DENPASAR, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan seharusnya Utusan Daerah di dalam MPR diisi oleh mereka yang memiliki wilayah-wilayah di Nusantara ini. Baik itu Raja dan Sultan Nusantara, maupun Masyarakat Adat penghuni wilayah yang berbasis Suku, Marga, Nagari dan sejenisnya. "Berbicara tentang Utusan Daerah, kita harus membaca sejarah keberadaan wilayah di Nusantara ini," kata LaNyalla dalam FGD "Siapakah Utusan Daerah MPR? Membedah Siapa Saja Utusan Daerah di MPR dan Bagaimana Pengisiannya, di Universitas Udayana, Bali, Selasa (20/6/2023). Mereka inilah yang mengalami secara langsung penjajahan oleh VOC dengan Tentara Belandanya. Sehingga sejarah mencatat beberapa perlawanan terhadap Belanda telah terjadi di era Kerajaan dan Kesultanan Nusantara. Puncaknya, lanjut LaNyalla, para Raja dan Sultan Nusantara memberi dukungan moril dan materiil yang konkrit bagi lahirnya negara ini, berupa penyerahan Wilayah-Wilayah mereka untuk menjadi bagian dari Negara Republik Indonesia. "Sikap Legowo dari para Raja dan Sultan Nusantara itu sekaligus bukti bahwa sudah seharusnya para Raja dan Sultan Nusantara ini adalah bagian dari Pemegang Saham Utama negara ini," ujarnya. Tetapi fakta yang terjadi, imbuhnya, Kerajaan dan Kesultanan Nusantara, serta Kelompok Masyarakat Adat yang dulu menghuni Hutan atau Wilayah berbasis Suku, Marga atau Nagari, sama sekali tidak terlibat dan tidak memiliki saluran langsung dalam menentukan wajah dan Arah Perjalanan bangsa ini. "Perlu kita ingat, ada empat syarat untuk berdirinya suatu negara. Pertama, adanya Rakyat. Kedua, adanya Wilayah. Ketiga, terbentuknya pemerintahan. Dan keempat, adanya pengakuan internasional," papar dia. Sebelum Indonesia lahir, dikatakan LaNyalla, wilayah di Nusantara terbagi dalam dua zona. Yang pertama adalah Zelfbesturende Land Schappen, atau daerah-daerah berpemerintahan sendiri, yang sejatinya dikuasai Kerajaan dan Kesultanan Nusantara. Yang kedua, adalah Volks Gemeen Schappen atau wilayah yang dihuni dan dimiliki kelompok Masyarakat Adat, yang berbasis Suku, Marga, Nagari, dan sebagainya. Kemudian Belanda menciptakan daerah-daerah baru, yaitu daerah Otonom dan daerah Administratif Pemerintahan Hindia Belanda di Nusantara. "Jadi, para pendiri bangsa, saat menyusun tentang Utusan Daerah, sudah memikirkan bahwa seharusnya Utusan Daerah di dalam MPR dihuni oleh mereka yang memiliki wilayah-wilayah di Nusantara ini," ungkap Senator asal Jawa Timur itu. Namun katanya, rumusan Utusan Daerah yang didisain para Pendiri Bangsa, belum pernah dilakukan secara benar, baik di era Orde Lama, maupun Orde Baru. Pada masa Orde Lama, dari tahun 1945 hingga tahun 1965, MPR RI belum dapat dibentuk secara utuh dan konsisten, karena situasi saat itu yang tidak mendukung, akibat beberapa perubahan Model Konstitusi dan gejolak militer akibat Agresi Militer Belanda serta beberapa pemberontakan di dalam negeri. "Di era Orde Baru, dari tahun 1966 hingga 1998, Utusan Daerah justru diisi oleh unsur Eksekutif yang ada di daerah. Mulai dari Gubernur, Panglima Kodam, Kepala Kepolisian Daerah, Rektor Universitas Negeri, dan lain sebagainya. Pemilihan tersebut juga diserahkan kepada DPRD Provinsi. Sehingga Utusan Daerah banyak yang berafiliasi kepada Golongan Karya, yang mendominasi kursi di DPRD Provinsi," katanya. Diperparah lagi, dengan adanya Amandemen Konstitusi tahun 1999 hingga 2002, bangsa ini telah mengubur Sistem Bernegara yang dirumuskan para Pendiri Bangsa tersebut. "Untuk itu, saya menawarkan kepada kita semua, untuk kita sepakati lahirnya Konsensus Nasional kembali kepada Demokrasi Pancasila. Kembali kepada Sistem Bernegara rumusan Pendiri Bangsa. Dan mengisi Utusan Daerah dengan benar, yakni mereka-mereka pemilik wilayah asal usul Negara ini. Yaitu para Raja dan Sultan Nusantara serta Tokoh Masyarakat Adat," ucapnya. Hal senada diungkapkan Rektor Universitas Udayana Prof.Dr.Ir I Nyoman Gede Antara. M.Eng.IPU mengatakan, sudah saatnya daerah kembali memiliki utusan daerah di MPR. "Utusan Daerah jika harus diaktifkan kembali adalah bagian dari upaya serius merawat memori kolektif bangsa dalam sejarah lahirnya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Utusan Daerah harus dihuni oleh utusan yang tepat untuk tujuan tersebut," kata Rektor dalam sambutan resminya. Narasumber acara tersebut, Dr. Gede Marhaendra Wija Atmaja. SH. M.Hum dari Universitas Udayana, mengatakan pemilik wilayah yang dimaksud bisa juga para Raja yang sudah punya kerajaan dan masyarakat adat, termasuk pemangku desa adat. "Contohnya seperti desa adat di Bali. Hal ini pun sangat layak untuk menjawab Siapakah utusan daerah sesuai dengan tema kita ini," katanya. Hal senada diungkapkan oleh narasumber yang lain Mohammad Novrizal SH. LI M dari Universitas Indonesia. Kata dia, kewajiban perlindungan negara bukan hanya diberikan pada orang, melainkan juga pada ruang. “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu, setiap daerah, baik padat ataupun jarang penduduknya harus memiliki kesetaraan hak perwakilan atau territorial rights," katanya. Hal yang tegas diungkapkan oleh Raja Sidenreng Sulawesi Selatan PYM Adatuang Sidenreng XXV Ir. H. Andi Faisal Sapada. Kata dia, hal ini membutuhkan kesepakatan atau konsensus nasional untuk mengembalikan UUD 1945 sesuai naskah asli. "Supaya kedaulatan rakyat ini betul-betul dijamin sesuai dengan harapan pendiri bangsa. Ini membutuhkan perjuangan, konsekuensi dan sebagainya. Kalau ini lebih baik untuk rakyat, kenapa tidak kita perjuangkan. Kami sangat berharap demikian karena pemilik wilayah secara adat, bukan secara pemerintahan, adalah Raja-Raja dan Sultan se Nusantara. Kita sudah menyumbang banyak untuk negara ini," kata Raja Andi yang juga diamini Raja Klungkung PYM Ida Dalem Semara Putra. LaNyalla hadir didampingi Anggota DPD RI dari Bali yakni Dr. SHRI I.G.N Arya Wedakarna, Drs. Made Mangku Pastika M.M, H. Bambang Santoso M.A. Selain itu juga hadir Anggota DPD RI Provinsi Banten, Drs. K.H Habib Ali Alwi, Anggota DPD RI Provinsi Sulbar H. Almalik Pababari, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin, Kabiro Setpim DPD RI Sanherif Hutagaol, dan Kapusperjakum DPD RI Andi Erham. Sementara tuan rumah hadir Rektor Universitas Udayana Prof.Dr.Ir. I Nyoman Gede Antara. M.Eng.IPU dan para wakil rektor. Sedangkan nara sumber acara tersebut adalah Dr. Gede Marhaendra Wija Atmaja. SH. M.Hum dari Universitas Udayana dan Mohammad Novrizal SH. LI M dari Universitas Indonesia. Sementara penanggap FGD tersebut adalah Raja Klungkung PYM Ida Dalem Semara Putra, Raja Sidenreng Sulsel PYM Adatuang Sidenreng XXV Ir. H. Andi Faisal Sapada dan Prof. Dr. Drs. I Gusti Bagus Suka Arjawa dari Udayana Sumber: https://dpd.go.id/daftar-berita/di-udayana-bali-ketua-dpd-ri-tegaskan-utusan-daerah-di-mpr-harus-berbasis-pemilik-wilayah

Universitas Terbuka kembali mengelar Seminar Wisuda. Seminar tersebut digelar pada Senin, 12 Juni 2023 tepat sehari sebelum Wisuda akan diselenggaran. Yang mana diketahui seminar ini selalu dilakukan dan sudah menjdi tradisi dari Universitas Terbuka. Terhitung kurang lebih sebanyak 844 mahasiswa dan mahasiswi calon wisudawan yang mengikuti seminar tersebut. Para mahasiswa tersebut berasal dari Prodi Magister Matematika 1 orang, Prodi Ilmu Perpustakaan 8 orang, Prodi Ilmu Hukum 43 orang, Prodi Ilmu Administrasi Negara 19 orang, Prodi Ilmu Pemerintahan 5 orang, Prodi Ilmu Komunikasi 18 orang. Lanjut Prodi Inggris Bidang Minat Penerjemahan 21 orang, Prodi Administrasi Bisnis 5 orang, Prodi Sosiologi 2 orang, Prodi Kearsipan 2 orang dan Prodi perpajakan 23 orang Ada pula mahasiswa dari Agribisnis Bidang Minat Prodi Penyuluhan Dan Komunikasi Perikanan 1 orang, Prodi Manajemen 338 orang, Prodi Akuntansi 132 orang, Prodi Ekonomi Pembangunan 1 orang, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris 1 orang. Dan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) 160 orang juga Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) sebanyak 64 orang. Seminar kali ini bertema “Mewujudkan Generasi Emas yang Sukses, Unggul dan Berbudaya, berlandaskan Tri Hita Karana di era digital 5.0”. Dimana ratusan calon wisudawan tersebut dibekali dengan isu-isu keilmuan yang mutakhir dan relevan dengan kebutuhannya serta pengembangan profesionalitas diri. Dengan upaya tersebut, diharapakan para calon wisudawan dapat memiliki arah perilaku yang lebih positif dan membanggakan. Sebelum seminar dimulai, acara nampak diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Terbuka, dan Berdoa bersama. Seminar tersebut pun diisi oleh narasumber yang handal dan berkualitas. Yakni Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa yang merupakan Anggota DPD RI Provinsi Bali dan Prof.Dr. Maximus Gorky Sembiring, M.Sc sebagai Guru besar FKIP Universitas Terbuka. Para calon wisudawan pun nampak sangat antusias dengan setiap seminar yang disampaikan oleh kedua moderator. Dalam kesempatan tersebut Prof.Dr. Maximus Gorky Sembiring, M.Sc. “Kualitas hidup yang sejati pada naluriah. Maka dari itu kita harus memiliki 4 kecerdasan dalam menjalani hidup." "4 kecerdasan itu ialah cerdas secara spiritual, cerdas secara intelektual, cerdas emosional, dan cerdas secara fisikal," paparnya. Lanjut dalam kesempatan itu pula Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa nampak memberikan apresiasi pada kampus Universitas Terbuka. Baginya Universitas Terbuka merupakan tempat atau rahim yang melahirkan lulusan-lulusan yang cerdas dan berkualitas. Tak hanya itu, ia juga menghimbau bahwa sebagai calon wisudawan yang cerdas, para mahasiswa tersebut harus memiliki jiwa Tri Sakti Bung Karno. “Sebagai generasi emas yang akan lulus dari Universitas Terbuka, hendaknya memiliki rasa atau jiwa Tri Sakti Bung Karno." "Yang mana terdiri dari Berdaulat dalam bidang politik yang disimbolkan dengan Dewi Sataswati, Berdikari dalam bidang ekonomi disimbolkan dengan Dewi Laksmi dan Berkpribadian dalam bidang budaya yang disimbolkan dengan Dewi Durga,” jelasnya. Selanjutnya selama kurang lebih 15 menit para calon wisudawan pun diberi kesempatan untuk bertanya. Diakhir kegiatan seminar pun diakhiri dengan pemberian penghargaan kepada para Narasumber. Sumber: https://bali.tribunnews.com/2023/06/12/universitas-terbuka-gelar-tradisi-seminar-akademik-sebelum-hari-wisuda-dihadiri-844-calon-wisudawan

Komite II Dewan Perwakilan Daerah RI ( DPD RI) bekerjasama dengan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana (Bali) menyelenggarakan Seminar "Uji Sahih Rancangan Undang-Undang Tentang Perikanan" bertempat di Ruang Bangsa Gedung Rektorat Unud Kampus Jimbaran, Senin (5/6/2023). Seminar dibuka oleh Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan Unud Prof. Dr. Ir. I Wayan Nuarsa, M.Si., dengan menghadirkan empat orang narasumber yakni Dr. Wahyu Yun Santoso, S.H., M.Hum., LL.M. (Tim Ahli RUU Perikanan), Ir. Putu Sumardiana, MP (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali); I Wayan Gede Astawa Karang, S.Si., M.Si., Ph.D (FKP Unud); dan I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D (FH Unud). Wakil Ketua Komite II DPD RI Lukky Semen, SE mengatakan kegiatan Uji Sahih ini merupakan bagian dari tanggung jawab DPD RI terkait pelaksanaan fungsi legislasi sebagaimana diatur dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 249 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD; dan Pasal 5 serta Pasal 7 Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib. RUU Perikanan ini merupakan RUU yang berada di dalam daftar Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024 atau biasa disebut Long List. Uji Sahih merupakan salah satu tahapan proses penyusunan RUU di DPD. Pada tahapan ini, Komite II melaksanakan Uji Sahih secara paralel di 3 (tiga) Perguruan Tinggi yakni: Universitas Udayana (Unud), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), dan Institut Pertanian Bogor (IPB). Setelah pelaksanaan Uji Sahih ini, Tim Ahli akan menyempurnakan draf RUU berdasarkan masukan-masukan dari Uji Sahih dan selanjutnya Komite II akan melaksanakan Finalisasi Draf RUU dimaksud. Tahapan berikutnya adalah harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap RUU. Keseluruhan Tahapan ini berujung pada pengambilan putusan pada sidang Paripurna DPD RI. Lukky Semen berharap melalui pelaksanaan Uji Sahih di Universitas akan mendapatkan banyak masukan dari para akademisi, Pemerintah, praktisi perikanan, dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga harapan kita semua Draf RUU ini dapat semakin sempurna. Dr Wahyu Yun Santoso, sebagai tim ahli penyusun ruu perikanan yang dibentuk Komite II DPD RI memaparkan 3 (tiga) alasan mengapa UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan perlu di ubah atau bahkan diganti yakni pertama, perlu nya penataan atas ketidakseimbangan sektor perikanan akibat rendahnya muatan teknologi, lemahnya pengelolaan dan kurangnya dukungan ekonomi politik; kedua, perspektif produksi tidak hanya pada management tapi pada governance atau tata kelola untuk keberlanjutan perikanan; dan ketiga, dengan setidaknya10 bagian dari Undang-Undang Nomor 31/2004 yang dikaji dan diusulkan untuk diubah, maka dipandang perlu untuk mengganti seluruhnya. Sementara itu Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan Unud Prof. Dr. Ir. I Wayan Nuarsa, M.Si, dalam sambutannya menyampaikan, Indonesia adalah negara besar, 2/3 negara kita terdiri dari laut dengan panjang pantai terluas kedua setelah Kanada. Indonesia memiliki kekayaan laut yang luar biasa termasuk ikan di dalamnya. Untuk optimalisasi pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian sumberdaya perikanan dan untuk peningkatan perekonomian pusat dan daerah serta peningkatan taraf hidup pelaku usaha perikanan, perlu adanya regulasi untuk mengatur semua itu. Pembuatan regulasi tidak bisa dibuat sekali langsung jadi. Dengan adanya berbagai dinamika dan perubahan baik secara alami maupun oleh manusia dan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan UU perikanan. UU perikanan mengalami beberapa kali perubahan diantaranya UU No. 9 Tahun 1985, UU No 31 Tahun 2004, UU No 45 Tahun 2009, adanya DKP, Penegakan hukum, UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Sektor Kelautan dan Perikanan, dan RUU yang sedang dilakukan uji sahih pada hari ini. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia dengan berbagai profesi seperti akademisi, birokrat, LSM, dan seluruh komponen masyarakat di bidang perikanan, hendaknya ikut berkontribusi terhadap lahirnya UU Perikanan yang baru dengan memberikan saran dan masukan, dan juga ikut berpartisipasi memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat apabila RUU telah ditetapkan untuk diundangkan agar tidak terjadi bias dan salah persepsi terhadap UU tersebut. Dekan FKP berharap, dengan adanya RUU perikanan yang baru ini, pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian sumberdaya perikanan bisa meningkatkan perekonomian pusat dan daerah serta meningkatkan taraf hidup pelaku usaha perikanan dan dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Ahli Hukum Unud, I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D, menuntaskan tanggapannya dengan menyatakan bahwa materi ruu perikanan yang disusun oleh Komite II DPD RI, telah sahih menurut ketentuan prosedur tata urutan penyusunan perundang-undangan yang berlaku formal. Sumber: https://bali.tribunnews.com/2023/06/06/penyempurnaan-ruu-perikanan-komite-ii-dpd-ri-lakukan-uji-sahih-di-universitas-udayana

Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan dan Pelestarian Budaya Adat Kerajaan Nusantara berada di rel positif. Hal itu tampak dalam agenda serap aspirasi Komite III DPD RI di Universitas Warmadewa Denpasar, Senin (5/6/2023). Untuk memperoleh masukan komprehensif digelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka uji sahih RUU tersebut dengan menghadirkan 5 narasumber. Yakni staf ahli DPD RI Prof. Yahya Ahmad Zein, Majelis Kebudayaan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Semarasara, Penglingsir Puri Agung Klungkung Ida Dalem Semaraputra, Akademisi Universitas Warmadewa Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, dan I Wayan Rideng. Acara seminar dibuka secara resmi oleh Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri dan dihadiri Wakil Ketua Komite III DPD RI Anak Agung Gde Agung, anggota Komisi III DPD RI, Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali dan Rektor Unwar, Dekan FISIP Unwar, dosen, serta mahasiswa. Hasan Basri mengatakan bahwa RUU tentang Perlindungan dan Pelestarian Budaya Adat Kerajaan Nusantara merupakan inisiasi dari DPD RI, khususnya dari Komite III. Menurutnya keberadaan budaya adat kerajaan nusantara perlu mendapat perlindungan hukum yang jelas sehingga budaya kerajaan ini bisa dilestarikan dan tetap dalam bingkai NKRI. “Saya harap dukungan dari semua pihak khususnya akademisi, tokoh puri atau keraton, dan mahasiswa serta masyarakat Bali pada umumnya. Mudah-mudahan RUU ini bisa rampung dan nantinya RUU ini akan diserahkan ke DPR RI. Mudah-mudahan semua dilancarkan” ujarnya. Sementara itu, Penglingsir Puri Ageng Mengwi, Anak Agung Gde Agung mengatakan cepatnya proses penyusunan RUU tentang Pelindungan dan Pelestarian Budaya Adat Kerajaan Nusantara tidak terlepas dari aspirasi masyarakat. “Kita semua harus menyadari bahwa kerajaan-kerajaan nusantara riil kontribusinya kepada pemerintah dalam mendirikan NKRI. Sekarang kita sadar dan mesti berpikir apa kontribusi pemerintah terhadap kerajaan-kerajaan ini. Ini aspirasi masyarakat sepenuhnya,” tegas Bupati Badung 2 periode masa bakti 2005-2015 itu. AA Gde Agung juga menekankan bahwa infiltrasi budaya luar kepada eksistensi kerajaan-kerajaan nusantara semakin kuat. “Bisa dari barat, bisa dari timur dan untuk mencegah infiltrasi itu diperlukan UU. Kerajaan merupakan episentrum dari budaya. Semua perjuangan kami orientasinya adalah nusantara, tidak hanya Bali. Banyak negara yang kuat karena pengakuan terhadap eksistensi kerajaannya, yakni Belgia, Jepang, dan lain-lain. Di Belgia khususnya, pemerintah sangat mendukung eksistensi kerajaan setempat sehingga eksis sampai saat ini. Di lain pihak, kerajaan ini tidak menjalankan fungsi politik yang membuat mereka bisa menjadi kanan atau kiri, serta lainnya. Posisi kerajaan di sini netral,” tegas tokoh kharismatik yang masih enerjik di usia 74 tahun itu. Di sisi lain, Rektor Unwar Prof. I Gde Suranaya Pandit, mengaku sangat senang ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggara Seminar Uji Sahih Komite III DPD RI dalam rangka penyusunan RUU Pelindungan dan Pelestarian Budaya Adat Kerajaan Nusantara. Pasalnya keberadaan UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan UU No. 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dianggap belum memenuhi kebutuhan tentang pengaturan serta posisi kerajaan atau kesultanan dalam upaya melindungi dan melestarikan budaya dan adat istiadat warisan para leluhur nusantara. Sumber: https://radarbali.jawapos.com/politika/05/06/2023/komite-iii-dpd-ri-gelar-fgd-di-unwar-denpasar/

Anggota DPD RI dapil Bali Dr. Made Mangku Pastika,M.M. mengatakan pengobatan tradisional Bali sebagai salah satu kearifan lokal yang sudah dikenal turun temurun memiliki manfaat yang besar dalam membantu kesehatan masyarakat. Karena itu produk kesehatan dari tanaman obat ini perlu dikembangkan secara profesional agar memenuhi standar baik sisi ilmiah maupun secara usadha. “Yang penting tetap dijaga orisinalitas (keaslian) produk sehingga bisa memberi manfaat yang maksimal,” ujar Mangku Pastika saat acara Reses di Agrowisata Usadha Puri Damai Ubud, Selasa (25/4). Reses dengan tema “Pemberdayaan Ekonomi Rakyat” dipandu Tim Ahli Nyoman Baskara didampingi Ketut Ngastawa dan Nyoman Wiratmaja, dihadiri Owner Agrowisata Usadha Puri Damai Ir. Ida Ayu Rusmarini,MP dan Tim. Dalam paparannya Rusmarini mengatakan usaha yang digelutinya sejak tahun 1993 di atas lahan 1,3 hektar memang berjalan lambat. Meski demikian usaha ini terus tumbuh dan eksis sampai sekarang. Selain mengembangkan tanaman obat dan mengolahnya menjadi produk kesehatan, di Agrowisata Usadha Puri Damai juga dirintis pendidikan untuk anak TK. “Peminatnya sangat banyak. Namun karena daya tampung terbatas sehingga dari sekitar 90 anak yang datang hanya 70 yang diterima,” jelas pensiunan di Dinas LH ini. Sekolah TK alam yang dirintisnya ini memberikan pendidikan kepada anak di alam terbuka dan langsung praktik. Rusmarini mengatakan semangat mengembangkan usadha karena khawatir punah akibat majunya pengobatan modern. Padahal usadha ini sangat membantu mengatasi masalah penyakit degeneratif dan kesehatan lainnya. “Kita ada di Ubud yang artinya ubad (obat). Saya melihat banyak penyakit yang tidak bisa disembuhkan secara medis, namun bisa diatasi dengan usadha ini,” jelasnya. Karena itu ia kini fokus mengembangkan obat tradisional ini. “Kuncinya kita kembali ke alam dan manfaatkan potensi alam itu dengan tepat,” tambah Rusmarini. Dengan ketekunannya, Agrowisata Usadha Puri Damai mendapat respons berbagai pihak termasuk Menteri Nadiem Makarim sempat mengunjungi tempatnya. Di lokasi yang sangat alami dan sejuk tersebut, Rusmarini bersama tim berhasil mengembangkan sedikitnya 32 jenis produk kesehatan di antaranya untuk mengatasi gangguan mata, rematik, kanker, kegemukan hingga parfum dan produk penumbuh rambut. “Bahan produk kita ambil dari pengembangan lahan di sini. Untuk pasarnya hampir seluruh Tanah Air dan ada yang ke Belanda,” pungkasnya. Mendengar penjelasan tersebut, Mangku Pastika mengatakan apa-apa yang diambil dari alam akan jauh lebih sehat. “Saya salut dengan usaha ini yang selaras dengan alam. Karena hidup yang selaras dengan alam itu akan memberi rasa damai dan happiness. Apalagi lokasinya tak jauh dari kota sehingga mudah dikunjungi,” tambah mantan Gubernur Bali dua periode ini. Di sisi lain, Mangku Pastika menjelaskan nama Bali sudah sangat mendunia. Branding (Bali) ini bisa dimanfaatkan dengan baik khususnya dari sisi pemasaran “Karena ini produk untuk kesehatan maka penting tetap dijaga kualitas dan keaslian produknya,” tambahnya. Sumber: https://www.baliekbis.com/reses-dr-mangku-pastika-m-m-di-agrowisata-usadha-puri-damai-ubud-penting-menjaga-orisinalitas-produk/

Anggota MPR RI sekaligus anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Made Mangku Pastika meminta para cendekiawan di Bali agar memberikan contoh yang baik dalam perhelatan demokrasi Pemilu 2024. "Para senior dan kaum cendekiawan kita jangan sampai melacurkan intelektualitasnya sedemikian rupa hanya karena kepentingan politik," kata Pastika dalam agenda penyerapan aspirasi di Denpasar, Jumat. Penyerapan aspirasi dalam rangkaian kegiatan kunjungan daerah pemilihan itu mengangkat tajuk "Menjaring Calon Legislatif Provinsi Bali 2024-2029" yang diikuti para akademisi, tokoh, masyarakat, dan mahasiswa. Diskusi yang berlangsung sekitar tiga jam itu menghadirkan narasumber akademisi Dr I Dewa Gede Palguna, Dr Ni Made Ras Amanda Gelgel, Drs I Nyoman Wiratmaja MSi, dan Ketua Yayasan Bali Tresna Sujati Dewa Nyoman Budiasa. Pastika berharap para cendekiawan Bali dapat menjadi teladan bagi generasi muda sehingga akan bisa terlahir para wakil rakyat yang berkualitas dan membawa Bali ke arah yang lebih baik. Menurut dia, sejumlah permasalahan yang terjadi di Bali tidak terlepas karena para wakil rakyat tidak menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran secara baik. Selain itu media cenderung bungkam. "Oleh karena itu, pemilu ke depan ini jangan cari wakil rakyat yang 'sontoloyo'. Mudah-mudahan bisa bergulir terus dari diskusi kecil seperti ini dan kita mencoba dapat membuat perubahan," katanya. Pastika mengatakan perubahan itu dapat terjadi ketika ada orang pemberani, dikawal orang yang pintar, dan dituntaskan orang tulus ikhlas. Ia mengajak senior-senior di Bali untuk melakukan koreksi dan memberikan ruang pada generasi muda. Jangan salahkan generasi muda jika skeptis terhadap pemilu karena memang dibuat situasinya selama ini seperti itu. "Bali ini permata, kalau kita salah bertindak dalam pemilu maka permata ini bisa menjadi air mata," katanya pada acara yang berlangsung di Agro Learning Center Denpasar itu. Sementara itu pengamat sekaligus akademisi Universitas Udayana Dr I Dewa Gede Palguna mengatakan untuk Bali yang lebih baik itu yang terpenting calon anggota legislatif dapat memahami persoalan yang dihadapi, mampu mencarikan solusi, dan kebijakan yang harus diambil. Baca juga: Wakil Ketua MPR: Perbedaan politik tak boleh jadi sumbu perpecahan Baca juga: Mahfud MD dorong politik inspiratif untuk Pemilu 2024 "Contohnya persoalan kondisi air di Bali hingga cara untuk mengatasi kemiskinan absolut di Bali. Kita memerlukan figur yang cukup pintar menyelesaikan itu dan yang tulus melaksanakan," katanya. Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) ini berharap generasi muda dapat menjadi penggerak dalam perubahan. Menurut dia, kalau pemilih tetap berpikir pragmatis dan hanya mengutamakan uang, maka pemilu akan tetap membuat pilu," ucapnya. Akademisi Dr Ni Made Ras Amanda Gelgel mengatakan pihaknya tidak bisa menutup mata dengan fenomena masyarakat saat ini ketika berhubungan dengan caleg yang selalu berkaitan dengan uang dan bansos. "Jumlah pemilih dari generasi muda itu 40 persen dari total pemilih. Jadi kini saatnya generasi muda punya jiwa keberanian dan ketulusan 'nggak' karena mereka itu menentukan," ucapnya. Selain itu, kata dia, permasalahannya apakah anak muda bisa mengakses sumber informasi politik yang tepat. Sementara itu, akademisi I Nyoman Wiratmaja mengkritisi demokrasi yang selama ini sering terjebak pada kuantitas sehingga bukan memilih orang yang baik dan pintar, namun orang yang banyak pendukungnya. "Jadilah pemilih yang cerdas dan mahasiswa harus menjadi pemilih yang kritis," ucapnya. Narasumber lain, Dewa Nyoman Budiasa berpandangan apatisnya generasi muda dalam politik karena memang kurang pendampingan. "Namun kita tidak boleh membiarkan demokrasi layu dan tidak berkembang. Namun harus dapat memberikan ruh dalam demokrasi," paparnya. Sumber: https://www.antaranews.com/berita/3557802/mangku-pastika-minta-cendekiawan-bali-beri-contoh-baik-di-pemilu-2024

Dalam menjamin kepastian hukum dan perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda, I Gede Adi Saputra dan Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Anak Agung Bagus Narayana menghadiri kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) bertempat di Ruang Tirta Gangga, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Bali, Kamis (25/5/2023). Kegiatan Sosialisasi UU No. 20 Tahun 2001 merupakan bentuk tugas, wewenang dan kewajiban Anggota Komite I Bidang Hukum, Keamanan dan Pertahanan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI utusan Provinsi Bali dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Korupsi dan Pungli. Hadir dalam kesempatan tersebut Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna M Wedasteraputra Suyasa III selaku anggota Komite I Bidang Hukum, Keamanan dan Pertahanan DPD RI utusan Provinsi Bali, perwakilan dari Polda Bali, Kejaksaan Tinggi Bali, Pengadilan Tinggi Bali, Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, Kanwil Bea Cukai Provinsi Bali, NTB dan NTT, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bali, Kantor OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Bali beserta perwakilan unsur akademisi di Provinsi Bali. Kegiatan diawali dengan sambutan selamat datang oleh Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali yang diwakili oleh Asral Mashuri selaku Deputi Direktur BI Perwakilan Bali. Asral menyambut baik kegiatan ini dalam upaya untuk meningkatkan integritas pada individu & pejabat publik. Dalam individu integritas adalah hal yang sangat penting dalam bermasyarakat. "Nilai-nilai anti korupsi harus dipegang dan ditanamkan dalam diri setiap individu. Jujur, disiplin, tanggung jawab, bersikap adil, peduli dan berani serta mandiri, sederhana, dan kerja keras menjadi perwujudan sikap yang harus dibangun", terang Asral. Selanjutnya, Anggota DPD Republik Indonesia Utusan Provinsi Bali, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna M Wedasteraputra Suyasa III mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan karena Provinsi Bali menjadi contoh dalam pemberantasan korupsi & saber pungli di negara ini. Selain itu Bali menjadi tolak ukur penegakan hukum & kinerja instansi vertikal pemerintahan. “Para Narasumber merupakan contoh teladan integritas yang mampu menenangkan masyarakat dari berbagai kasus yang telah terjadi belakangan ini” ujar Wedakarna. Selepas sambutan oleh Arya Wedakarna, Sosialisasi dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber kegiatan, salah satunya dari perwakilan Kanwil Kemenkumham Bali yakni I Gede Adi Saputra selaku Penyuluh Hukum Ahli Muda. Dalam paparannya, Adi menyampaikan bahwa dalam menunjang kinerja, Kanwil Kemenkumham Bali memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri dari UPT Pemasyarakatan (Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara), dan UPT Keimigrasian (Kantor Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi). Adi juga menerangkan keseluruhan UPT yang dimiliki Kanwil Kemenkumham Bali beberpa diantaranya sudah menyandang predikat Zona Intergritas WBK dan WBBM, hal ini membuktikan bahwa Kanwil Kemenkumham Bali telah ikut turut andil dalam penanggulangan pungutan liar dan budaya anti korupsi. “Saat ini para hadirin yang berada diruangan ini telah sepakat untuk melawan korupsi, benahi intergritas mulai dari diri sendiri, lingkungan kerja dan masyarakat secara luas. Tingkatkan pelayanan khususnya kepada lembaga yang memiliki pelayanan langsung ke masyarakat, dan diawasi intergritasnya”, tutup Adi. Sumber: https://bali.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5529-bahas-implementasi-pencegahan-korupsi-dan-pungli-kanwil-kemenkumham-bali-turut-berpartisipasi-dalam-sosialisasi-uu-nomor-20-tahun-2001

Karya Ngenteg Linggih Mupuk Pedagingan Mapedususan Alit Medasar Caru Panca Kelud. Penglingsir Puri Ageng Mengwi sekaligus Prawartaka Karya Anak Agung Gde Agung dan Wagub Bali Cok Ace dalam prosesi Pecaruan Kelud serangkaian Karya Ngenteg Linggih Mupuk Pedagingan Mapedususan Alit, Medasar Caru Panca Kelud ring Pura Luhur Ratu Mas Seseh, Mengwi, Badung, Jumat (19/5/2023). Prosesi Pecaruan Kelud serangkaian Karya Ngenteg Linggih Mupuk Pedagingan Mapedususan Alit, Medasar Caru Panca Kelud ring Pura Luhur Ratu Mas Seseh, Mengwi, Badung berlangsung penuh hikmah, Jumat (19/5/2023). Dipuput oleh Ida Pedanda Made Pemaron Griya Gede Pemaron dan Ida Pedanda Gede Jelantik Santacita Griya Jadi Tabanan, Upakara Dewa Yadnya ini digelar oleh Pasemetonan Puri Ageng Mengwi atau Asta Puri, yakni Puri Ageng Mengwi, Puri Gede Abiansemal, Puri Anyar Sedang, Puri Selat Gerana, Puri Mayun, Puri Kamasan (Kamasan Sibang, Kamasan Sading, Kamasan Sempidi), Puri Kapal Muncan dan Puri Kapal Kaleran, serta Puri Banyuning (Bongkasa) bersama Desa Adat Seseh. Penglingsir Puri Ageng Mengwi sekaligus Prawartaka Karya, Anak Agung Gde Agung mengatakan upacara Dewa Yadnya ini dimulai 27 April 2023, puncak Piodalan dan Ngenteg Linggih pada Buda Kliwon Sinta, 24 Mei 2023, serta Penyineban pada 27 Mei 2023. “Pura Luhur Ratu Mas Seseh erat kaitannya dengan pemereman Ratu Mas. Karena waktu Beliau lebar di sini dari ilikita yang saya baca, Beliau menghendaki dua hal. Pertama, supaya Beliau dibikinkan pemereman yang abadi. Kedua, sebagai pencerminan Beliau sebagai penganut Hindu yang taat Beliau minta dibuatkan pura. Jadi pura ini adalah pura Beliau yang dikeramatkan,” ucap Bupati Badung 2 periode (2005-2015) itu. Keris-keris dan cincin-cincin dari abad ke-17 peninggalan Raja Blambangan tersimpan di Pura Luhur Ratu Mas Seseh. Pada saat piodalan yang bertepatan dengan Pagerwesi, keris-keris beraneka rupa tersebut diupacarai sebelum dicuci dan diasapi wangi-wangian. “Yang paling penting di sini katuran upakara sebelum Ida munggah. Minyak bekas lisah (pembersihan, red) itu diperebutkan. Kepercayaan kami untuk menolak bala, yang sakit bisa sembuh, untuk menumbuhkan kepercayaan diri, dan sebagainya,” ungkap anggota Komite III DPD RI itu. Jelas AA Gde Agung Karya Ngenteg Linggih Mupuk Pedagingan Mapedususan Alit, Medasar Caru Panca Kelud ring Pura Luhur Ratu Mas Seseh diawali renovasi yang pembiayaannya kolaborasi antara Asta Puri Badung dan Desa Adat Seseh. “Terakhir direnovasi saat Bupati Alit Putra. Saya lihat beberapa bagian pura lapuk. Tata letaknya tidak memadai saking banyaknya pemedek. Perlu juga diingat, Beliau yang berstana di sini merupakan keturunan dari Raja Mengwi yang ditempatkan di Blambangan. Dengan adanya Beliau di sini, masyarakat mendapat berkah. Dari 100 KK di sini, 70 persennya kini kaya raya. Mereka percaya ini berkah Beliau. Semoga upacara ini menyatukan Asta Puri dengan masyarakat Desa Adat Seseh supaya mau salunglung sabayantaka, paras paros, pekedek pakenyung,” harap AA Gde Agung. Sumber: https://radarbali.jawapos.com/bali/badung/20/05/2023/aa-gde-agung-pura-luhur-ratu-mas-seseh-berkah-bagi-umat-manusia/

Ketua Forum Komunikasi (Forkom) Perbekel se-Bali I Gede Pawana menilai mimpi-mimpi warga desa banyak yang terwujud berkat adanya Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan usaha pemberdayaan masyarakat. "Salah jika ada yang menganggap dana desa tidak bermanfaat. Mimpinya rakyat bisa tercapai dengan Dana Desa," kata Pawana saat menjadi narasumber dalam kegiatan reses anggota DPD Made Mangku Pastika di Denpasar, Selasa. Menurut dia, di luar wilayah perkotaan di Bali (Kabupaten Badung dan Kota Denpasar), warga desa tentu sangat menginginkan akses jalan desa maupun akses gang yang bagus yang kemudian dapat terealisasi berkat Dana Desa. Selain untuk pembangunan infrastruktur, lanjut Pawana, Dana Desa juga dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan stunting (ketengkesan), ketahanan pangan dan berbagai program lainnya sesuai dengan hasil musyawarah desa. "Dengan aplikasi Siskeudes juga bagus untuk kontrol penggunaan Dana Desa. Membuat kepala desa aman dan tidak ada yang bisa main-main menggunakan Dana Desa," ucap Pawana yang juga Perbekel (Kepala Desa) Desa Duda Timur Kabupaten Karangasem itu. Meskipun di berbagai daerah lain di Tanah Air masih banyak persoalan terkait Dana Desa, ia menegaskan di Bali desa-desa di Bali relatif lancar dalam penggunaan Dana Desa maupun pelaporannya. Bahkan dengan sentuhan sejumlah inovasi dan kolaborasi berbagai pihak yang dilakukan Pawana telah menjadikan Duda Timur sebagai percontohan Desa Digital pertama di Indonesia. "Dengan aplikasi yang kami miliki warga desa juga dapat mengetahui berbagai informasi keuangan desa maupun mengakses data-data kependudukan dengan mudah. Bahkan untuk mengetahui data golongan darah warga bisa diketahui dengan aplikasi tersebut," ujarnya. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dukcapil Provinsi Bali Luh Gita Andari mengatakan besar pagu Dana Desa di Provinsi Bali pada 2023 sebesar Rp609,64 miliar lebih. Jumlah tersebut meningkat sebesar 1,48 persen (Rp8,92 miliar) dibandingkan pagu Dana Desa pada 2022 sebesar Rp600,72 miliar. Prioritas penggunaan Dana Desa pada 2023 untuk tiga hal yakni pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa dan mitigasi bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan desa. Di Bali saat ini, lanjut dia, sudah tidak ada lagi desa yang berstatus desa tertinggal. "Kami bersama pemerintah kabupaten/kota juga aktif melakukan pendampingan terkait penggunaan dan pelaporan Dana Desa agar tidak sampai terjadi persoalan," kata Gita Andari. Sementara itu anggota Dewan Perwakilan Daerah Made Mangku Pastika menyambut positif hingga saat ini proses penggunaan Dana Desa maupun pelaporannya telah berjalan lancar. Terlebih adanya desa-desa yang juga menyiapkan aplikasi sebagai bentuk transparansi penggunaan Dana Desa maupun dana lainnya yang diterima desa. "Untuk menjadi desa yang maju dan membuat masyarakat desa sejahtera diperlukan sosok perbekel (kepala desa) yang berani dan juga inovatif selain juga dapat aktif mengedukasi masyarakat," kata mantan Gubernur Bali dua periode itu. Walaupun sudah ada contoh desa-desa sukses di Bali, ujar Pastika, tak serta merta bisa ditiru desa lainnya karena seringkali terkait kebijakan publik yang diambil juga tergantung kepentingan politik. Dalam kesempatan itu, Pastika juga menyinggung pengalaman aparat desa mengelola Dana Desa di Bali yang relatif tidak ada persoalan karena desa-desa di Bali sebelumnya telah mendapatkan program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) Mandara. Gerbangsadu Mandara merupakan salah satu program prioritas Pemprov Bali yang ditujukan untuk desa-desa dengan tingkat kemiskinan di atas 25 persen saat dirinya menjabat Gubernur Bali. Sumber: https://bali.antaranews.com/berita/314736/forkom-perbekel-se-bali-mimpi-warga-terwujud-lewat-dana-desa

Sejumlah tokoh menghadiri perayaan Dharma Santi Nasional Perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang. Hadir pula Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat sekaligus Sekretaris Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, Anggota DKPP RI I Dewa Kade Wiarsa Rakasandi serta Anggota DPD RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna M. W. S. III Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi penyelenggaraan Dharma Santi Nasional Perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945. Perayaan tahun ini mengusung tema Melalui Dharma Agama dan Dharma Negara, Kita Sukseskan Pesta Demokrasi. Tema tersebut sangat relevan dan kontekstual, mengingat dinamika kebangsaan mengindikasikan bahwa ajaran agama dan hukum negara memiliki kedudukan yang semakin strategis. Khususnya dalam upaya mewujudkan harmoni dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, serta membangun solidaritas dan soliditas kebangsaan. "Sebagai gambaran, merujuk laporan World Justice Project tahun 2022, dari aspek ketaatan hukum, Indonesia menduduki peringkat ke 64 dari 140 negara yang disurvei. Meskipun skor ini hanya mengalami sedikit peningkatan sekitar 1,6 persen dibandingkan capaian tahun sebelumnya, hasil ini patut disyukuri, mengingat secara global tren indeks supremasi hukum di banyak negara terus mengalami penurunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir," ujar Bamsoet di Jakarta, Jumat, 12 Mei 2023. Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, menurut survei Litbang Kompas pada November 2022, dari aspek toleransi kehidupan beragama, mayoritas responden sekitar 72 persen menyatakan bahwa tingkat toleransi kehidupan beragama di Indonesia masih terjaga. Menurutnya, hal ini patut disyukuri, mengingat begitu tingginya pluralisme yang kita miliki. Meskipun di sisi lain, hasil survei ini juga mengisyaratkan bahwa masih ada beberapa aspek yang dapat dikelola dengan lebih baik lagi. "Gambaran di atas mengisyaratkan, bahwa dharma agama dan dharma negara harus saling menopang, saling mengisi, dan saling menguatkan. Dharma agama menempatkan ajaran agama sebagai rujukan hukum bagi setiap umat beragama yang harus ditaati dan dipatuhi. Sedangkan dharma negara meniscayakan setiap orang, apa pun agamanya, untuk tunduk dan patuh kepada hukum negara negara," kata Bamsoet. Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menerangkan, tidak lama lagi kita akan segera menyambut pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Pada beberapa kali penyelenggaraan Pemilu, hampir selalu menyisakan residu persoalan di tengah tengah masyarakat. Karena itu, diperlukan sikap kedewasaan dan kebijaksanaan dari segenap pemangku kepentingan, untuk tidak memperkeruh kondisi dengan berbagai kegaduhan yang tidak perlu, yang jutsru merugikan kehidupan rakyat. Segenap komponen bangsa, termasuk seluruh umat beragama, memiliki tanggung jawab kolektif yang sama, untuk menyukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut, agar berjalan secara tertib, lancar, jujur, adil, dan berkualitas. "Umat beragama seyogyanya menjadi mitra strategis pemerintah, dalam menjaga agar aktualisasi kehidupan berpolitik tidak bersinggungan dengan isu-isu sensitif yang dapat menimbulkan kesalahpahaman, dan memicu konflik horisontal. Apalagi, menjadikan agama sebagai alat pembenar untuk melakukan berbagai tindakan yang justru mencederai, atau bahkan bertentangan, dengan norma agama itu sendiri," kata Bamsoet. Sumber: [Website Majalah Tempo](https://nasional.tempo.co/read/1725546/hadiri-dharma-santi-nasional-2023-bamsoet-ajak-bangun-solidaritas-dan-soliditas-kebangsaan)