Anggota DPD RI Perwakilan Bali, Gede Ngurah Ambara Putra, mengusulkan agar 2 persen dari dana bagi hasil devisa pariwisata Bali dialokasikan untuk pelestarian budaya dan peningkatan hak ekonomi para pelaku budaya. "Saya berharap usulan ini dapat dipertimbangkan untuk kepentingan bersama dalam memajukan budaya, desa adat, dan subak di Provinsi Bali, serta meraih potensi ekonomi yang lebih baik melalui sektor pariwisata," kata Ambara, Kamis (16/5/2024). Menurut Ambara, keberadaan sumber daya budaya di Bali telah berkontribusi besar terhadap industri pariwisata. Pada tahun 2023, Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Bali mencapai Rp 275 triliun, di mana 70 persen di antaranya berasal dari devisa pariwisata. "Usulan ini tidak hanya bertujuan untuk pelestarian budaya, namun juga untuk memastikan keberlanjutan industri pariwisata yang merupakan aset penting bagi pertumbuhan ekonomi Bali," jelas Ambara. Ambara menambahkan bahwa usulan ini telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia setelah melakukan penyerapan aspirasi masyarakat Bali. "Saya telah bersurat kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia setelah melakukan penyerapan aspirasi masyarakat Bali," terangnya. Usulan Ambara mendapat dukungan dari Komite I DPD RI. Dalam rapat kerja Komite I DPD RI dengan Kementerian Dalam Negeri RI pada 14 Mei 2024, disepakati bahwa terdapat urgensitas untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. "Komite I DPD RI sepakat dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengusulkan RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Program Legislasi Nasional 2025-2029," kata Ambara. Rapat kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPD RI, Prof Siviana Murni tersebut menghasilkan 8 butir kesimpulan, antara lain: Komite I DPD RI sepakat dengan Kementerian Dalam Negeri bahwa terdapat urgensitas untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Komite I DPD RI sepakat dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengusulkan RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Program Legislasi Nasional 2025-2029. Komite I DPD RI meminta Kementerian Dalam Negeri memuat Substansi RUU yang saat ini sedang disusun Komite I DPD RI dalam rangka penguatan otonomi daerah. Komite I DPD RI meminta Kementerian Dalam Negeri melaksanakan langkah-langkah antisipasi dalam rangka mencegah kecurangan dan mengevaluasi daerah yang belum melaksanakan hibah daerah untuk pelaksanaan pilkada. Komite I DPD RI meminta Kementerian Dalam Negeri melaksanakan evaluasi terhadap daerah yang memiliki otonomi khusus terkait pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024. Komite I DPD RI sepakat dengan Kementerian Dalam Negeri dalam penyusunan 27 dan 26 RUU tentang Kabupaten/Kota memuat 3 (tiga) substansi yaitu penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah, dan penegasan karakteristik. Komite I DPD RI meminta Kementerian Dalam Negeri untuk melaksanakan review terhadap usulan calon daerah otonom baru sebagai rekomendasi penataan daerah untuk pemerintahan 2024-2029. Komite I DPD RI meminta Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan evaluasi penjabat kepala daerah dilakukan secara objektif. Gede Ngurah Ambara Putra memberikan apresiasi terhadap kesimpulan rapat kerja Komite I DPD RI dan Kemendagri terkait aspirasi tersebut. "Bahkan diketahui hal ini juga sudah melalui kajian pengamatan Forum Perjuangan Anak Bali sejak beberapa tahun silam," ungkapnya. Ambara berharap dengan adanya perubahan undang-undang ini, usulan agar 2 persen dari dana bagi hasil devisa pariwisata Bali dialokasikan untuk budaya dapat terwujud. "Saya yakin dengan dukungan semua pihak, usulan ini dapat terwujud dan membawa manfaat bagi pelestarian budaya dan kesejahteraan masyarakat Bali," pungkasnya. Sumber: https://www.nusabali.com/berita/167286/senator-ambara-perjuangkan-2-dana-devisa-pariwisata-bali-dialokasikan-untuk-budaya

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia membangun gedung kantor baru di Jalan Jemur Andayani I, Surabaya untuk menjadi Kantor DPD RI Provinsi Jawa Timur. Pembangunan di atas tanah seluas 2000 meter ini menghabiskan dana sebesar Rp16 miliar. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal DPD RI, Rahman Hadi saat menyampaikan laporan pada pelaksanaan kegiatan peletakan baru pertama Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi Jawa Timur, Senin 13 Mei 2024. Rahman Hadi mengatakan DPD RI menerima pemberian hibah lahan sebesar 2000 meter di Jalan Jemur Andayani I, Surabaya untuk menjadi Kantor DPD RI Provinsi Jawa Timur. Pemberian hibah tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 020/1371/203.5/2021 dan Nomor PL. 02.04/03/DPDRI/II/2021 antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang ditanda tangani pada tanggal 24 Februari 2024. "Tak hanya lahan, Pemerintah Provinsi juga memberikan bantuan dana sebesar Rp. 16.277.000.000 untuk pembangunan gedung, sebagaimana yang tertuang dalam NHPD Nomor. 000.432/1657/2094/2024 antara Pemprov Jatim yang diwakili oleh Kabadan Kesbangpol dan Sekretariat Jenderal DPD RI yang diwakili oleh Sekjen DPD RI," jelas Rahman Hadi. Lebih lanjut Rahman Hadi menjelaskan, di tanah seluas 2000 meter akan dibangun gedung kantor 2 lantai yang didalamnya terdapat antara lain 6 ruang kerja Anggota DPD RI, 1 ruang Kepala Kantor, 2 ruang sekretariat, 1 ruang serbaguna, mushola, 1 ruang rapat, pantry dan kamar mandi. "Proses pembangunan Kantor DPD RI Provinsi Jawa Timur direncanakan akan selesai dalam kurun waktu enam bulan. Harapan kami pembangunan gedung kantor dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu. Setjen DPD RI akan ikut berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan," tambahnya. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa Periode 2019-2024 mengatakan Pemprov DPD RI merasa bangga bahwa Ketua DPD RI berasal dari daerah pemilihan Jawa Timur. Untuk itu, Pemprov Jawa Timur mendukung rencana pembangunan kantor DPD RI di Provinsi Jawa Timur dan berharap Jawa Timur menjadi Center of Gravity. "Harapan dari proses ground breaking ini, kalau sekarang kita hadir di peletakan batu pertama, September kita bisa hadir kembali untuk peletakan genteng terakhir," tukasnya. Peletakan baru pertama pembangunan kantor DPD RI dihadiri oleh Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalatta, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, dan para pimpinan alat kelengkapan DPD RI. Sementara itu, sehari sebelumnya, Sekjen DPD RI Rahman Hadi didampingi Deputi Bidang Administrasi Lalu Niqman Zahir, Deputi Bidang Persidangan Oni Choiruddin hadir di lokasi pembangunan untuk memantau persiapan kegiatan peletakan batu pertama kantor DPD RI Provinsi Jawa Timur.(chm) Sumber: https://www.tvonenews.com/berita/209974-dapat-hibah-dpd-ri-bangun-kantor-di-jawa-timur?

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Bali, Gede Ngurah Ambara Putra menyerap kesiapan dari kepala-kepala dinas berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Ngurah Ambara bertemu dengan Kepala Badan Kesbangpol Bali, I Gusti Ngurah Wiryanata, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil Provinsi Bali, Putu Anom Agustina. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas berbagai agenda terkait persiapan Pilkada Serentak 2024 dan permasalahan terkait pelaksanaan Undang-undang Desa di Provinsi Bali. Kepala Badan Kesbangpol Bali, I Gusti Ngurah Wiryanata menyampaikan, kesiapan Pemerintah Provinsi Bali dengan telah disiapkannya dana cadangan sebesar Rp 250 miliar sejak dua tahun lalu. Pendanaan tersebut berdasar Perda Nomor 9 Tahun 2021 ini diproses secara bertahap untuk menghindari kendala seperti yang terjadi pada Pilkada sebelumnya. “Pendanaan diproses secara bertahap melalui dana cadangan yang telah disepakati bersama DPRD, sehingga tercipta efisiensi dalam pelaksanaan Pilkada Serentak ini,” ujar I Gusti Ngurah Wiryanata kepada Tribun Bali, pada Jumat 26 April 2024. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil Provinsi Bali, Putu Anom Agustina, menyampaikan, kendala-kendala yang sering terjadi dalam pelaksanaan UU Desa di Bali. Salah satunya adalah tumpang tindihnya arahan antar kementerian yang sering membuat kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat desa. “Kami mengusulkan agar terdapat aturan atau regulasi bersama dalam bentuk surat keputusan atau edaran untuk mengatasi tumpang tindih arahan antar kementerian,” ujar Putu Anom Agustina. Dengan menyerap kesiapan ini, Anggota DPD RI Dapil Bali, Gede Ngurah Ambara Putra, berharap agar pelaksanaan Pilkada Serentak dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di Bali, terutama sebagai daerah pariwisata. Pihaknya mengungkapkan keinginannya agar pelaksanaan pemilu lebih bersifat berbudaya dan berbiaya rendah, sehingga dapat menghindari praktik money politic yang merugikan. “Pilkada Serentak harus berlangsung dengan biaya yang rendah dan berbudaya, sehingga dapat menciptakan suasana yang berbeda dan elegan bagi Bali,” ucap Gede Ngurah Ambara Putra. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi-solusi konstruktif untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dan perbaikan pelaksanaan UU Desa di Provinsi Bali. Sebelumnya, Ngurah Ambara juga mendorong Bawaslu Bali bekerja profesional sehingga Pilkada Bali yang dijadwal pada tanggal 27 November 2024 nanti bisa berjalan dengan baik, sukses dan lancar. Dalam pertemuan dengan pihak Bawaslu, Ngurah Ambara selain menginventarisasi kesiapan Pilkada, menutup celah peluang terjadinya money politics serta mengontrol penghitungan suara dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan. “Selesaikan kalau ada laporan warga dengan baik sehingga demokrasi bisa berjalan positif,” kata dia Ketua Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Bali Agus Tirta Suguna mengatakan, bahwa tugas Bawaslu adalah melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan. Menurutnya pelaksanaan Pilpres dan Pileg pada 14 April lalu sudah berjalan dengan baik. Ia berharap pada Pilkada November 2024 juga bisa lancar. “Nanti warga mendapat dua surat suara masing-masing untuk memilih pasangan Gubernur dan Wakil serta Bupati dan Wakil,” jelasnya. Terkait isu-isu money politics, disampaikannya harus ada laporan masyarakat terkait informasi yang disampaikan dengan bukti yang kuat. Ia berharap warga juga ikut melakukan pengawasan sehingga masyarakat percaya dengan hasil pemilihan. https://bali.tribunnews.com/2024/04/27/anggota-dpd-bali-ngurah-ambara-serap-kesiapan-pilkada-serentak-dan-bahas-penerapan-uu-desa-di-bali

Seluruh Lapas yang ada di tiap kabupaten di Bali saat ini mengalami over kapasitas. Bahkan ada yang sampai 350 persen. “Kalau dirata-rata over kapasitasnya hampir 250 persen,” ungkap Kakanwil KemenkumHAM Bali Pramella Y. Pasaribu saat menerima kunjungan Reses Anggota DPD RI Gede Ngurah Ambara Putra di kantornya Renon Denpasar, Senin (22/4). Reses Ngurah Ambara dari Komite I DPD RI dalam rangka menyerap masukan terkait kondisi dan kendala di KemenkumHAM Bali. Dalam reses tersebut terungkap selain masalah over kapasitas juga keberadaan sejumlah WNA yang memerlukan perhatian. Seperti lapas di Gianyar yang kapasitasnya 42 dihuni 180. Juga di Tabanan yang terjadi over kapasitas sekitar 350 persen. Untuk WNA yang memerlukan perawatan rumah sakit biayanya lebih tinggi. “Mereka kan tidak punya BPJS sehingga biayanya seperti pasien umum yang sudah tentu lebih besar,” jelas Pramella. Terkait kapasitas lapas, menurutnya yang menjadi kendala adalah lahan. Lapas yang ada sekarang ini selain lahannya terbatas juga berada di kota sehingga sulit untuk melakukan perluasan. “Jadi yang mungkin dilakukan adalah relokasi tempat sesuai kebutuhan. Kita berharap soal lahan ini bisa dibantu pemerintah setempat. Saya juga melihat relokasi ini akan memberi dampak pertumbuhan ekonomi bagi warga sekitar lapas,” jelasnya. Untuk solusi sementara pihaknya juga melakukan redistribusi warga binaan dan integrasi. Pramella menjelaskan Kanwil KemenkumHAM antara lain membawahi bidang kemasyarakatan, imigrasi dan pelayanan hukum. Untuk kemasyarakatan bagaimana bisa membina warga binaan agar ketika kembali dan menyatu ke masyarakat. “Salah satunya memberikan kegiatan berupa pelatihan kerja sehingga bisa mandiri nantinya. Alangkah baiknya pemerintah daerah bisa turun membantu, perlu kolaborasi agar warga binaan ini nantinya bisa diterima warga dan kerja. “Di lapas warga ini diberi latihan yang sederhana agar bisa diserap lapangan pekerjaan dan menjadikannya mandiri. Seperti pelatihan pertanian, sablon, dll. Juga perlu ada swasta yang bisa menyerap sehingga pelatihan bisa disesuaikan,” tambahnya. Dicontohkan pula, di seluruh Indonesia ada sekitar 270 ribu warga binaan. Mereka dalam setahun diberi 4 stel pakaian, makan dan kebutuha lainnya. Ini jumlahnya sangat besar. Jadi pihaknya juga memberi pelatihan yang terkait kebutuhan dan bisa diserap selama mereka di lapas. Sumber: https://baliwananews.com/reses-ngurah-ambara-ke-kanwil-kemenkumham-lapas-di-bali-over-kapasitas/

Para tokoh dan akademisi Hindu di Provinsi Bali mendiskusikan upaya-upaya untuk mencetak lebih banyak generasi muda Bali ke depan yang siap menjadi pemimpin andal dan dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat. "Generasi muda Bali harus memiliki mental juara dan siap menjadi pemimpin. Isi diri agar kita dapat membuktikan bahwa memang layak untuk memimpin," kata anggota Dewan Perwakilan Daerah Made Mangku Pastika di Denpasar, Selasa. Pastika yang juga President World Hindu Parisad (WHP) itu berpandangan pemimpin dalam Hindu adalah pengabdi yang melayani masyarakat. Masyarakat adalah subjek yang harus dilayani dan bukan untuk diperas. Menurut dia, secara sistematik dan terstruktur, maka orang itu harus dibentuk agar siap menjadi pemimpin. "Calon pemimpin itu perlu dilatih, disiapkan dan tentu punya mental juara dan jujur. Naikkan CC-nya agar punya keyakinan kuat dan tidak mudah menjadi pengikut," ucap Pastika pada diskusi dan bedah buku yang mengangkat tema Revolusi Mencetak Pemimpin Hindu itu. Gubernur Bali periode 2008-2018 itu mengatakan meskipun ada individu yang memiliki bakat memimpin, tetapi bakatnya tidak akan naik kalau tidak dibentuk. "Harus dibentuk agar bisa naik kelas. Saya yakin itu bisa dilakukan," ucapnya pada acara yang dihadiri sejumlah akademisi, tokoh agama dan mahasiswa itu. Sementara itu, akademisi Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Dr Ni Kadek Surpi menyampaikan keprihatinannya karena belakangan ini terjadi krisis kepemimpinan dan melihat banyak muncul pejabat tetapi tidak memberikan dampak yang besar bagi rakyat. "Pemimpin yang muncul CC-nya kecil. Pemimpin daerah yang terpilih semestinya tidak boleh hanya karena dapat rekomendasi. Jadi ke depan perlu ada pelatihan kepemimpinan secara berkelanjutan agar bisa menghasilkan pemimpin yang mampu mencarikan solusi atas masalah yang ada," ujarnya. Surpi juga mengingatkan pemimpin Hindu semestinya berkomitmen terhadap dharma (kebenaran), sehingga tidak akan mudah berbuat yang merugikan rakyat. Melalui kegiatan pelatihan kepemimpinan yang berkualitas diharapkan dapat membekali hal-hal dasar dan meningkatkan kompetensi anak muda. "Mari belajar menulis, berkarya dan berkontribusi," ucap Surpi yang menjadi penulis buku Revolusi Mencetak Pemimpin Hindu bersama dua penulis lainnya yakni Ni Nyoman Ayu Nikki Avalokitesvari dan Ni Made Sumaryani itu. Surpi menyayangkan kalau sampai pemimpin yang terlahir karena sogokan sebungkus nasi kuning sebelum pencoblosan atau uang Rp200 ribu. "Semestinya bisa lahir pemimpin Hindu di berbagai tingkatan," katanya lagi. Akademisi Prof Dr Ni Luh Putu Winanti mengatakan seorang pemimpin haruslah memiliki kecerdasan spiritual karena dengan memiliki kecerdasan tersebut, maka otomatis juga memiliki kecerdasan emosional dan intelektual. "Generasi muda tidak boleh bermalas-malasan. Mari kita bangkit dan jangan hanya pandai berteori," ujarnya. Pemimpin yang berhasil, lanjut dia, adalah pemimpin yang dapat membina dan menyatukan perbedaan yang ada untuk menjadi kekuatan. Hal senada disampaikan akademisi Dr I Gede Sutarya MAg yang menegaskan seorang pemimpin agar mampu mengkristalkan aspirasi masyarakat. "Pemimpin mesti punya komitmen kuat terhadap negara. Pemimpin tidak boleh melakukan kekerasan, dia perlu bernegosiasi dalam menyelesaikan masalah, tidak boleh menyengsarakan rakyat," kata pria yang juga mantan wartawan ini. Ketua KMHDI Putu Dika juga menegaskan mestinya kehadiran seorang pemimpin bisa memberi solusi atas masalah yang ada. Pemimpin yang mau dicetak harusnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekarang. Sumber: https://www.antaranews.com/berita/4083141/tokoh-bali-diskusikan-upaya-cetak-generasi-muda-jadi-pemimpin-andal

Anak Agung Gde Agung melakukan kunjungan kerja dalam rangka reses di BNN Provinsi Bali (25/4), Senator RI tersebut diterima oleh Kepala BNN Provinsi Bali, Brigjen Pol. Rudy Ahmad Sudrajat, S.I.K., M.H. didampingi PJU serta Kepala BNNK dan Jajaran. Adapun maksud dan tujuan kunjungan kerja ke BNN Provinsi Bali dalam rangka menyerap aspirasi dan mengenal lebih dekat tugas dan fungsi BNN Provinsi Bali dan BNNK Jajaran dalam melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari ancaman bahaya narkotika. Dalam diskusi tentang penanganan permasalahan narkotika, beliau menyampaikan apreasiasi kepada BNNP Bali atas kinerja yang telah dilakukan dengan khususnya dengan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa melalui pembentukan desa bersinar dan penyusunan pararem anti narkoba meskipun dengan segala keterbatasan BNN. Dalam kunjungan tersebut Anak Agung Gde Agung juga mengisi sesi live Podcast BNN Provinsi Bali. Harapannya agar generasi penerus bangsa agar tidak mencoba karena akibat yang ditimbulkan sangat merugikan bagi diri sendiri dan orang-orang disekitar terutama keluarga. Anggota DPD Bali periode 2019-2024, Anak Agung Gde Agung juga menyampaikan dukungannya kepada BNN dalam menangani masalah narkotika dan berharap kedepan peran kelembagaan BNN dapat terus ditingkatkan untuk mewujudkan Generasi Emas Indonesia Tahun 2045. Sumber: BNNP Bali yang ditambah informasi.

Sekretaris Jenderal (Setjen) DPD RI meluncurkan Pojok Baca Digital (Pocadi) yang dikerjasamakan dengan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) yang dilakukan di Lobby Setjen DPD RI (29/04/2024). Keberadaan Pocadi yang ditempatkan di dekat Lobby Kantor Setjen DPD RI ini merupakan upaya dalam menyediakan referensi pengetahuan dan peningkatan literasi bagi masyarakat dan ASN Setjen DPD RI di tengah kuatnya arus informasi seiring perkembangan digital. “Keberadaan Pocadi akan memberikan sebuah proses pembelajaran atau pemantik bagi kita semua di lingkungan DPD RI untuk bisa memanfaatkan dalam rangka mencari informasi. Adanya dinamika politik yang terjadi di tengah situasi politik saat ini, tentunya memerlukan referensi yang aktual dan terpercaya,” ucap Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI Rahman Hadi ketika memberikan sambutan dalam peluncuran Pocadi. Ke depan, lanjut Rahman Hadi, Setjen DPD RI akan mengembangkan kerja sama dengan perpustakaan Setjen MPR RI dan Setjen DPR RI untuk menyediakan akses informasi dan pengetahuan ke masyarakat di lingkungan parlemen, termasuk mengenai kinerja DPD RI sebagai wakil daerah yang memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat daerah. Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Adin Bondar mengatakan, keberadaan Pocadi dapat mengantisipasi efek negatif dari banyaknya arus informasi yang tidak terpercaya sebagai akibat dari perkembangan digital. Karena Pocadi menawarkan ribuan literatur yang bisa diakses secara digital dan tidak berbayar. “Pocadi terkoneksi dengan buku-buku digital Perpusnas. Ada 1500 copy buku yang bisa dibaca secara gratis, termasuk jurnal-jurnal internasional. Anggota DPD RI harus terinfo dengan baik dengan literatur-literautr yang baik untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga lembaga-lembaga kita akan menjadi adaptif dan agile,” imbuh Adin. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi Zulfikar Saifuddin mengatakan bahwa kehadiran Pocadi ini merupakan hasil kerja sama antara Perpustakaan DPD RI dengan Perpusnas sebagai bukti nyata kolaborasi dan sinergi dalam menciptakan aksesibilitas dan pelayanan informasi bagi masyarakat. “Pocadi diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam mengakses pengetahuan yang berkualitas serta mendorong minat baca dan riset serta peningkatan literasi di tengah masyarakat,” ucapnya. Sumber: https://metrotalenta.online/setjen-dpd-ri-luncurkan-pojok-baca-digital-pocadi/

Senator RI Gede Ngurah Ambara Putra bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali mendorong pelaksanaan “Green Election” alias Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Hijau 2024 dengan meminimalisir pengunaan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak ramah lingkungan. Dalam agenda pertemuan di Kantor DPD RI, Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Lidartawan mengungkapkan terkait persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Bali dipastikan 100 persen telah rampung. Mantan Ketua KPU Bangli itu juga turut menyampaikan beberapa permasalahan yang terjadi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, Rabu, 14 Februari 2024 lalu sebagai langkah antisipasi pada kontestasi Pilkada Serentak 2024, Rabu, 27 November 2024. “Yang pada intinya pertemuan kami kali ini menyampaikan kepada anggota DPD Bali, Senator RI Gede Ngurah Ambara Putra bahwa semua yang menyangkut persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Bali sudah selesai. Kami juga menyampaikan beberapa permasalahan yang terjadi pada Pileg 2024 kemarin untuk langkah antisipasi ke depan. Juga kami sampaikan beberapa usulan terkait Green Election (Pilkada Hijau, red) dan insurance (asuransi, red) untuk ketenangan kami dalam bekerja. Semoga usulan-usulan ini dapat disampaikan di Senayan nanti,” ungkap Agung Lidartawan kepada wartawan balipolitika.com, Selasa, 23 April 2024. Lidartawan juga berharap pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Bali dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang ada; tidak ada lagi timbul permasalahan berarti seperti kesehatan, sengketa dan lainnya, sesuai yang ditargetkan KPU Bali, yakni sebesar 75 persen. Sementara itu, Senator RI Dapil Bali, Gede Ngurah Ambara Putra menyambut baik apa yang disampaikan oleh Tim KPU Bali dalam agenda pertemuan di Kantor DPD RI tersebut. Gede Ngurah Ambara Putra yang duduk di Komite 1 DPD RI dengan lingkup tugas terkait pelaksanaan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan atas undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; dan pembentukan, pemekaran, serta penggabungan daerah menekankan pihaknya akan segera menyampaikan apa yang menjadi usulan KPU Bali dan mendorong pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 tepat waktu plus tepat anggaran. “Tentu saya sangat mengapresiasi langkah cepat yang telah dilakukan oleh KPU Bali jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Usulan-usulan yang ada nantinya kami akan sampaikan dalam agenda rapat kerja di Senayan. Kami di DPD RI akan terus mendorong penyelenggaraan Pilkada di Bali sesuai jadwal, sebagaimana arahan Bapak Presiden agar sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan,” tegas Gede Ngurah Ambara Putra. Sumber: https://balipolitika.com/2024/04/23/dpd-ri-kpu-bali-dorong-pilkada-hijau-2024/

Sejumlah tokoh Politik asal Kabupaten Buleleng coba dipertemukan sekaligus diajak membahas perkembangan daerah. Mereka diundang langsung oleh tokoh politik senior Made Mangku Pastika di SMA Taruna Mandara, Selasa (16/4/2024). Usai acara, Mangku Pastika mengatakan alasannya mengundang tokoh-tokoh politik asal Kabupaten Buleleng tidak lain adalah untuk menggugah rasa “Jengah” para tokoh yang selama ini dinilai mulai luntur. Jengah yang dimaksud olehnya yakni bagaimana melihat kekurangan dan memperbaiki agar menjadi lebih baik lagi. Bahkan dirinya juga mengingatkan supaya tidak sampai mabuk dengan kata Buleleng jagoan serta lainnya. “Kesimpulan dalam pertemuan tadi semua ternyata Jengah dan merasa bahwa potensi kita besar, alam kita paling luas, SDM melimpah, orang-orangnya hebat semua, tapi kita secara jujur, sabar, rendah hati harus mengoreksi kembali dan melihat apa kelemahan kita (Buleleng,red),” tegas dia. Politisi asal Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Buleleng tersebut menampik adanya kepentingan politik dalam mempertemukan tokoh terkait. Sebab semuanya murni agar bagaimana membangkitkan rasa Jengah tokoh-tokoh yang ada untuk Buleleng ke depan. Bahkan dirinya mengaku sangat senang mereka yang hadir bisa tertawa bersama dengan dibalut rasa persaudaraan dan tujuan yang sama bahwa ada tugas yang harus dikerjakan untuk daerah kelahirannya. “Kita akan usahakan (ada pertemuan lagi,red) agar lebih panjang lagi, saya tidak punya kepentingan apapun atas pertemuan tadi, tidak kepentingan politik maupun mencari uang,” ungkap dia. Sementara ditanya soal berapa pasang akan ada calon bupati dan wakil bupati di Pilkada Buleleng, Mangku Pastika mengaku tidak mengetahui berapa, sebab dirinya beralasan semua tergantung aturan. Namun sambil jalan pihaknya ingin diskusi dan pertemuan serupa bisa dilakukan secara intens ke depannya. “Kita tunggu dan mudah-mudahan setelah pertemuan ini diskusi semakin intens, dan kalau bisa gubernurnya dari Buleleng juga kalau bisa ya,” harapnya. Disisi lain, salah satu tokoh politik pendatang baru Gede Suardana yang turut hadir dalam pertemuan berharap nantinya para kandidat yang maju di Pilkada Buleleng ada tokoh tua dan muda untuk regenerasi kepemimpinan sekaligus kesinambungan pembangunan Buleleng. “Kenapa tidak (tokoh tua dan muda) jika ada kesempatan anak muda harus siap tampil untuk memimpin Buleleng,” ujarnya. Adapun sejumlah tokoh yang hadir seperti dr I Nyoman Sutjidra, Gede Supriatna, Ni Luh Jelantik, Dewa Nyoman Sukrawan, I Nyoman Tirtawan, I Nyoman Sugawa Korry, dan Gede Suardana. Sumber: https://www.balipuspanews.com/mangku-pastika-pertemukan-sejumlah-tokoh-politik-asal-buleleng-ini-alasannya.html

Senator RI Gede Ngurah Ambara Putra bersembahyang *matur piuning* (mohon ijin) di Padmasana dan lingkungan Kantor DPD RI Perwakilan Provinsi Bali (18/04). Dalam kesempatan tersebut Senator Ambara berkoordinasi dengan Kepala Kantor DPD RI Provinsi Bali. Dalam tradisi agama Hindu, *matur piuning* dilaksanakan ditempat suci seperti Pura, Candi dan lainnya. Matur piuning, dilaksanakan sebagai suatu upacara memohon restu kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) dan Para Batara atau leluhur agar diberi keselamatan. #dpdri #dpdribali #senatorbali #lebihtahudpdribali