Sejumlah tokoh Politik asal Kabupaten Buleleng coba dipertemukan sekaligus diajak membahas perkembangan daerah. Mereka diundang langsung oleh tokoh politik senior Made Mangku Pastika di SMA Taruna Mandara, Selasa (16/4/2024). Usai acara, Mangku Pastika mengatakan alasannya mengundang tokoh-tokoh politik asal Kabupaten Buleleng tidak lain adalah untuk menggugah rasa “Jengah” para tokoh yang selama ini dinilai mulai luntur. Jengah yang dimaksud olehnya yakni bagaimana melihat kekurangan dan memperbaiki agar menjadi lebih baik lagi. Bahkan dirinya juga mengingatkan supaya tidak sampai mabuk dengan kata Buleleng jagoan serta lainnya. “Kesimpulan dalam pertemuan tadi semua ternyata Jengah dan merasa bahwa potensi kita besar, alam kita paling luas, SDM melimpah, orang-orangnya hebat semua, tapi kita secara jujur, sabar, rendah hati harus mengoreksi kembali dan melihat apa kelemahan kita (Buleleng,red),” tegas dia. Politisi asal Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Buleleng tersebut menampik adanya kepentingan politik dalam mempertemukan tokoh terkait. Sebab semuanya murni agar bagaimana membangkitkan rasa Jengah tokoh-tokoh yang ada untuk Buleleng ke depan. Bahkan dirinya mengaku sangat senang mereka yang hadir bisa tertawa bersama dengan dibalut rasa persaudaraan dan tujuan yang sama bahwa ada tugas yang harus dikerjakan untuk daerah kelahirannya. “Kita akan usahakan (ada pertemuan lagi,red) agar lebih panjang lagi, saya tidak punya kepentingan apapun atas pertemuan tadi, tidak kepentingan politik maupun mencari uang,” ungkap dia. Sementara ditanya soal berapa pasang akan ada calon bupati dan wakil bupati di Pilkada Buleleng, Mangku Pastika mengaku tidak mengetahui berapa, sebab dirinya beralasan semua tergantung aturan. Namun sambil jalan pihaknya ingin diskusi dan pertemuan serupa bisa dilakukan secara intens ke depannya. “Kita tunggu dan mudah-mudahan setelah pertemuan ini diskusi semakin intens, dan kalau bisa gubernurnya dari Buleleng juga kalau bisa ya,” harapnya. Disisi lain, salah satu tokoh politik pendatang baru Gede Suardana yang turut hadir dalam pertemuan berharap nantinya para kandidat yang maju di Pilkada Buleleng ada tokoh tua dan muda untuk regenerasi kepemimpinan sekaligus kesinambungan pembangunan Buleleng. “Kenapa tidak (tokoh tua dan muda) jika ada kesempatan anak muda harus siap tampil untuk memimpin Buleleng,” ujarnya. Adapun sejumlah tokoh yang hadir seperti dr I Nyoman Sutjidra, Gede Supriatna, Ni Luh Jelantik, Dewa Nyoman Sukrawan, I Nyoman Tirtawan, I Nyoman Sugawa Korry, dan Gede Suardana. Sumber: https://www.balipuspanews.com/mangku-pastika-pertemukan-sejumlah-tokoh-politik-asal-buleleng-ini-alasannya.html

Senator RI Gede Ngurah Ambara Putra bersembahyang *matur piuning* (mohon ijin) di Padmasana dan lingkungan Kantor DPD RI Perwakilan Provinsi Bali (18/04). Dalam kesempatan tersebut Senator Ambara berkoordinasi dengan Kepala Kantor DPD RI Provinsi Bali. Dalam tradisi agama Hindu, *matur piuning* dilaksanakan ditempat suci seperti Pura, Candi dan lainnya. Matur piuning, dilaksanakan sebagai suatu upacara memohon restu kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) dan Para Batara atau leluhur agar diberi keselamatan. #dpdri #dpdribali #senatorbali #lebihtahudpdribali

Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 H, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (Setjen DPD) RI menyerahkan bingkisan sembako kepada seluruh ASN dan staf pendukung di lingkungan Setjen DPD RI, Senin (1/4/2014). Dalam acara yang digelar di Gedung Setjen DPD RI ini, KORPRI Setjen DPD RI juga memberikan penghargaan kepada ASN Setjen DPD RI yang telah purna tugas. “KOPRI Setjen DPD RI juga memberikan bantuan kepada pegawai DPD RI, M Syaifullah Al Amin, yang mengalami musibah kebakaran. Semoga bantuan tersebut dapat meringankan beban atas musibah yang dialami,” ucap Ketua KORPRI Setjen DPD RI Oni Choiruddin. Kegiatan tersebut, lanjut Oni, merupakan salah satu program KORPRI yang dilakukan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan anggota yang bekerja sama dengan dengan Dharma Wanita Persatuan Setjen DPD RI. “Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, dapat memberikan keringanan di tengah kenaikan harga bahan pokok yang terjadi saat ini,” imbuh Oni yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Persidangan Setjen DPD RI ini. Dalam kesempatan yang sama, Penasehat KORPRI Setjen DPD RI Rahman Hadi mengapresiasi kegiatan yang dilakukan KORPRI tersebut. Kegiatan yang rutin dilakukan tiap tahunnya tersebut dinilai dapat mempererat tali persaudaraan antar ASN dan staf pendukung di lingkungan Setjen DPD RI, terutama antarsesama anggota KORPRI. “Momen ini tepat untuk menunjukkan rasa dan kepedulian sesama anggota KORPRI melalui pemberian bingkisan yang sangat membantu, khususnya menjelang Idulfitri. Saya mengapresiasi KORPRI yang telah menginisasi dalam memberikan tali asih kepada ASN purna tugas sebagai penghargaan dan ucapan terima kasih selama mengabdi dan berjasa di Setjen DPD RI,” ucap Rahman Hadi yang merupakan Sekretaris Jenderal DPD RI ini. Rahman Hadi juga berpesan kepada seluruh ASN di Setjen DPD RI untuk terus memberikan pelayanan dan kontribusi bagi masyarakat dan negara sesuai dengan semangat pembentukan KORPRI. Tidak hanya kepada ASN yang masih aktif bekerja, Rahman Hadi juga berharap agar ASN Setjen DPD RI yang telah purna tugas juga dapat terus memberikan kontribusi kepada masyarakat. “Selamat memasuki purna tugas, semoga selalu diberikan kesehatan. Purna tugas tidak berarti berhenti kontribusi, namun tetap dapat memberi nilai dan manfaat bagi masyarakat, negara, dan lingkungan sosial di tempat kita berada,” pesannya.

Sekjen DPD RI Rahman Hadi pertama kalinya melantik 96 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang ada di Lingkungan Setjen DPD RI. Selain melantik P3K, pada kesempatan tersebut Sekjen DPD RI Rahman Hadi juga melantik Pejabat Struktural yang rotasi dan promosi, juga Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Pejabat Fungsional. P3K yang dilantik tersebut akan bertugas di Kantor DPD RI Pusat di Jakarta dan yang akan bertugas di Kantor DPD RI di Ibukota provinsi. “Saya mengharapkan yang dilantik dan mengucapkan sumpah janji hari ini dapat semakin termotivasi, menciptakan ide baru, melakukan kerja-kerja profesional serta kolaborasi dalam mewujudkan kinerja Setjen DPD RI yang memiliki core values BerAkhlak,” ucap Rahman Hadi didampingi Deputi Bidang Administrasi Lalu Niqman Zahir dan Deputi Bidang Persidangan Oni Choiruddin, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (27/3/2024) Pada acara tersebut, Rahman Hadi berpesan kepada seluruh pegawai agar dapat melaksanakan fungsi dan tugas sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan, menjaga integritas dan bertanggungjawab. “Rotasi dan mutasi adalah untuk pengembangan karir, untuk mendukung kesinambungan program dan mencapai target kinerja yang ditetapkan,” sambungnya. Sekjen DPD RI menambahkan, bagi pegawai yang bertugas di Kantor DPD RI di Ibukota provinsi untuk melakukan optimalisasi penyelenggaraan layanan kinerja baik bagi anggota dewan dan kesekretariatan DPD RI. “Saya harapkan pelayanan di Kantor DPD RI di Ibukota provinsi terus meningkat dan memberikan kinerja optimal bagi yang terhormat anggota dewan perwakilan daerah,” pungkasnya.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Nono Sampono melantik Gede Ngurah Ambara Putra menggantikan Shri IGN Arya Wedakarna (AWK) sebagai anggota DPD RI Penggantian Antar Waktu (PAW) sisa Masa Jabatan 2019-2024. Pelantikan tersebut dilakukan dalam Sidang Paripurna Luar Biasa ke-3 DPD RI, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (28/3/2024). “Kami ucapkan selamat bergabung, membawa serta memperjuangkan aspirasi daerah khususnya di provinsi Bali, serta memperkuat perjuangan DPD RI dalam membangun daerah,” ucap Nono Sampono pada sidang paripurna luar biasa tersebut. Sebagai informasi, Ngurah Ambara Putra merupakan peraih suara terbanyak kelima untuk pemilihan DPD RI asal Bali pada Pemilu 2019. Kala itu, Ambara Putra meraup 120.428 suara. Ia dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42/P Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sisa Masa Jabatan tahun 2019-2024. Pada kesempatan yang sama, Anggota DPD RI Gede Ngurah Ambara Putra yang ditemui usai dilantik mengatakan, bahwa sebagai anggota DPD RI asal Bali sisa Masa Jabatan 2019-2014, harapannya mampu mendorong potensi Bali dalam mendorong devisa Indonesia utamanya dalam bidang pariwisata dan bidang lainnya. “Tentunya, melalui aspirasi yang saya bawa sebagai perwakilan Bali, saya akan terus mendorong kekuatan pariwisata Bali agar mampu menyumbang devisa bagi negara dan mendorong stimulus ekonomi di sana,” pungkas Gede Ngurah Ambara.

Kekayaan Indonesia sangat besar di sektor Kelautan dan Pertanian. Bila ini fokus dikembangkan diyakini akan mampu mengangkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Demikian antara lain mengemuka dalam FGD (Focus Discussion Group) Komite IV DPD RI dengan Unud, Senin (25/3) bertempat di Gedung Perpustakaan Kampus Universitas Udayana, Jimbaran Badung. FGD yang dihadiri Anggota Komite IV, WR IV Unud Prof. Dr. dr. I Putu Gede Adiatmika,M.Kes., Pj Gubernur Bali diwakili Asisten Adminitrasi Umum Dewa Putu Sunartha, tuan rumah yang juga Anggota Komite IV DPD RI Dr. Made Mangku Pastika,M.M. serta Wakil Ketua Komite IV DPD RI Fernando Sinaga,S.Th. yang sekaligus membuka FGD dengan tema “Inventarisasi Materi Penyusunan Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap RUU RPJPN Tahun 2025-2045”. FGD yang diikuti pula puluhan mahasiswa menghadirkan narasumber akademisi Unud Prof. ITB Suka Arjawa, Ketua Bappeda Bali Wayan Wiasthana Ika Putra dan Dekan Fisipol Unud Dr. Drs. I Nengah Punia, MSi. Prof. Suka Arjawa mengatakan SDA negeri ini sangat banyak. Karena itu pemerintah perlu fokus sehingga bisa maksimal mengembangkan potensi yang ada. Di era sebelumnya Indonesia bisa swasembada pangan sehingga berkecukupan. Tidak sampai impor seperti yang terjadi. “Saya yakin dan optimis dengan potensi yang ada bila fokus dikembangkan maka negeri ini akan bisa cukup pangan, tak sampai impor,” tegas Suka Arjawa. Hal senada disampaikan Dekan Fisip Dr. Punia yang mengingatkan pentingnya memperhatikan kearifan lokal dalam pembangunan. Apalagi Bali kaya dengan kearifan lokalnya. “Kalau kearifan lokal ini diperhatikan dan diadopsi dalam pembangunan maka akan memberikan dampak positif,” ujarnya. Punia mencontohkan manfaat kearifan lokal di pariwisata yang sangat positif dampaknya, juga pemberdayaan LPD (Lembaga Perkreditan Desa) termasuk arsitektur Bali. “Seperti adanya subak yang sudah diakui dunia dalam pengembangan pertanian,” tambahnya. Menurutnya kearifan lokal mengandung nilai-nilai yang bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu dalam pembangunan harus memperhatikan kearifan lokal. Kepada DPD RI, ia mengusulkan agar dalam pembangunan ke depan bagaimana bisa mengintegrasikan unsur kearifan lokal agar pembangunan terarah dan tidak semena-mena sehingga otonomi daerah betul-betul dirasakan. Wakil Rektor IV Prof. Dr. dr. I Putu Gede Adiatmika, MKes. dalam sambutannya mengatakan FGD merupakan salah satu langkah penting dalam menjaring masukan dan saran dari berbagai pihak di daerah untuk memperkaya pandangan dan pendapat DPD RI. Universitas Udayana mengapresiasi kegiatan ini sebagai bentuk interaksi yang konstruktif antara DPD dengan stakeholder di daerah yang dalam hal ini adalah daerah Bali. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia telah bekerja dengan baik dalam menghadirkan wadah bagi adanya diskusi dua arah antara DPD sebagai lembaga legislatif yang mewakili daerah, dengan konstituennya di daerah. “Kami Universitas Udayana mengucapkan terima kasih karena telah dipercaya sebagai tuan rumah dari diskusi yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pandangan dan pendapat DPD RI terhadap RPJPN 2025-2045. Daerah-daerah di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-berbeda. Semua daerah di Indonesia tentu harus bergerak bersama untuk mencapai visi RPJPN 2025-2045 yaitu Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan atau dikenal dengan Indonesia emas 2045,” harapnya. Ditambahkan, semangat untuk tumbuh dan maju bersama menuju Indonesia emas, selaras dengan nilai-nilai yang diusung oleh Universitas Udayana yang diilhami oleh kearifan budaya Bali yang diantaranya adalah konsep Astra Brata yaitu kepempimpinan dengan panutan pada sifat-sifat alam semesta. FGD harapnya mampu memberi motivasi untuk mencapai visi Indonesia emas melalui partisipasi publik yaitu interaksi antara stakeholder di daerah dengan para wakilnya di DPD RI. Sementara itu Dr. Made Mangku Pastika,M.M. dalam sambutan pengantar diskusi mengatakan RPJPN 2025-2045 merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana RPJPN menjadi pedoman bagi Pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan nasional selama rentang waktu 20 tahun. RPJPN juga menjadi arah dan pedoman bagi penyusunan RPJPD, RPJMN dan RKP setiap tahunnya. Penyusunan RPJPN selain memerlukan kesinambungan, juga kesesuaian antara visi dan misi RPJMN dengan arah pembangunan yang sinergis antar sektor, antar wilayah, nasional dan daerah, serta antar berbagai pemangku kepentingan. RPJPN juga seharusnya memberikan daerah arah yang terukur dalam pelaksanaan pembangunan daerahnya sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Selain itu, keberhasilan pembangunan jangka panjang nasional bergantung pada keberhasilan pembangunan daerah. Dalam hal ini, kesenjangan antar daerah memerlukan intervensi nasional yang kuat dan konsisten serta berkelanjutan untuk memperkecil kesenjangan antar daerah. “Suksesnya pembangunan nasional menuju Indonesia Emas sangat ditentukan pemerataan pembangunan antar daerah. Indonesia emas tahun 2045 tercapai melalui pencapaian kesejahteraan seluruh daerah,” ujar mantan Gubernur Bali dua periode ini. “Indonesia Emas 2045 yang dicanangkan bisa menjadikan negeri ini betul-betul berkilau. Inti dari pembangunan jangka panjang adalah keberlanjutan. Saya lihat mahasiswa Fisip yang hadir, bisa menjadi pemimpin ke depannya,” ujar Mangku Pastika. Wakil Ketua Komita IV Fernando Sinaga, S.Th. mengatakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 akan berakhir pada bulan Desember 2024. Lebih kurang dua dekade belakangan ini, sudah banyak capaian pembangunan yang telah berhasil dicapai oleh bangsa Indonesia, di antaranya adalah: (1) Pendapatan per kapita yang tumbuh pesat sebesar 6,5 kali lipat; (2) Kemiskinan dan Ketimpangan yang semakin menurun; (3) Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional yang meningkat sebagai negara dengan ekonomi terbesar 16 dunia; (4) Daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) yang membaik 0,77 persen per tahun; dan (5) Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca Menurun sebesar 27 persen. Walaupun demikian, tambahnya masih banyak tantangan pembangunan ke depan yang harus diantisipasi. Oleh sebab itu, dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan, maka diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045. Adapun Pimpinan dan Anggota Komite IV yang hadir dalam FGD yakni Novita Anakotta, S.H., M.H Wakil Ketua Komite IV/Prov. Maluku, Fernando Sinaga, S.Th Wakil Ketua Komite IV/Prov. Kalimantan Utara, Dr. Made Mangku Pastika, M.M Koordinator Tim/Prov. Bali, Alexander Fransiscus Prov. Kep. Bangka Belitung, Riri Damayanti John Latief, S.Psi., M.M Prov. Bengkulu, Prof. Jimly Asshiddiqie Prov. DKI Jakarta, Casytha A. Kathmandu, S.E., M.Fin Prov. Jawa Tengah, Muhammad Afnan Hadikusumo Prov. D.I.Y., Evi Zainal Abidin Prov. Jawa Timur, H. Sukiryanto, S.Ag Prov. Kalimantan Barat, Hj. Yustina Ismiati, S.H., M.H Prov. Kalimantan Tengah, Dr. Maya Rumantir, M.A., Ph.D. Prov. Sulawesi Utara, H. Almalik Pababari Prov. Sulawesi Barat, H. Ahmad Syaifullah Malonda, SP Prov. Sulawesi Tengah, Dr. MZ. Amirul Tamim, M.Si Prov. Sulawesi Tenggara, H. Ahmad Sukisman Azmy, S.Hum Prov. NTB, Hilda Manafe, S.E., M.M Prov. NTT, M. Sanusi Rahaningmas, M.MSIp Prov. Papua Barat dan Pdt. Ruben Uamang Prov. Papua. Sumber: https://www.baliekbis.com/fgd-komite-iv-dpd-ri-dengan-unud-akademisi-dorong-pemerintah-fokus-kembangkan-kelautan-dan-pertanian/

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Anggota DPD RI hadir sebagai pemantau internasional dalam Pemilu Presiden Rusia di Moskow, Rusia. Nono Sampono hadir bersama Senator Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekaligus Ketua BKSP DPD RI Darmansyah Husein, Senator Provinsi Aceh Abdullah Puteh, Senator Provinsi Papua Barat Filep Wamafma, Senator Provinsi Jawa Timur Adilla Azis dan Senator Provinsi Bali Bambang Santoso. DPD RI berkesempatan memberikan pandangan pada Preliminary Result dalam Pemilihan Umum Presiden Rusia yang telah diselenggarakan pada tanggal 15-17 Maret 2024, yang dibacakan oleh Senator Darmansyah Husein. Nono Sampono dan delegasi DPD RI berkesempatan menyaksikan secara langsung proses pemilihan presiden Rusia di beberapa TPS, yaitu TPS 2576 di Krylatskie, TPS 2616 di Partizanskaya dan TPS 2654 di Mozhayskoe Shosse. Nono menilai, kehadiran rombongan DPD RI ke Rusia, menunjukkan bahwa hubungan antara Indonesia dan Federasi Rusia bukan hanya relasi bisnis antar dua negara, melainkan persahabatan erat antar negara yang telah dijalin selama 74 tahun. “Hubungan diplomatik Indonesia dan Federasi Rusia telah terjalin sejak tahun 1950. Jadi kurang lebih sudah 74 tahun. Hubungan antara Federasi Rusia dan Indonesia didasari tradisi rasa persahabatan, kesetaraan saling menghargai di berbagai bidang,” ungkap Nono. Selain itu, Nono juga menambahkan, kehadiran para International Observer merupakan upaya yang baik dalam menjaga integritas, inklusivitas dan transparansi dalam proses demokrasi. Nono Sampono pun menyoroti penggunaan teknologi yang diadopsi oleh Pemerintah Federasi Rusia dalam penggunaan hak suaranya. Nono berharap Pemerintah Indonesia dapat mengadopsi teknologi canggih dalam proses Pemilihan Umum di Indonesia sehingga hasil yang dicapai diharapkan akan jauh lebih akurat dan lebih kredibel. “Penggunaan teknologi canggih ini, menambah antusiasme para panitia penyelenggara. Sehingga diharapkan angka partisipasi masyarakat pada pesta demokrasi semakin besar, sehingga legitimasi pemimpin yang terpilih kelak akan semakin kuat,” pungkas Nono. Delegasi DPD RI juga berkesempatan mengunjungi Pusat Komando Pemenangan salah satu calon presiden, yaitu Leonid Slutskiy, dari Partai Demokrat Liberal Rusia dan mendapatkan sambutan hangat dari para pejabat dan sekretariat partai. Tak lupa, Nono Sampono mengucapkan selamat dan sukses kepada Ketua Central Commission Election, Ella Aleksandrovna Pamvilofa, beserta jajarannya, atas keberhasilannya menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden Federasi Rusia yang berlangsung tertib, aman dan lancar.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Made Mangku Pastika mengusulkan Pemprov Bali dapat melakukan upaya quick win (inisiatif atau program percepatan) yang dapat dilihat turis terkait pemanfaatan dana pungutan wisatawan asing ke Bali. "Pungutan wisman mekanisme penggunaannya melalui APBD, memang baru bisa digunakan pada 2025. Namun, tetap diperlukan tindakan terkait manfaat yang sudah bisa dirasakan dengan cepat," kata Pastika saat mengadakan kegiatan reses di Denpasar, Jumat. Reses yang bertajuk Implementasi Perda No 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali itu menghadirkan narasumber Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjokorda Bagus Pemayun. Selain itu juga perwakilan PHRI Bali yang juga Konsul Kehormatan Ukraina untuk Bali I Nyoman Astama dan Ketua Nawa Cita Pariwisata Indonesia Provinsi Bali Agus Maha Usadha. Menurut Pastika, terkait dengan pungutan yang dikenakan sebesar Rp150 ribu untuk setiap wisman yang datang ke Bali mulai 14 Februari 2024 itu, tentunya mereka ingin melihat manfaatnya bagi Bali. Sebelumnya, Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya dalam berbagai kesempatan menyampaikan dana pungutan wisman akan dimanfaatkan untuk perlindungan budaya dan alam Bali. "Harus ada gerak cepat yang dapat dilakukan Pemprov Bali bersama stakeholder (pemangku kepentingan) terutama industri pariwisata terkait masalah yang dihadapi Bali, contohnya dalam mengatasi masalah sampah dan kemacetan lalu lintas," ucap mantan Gubernur Bali dua periode itu. Inisiatif yang bisa dilakukan dalam jangka pendek yang dapat dilihat dengan mudah oleh wisman diantaranya melalui kegiatan bersih-bersih pantai dengan melibatkan pegawai Pemprov Bali dan pelaku pariwisata sehingga wisatawan lebih nyaman ketika berwisata di pantai tanpa sampah. Sedangkan untuk mengatasi kemacetan di daerah tujuan wisata (DTW) diantaranya dengan menertibkan kendaraan pribadi yang diparkir di badan jalan dan mengutamakan penggunaan kendaraan umum menuju DTW. "Jadi setidaknya turis yang datang merasakan ada perubahan seperti dalam hal pelayanan, kebersihan dan kemacetan," ujar anggota DPD yang tak maju lagi dalam Pemilu 2024 itu. Pastika menambahkan, dengan pungutan wisman itu dapat menjadi semacam "fresh money" atau dana segar untuk menambah pendapatan daerah dan memenuhi kebutuhan pembangunan Bali. Mantan Kapolda Bali ini pun berharap agar peruntukan pungutan wisman ini jelas dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik. Oleh karena itu harus juga didukung "good will" atau niat baik dari pemerintah kabupaten/kota. Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjokorda Bagus Pemayun mengatakan mekanisme pungutan bagi wisatawan bisa dengan cara online (daring) melalui aplikasi Love Bali, onsite (langsung di tempat) di bandara, dan melalui Love Bali Endpoint (agen perjalanan, hotel, akomodasi wisata dan daya tarik wisata). Dispar Bali juga tengah berkoordinasi dengan Angkasa Pura untuk menambah konter pembayaran. Mengenai sosialisasi kebijakan pungutan terhadap wisman juga terus dilakukan ke perwakilan negara asing yang ada di Indonesia. Tjok Pemayun menambahkan, seluruh pendapatan dari pungutan wisman ini akan masuk ke kas daerah dan diatur berdasarkan mekanisme APBD oleh Bappeda dan nantinya digunakan untuk pelestarian lingkungan dan budaya. Terkait sanksi bagi wisatawan yang tidak membayar, mereka dikenakan teguran lisan dan dicatat dalam sistem Love Bali, teguran tertulis yang disampaikan kepada yang bersangkutan dan tidak mendapatkan layanan di DTW. Sementara itu perwakilan PHRI Bali I Nyoman Astama mengatakan masih perlu dilakukan evaluasi terkait mekanisme pungutan agar wisman tidak merasa direpotkan. "Penting pengawasan untuk menghindari adanya kebocoran serta harus jelas apa yang didapat tamu setelah membayar. Memang menciptakan kepercayaan wisatawan itu tidak mudah," ujarnya. Astama mengatakan pungutan ini tidak mempengaruhi kunjungan wisman karena yang terpenting pemanfaatan harus sejalan dengan regulasi. Daftar pemanfaatan harus dibuat sehingga bisa dipantau oleh masyarakat dan dipercaya wisatawan. Ketua NCPI Bali Agus Maha Usadha mengingatkan banyak negara menggarap sektor pariwisata sebagai pendapatan. Ia berharap adanya sosialisasi pungutan wisman ini lebih meluas. Sumber: https://www.antaranews.com/berita/3979728/pastika-usulkan-ada-inisiatif-cepat-terkait-manfaat-pungutan-wisman

Anggota DPD RI Dapil Bali Made Mangku Pastika bersama tokoh-tokoh masyarakat Pulau Dewata menggelar diskusi mencari pemimpin Bali yang baru pada Pilkada 2024. Oleh karena, pasca 14 Februari 2024 yang memilih Capres/Cawapres, DPR, DPD RI, DPRD Provinsi/Kabupaten. Selanjutnya akan memilih kepala daerah baik Gubernur Bali, Bupati/Walikota se-Bali pada beberapa bulan mendatang. "Waktunya cukup singkat, pendaftaran segera dimulai. Maka kita dari pihak nonpartisan juga ikut ambil andil menentukan syarat-syarat pemimpin Bali (Gubernur Bali-red) serta tokoh-tokoh yang layak baik di Bali maupun di laur daerah," ujar Mangku Pastika. Hal itu disampaikan ketika dalam rangka menyerap aspirasi yang bertemakan "Bincang-bincang Santai" di Denpasar, Selasa (13/2). Acara itu dihadiri Pendiri dan Pengasuh Ashram Gandhi Puri Ida Rsi Putra Manuaba yang juga Peraih Padma Shri Award 2020, Budayawan Putu Suasta yang juga Pengamat Politik Nasional, Ketua Umum KADIN Bali Made Ariandi, Ketua NCPI Bali Agus Maha Usadha, Ketua Prajaniti Bali dr Wayan Sayoga, Sekretaris DPD Prajaniti Bali I Made Dwija Suastana serta Kalangan Akademisi Dr Ketut Donder. Mangku Pastika didampingi Ketut Ngastawa, Nyoman Baskara dan Nyoman Wiratmaja mengaku menentukan pemimpin itu sangat penting karena akan mempengaruhi kebijakan publik, khususnya di Bali dalam lima tahun ke depan. Menurutnya, tantangan Bali semakin kompleks di tengah memanasnya geopolitik, digitalisasi dan era milineal. Sulit menentukan atau prediksi kebijakan kalau lebih dari 5 tahun, apalagi 10 tahun atau 100 tahun di tengah perubahan yang begitu cepat. Untuk itu, diperlukan pemimpin yang menjawab tantangan tersebut dengan cepat tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur budaya Bali yang adi luhung. Pemimpin Bali juga sangat ditentukan oleh kemenangan Capres/Cawapres yang akan dipilih pada tanggal 14 Februari 2024. Bali sebagai pintu gerbang Indonesia diharapkan ada pemimpin yang mampu berkomunikasi secara internasional atau cakap berbahasa asing. Selain memiliki 3N yakni nalar, nurani dan nyali. Sekaligus mempunyai 3O yakni otak, otot dan ongkos. Sementara itu, Ketua Prajaniti Bali dr Wayan Sayoga menambahkan, pemimpin Bali juga memiliki kriteria 3K yakni kemampuan, kemauan dan kebranian. Menurutnya, Bali merindukan sosok pemimpin yang mengayomi masyarakat serta tegas menegakkan aturan. Hal itu ditegaskan pula oleh Putu Suasta yang juga Alumni UGM dan Cornell University meminta Calon Gubernur Bali yang akan datang berani melakukan tanda tangan pakta integritas. Mereka harus bisa menyelesaikan persoalan masalah Bali baik kemacetan, sampah, banjir, ancaman krisis air, lingkungan danau yang rusak, sungai, ekonomi, pertanian hingga pariwisata. Ditegaskan, Bali bukan hanya milik politisi saja, namun kini politik transaksional juga merambah kalangan masyarakat itu sendiri. "Sekarang, bukan hanya politisi yang pintar, tetapi juga masyarakatnya semakin pintar," ujar Suasta. Bahkan, sering sekali masyarakat, jika tidak diberikan imbalan berupa dana, politisi yang datang melakukan Simakrama akan diacuhkan begitu saja, karena masyarakat sendiri juga membuat namanya politik transaksional.  Untuk itu, netizen atau kelompok sipil harus diperkuat. Setiap saat netizen menanyakan pakta integritas yang sudah mereka sepakati. Termasuk kontrol media dan kebebasan pers semakin diperkuat. Pihaknya merasa sudah 40 tahun lebih bergelut di bidang sosial dan politik, berharap pemilihan pemimpin Bali agar dikawal sampai akhir. "Bila perlu impor atau datangkan dari daerah lain yang cocok memimpin Bali," tgeasnya. Ida Rsi Putra Manuaba dan Ketut Donder sepakat agar para pemimpin memahami nilai-nilai luhur budaya dan spiritual untuk membangun masyarakat yang harmonis. Bagi Donder, perubahan selalu kekal apalagi memasuki zaman kali. Diharapkan pemimpin Bali memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Upaya itu agar mereka memimpin Bali tidak melakukan korupsi atau menipu masyarakat. Apalagi memecah belah masyarakat hanya demi kekuasaan. Maka dari itu, dalam mewujudkan kejayaan dan Bali lebih baik memang diperlukan sosok Krsna dan Arjuna sesuai Sloka 18.78 Bhagavadgita. "Bali perlu pemimpin yang mencerminkan sosok satyam, sivam dan sundaram," ujarnya. Sedangkan Ketum KADIN Bali Ariandi mengharapkan pemimpin Bali agar paham tentang ekonomi sehingga masyarakat sejahtera. Selain itu, mereka juga memahami ekonomi pariwisata Bali. Dikarenakan Bali bertumpu pada sektor pariwisata sebesar 56 persen. "Bali sebagai magnet Indonesia," ujarnya. Begitu juga Ketua NCPI Bali Agus Maha Usadha berharap Pulau Dewata tetap mempertahankan sektor pariwisata. Dinilai sektor pariwisata mampu sebagai penghubung sektor lainnya. Tokoh-tokoh yang hadir mengaku akan bertemu kembali untuk mematangkan kriteria dan nama - nama Calon Gubernur Bali termasuk Bupati/Walikota se-Bali. Sumber: https://atnews.id/portal/news/20946/diskusi-tokoh-balimencari-gubernur-bali-2024pasca-14-februari

Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menghadiri acara Sarasehan DPD RI yang berlangsung hari ini di Gedung DPR/MPR RI. Anies akan memaparkan visi dan misi yang ia bawa bersama Muhaimin Iskandar (Cak Imin) kepada masyarakat. Hadir di lokasi acara Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti serta moderator Prof Suparto Wijoyo dari Universitas Airlangga. Adapun tema Sarasehan yang dibahas mengenai 'Menatap Kemajuan Daerah dan Sistem Ketenagakerjaan'. "Datang (Capres) sendiri-sendiri. 15.30 WIB Anies, 18.30 Ganjar, 20.00 Prabowo. Iya (dipisah sesinya) supaya nggak, saya nggak mau seolah-olah kita ini mau ngadu Capres ini nggak, kita nggak mau ngadu ilmu, kita mau lihat komitmen dia pada daerah," kata Lanyalla di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (2/2/2024). Adapun acara diskusi Sarasehan ini diikuti oleh panelis dari perwakilan komite I hingga IV DPD RI. Dalam sambutanya, Anies menegaskan soal kesetaraan dan keadilan bagi masyarakat Indonesia. "Visi yang kami susun adalah pernyataan tentang keadilan, pernyataan tentang kesetaraan yang itu mencoba kembali kepada asal mengapa Republik ini didirikan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, berangkat dari sila pertama, berujung di sila kelima, untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Anies dalam sambutannya. Dia Indonesia mengalami kemajuan yang tidak setara. Dia ingin menghadirkan adil makmur untuk semua. "Di dalam perjalanan Republik ini mengalami kemajuan yang tidak setara, sehingga secara relatif tertinggal. Indonesia yang kami lihat adalah Indonesia adil makmur untuk semua, bukan sekedar adil makmur tapi ditegaskan untuk semua," ujarnya. https://news.detik.com/pemilu/d-7173907/hadiri-sarasehan-dpd-ri-anies-jelaskan-visi-keadilan-dan-kesetaraan