AGENDA KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
09 Desember 2025 oleh bali
09 Desember 2025 oleh bali
09 Desember 2025 oleh bali
09 Desember 2025 oleh bali
09 Desember 2025 oleh bali
Desakan agar pemerintah pusat menetapkan bencana banjir besar dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera sebagai Bencana Nasional, semakin menguat. Meski jumlah korban terus bertambah dan sejumlah wilayah masih terisolasi, penanganan pasca bencana dinilai belum optimal. Dorongan tersebut kembali disampaikan mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI), Irman Gusman, usai bertemu Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, pada hari Sabtu, tanggal 6 Desember 2025, di Kantor Gubernur Sumbar. Keduanya menyatakan pandangan yang sama terkait urgensi penanganan bencana di Sumatera. "Bencana di Sumatera harus segera ditetapkan sebagai Bencana Nasional," tegas Irman Gusman setelah pertemuan tersebut, melalui keterangan resmi yang diterima pada hari Senin, tanggal 8 Desember 2025. Irman Gusman menyebutkan bahwa banjir bandang dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumbar, telah melampaui kemampuan pemerintah daerah untuk menanganinya. Ribuan warga masih terisolasi akibat akses jalan yang terputus, ratusan rumah hilang tersapu banjir, serta banyak wilayah terdampak yang belum dapat dijangkau tim evakuasi. "Ini bukan lagi bencana biasa. Kerusakan infrastruktur, pemukiman, dan kehidupan masyarakat sudah sangat luas. Bahkan ada kampung yang hilang ditelan bencana," ujarnya. Menurutnya, situasi ini menuntut intervensi penuh dari pemerintah pusat agar proses evakuasi, penanganan medis, bantuan logistik, hingga rehabilitasi dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi. Sebelumnya, Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, telah menyampaikan laporan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bahwa kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi tersebut mencapai Rp51,82 triliun. Nilai tersebut menggambarkan tingkat kerusakan yang sangat besar, dan memerlukan dukungan menyeluruh dari pemerintah pusat. Irman Gusman menilai bahwa penetapan status Bencana Nasional, akan menjadi langkah strategis, tidak hanya untuk penanganan darurat, tetapi juga untuk pemulihan jangka panjang. "Jika kekayaan alam Sumatera adalah kekayaan nasional, maka bencananya pun harus menjadi tanggung jawab nasional," ucap Anggota Komite I DPD RI itu. Sumber: https://www.detiksumsel.com/advertorial/97416383300/desakan-penetapan-bencana-nasional-di-sumatera-meningkat-irman-gusman-dan-gubernur-sumbar-satu-suara
Dengan tekad yang melampaui batas kenyamanan, Senator DPD RI asal Aceh, Azhari Cage SIP, menempuh perjalanan laut 22 jam tanpa henti dari Pelabuhan Lampulo menuju Pelabuhan Krueng Geukuh, Aceh Utara. Minggu pekan lalu menjadi awal dari perjalanan panjangnya untuk memastikan bantuan benar-benar menyentuh warga di pesisir timur Aceh yang paling parah terdampak banjir dan longsor. Hingga kini, wilayah tersebut masih terisolasi. Jalur darat terputus, listrik belum stabil, dan sinyal komunikasi masih tersendat. Di tengah keterbatasan ini, ribuan warga menunggu uluran tangan. Dan Azhari Cage memilih untuk hadir langsung, bukan dari jauh, bukan dari panggung seremonial. Sepekan lebih terakhir, Azhari Cage berada di garis depan bencana. Datang bukan dengan tangan kosong, tetapi dengan komitmen nyata berupa bantuan logistik besar: 250 sak beras 15 kg, 270 kotak mie instan, 50 kotak minyak goreng, dan 15 kotak ikan sarden. Semua ini bersumber dari dana pribadi, tambahan dari Ketua dan anggota DPD RI, serta dukungan Baitulmal Sorong senilai Rp 25 juta. Tidak sampai di situ, ia juga membawa: 1.000 paket bantuan dari Kemensos RI (Berupa beras 5 kg, minyak 1 kg, dan 5 bungkus mie instan per paket), dan 100 paket bantuan dari BNPB (Obat-obatan, handuk, perlengkapan bayi). Dari Senin hingga Jumat, Azhari bergerak dari satu posko ke posko lain di Aceh Utara dan Lhokseumawe, menyaksikan sendiri betapa berat kondisi warga. “Keadaan warga sungguh memprihatinkan,” ujarnya lirih. Proses penyaluran bantuan dipandu langsung oleh Bupati Aceh Utara agar tepat sasaran. Selesai di Aceh Utara, Azhari Cage bersama tim melanjutkan misi kemanusiaan ke Aceh Timur, ditemani Bupati Aceh Timur. Bantuan kembali dibagikan secara merata, terutama bagi keluarga yang rumahnya hancur akibat banjir. Kini, Azhari sudah berada di Langsa dan bersiap bergerak menuju Aceh Tamiang, memastikan tidak ada daerah yang tertinggal dari perhatian. “Total bantuan yang disalurkan 13 ton. Kita tambah lagi 15 ton. Dua kapal mengangkut seluruh bantuan ini,” ungkapnya. “Kali Ini Mirip Tsunami”: Infrastruktur Lumpuh Total Saat meninjau langsung wilayah terdampak, Azhari tak dapat menutupi kejutannya. “Musibah banjir kali ini seperti tsunami. Jalan dan jembatan rusak, pertanian, perikanan, peternakan, hingga usaha masyarakat lumpuh total. Rumah-rumah banyak yang hancur dan hilang,” katanya. Kesedihan masyarakat Aceh dirasakannya kuat, terutama karena bencana ini melumpuhkan sumber penghidupan warga. Menurut Azhari Cage, skala kerusakan ini tidak mungkin ditangani hanya dengan kemampuan daerah. Ia mendesak pemerintah pusat untuk: Membangun kembali infrastruktur yang rusak, Membangun Rumah Rakyat yang hilang atau hancur, Memulihkan usaha dan ekonomi warga yang terganggu, dan Memastikan intervensi cepat dan strategis agar Aceh tidak tersandera bencana berkepanjangan. “Musibah ini adalah duka Aceh, dan Aceh tidak boleh berjalan sendiri,” tegasnya. Aksi Azhari Cage bukan sekadar kunjungan politik, melainkan wujud empati dalam bentuk nyata: perjalanan panjang, bantuan besar, dan komitmen tanpa jeda. Di tengah bencana yang merenggut harapan banyak keluarga, langkahnya menjadi bukti bahwa kehadiran seorang pemimpin di masa krisis selalu berarti lebih dari seribu kata. Musibah boleh menguji, namun solidaritas selalu memberi jalan untuk bangkit. Semoga setiap langkah kecil yang dibawa dari hati mampu menyalakan harapan besar bagi Aceh. Karena ketika kepedulian hadir, tidak ada jarak yang terlalu jauh, tidak ada perjalanan yang terlalu panjang, dan tidak ada bantuan yang pernah sia-sia. Sumber: https://ondtrack.com/insight/senator-azhari-cage-tempuh-22-jam-laut-demi-bantu-korban-banjir-aceh-musibah-kali-ini-seperti-tsunami/
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, meminta pemerintah menetapkan banjir yang melanda Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai bencana nasional. Dorongan tersebut disampaikan karena skala bencana dinilai sudah melampaui kemampuan penanganan pemerintah daerah. Menurut Sultan, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa akses darat menuju sejumlah wilayah banjir terputus sehingga menghambat distribusi bantuan. "Kita mengetahui bahwa hampir Semua akses darat ke lokasi banjir lumpuh total. Akibatnya Bantuan kemanusiaan sulit didistribusikan secara baik," jelasnya, seperti tertulis dalam keterangan di laman DPD RI, Senin (1/12/2025). Ia menilai pemerintah daerah yang terdampak kesulitan melakukan upaya penanganan, baik dari sisi struktur pemerintahan maupun ketersediaan anggaran. "Sangat sulit mengharapkan Keuangan pemerintah daerah untuk menangani bencana dengan skala yang masif seperti ini,” tuturnya. Sultan menambahkan bahwa kepala daerah juga mengalami tekanan fiskal pasca-kebijakan efisiensi APBD. “Kami dapat merasakan bahwa para Kepala Daerah pasti mengalami kebuntuan anggaran pasca-kebijakan efisiensi APBD," imbuhnya. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Sultan menilai seluruh indikator penetapan status bencana nasional telah terpenuhi. "Saya kira semua indikator penetapan status Bencana Nasional telah cukup, baik dari variabel jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana hingga cakupan luas wilayah yang terkena bencana dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan," ungkapnya. Ia juga menyampaikan bahwa DPD RI menerima berbagai masukan dari senator serta pemerintah daerah di tiga provinsi yang meminta bencana ini ditetapkan sebagai bencana nasional. "Kami percaya Dan mengapresiasi Pemerintah melalui Kementerian dan lembaga telah bekerja keras mengirimkan semua yang dibutuhkan korban di daerah. Presiden Prabowo bahkan terus memantau langsung perkembangan dari kejadian bencana ini Dari waktu ke waktu," ujar Sultan pada Minggu (30/11). Sumber: https://toraja.tribunnews.com/nasional/31073/ketua-dpd-ri-desak-pemerintah-tetapkan-banjir-di-sumatra-jadi-bencana-nasional?page=2
Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat serahkan berbagai macam bantuan kepada korban terdampak banjir bandang maupun tanah longsor di berbagai daerah di provinsi setempat. Senator Cerint Irraloza Tasya langsung mengunjungi korban banjir bandang di Kabupaten Padang Pariaman tepatnya di Nagari Ulakan. Selain melihat langsung dan memberikan semangat kepada warga yang terkena dampak banjir bandang atau galodo ini, Cerint Irraloza Tasya juga menyerahkan bantuan berupa beras, telor, mi isntan dan kebutuhan pokok lainnya yang dibutuhkan di posko pengungsian. “Semoga bencana ini cepat berakhir dan masyarakat dapat berkegiatan normal Kembali. Kita doakan Sumatera Barat dijauhkan dari bencana ke depannya dan kita berharap bencana kita kali ini dapat melatih kita menjadi lebih sabar lagi,” ungkapnya. Senada dengan, Senator Cerint, Anggota DPD RI lainnya yakni Muslim M Yatim juga telah menyerahkan berbagai macam bantuan seperti beras, minyak, telor, mie instan. Muslim juga menyalurkan air bersih ke masyarakat Kota Padang, mengingat sudah hamper 3 hari PDAM tidak berfungsi akibat hantaman banjir bandang di berbagai unit layanan PDAM Kota Padang. Sementara di tempat terpisah, Senator Jelita Donal atau dikenal juga dengan juga dikenal dengan nama Buya Jel Fathullah ini juga telah menyerahkan bantuan ke berbagai daerah di Provinsi Sumatera Barat. Diwakili timnya, Senator Jelita Donal telah menyerahkan bantuan senilai 75 juta rupiah untuk tahap pertama di Pauh Kambar, Padang Pariaman dan sekitarnya kepada Masyarakat terdampak bencana banjir bandang. Bantuan diberikan berupa mi instan, beras, telor dan barang kebutuhan lainnya. Sementara itu, Senator Irman Gusman melalui timnya juga telah menyerahkan bantuan ke berbagai daerah. Bantuan berupa pemberian nasi bungkus, beras, mi instan, telor dan kebutuhan lainnya. Selain itu, melalui timnya, Senator Irman Gusman juga telah melakukan pembukaan dapur umum untuk korban bencana banjir ini di daerah Salareh Air, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Penyerahan bantuan ini diharapkan dapat menguatkan masyarakat Sumatera Barat yang terdampak banjir dan tanah longsor. Selain itu, pemberian bantuan ini merupakan Program DPD RI Peduli memakai Dana Task Force dari DPD RI yang merupakan dana bantuan untuk bencana, di samping tambahan dana dari masing-masing Anggota DPD RI daerah Pemilihan Sumatera Barat. Sumber: https://www.mjnews.id/berita/m-145639/para-senator-serahkan-berbagai-macam-bantuan-ke-berbagai-daerah-di-sumbar/?doing_wp_cron=1765255297.2428948879241943359375
Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan yang diajukan atas inisiatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI telah rampung. Kini, pembahasan rancangan tersebut tinggal menanti penerbitan Surat Presiden (Surpres). Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengatakan, penyusunan RUU ini bertujuan mengubah orientasi pembangunan nasional yang selama ini lebih fokus pada wilayah daratan. Menurutnya, status Indonesia sebagai negara maritim dengan kepulauan terbanyak di dunia harus tercermin dalam kebijakan pembangunan. "Indonesia tidak boleh terus berpikir daratan di atas fakta bahwa kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Keadilan fiskal harus berlayar hingga ke pulau-pulau terjauh," kata Sultan seperti dilansir Antara, Selasa (2/12/2025), di gedung parlemen Jakarta. Sultan menjelaskan, RUU ini dirancang sebagai regulasi khusus (lex specialis) yang mampu mengakomodasi kebutuhan wilayah kepulauan, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga pulau-pulau terluar dan tertinggal. "Kami meyakini dalam waktu dekat Surpres akan terbit. Ini payung hukum yang dibutuhkan seluruh wilayah kepulauan," ujarnya seperti dikutip dari Antara. Dia menegaskan, selama ini daerah kepulauan masih menggunakan regulasi umum seperti Undang-Undang Pemerintahan Daerah, meski kondisi geografisnya sangat berbeda dan membutuhkan perlakuan tersendiri. "RUU ini bukan untuk kami semata, tetapi untuk Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Ini bukti afirmasi negara," katanya. Guna mempercepat proses pembahasan RUU tersebut, DPD RI mengadakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PPUU DPD RI pada Selasa kemarin. Pertemuan ini dihadiri sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan, serta beberapa kepala daerah. Baca selengkapnya di: https://towa.co.id/postingan/draf-ruu-daerah-kepulauan-rampung-dpd-tunggu-surat-presiden
Desakan agar pemerintah pusat menetapkan bencana banjir besar dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera sebagai Bencana Nasional, semakin menguat. Meski jumlah korban terus bertambah dan sejumlah wilayah masih terisolasi, penanganan pasca bencana dinilai belum optimal. Dorongan tersebut kembali disampaikan mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI), Irman Gusman, usai bertemu Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, pada hari Sabtu, tanggal 6 Desember 2025, di Kantor Gubernur Sumbar. Keduanya menyatakan pandangan yang sama terkait urgensi penanganan bencana di Sumatera. "Bencana di Sumatera harus segera ditetapkan sebagai Bencana Nasional," tegas Irman Gusman setelah pertemuan tersebut, melalui keterangan resmi yang diterima pada hari Senin, tanggal 8 Desember 2025. Irman Gusman menyebutkan bahwa banjir bandang dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumbar, telah melampaui kemampuan pemerintah daerah untuk menanganinya. Ribuan warga masih terisolasi akibat akses jalan yang terputus, ratusan rumah hilang tersapu banjir, serta banyak wilayah terdampak yang belum dapat dijangkau tim evakuasi. "Ini bukan lagi bencana biasa. Kerusakan infrastruktur, pemukiman, dan kehidupan masyarakat sudah sangat luas. Bahkan ada kampung yang hilang ditelan bencana," ujarnya. Menurutnya, situasi ini menuntut intervensi penuh dari pemerintah pusat agar proses evakuasi, penanganan medis, bantuan logistik, hingga rehabilitasi dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi. Sebelumnya, Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, telah menyampaikan laporan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bahwa kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi tersebut mencapai Rp51,82 triliun. Nilai tersebut menggambarkan tingkat kerusakan yang sangat besar, dan memerlukan dukungan menyeluruh dari pemerintah pusat. Irman Gusman menilai bahwa penetapan status Bencana Nasional, akan menjadi langkah strategis, tidak hanya untuk penanganan darurat, tetapi juga untuk pemulihan jangka panjang. "Jika kekayaan alam Sumatera adalah kekayaan nasional, maka bencananya pun harus menjadi tanggung jawab nasional," ucap Anggota Komite I DPD RI itu. Sumber: https://www.detiksumsel.com/advertorial/97416383300/desakan-penetapan-bencana-nasional-di-sumatera-meningkat-irman-gusman-dan-gubernur-sumbar-satu-suara
Dengan tekad yang melampaui batas kenyamanan, Senator DPD RI asal Aceh, Azhari Cage SIP, menempuh perjalanan laut 22 jam tanpa henti dari Pelabuhan Lampulo menuju Pelabuhan Krueng Geukuh, Aceh Utara. Minggu pekan lalu menjadi awal dari perjalanan panjangnya untuk memastikan bantuan benar-benar menyentuh warga di pesisir timur Aceh yang paling parah terdampak banjir dan longsor. Hingga kini, wilayah tersebut masih terisolasi. Jalur darat terputus, listrik belum stabil, dan sinyal komunikasi masih tersendat. Di tengah keterbatasan ini, ribuan warga menunggu uluran tangan. Dan Azhari Cage memilih untuk hadir langsung, bukan dari jauh, bukan dari panggung seremonial. Sepekan lebih terakhir, Azhari Cage berada di garis depan bencana. Datang bukan dengan tangan kosong, tetapi dengan komitmen nyata berupa bantuan logistik besar: 250 sak beras 15 kg, 270 kotak mie instan, 50 kotak minyak goreng, dan 15 kotak ikan sarden. Semua ini bersumber dari dana pribadi, tambahan dari Ketua dan anggota DPD RI, serta dukungan Baitulmal Sorong senilai Rp 25 juta. Tidak sampai di situ, ia juga membawa: 1.000 paket bantuan dari Kemensos RI (Berupa beras 5 kg, minyak 1 kg, dan 5 bungkus mie instan per paket), dan 100 paket bantuan dari BNPB (Obat-obatan, handuk, perlengkapan bayi). Dari Senin hingga Jumat, Azhari bergerak dari satu posko ke posko lain di Aceh Utara dan Lhokseumawe, menyaksikan sendiri betapa berat kondisi warga. “Keadaan warga sungguh memprihatinkan,” ujarnya lirih. Proses penyaluran bantuan dipandu langsung oleh Bupati Aceh Utara agar tepat sasaran. Selesai di Aceh Utara, Azhari Cage bersama tim melanjutkan misi kemanusiaan ke Aceh Timur, ditemani Bupati Aceh Timur. Bantuan kembali dibagikan secara merata, terutama bagi keluarga yang rumahnya hancur akibat banjir. Kini, Azhari sudah berada di Langsa dan bersiap bergerak menuju Aceh Tamiang, memastikan tidak ada daerah yang tertinggal dari perhatian. “Total bantuan yang disalurkan 13 ton. Kita tambah lagi 15 ton. Dua kapal mengangkut seluruh bantuan ini,” ungkapnya. “Kali Ini Mirip Tsunami”: Infrastruktur Lumpuh Total Saat meninjau langsung wilayah terdampak, Azhari tak dapat menutupi kejutannya. “Musibah banjir kali ini seperti tsunami. Jalan dan jembatan rusak, pertanian, perikanan, peternakan, hingga usaha masyarakat lumpuh total. Rumah-rumah banyak yang hancur dan hilang,” katanya. Kesedihan masyarakat Aceh dirasakannya kuat, terutama karena bencana ini melumpuhkan sumber penghidupan warga. Menurut Azhari Cage, skala kerusakan ini tidak mungkin ditangani hanya dengan kemampuan daerah. Ia mendesak pemerintah pusat untuk: Membangun kembali infrastruktur yang rusak, Membangun Rumah Rakyat yang hilang atau hancur, Memulihkan usaha dan ekonomi warga yang terganggu, dan Memastikan intervensi cepat dan strategis agar Aceh tidak tersandera bencana berkepanjangan. “Musibah ini adalah duka Aceh, dan Aceh tidak boleh berjalan sendiri,” tegasnya. Aksi Azhari Cage bukan sekadar kunjungan politik, melainkan wujud empati dalam bentuk nyata: perjalanan panjang, bantuan besar, dan komitmen tanpa jeda. Di tengah bencana yang merenggut harapan banyak keluarga, langkahnya menjadi bukti bahwa kehadiran seorang pemimpin di masa krisis selalu berarti lebih dari seribu kata. Musibah boleh menguji, namun solidaritas selalu memberi jalan untuk bangkit. Semoga setiap langkah kecil yang dibawa dari hati mampu menyalakan harapan besar bagi Aceh. Karena ketika kepedulian hadir, tidak ada jarak yang terlalu jauh, tidak ada perjalanan yang terlalu panjang, dan tidak ada bantuan yang pernah sia-sia. Sumber: https://ondtrack.com/insight/senator-azhari-cage-tempuh-22-jam-laut-demi-bantu-korban-banjir-aceh-musibah-kali-ini-seperti-tsunami/
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, meminta pemerintah menetapkan banjir yang melanda Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai bencana nasional. Dorongan tersebut disampaikan karena skala bencana dinilai sudah melampaui kemampuan penanganan pemerintah daerah. Menurut Sultan, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa akses darat menuju sejumlah wilayah banjir terputus sehingga menghambat distribusi bantuan. "Kita mengetahui bahwa hampir Semua akses darat ke lokasi banjir lumpuh total. Akibatnya Bantuan kemanusiaan sulit didistribusikan secara baik," jelasnya, seperti tertulis dalam keterangan di laman DPD RI, Senin (1/12/2025). Ia menilai pemerintah daerah yang terdampak kesulitan melakukan upaya penanganan, baik dari sisi struktur pemerintahan maupun ketersediaan anggaran. "Sangat sulit mengharapkan Keuangan pemerintah daerah untuk menangani bencana dengan skala yang masif seperti ini,” tuturnya. Sultan menambahkan bahwa kepala daerah juga mengalami tekanan fiskal pasca-kebijakan efisiensi APBD. “Kami dapat merasakan bahwa para Kepala Daerah pasti mengalami kebuntuan anggaran pasca-kebijakan efisiensi APBD," imbuhnya. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Sultan menilai seluruh indikator penetapan status bencana nasional telah terpenuhi. "Saya kira semua indikator penetapan status Bencana Nasional telah cukup, baik dari variabel jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana hingga cakupan luas wilayah yang terkena bencana dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan," ungkapnya. Ia juga menyampaikan bahwa DPD RI menerima berbagai masukan dari senator serta pemerintah daerah di tiga provinsi yang meminta bencana ini ditetapkan sebagai bencana nasional. "Kami percaya Dan mengapresiasi Pemerintah melalui Kementerian dan lembaga telah bekerja keras mengirimkan semua yang dibutuhkan korban di daerah. Presiden Prabowo bahkan terus memantau langsung perkembangan dari kejadian bencana ini Dari waktu ke waktu," ujar Sultan pada Minggu (30/11). Sumber: https://toraja.tribunnews.com/nasional/31073/ketua-dpd-ri-desak-pemerintah-tetapkan-banjir-di-sumatra-jadi-bencana-nasional?page=2
Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat serahkan berbagai macam bantuan kepada korban terdampak banjir bandang maupun tanah longsor di berbagai daerah di provinsi setempat. Senator Cerint Irraloza Tasya langsung mengunjungi korban banjir bandang di Kabupaten Padang Pariaman tepatnya di Nagari Ulakan. Selain melihat langsung dan memberikan semangat kepada warga yang terkena dampak banjir bandang atau galodo ini, Cerint Irraloza Tasya juga menyerahkan bantuan berupa beras, telor, mi isntan dan kebutuhan pokok lainnya yang dibutuhkan di posko pengungsian. “Semoga bencana ini cepat berakhir dan masyarakat dapat berkegiatan normal Kembali. Kita doakan Sumatera Barat dijauhkan dari bencana ke depannya dan kita berharap bencana kita kali ini dapat melatih kita menjadi lebih sabar lagi,” ungkapnya. Senada dengan, Senator Cerint, Anggota DPD RI lainnya yakni Muslim M Yatim juga telah menyerahkan berbagai macam bantuan seperti beras, minyak, telor, mie instan. Muslim juga menyalurkan air bersih ke masyarakat Kota Padang, mengingat sudah hamper 3 hari PDAM tidak berfungsi akibat hantaman banjir bandang di berbagai unit layanan PDAM Kota Padang. Sementara di tempat terpisah, Senator Jelita Donal atau dikenal juga dengan juga dikenal dengan nama Buya Jel Fathullah ini juga telah menyerahkan bantuan ke berbagai daerah di Provinsi Sumatera Barat. Diwakili timnya, Senator Jelita Donal telah menyerahkan bantuan senilai 75 juta rupiah untuk tahap pertama di Pauh Kambar, Padang Pariaman dan sekitarnya kepada Masyarakat terdampak bencana banjir bandang. Bantuan diberikan berupa mi instan, beras, telor dan barang kebutuhan lainnya. Sementara itu, Senator Irman Gusman melalui timnya juga telah menyerahkan bantuan ke berbagai daerah. Bantuan berupa pemberian nasi bungkus, beras, mi instan, telor dan kebutuhan lainnya. Selain itu, melalui timnya, Senator Irman Gusman juga telah melakukan pembukaan dapur umum untuk korban bencana banjir ini di daerah Salareh Air, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Penyerahan bantuan ini diharapkan dapat menguatkan masyarakat Sumatera Barat yang terdampak banjir dan tanah longsor. Selain itu, pemberian bantuan ini merupakan Program DPD RI Peduli memakai Dana Task Force dari DPD RI yang merupakan dana bantuan untuk bencana, di samping tambahan dana dari masing-masing Anggota DPD RI daerah Pemilihan Sumatera Barat. Sumber: https://www.mjnews.id/berita/m-145639/para-senator-serahkan-berbagai-macam-bantuan-ke-berbagai-daerah-di-sumbar/?doing_wp_cron=1765255297.2428948879241943359375
Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan yang diajukan atas inisiatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI telah rampung. Kini, pembahasan rancangan tersebut tinggal menanti penerbitan Surat Presiden (Surpres). Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengatakan, penyusunan RUU ini bertujuan mengubah orientasi pembangunan nasional yang selama ini lebih fokus pada wilayah daratan. Menurutnya, status Indonesia sebagai negara maritim dengan kepulauan terbanyak di dunia harus tercermin dalam kebijakan pembangunan. "Indonesia tidak boleh terus berpikir daratan di atas fakta bahwa kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Keadilan fiskal harus berlayar hingga ke pulau-pulau terjauh," kata Sultan seperti dilansir Antara, Selasa (2/12/2025), di gedung parlemen Jakarta. Sultan menjelaskan, RUU ini dirancang sebagai regulasi khusus (lex specialis) yang mampu mengakomodasi kebutuhan wilayah kepulauan, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga pulau-pulau terluar dan tertinggal. "Kami meyakini dalam waktu dekat Surpres akan terbit. Ini payung hukum yang dibutuhkan seluruh wilayah kepulauan," ujarnya seperti dikutip dari Antara. Dia menegaskan, selama ini daerah kepulauan masih menggunakan regulasi umum seperti Undang-Undang Pemerintahan Daerah, meski kondisi geografisnya sangat berbeda dan membutuhkan perlakuan tersendiri. "RUU ini bukan untuk kami semata, tetapi untuk Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Ini bukti afirmasi negara," katanya. Guna mempercepat proses pembahasan RUU tersebut, DPD RI mengadakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PPUU DPD RI pada Selasa kemarin. Pertemuan ini dihadiri sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan, serta beberapa kepala daerah. Baca selengkapnya di: https://towa.co.id/postingan/draf-ruu-daerah-kepulauan-rampung-dpd-tunggu-surat-presiden
LAPOR SENATOR
Lapor Senator Masyarakan Daerah
Ayo sampaikan aspirasi Anda secara langsung untuk memperjuangkan kepentiangan daerah Anda.
WEBSITE SATELIT DPD RI
