Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas, menyatakan pentingnya sistem manajemen kepegawaian yang lebih kolaboratif dan efektif antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN). Hal tersebut disampaikan GKR Hemas dalam acara Executive Brief bertajuk “Sistem Manajemen Kepegawaian Yang Kolaboratif dan Efektif Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah”, digelar di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025). Selaku Wakil Ketua DPD RI bidang urusan Otonomi Daerah, Politik, dan Hukum, GKR Hemas menjelaskan, tata kelola kepegawaian yang terpadu dapat mendorong efisiensi birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Pemerintah Pusat dan Daerah harus memiliki sinergi yang kuat dalam mengelola sumber daya manusia di sektor pemerintahan. Dengan adanya kolaboratif, kita dapat menciptakan tata kelola kepegawaian yang lebih transparan dan akuntabel,” ujar GKR Hemas. GKR Hemas juga menegaskan bahwa perlu ada afirmasi proporsi tentang pengangkatan ASN bagi Daerah Otonomi Khusus. “Rekruitmen ASN, baik PNS, apalagi PPPK bagi Daerah Otonomi Khusus, hanya ada afirmasi proporsi tentang jumlah Orang Asli Papua (OAP) untuk Otsus Papua Raya, sedangkan Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta, masih dipertanyakan. Kiranya dapat diatur dalam Sistem Manajemen Kepegawaian sebagaimana diharapkan UU Nomor 23 Tahun 2023 tentang ASN,” jelasnya. Acara ini turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Perwakilan Kementerian Keuangan, Perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Papua. Berbagai perkembangan digitalisasi manajemen sistem kepegawaian aparatur sipil negara dibahas secara komprehensif dan mendalam, termasuk perbandingan tingkat serapan belanja pegawai hingga permasalahan teknis dan kendala-kendala yang dihadapi dikonsolidasikan dalam kegiatan ini. Diskusi dan rekomendasi yang dihasilkan dalam acara ini akan menjadi langkah awal dalam merancang kebijakan kepegawaian yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan. “Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan kepegawaian, baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Daerah, benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab tantangan zaman,” tambahnya. Sebagai penutup GKR Hemas mengingatkan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN&RB, termasuk Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Keuangan, perlu kolaborsasi dengan pemerintah daerah sehingga tidak ada lagi regulasi yang membingungkan,” imbuhnya. Sumber: https://liputan.co.id/2025/03/dpd-ri-kemenpan-rb-kemendagri-dan-kemenkeu-tingkatkan-kolaborasi-dan-efektivitas-manajemen-kepegawaian-pemerintah-pusat-dengan-daerah/

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengapresiasi langkah pemerintah melalui PT Angkasa Pura yang memberikan insentif kebijakan penurunan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) dan Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) diturunkan sebesar 50%. Menurutnya, kebijakan tersebut signifikan mengurangi biaya operasional Maskapai penerbangan. Dengan demikian, secara langsung dapat menurunkan beban harga tiket kepada masyarakat pengguna moda transportasi udara. “Kami mengapresiasi langkah berani pemerintah dalam hal ini presiden Prabowo dalam melakukan terobosan kebijakan penurunan biaya perjalanan moda transportasi udara. Tujuannya adalah agar semua kalangan masyarakat dapat memanfaatkan moda transportasi udara atau pesawat dalam aktifitas perjalanan dan mobilitas sosial sehari-hari,” ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Selasa (4/3/2025). Sultan menjelaskan, keberadaan moda transportasi udara sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang secara geografis merupakan wilayah kepulauan. Akses transportasi udara menjadi urgent untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat secara cepat ke seluruh daerah dalam jumlah besar, khususnya di musim mudik Lebaran. “Alhamdulillah Kita memiliki modal infrastruktur bandar udara yang memadai di banyak daerah yang dibangun oleh Presiden sebelumnya Pak Jokowi. Modal utama transportasi ini perlu dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah dan masyarakat,” tegasnya. Lebih lanjut, mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu berharap agar insentif kebijakan penurunan tarif tersebut berlaku permanen di semua bandar udara dan dipatuhi oleh semua maskapai penerbangan. Sehingga dapat menarik lebih banyak maskapai penerbangan untuk beroperasi di semua wilayah Indonesia. “Kita berharap agar terjadi peningkatan permintaan penggunaan moda transportasi udara. Baik untuk keperluan mobilitas sosial, bisnis dan wisata secara luas,” harapnya. PT Angkasa Pura (InJourney Airports) menurunkan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) dan Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) diturunkan sebesar 50%. Kebijakan ini berlaku di seluruh bandara yang dikelola InJourney Airports. Sumber: https://www.balipuspanews.com/penurunan-harga-tiket-pesawat-sultan-optimis-semua-kalangan-bisa-naik-pesawat.html

Anggota DPD RI perwakilan Bali Dr. I.B. Rai Dharmawijaya Mantra diminta membantu memperjuangkan nasib guru di Widyalaya. Selama ini para guru tersebut hanya menerima insentif Rp250 ribu/bulan. Kalau bisa ditingkatkan menjadi Rp1 juta/bulan. Karena guru Widyalaya tidak mendapat gaji dan hanya insentif saja. “Kalau dari BOS karena murid kami sedikit untuk operasional saja masih kurang,” ujar perwakilan guru SMP Widyalaya Rsi Markandeya Desa Taro, Tegallalang Gianyar saat bertatap muka dengan Rai Mantra, Jumat (28/2/2025). Menurut Kepala SMP Rsi Markandeya keberadaan sekolah berkurikulum Hindu dengan menyandang status Widyalaya hingga saat ini perkembangannya semakin maju dan mendapat dukungan positif dari masyarakat sekitar wilayah desa. Namun masih terkendala biaya khususnya insentif bagi guru. Hal senada disampaikan Perbekel Desa Taro Wayan Warka yang memohon kepada Senator Rai Mantra ke depannya untuk pengembangan sekolah Widyalaya baik sarana prasara seperti penyengker, keberadaan status guru agar dapat kejelasan lebih lanjut mengenai nafkah standar. Menurur Warka, Desa Taro telah ditetapkan sebagai Desa Wisata Tingkat Nasional. Karena itu perkembangan sekolah dan lingkungan agar saling mendukung secara vibrasi Hindu terkait perjalanan sejarah Rsi Markandeya. Desa Wisata Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar menyabet juara satu Lomba Desa Wisata Nusantara (LDWN) 2024 kategori II (maju dan mandiri) yang diselenggarakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT). Penghargaan diterima langsung Perbekel Desa Taro I Wayan Warka didampingi Ketua Pokdarwis I Wayan Gede Ardika. Menurut Rai Mantra, penting penguatan SDM khususnya kurikulum yang adaptif terhadap kurikulum sekolah yang berdaya saing secara nasional. Untuk itu perlu kerja sama kolaboratif dengan Kementerian Agama kaitannya dengan penguatan Widyalaya, dengan Disdikpora Kabupaten Gianyar untuk memperkuat SDM guru agar mendapatkan pendidikan berkualitas. “Kita tentu akan memfasilitasi pendidikan secara berjenjang dengan pihak Kemenag Pusat terkait pengembangan fasilitas sekolah seperti aset tanah, jaringan wifi, dll.,” ujar Rai Mantra. Dijelaskan perkembangan guru sebagai tenaga PPK sudah difasilitasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar pusat sebanyak 1.000 untuk tahun berjalan 2025. Sekolah Widyalaya prinsip dasar pengembangan kurikulum 60:40 berbasis Hindu modern adaptif dengan sekolah pada umumnya, agar bisa bersaing secara nasional dan internasional. Beberapa waktu lalu, Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Hindu (Bimas Hindu) Kementerian Agama RI, I Nengah Duija saat berkunjung ke Buleleng mengatakan perkembangan Madyama Widyalaya Jnana Dharma Sastra sangat baik dengan berbagai prestasi dan tingginya animo masyarakat. Peningkatan status ke negeri akan memudahkan untuk mengakses bantuan ke pusat termasuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Ia mendorong agar pemerintah daerah di Bali harus terlibat banyak dalam upaya pengembangan widyalaya. Ke depan diperlukan peraturan daerah untuk memayungi keberadaan widyalaya. Dia pun berharap Bali bisa menjadi pusat pengembangan widyalaya di Indonesia. (ist) Sumber: https://www.baliekbis.com/hanya-terima-honor-rp250-ribu-bulan-rai-mantra-diminta-perjuangkan-insentif-guru-widyalaya-di-gianyar/

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding komit untuk menyelesaikan permasalahan dualisme perizinan yang terjadi antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian P2MI (sebelumnya Kemennaker). “Dengan dimenangkannya Judicial Review oleh Undang-Undang No 18 Tahun 2017, maka seluruh Perizinan dilakukan Melalui Kementerian P2MI. Beberapa kali kami sudah berkomunikasi dengan Menteri Perhubungan untuk menyelesaikan dualisme ini,” ujarnya saat Rapat Kerja dengan Komite III DPD RI, menjawab pertanyaan Rai Mantra, Anggota Komite DPD RI Provinsi Bali. “Mohon dualisme ini diselesaikan, serta dilakukan pengawasan dan pengendalian, karena banyak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam proses perizinan oleh agen-agen,” tegas Rai Mantra. Menyampaikan aspirasi dari AP3MI Provinsi Bali, Rai Mantra juga memohon agar ada penafsiran yang jelas/pembedaan antara Juru Masak dan Petugas Kebersihan di sektor formal dan informal. Ini menyusul Surat Kepala BP2MI tentang Implementasi Keputusan Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya PMI. Menteri P2MI menyampaikan pihaknya melalui Dirjen Kerjasama & Promosi tengah melakukan pemetaan jabatan. “Kita ingin nantinya walaupun ART, baiknya jadi formal juga. Setelah tersertifikasi dan sertifikasinya adalah mutual recognition dengan negara penempatan, maka otomatis akan menjadi tenaga formal. Kuncinya ada pada Perjanjian Bilateral,” ujarnya. Hal ini kiranya merupakan kabar baik bagi Bali, mengingat mayoritas pengiriman PMI Bali berada pada sektor formal (hospitality) yang memiliki tingkat pendidikan dan pengalaman yang baik (skill worker). Kementerian P2MI pada tahun 2025 menargetkan devisa dari PMI meningkat 39,2% dari tahun sebelumnya yakni sekitar Rp349,9 triliun. Dan dalam halnya dibutuhkan kolaborasi & kerjasama lintas sektor, termasuk DPD RI di dalamnya. (ist) Sumber:https://www.baliekbis.com/raker-dengan-menteri-p2mi-rai-mantra-sampaikan-aspirasi-ap3mi-bali/

Lagu “Bayar Bayar Bayar” yang diciptakan oleh band Sukatani telah mencuri perhatian publik dan menuai kontroversi setelah dirilis. Lagu yang berisi kritik terhadap beberapa oknum polisi ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, terutama pihak kepolisian. Lagu Sukatani: Kritik Terhadap Oknum Polisi yang Mencuri Perhatian. Lagu yang mengkritik perilaku oknum polisi ini langsung menjadi sorotan dan bahkan membuat Prompa Polri turun tangan untuk menanggapi isu tersebut. Reaksi keras ini menunjukkan bagaimana kebebasan berpendapat dalam musik bisa berbenturan dengan pihak-pihak yang merasa tersinggung. Ni Luh Djelantik Dukung Band Sukatani. Meskipun mendapat kecaman, band Sukatani tidak berada sendirian dalam menghadapi kontroversi ini. Ni Luh Djelantik, anggota DPD RI asal Bali, memberikan dukungannya melalui unggahan di Instagram. Dalam tulisannya, Djelantik mengkritik siapa saja yang mencoba mengintervensi band tersebut. “Kembalikan kehormatan Sukatani band! Siapa yang menyuruh mereka meminta maaf bahkan membuka topeng yang jadi identitas mereka?” tulis Ni Luh Djelantik, seperti yang dikutip pada Sabtu (22/02/2025). Permintaan Maaf Sukatani: Klarifikasi dan Penarikan Lagu Band Sukatani pun memberikan klarifikasi terkait kontroversi yang terjadi. Mereka mengungkapkan permintaan maaf kepada publik dan menjelaskan bahwa lagu “Bayar Bayar Bayar” sejatinya ditujukan untuk mengkritik oknum kepolisian yang melanggar peraturan. Sebagai bentuk tanggung jawab, mereka memutuskan untuk menarik lagu tersebut. Kebebasan Berpendapat vs. Norma Sosial: Perdebatan yang Memanas. Kontroversi ini menciptakan ketegangan antara kebebasan seni untuk mengkritik dan kewajiban menjaga norma serta nilai yang berlaku di masyarakat. Di satu sisi, band Sukatani mempertahankan haknya untuk menyampaikan pesan kritis melalui musik, sementara di sisi lain, ada pihak-pihak yang menganggap lagu tersebut melanggar etika. Pemecatan Vokalis Sukatani: Dampak Lebih Lanjut Ketegangan semakin memanas setelah vokalis band Sukatani, yang juga seorang guru SD, dilaporkan dipecat dari pekerjaannya. Keputusan ini semakin memperjelas dampak dari kontroversi yang ditimbulkan oleh lagu tersebut. Publik Menunggu Solusi dari Kasus Ini Masyarakat kini menantikan bagaimana kasus ini akan diselesaikan. Apakah ada langkah-langkah lebih lanjut yang akan diambil terhadap band Sukatani dan individu-individu yang terlibat? Bagaimana kebebasan seni akan dipertahankan, sementara norma sosial tetap dihormati? Dengan adanya dukungan dari tokoh publik seperti Ni Luh Djelantik dan klarifikasi dari band Sukatani, tentunya publik akan terus memperhatikan perkembangan selanjutnya mengenai kontroversi ini. Sumber: https://www.tinta.news/buzz/4835/lagu-bayar-bayar-bayar-dari-band-sukatani-bikin-geger-begini-reaksi-polisi-dan-publik/

Senator DPD RI Bali periode 2024-2029, Ni Luh Djelantik, terpancing emosinya begitu mendengar pernyataan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer, yang mempersilakan warga negara Indonesia (WNI) untuk pergi ke luar negeri dan jangan kembali lagi. Pernyataan Noel, sapaan Immanuel itu, untuk menanggapi tagar #kaburajadulu yang beredar di media sosial. Ni Luh pun memberi kritik terkait ucapan Noel yang dinilainya serampangan. Ia lalu mempertanyakan apa prestasi Noel sehingga bisa diangkat menjadi seorang menteri. "Siapa sih orang ini? Apa kapasitasnya sebagai wamen? Apa prestasinya hingga diangkat jadi wamen? Serius nanya." "Pemerintah please cek ricek lagi menteri, wamen kalian. Ingatkan mereka bahwa mereka makan, tidur, buang air kecil dan besar, naik mobil dinas tak perlu berpanas-panas adalah berkat peluh dan air mata kerja keras rakyat," tulis akun @niluhdjelatik di Instagram yang tayang pada Senin (17/5/2025). Semestinya, kata Ni Luh, tagar #kaburajadulu, menjadi introspeksi pemerintah untuk berbenah bukan malah membuat anak-anak muda semakin membenci. "Maka anak-anak bangsa terbaik kita akan semakin muak pada pemerintahnya," katanya. Ni Luh pun meminta agar Noel menjaga lisannya lain kali. "Kamu itu pembantunya presiden. Hormati rakyat yang menggajimu. Tahu diri sedikit bisa kan?" pungkasnya. Noel tanggapi tagar #kaburajadulu Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer enggan ambil pusing soal tagar #KaburAjaDulu di media sosial (medsos) yang mendorong warga negara Indonesia (WNI) untuk bekerja di luar negeri. Noel, sapaan akrabnya, justru mempersilakan WNI yang ingin berkarier di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. "Mau kabur, kabur sajalah. Kalau perlu jangan balik lagi, hi-hi-hi," ungkap Noel di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta, Senin (17/2/2025), seraya tertawa. Noel tidak mau berkomentar lebih jauh mengenai tren tersebut. Ia hanya menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak memedulikan tagar atau seruan itu. "Hashtag-hashtag enggak apa-apalah, masa hashtag kita peduliin," ujar Noel. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menilai, munculnya #KaburAjaDulu merupakan tantangan bagi pemerintah untuk menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. "Ini tantangan buat kita kalau memang itu adalah terkait dengan aspirasi mereka. Ayo pemerintah create better jobs, itu yang kemudian menjadi catatan kami dan concern kami," ujar Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin. Ia tidak memungkiri bahwa kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri memang terbuka. Yassierli pun tak masalah apabila WNI ingin bekerja di luar negeri lalu kembali ke Indonesia demi membangun negeri. "Tanggapannya, ya itu ini kan netizen terkait dengan kabur saja. Memang di satu sisi saya lihat kesempatan kerja di luar memang ada ya. Jadi semangatnya bukan kabur sebenarnya," ujar Yassierli. "Jadi kalau memang ingin untuk meningkatkan skill dan ada peluang kerja di luar negeri, kemudian, kembali ke Indonesia bisa membangun negeri ya tidak masalah," kata dia melanjutkan. Adapun fenomena #KaburAjaDulu tengah ramai diperbincangkan di media sosial, mencerminkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia demi bekerja atau melanjutkan studi di luar negeri. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menyatakan bahwa tren ini merupakan hal yang positif, asalkan individu yang berkeinginan tersebut terlebih dahulu meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka. Karding menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) agar mereka dapat bersaing dan mendapatkan upah yang layak di negara tujuan. Selain itu, tren ini juga dimanfaatkan oleh warganet untuk saling berbagi pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok bagi mereka yang ingin "kabur". Negara-negara dengan banyak diaspora Indonesia menjadi pilihan yang lebih menarik bagi mereka yang baru pertama kali melangkah ke luar negeri. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) baru-baru ini merilis data terkait penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia untuk periode Januari hingga November 2024. Data tersebut mencatat sebanyak 272.164 PMI yang bekerja di luar negeri sepanjang tahun 2024, dengan mayoritas beroperasi di sektor informal, yaitu 145.962 orang, yang didominasi oleh pekerja migran perempuan sebanyak 187.127 orang. Sumber:https://jakarta.tribunnews.com/2025/02/18/wamenaker-noel-suruh-wni-kabur-dan-jangan-balik-lagi-ni-luh-djelantik-emosi-jaga-lisanmu

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamuddin, menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya siap berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah. Pernyataan ini disampaikan mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini saat menghadiri Pelantikan Kepala Daerah di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/2). "Esensi perjuangan politik DPD RI adalah sebagai alat politik Pemda dan masyarakat daerah. Sehingga kami pastikan semua Anggota DPD RI siap berkolaborasi dengan para kepala daerah baik Gubenur, Bupati dan Wali Kota yang baru saja dilantik," kata Sultan. Sultan mengatakan, secara kelembagaan DPD RI memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang juga bisa dijadikan instrumen politik untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Sultan menegaskan, DPD RI periode kali ini ingin fokus memberikan pertimbangan dan pengawasan pada hal-hal yang terkait dengan otonomi daerah sesuai pasal 22D dan 22E konstitusi. "Sehingga kami ingin posisi dan peran DPD dipertegas dan diperjelas dalam mendukung pembangunan di daerah. DPD adalah jembatan aspirasi politik Pemda dan merupakan alat pengawasan terhadap pelaksanaan UU dan anggaran transfer pusat ke daerah (TKD)," kata mantan ketua HIPMI Bengkulu itu. Lebih lanjut Sultan menyampaikan selamat atas dilantiknya semua Kapala daerah secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, semua patut berbangga karena untuk pertama kalinya dalam sejarah di Indonesia kepala daerah dilantik secara serentak di Istana negara oleh kepala negara dan kepala pemerintahan. "Kami melihat hal ini menunjukkan adanya keinginan politik presiden Prabowo untuk menghimpun semua kekuatan nasional di daerah untuk berkolaborasi, bergotong royong mensukseskan semua program pemerintah. Dan tentunya untuk mempertegas prinsip kesatuan nasional dalam sistem pemerintahan presidensial", tutupnya. Sumber:https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20250220214201-307-1200772/dpd-ri-siap-berkolaborasi-dengan-kepala-daerah-untuk-kemajuan-nasional

Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Pendidikan Dasar & Menengah Republik Indonesia membahas Realisasi Program T.A 2024 & Rencana Program T.A 2025, Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr. Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, menyampaikan beberapa poin rangkuman aspirasi masyarakat daerah salah satunya terkait status guru swasta langsung dihadapan Mendikdasmen, Senin, 3 Februari 2025. Dalam Raker yang dihadiri langsung Menteri Pendidikan Dasar & Menengah (Mendikdasmen) RI, Prof. Abdul Mu’ti, Wakil Menteri Dikdasmen RI, Prof. Atip Latipulhayat & Dr. Fajar Riza Ul Haq beserta jajaran Sekretariat Jenderal tersebut, Senator Rai Mantra menjabarkan beberapa poin aspirasi dari unsur Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat, serta Organisasi Profesi sepeti PGRI & IGTKI – PGRI. Pertama, ia menyinggung soal kepastian Status Guru Swasta. “Pada tahun 2025 memohon agar Guru Non-ASN di sekolah swasta dapat diakomodir untuk mendaftar sebagai ASN PPPK tanpa harus berpindah ke sekolah negeri terlebih dahulu & pengangkatan atau penempatannya langsung dilakukan di sekolah asal. Termasuk di dalamnya memprioritaskan guru-guru senior Non-ASN di sekolah swasta dalam prosesnya. Sebab pada tahun 2024 kemarin, pendaftaran hanya dibuka untuk pelamar dengan persyaratan khusus (Guru Prioritas 1, red),” jelasnya. Selanjutnya, ia juga membahas terkait masalah kekurangan jumlah guru. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa Pegawai Non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN. ”Dalam hal mengatasi kekurangan guru, Pemerintah melalui sekolah berkolaborasi dengan Komite Sekolah untuk melakukan pengangkatan guru sementara / guru komite. Namun, pengangkatan guru komite kiranya membebani masyarakat. Oleh karenanya, kami mohon kebijaksanaan dari Kemendikdasmen sekiranya upaya apa yang dapat ditempuh sembari menunggu pembukaan formasi PPPK Tahun 2025,” ujarnya. Ia mengungkapkan, di beberapa daerah khususnya di Wilayah Provinsi Bali banyak mengalami kekurangan jumlah guru. Seperti contoh di Kota Denpasar misalnya, saat ini kekurangan sekitar 317 orang guru. Selain dua poin diatas, ketiga, ia juga menyampaikan soal perlindungan guru. Menurutnya, banyak guru yang merasa khawatir dalam menjalankan tugasnya karena kurangnya perlindungan hukum, terutama dalam menghadapi permasalahan di luar akademik. ”Kami sangat mengapresiasi & mendukung langkah Kemendikdasmen yang telah menjalin MoU dengan POLRI. Dan menunggu apa yang sekiranya menjadi hasil kesepakatan tersebut. Kami & para guru tentu tidak ingin lagi terjadi Kriminalisasi Guru di lingkungan satuan pendidikan,” cetusnya. Sementara itu, menjawab poin-poin yang dijabarkan Senator Rai Mantra, Mendikdasmen RI, Prof. Abdul Mu’Ti menyampaikan bahwa Kementerian telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar & Menengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistrubusi Guru ASN. “Dimana Guru ASN baik PNS atau PPPK dapat ditempatkan di sekolah swasta & ini berlaku bagi yang sudah diangkat dan akan diangkat,” paparnya. Prof Abdul Mu’Ti juga menyampaikan berkaitan dengan perlindungan guru. Ia mengatakan MoU dengan POLRI telah dilakukan penandatanganan secara table to table. “Salah satu dari isi MoU tersebut adalah Restorative Justice. Jadi ketika ada permasalahan yang berkaitan dengan kekerasan di sekolah tidak harus diselesaikan melalui mekanisme Pengadilan & dapat dilakukan melalui Restorative Justice,” tegasnya. Kompleksitas permasalahan Pendidikan Dasar & Menengah cukup tinggi. Sehingga dibutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk di dalamnya dengan DPD RI dalam rangka mewujudkan Pendidikan Berkualitas. (bp/gk) Sumber: https://balipolitika.com/2025/02/05/raker-dengan-mendikdasmen-rai-mantra/

Komite II DPD RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertanian RI, membahas program kerja Kementerian Pertanian RI Tahun 2025. Kementerian Pertanian RI menyampaikan ada empat program yang akan dilakukan untuk “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” 1.Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas 2.Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 3.Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 4.Program Dukungan Manajemen Dalam Rapat Komite II bersama Menteri Pertanian RI tersebut ada beberapa poin yang disampaikan oleh Senator RI Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik, meliputi: 1.Penurunan jumlah sawah sangat pesat karena alih fungsi lahan di Bali, para petani di Bali banyak mendapatkan masalah akses air karena pembangunan villa-villa yang tidak terkontrol. 2.Kemajuan teknologi yang diterapkan kepada para petani muda agar bisa ditularkan keseluruh Indonesia. 3.Sistem Subak di Bali agar tetap terjaga. 4.Meminta Museum Subak Masceti agar bisa diserah terimakan dan dibuka secara resmi. Sumber: @kesayangan_niluhdjelantik

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mengapresiasi inovasi Otoritas Jasa keuangan (OJK) yang baru saja meluncurkan Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan atau Indonesia Anti-Scam Centre (IASC). Menurutnya, inovasi IASC OJK tersebut sangat penting dalam melindungi masyarakat dari berbagai modus penipuan di era digital. "Saya kira inovasi teknologi IASC sangat urgen di tengah maraknya penipuan seperti pinjol dan judi online. Kejahatan keuangan digital merupakan kejahatan lintas negara yang berpotensi menganggu perekonomian nasional", ujar Sultan setelah menghadiri acara Pertemuan Tahunan OJK di Gedung JCC Senayan Jakarta. Harapannya, kata Sultan, inovasi IASC dapat melindungi masyarakat dari penipuan Judi online yang menyedot ratusan triliun uang masyarakat ke luar negeri. "DPD RI memberikan atensi serius pada isu judi online dan pinjol yang seringkali merugikan masyarakat di daerah. Kita ingin sistem Anti-Scam ini bisa mendeteksi semua aktivitas transaksi masyarakat yang mengarah pada aktivitas ekonomi under ground" tegasnya. Mantan ketua HIPMI Bengkulu itu melanjutkan, selama ini OJK RI telah bekerja maksimal dalam menjaga performa dan melakukan pengawasan sektor jasa keuangan Indonesia. "Posisi OJK sangat strategis dalam mendukung pembangunan nasional khususnya program-program prioritas pemerintah saat ini. Baik program MBG, pembangunan perumahan rakyat, swasembada pangan dan energi serta hilirisasi", tutupnya. Sumber: https://dpd.go.id/daftar-berita/ojk-luncurkan-indonesia-anti-scam-centre-sultan-harap-judol-dapat-ditekan