui masyarakat adat Desa Bugbug, Karangasem sehingga dilabeli penakut dan pengecut itu sambung Jero Ong sekaligus mematahkan pernyataan yang dibuat sendiri oleh Arya Wedakarna saat membully Bupati Karangasem Gede Dana yang katanya tidak mau menemui warga Bugbug. “Faktanya hari ini justru dia sendiri tidak datang. Itu sungguh kami sayangkan,” tutupnya. Sumber: https://www.balipolitika.com/2023/09/21/didemo-warga-bugbug-arya-wedakarna-kunker-ke-jawa-tengah/

Fokus menjalankan kewajiban sebagai Penglingsir Puri Ageng Mengwi sehingga memutuskan tidak melanjutkan syarat administrasi sebagai Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dalam kontestasi Pemilu Serentak 2024, anggota Komite III DPD RI Anak Agung Gde Agung tak lantas berhenti berbuat untuk Pulau Dewata Bali. Teranyar, sang negarawan sejati kelahiran Badung, 25 Mei 1949 yang mengemban amanat sebagai Bupati Badung 2 periode (2005-2015) menyalurkan 158 beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) untuk pelajar jenjang SD, SMA dan SMA/SMK se-Bali. Total ada 224 usulan di luar beasiswa perguruan tinggi yang masuk padanya. Namun yang lolos seleksi baru dinyatakan 158 orang. Sementara untuk PIP kuliah masih dalam proses. Penyerahan secara simbolis dilakukan, Rabu, 13 September 2023 di SD Negeri 3 Depeha, SMP Negeri 3 Kubutambahan, dan SMPN 5 Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Sertifikat PIP diterima langsung pelajar bersangkutan disaksikan kepala sekolah dan guru. Anak Agung Gde Agung berpesan agar program dari pemerintah era Presiden Jokowi lewat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim itu, dimanfaatkan secara maksimal. Pendidikan, ungkap Anak Agung Gde Agung sangat menentukan masa dengan bangsa dan negara. Karenanya, sesuai dengan salah bidangnya di Komite III DPD RI, ia turut menyukseskan semua program yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. “Saya adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Saya murni mewakili daerah (Bali) di Senayan,” kata pria yang juga Panglingsir Puri Ageng Mengwi itu dalam kegiatan bertajuk “Penyerahan Simbolis dan Sapa Peserta Didik; Baktiku untuk Bali”. Menyongsong Indonesia Emas 2045, Anak Agung Gde Agung meminta tidak ada lagi anak yang putus atau tidak mengenyam pendidikan. Meskipun dalam keadaan miskin ekstrem sekalipun karena ada banyak celah yang bisa dimanfaatkan, salah satunya beasiswa pemerintah. “Saya tidak ada motif kampanye, karena saya pensiun di dunia politik. Apa yang saya lakukan, apalagi jauh-jauh dari Mengwi ke Buleleng didorong oleh keinginan murni mengabdi untuk Bali,” pungkasnya. Kepala SD Negeri 3 Depeha, I Wayan Seridana berterima kasih kepada Anak Agung Gde Agung karena telah memfasilitasi 50 peserta didiknya mendapatkan beasiswa PIP dengan nominal Rp450.000 per peserta didik yang telah masuk ke rekening masing-masing penerima. “Rata-rata masyarakat kami bertani dengan perekonomian menengah ke bawah. Jadi PIP yang difasilitasi Bapak Gde Agung ini sangat kami rasakan manfaatnya,” kata Seridana. Senada, Kepala SMP Negeri 3 Kubutambahan Dewa Putu Karma dan Kepala SMPN 5 Kubutambahan Gede Suadnyana mengaku beasiswa PIP sangat membantu meringankan beban orang tua yang rata-rata petani. Mereka berharap, ke depan kuota PIP lebih ditingkatkan lagi. Selain itu, kedua kepala sekolah berharap wakil Bali di pusat turut memperjuangkan kelengkapan fasilitas serta renovasi sejumlah gedung karena daerah tersebut tergolong tanah labil. Untuk diketahui PIP Kemendikbudristek 2023 untuk SD, SMP, hingga SMA dan SMK telah cair sejak April 2023 lalu, dikutip melalui Instagram @puslapdik_dikbud. Jika merujuk pada jadwal pencairan tahun lalu, maka PIP Kemdikbud 2023 yang cair ini merupakan penyaluran untuk tahap 2. Nominal bantuan PIP berbeda-beda bagi setiap jenjang pendidikan. SD/SDLB/Paket A Rp450 ribu, untuk siswa baru atau siswa kelas akhir mendapatkan bantuan Rp225 ribu. SMP/SMPLB/Paket B Rp750 ribu, untuk siswa baru atau siswa kelas akhir mendapatkan bantuan Rp375 ribu. SMA/SMK/SMALB/Paket C Rp1 juta, untuk siswa baru atau siswa kelas akhir mendapatkan bantuan Rp500 ribu. Sumber: https://www.balipolitika.com/2023/09/14/negarawan-aa-gde-agung-salurkan-158-beasiswa-program-indonesia-pintar-di-buleleng/

Anggota DPD RI dapil Bali Dr. Made Mangku Pastika,M.M. mengatakan terjadinya kemiskinan ekstrem pada ratusan ribu warga Bali harus cepat ditangani dan jangan dibiarkan berlarut-larut. Kemiskinan akan berdampak luas seperti meningkatnya angka pengangguran, banyak kasus putus sekolah, masalah kesehatan di masyarakat, meningkatnya tindakan kriminalitas, dan peluang terjadinya berbagai konflik di masyarakat “Aneh juga dengan APBD yang mencapai Rp7 triliun lebih ini mestinya tidak sampai terjadi kemiskinan ekstrem ini,” tandas mantan Gubernur Bali dua periode ini, Jumat (22/9). Mangku Pastika melihat kasus kemiskinan ini terjadi lebih pada kurangnya perhatian. “Jadi sebenarnya gak sulit penanganannya. Yang penting kita tahu ‘by name by address’ yang termasuk dalam keluarga kemiskinan ekstrem ini. Dan apa masalahnya sehingga bisa miskin seperti itu. Jadi sebenarnya gak sulit,” tambahnya. Bahkan Mangku Pastika saat menjabat Gubernur 2008-2018 sempat disebut sebagai ‘Gubernur Orang Miskin’ ini melihat langkah strategis penanganan warga miskin ini bisa juga dengan melibatkan swasta dan kelompok masyarakat. “Kan bisa kita lakukan dengan gotong royong. Dulu saya lakukan ribuan bedah rumah warga miskin juga dengan gotong royong,” tandasnya. Yang penting ada kemauan dan perhatian serius untuk itu. Apalagi dana pemerintah daerah terbilang besar saat ini. Berdasarkan data ada 0,54% atau sekitar seratus ribu orang terkonsentrasi di Gianyar dan Karangasem yang terbilang mengalami kemiskinan ekstrem. Melihat jumlah yang cukup besar itu, maka perlu dicek langsung ke lapangan, diverifikasi data itu benar atau tidak. Biasanya data itu datangnya dari BPS. Mangku Pastika juga mengingatkan perlu diketahui separah apa, cari indikator atau parameter kenapa dia dikatakan miskin ekstrem, itu harus ditangani poin-poin itu. “Kalau dulu ada 14 parameter sehingga satu keluarga itu disebut miskin. Kalau dihapus saja 7, maka tinggal 7 lagi ya sudah tidak masuk kategori miskin. Jadi sesungguhnya ini tidak sulit,” pungkasnya. Sebelumnya Penjabat (Pj.) Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya saat melantik I Dewa Tagel Wirasa menjadi Penjabat Bupati Gianyar menggantikan Made Agus Mahayastra di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Rabu (20/9), memberi beberapa catatan untuk Kabupaten Gianyar yakni tingkat persentase kemiskinan ekstrem di daerah seni ini berada di angka 1.38%, sedangkan kemiskinan ekstrem di Provinsi Bali di angka 0.54%. Dimana artinya kemiskinan ekstrem di Kabupaten Gianyar lebih tinggi daripada rata-rata Provinsi Bali. Tidak hanya itu tingkat kemiskinan di Kabupaten Gianyar berada di angka 4.7% dimana tingkat kemiskinan Bali di angka 4.5%, yang juga berarti kemiskinan di Kabupaten Gianyar lebih tinggi dari rata-rata kemiskinan di Provinsi Bali. Demikian pula dengan angka stunting di Kabupaten Gianyar mengalami peningkatan dari Tahun 2021 di angka 5.1% naik menjadi 6.3% di Tahun 2022. “Tingkat kemiskinan ekstrem dan angka stunting ini, saya harap menjadi atensi dan perhatian dari bapak penjabat bupati di samping peningkatan penggunaan produk dalam negeri, pengendalian inflasi daerah serta investasi di Kabupaten Gianyar. Sumber: https://www.baliekbis.com/anggota-dpd-ri-dr-mangku-pastika-m-m-aneh-dengan-apbd-rp-7-triliun-kemiskinan-ekstrem-masih-tinggi-di-bali/

BULD DPD minta Kemendagri segera terbitkan acuan pembuatan RAPBD 2024 Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah RI meminta Kementerian Dalam Negeri segera menerbitkan Permendagri yang menjadi acuan pemerintah daerah dalam penyusunan Rancangan APBD 2024. "Menjadi tekad dan komitmen BULD sebagai salah satu alat kelengkapan DPD untuk mendorong terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut," kata Ketua BULD DPD Stefanus BAN Liow di Denpasar, Bali, Kamis. Stefanus menyampaikan hal tersebut dalam Temu Konsultasi Legislasi Pusat dan Daerah dengan menghadirkan narasumber Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra, Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Prof Dr Putu Gede Arya Sumertha Yasa, dan AA Ketut Sudiana mewakili DPRD Bali. "Permendagri yang baru ini sangat penting dan strategis karena menyesuaikan dengan sejumlah ketentuan baru yang diatur dalam UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang diantaranya mengenai pajak daerah, retribusi daerah dan sejumlah batasan lain yang harus dipatuhi," ujarnya. Ia menambahkan dengan nanti ada Permendagri yang baru maka dapat melengkapi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 sebagai payung hukum serta acuan penyusunan Perda APBD Tahun 2024. "Pemerintah daerah saat ini masih mengacu Permendagri No 84 Tahun 2022 yang tentunya belum menyesuaikan dengan UU HKPD. Ini menjadi tugas dan kewenangan kami untuk menjembatani kepentingan dan aspirasi daerah di pusat," ujarnya. Selanjutnya berkenaan dengan kebijakan mandatory spending (belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang) sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 146 dan Pasal 147 UU HKPD, Pemerintah Provinsi Bali telah mengoptimalkan upaya pemenuhan atas ketentuan tersebut. Stefanus mengemukakan diantaranya melalui penyesuaian alokasi belanja pegawai tidak melebihi 30 persen dan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40 persen dari total belanja APBD. Di sisi lain Pemerintah Provinsi Bali juga telah menetapkan kebijakan mandatory spending khusus lokal yakni pengalokasian anggaran belanja daerah sebesar 10 persen dari total belanja ABPD guna penguatan kegiatan adat budaya dan kearifan lokal, yakni alokasi anggaran bagi 1.493 desa adat yang ada. Sementara itu anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Bali Made Mangku Pastika mengatakan daerah tidak perlu khawatir terhadap kewenangan DPD untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) yang telah disusun dan maupun perda yang sudah ditetapkan. "Hal ini karena kehadiran DPD itu untuk menjembatani kepentingan daerah," ujar mantan Gubernur Bali dua periode itu. Dengan pemantauan dan evaluasi dari DPD tersebut, lanjut dia, dapat diketahui apakah perda yang ditetapkan sudah sejalan dengan regulasi yang ditetapkan pusat. Demikian pula sebaliknya, regulasi yang ditetapkan pusat apakah sudah mengakomodasi kepentingan daerah. Pastika mengatakan saat ini DPD RI melalui BULD tengah fokus untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perda APBD 2023 dan RAPBD 2024. "Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi pada Pemerintah Provinsi Bali yang telah bekerja sama untuk penyelenggaraan kegiatan ini," ucapnya. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra dalam kesempatan itu memaparkan postur APBD mengacu pada Perda Provinsi Bali No 14 Tahun 2022 tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023. Dalam APBD Bali Induk 2023, Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp6,93 triliun lebih dan Belanja Daerah sebesar Rp7,52 triliun, dengan Defisit menjadi sebesar Rp588,44 miliar lebih. Kemudian terkait dengan "mandatory spending" dalam APBD Bali 2023, menurut Ika, juga sudah sesuai dengan ketentuan yakni total belanja pegawai dengan anggaran Rp2,07 triliun (27,55 persen dari APBD). Dalam ketentuan, diatur untuk belanja pegawai maksimal 30 persen. Namun untuk belanja infrastruktur daerah dari ketentuan minimal 40 persen, dalam APBD Bali 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2,01 triliun lebih (34,70 persen). Ika menambahkan, karena Bali merupakan daerah agraris dan pariwisata, juga memiliki mandatory spending khusus untuk pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah seperti untuk desa adat, subak, seni budaya, dan kearifan lokal. Kemudian dalam Raperda Perubahan APBD Bali 2023 yang saat ini masih sedang berproses di Kementerian Dalam Negeri, Pendapatan Daerah dinaikkan menjadi Rp7,24 triliun lebih dan Belanja Daerah menjadi Rp7,96 triliun lebih, atau dengan Defisit sebesar Rp717,13 miliar lebih. Terkait dengan penyusunan RAPBD tahun anggaran 2024, Pemerintah Provinsi Bali hingga saat ini juga masih menunggu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang baru dengan sejumlah penyesuaian mengacu untuk penyusunan RAPBD 2024. Ika mengatakan pelaksanaan Perda APBD dioptimalkan serta difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi atas alokasi anggaran daerah bagi sektor pendidikan, kesehatan, pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu mengupayakan meningkatnya tingkat kualitas serta efektifitas anggaran belanja daerah agar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber: https://bali.antaranews.com/berita/325569/buld-dpd-minta-kemendagri-segera-terbitkan-acuan-pembuatan-rapbd-2024