AGENDA KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
21 Oktober 2025 oleh bali
17 Oktober 2025 oleh bali
15 Oktober 2025 oleh bali
15 Oktober 2025 oleh bali
13 Oktober 2025 oleh bali
Tahapan penjurian BUMN CSR Award 2025 Provinsi Bali kini memasuki tahap site visit atau kunjungan lapangan. Anggota DPD RI, Dr. Shri Gusti Arya Wedakarna Suyasa III, S.E., M.Si., memantau langsung pelaksanaan penilaian program Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai BUMN yang beroperasi di Bali. Kegiatan ini bertujuan memastikan pelaksanaan CSR oleh BUMN berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tim juri yang menilai terdiri dari akademisi dan praktisi berkompeten, antara lain Dr. I Ketut Merta, S.E., M.M., dan Dr. Ida Bagus Angga Purana Pidada, S.H., M.H. “Selain menilai presentasi, kami juga turun langsung ke lapangan untuk memonitor kinerja CSR BUMN. Ini sudah kami lakukan konsisten selama tujuh tahun sebagai bentuk tanggung jawab moral dan publik,” ujar Dr. Arya Wedakarna, Senin (13/10/2025). Menurutnya, penilaian CSR BUMN ke depan tidak hanya dilihat dari besar dana yang disalurkan, tetapi juga kualitas implementasi dan dampak sosialnya. Ajang ini akan melakukan perangkingan dan asesmen komprehensif guna menentukan BUMN dengan program CSR terbaik di Bali. DPD RI juga menekankan perlunya penguatan aspek hukum dan tata kelola dalam pelaksanaan CSR. Mulai tahun 2026, penyaluran CSR akan melibatkan Kejaksaan sebagai pengawas. “Kami akan mengundang aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan, agar program CSR tidak menimbulkan potensi masalah hukum. Penilaian objektif akan dilakukan oleh pihak berwenang,” tegas Dr. Arya Wedakarna. Selain program, DPD RI juga akan melakukan asesmen terhadap sumber daya manusia pengelola CSR BUMN. Hal ini untuk memastikan pelaksanaan program lebih profesional, berkelanjutan, dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Menanggapi hal tersebut, Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Bali, I Wayan Eka Susana, menyatakan komitmen PLN mematuhi ketentuan serta mendukung tata kelola CSR yang transparan dan berintegritas. “PLN siap mengikuti seluruh prosedur dalam ajang ini. Proses penilaian yang akuntabel akan memacu kami menjalankan program TJSL yang berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan,” ujar Eka Susana. Site visit ini menjadi bagian penting dari rangkaian menuju Penganugerahan BUMN CSR Award 2025 Provinsi Bali. Kegiatan ini diharapkan menjadi ajang apresiasi bagi BUMN yang berkontribusi konsisten dalam pembangunan sosial dan ekonomi Bali. Sumber : https://rri.co.id/hukum/1912637/dpd-ri-dorong-transparansi-csr
Senator RI, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III mengadakan Rapat Dengar Pendapat terkait Ketahanan Pangan dan Rencana Program Usaha Muda Bagi Pengusaha Durian Bali, sesuai dengan program prioritas Presiden Republik Indonesia "ASTA CITA" Poin 1 tentang Kedaulatan Pangan Nasional di Kantor DPD RI Provinsi Bali, pada Jumat (17/10). Hadir dalam kegiatan tersebut POLDA Bali, Staf Ahli Kodam Udayana, Perwakilan TNI AL, Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, SMK N 2 Negara, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Jembrana, Kota Denpasar dll. Dalam Rapat tersebut Arya Wedakarna meminta Dinas Pertanian untuk menyiapkan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) dan dikirimkan secara tertulis ke DPD RI. "Dinas Pertanian kabupaten/ Kota agar menyiapkan data karena DPD RI akan melaksanakan kunjungan serta Disperindag se- Bali untuk menyiapkan 100 orang anak muda sebagai calon pengusaha muda", ujarnya. Senator yang disapa AWK tersebut menambahkan DPD RI akan menyiapkan rapat urgensi terkait dengan bantuan untuk modal usaha (KUR) di bidang usaha pertanian. Permohonan sekolah SMK Pertanian ada di Kabupaten Tabanan. Serta ditutup dengan jika ada kendala terkait sertifikasi internasional untuk komoditi (contohnya : kemenyan, buah kakao Jembrana dan garam Klungkung) agar menghubingi DPD RI agar lebih cepat di atensi oleh pusat.
Tahapan penjurian BUMN CSR Award 2025 Provinsi Bali kini memasuki tahap site visit atau kunjungan lapangan. Dalam proses tersebut, Anggota DPD RI, Dr. Shri Gusti Arya Wedakarna Suyasa III, S.E. (MTrue)., M.Si. turut hadir memantau langsung pelaksanaan kegiatan penilaian program Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai BUMN yang beroperasi di Bali. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa pelaksanaan CSR oleh BUMN benar-benar berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tim juri dalam ajang ini terdiri dari para akademisi dan praktisi yang berkompeten, yakni: Dr. I Ketut Merta, S.E., M.M., Dr. Ida Bagus Angga Purana Pidada, S.H., M.H., Dr. Ni Made Rai Sukardi, S.H., M.H., Dr. Ni Made Widani, S.E., M.M., Kadek Frediandrika Atnantara, S.H., M.H., serta Laksmi selaku Ketua Panitia BUMN CSR Award 2025 Provinsi Bali. “Selain menilai presentasi, kami juga turun langsung ke lapangan untuk memonitor kinerja CSR BUMN. Pemantauan ini telah kami lakukan secara konsisten selama tujuh tahun terakhir sebagai bentuk tanggung jawab moral dan publik,” ujar Dr. Arya Wedakarna. Menurutnya, pelaksanaan CSR BUMN ke depan tidak hanya akan diukur dari besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga dari kualitas implementasi dan dampak sosialnya. Dalam ajang BUMN CSR Award 2025 ini, akan dilakukan perangkingan dan asesmen komprehensif guna menentukan BUMN dengan program CSR terbaik di Bali. DPD RI juga menegaskan perlunya penguatan aspek hukum dan tata kelola dalam pelaksanaan CSR. Dr. Arya Wedakarna menyebutkan bahwa mulai tahun 2026, agenda penyaluran CSR akan melibatkan Kejaksaan sebagai salah satu pihak pengawas. “Kami akan mengundang aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan, agar program CSR tidak menimbulkan potensi masalah hukum. Penilaian tentang apakah program tepat sasaran atau tidak nantinya dapat dilakukan secara objektif oleh pihak berwenang,” tegasnya. Selain aspek program, DPD RI juga akan melakukan asesmen terhadap sumber daya manusia (SDM) pengelola CSR BUMN untuk memastikan pelaksanaannya lebih profesional, berkelanjutan, dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Menanggapi hal tersebut, Manager Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN UID Bali, I Wayan Eka Susana, menyampaikan komitmen PLN untuk selalu mematuhi ketentuan yang berlaku serta mendukung peningkatan tata kelola CSR yang transparan dan berintegritas. “PLN siap mengikuti seluruh prosedur yang dipersyaratkan dalam ajang ini. Kami percaya proses penilaian yang akuntabel akan semakin memacu kami untuk menjalankan program TJSL yang berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan,” ujar Eka Susana. Kegiatan site visit ini menjadi bagian penting dari rangkaian menuju Penganugerahan BUMN CSR Award 2025 Provinsi Bali, yang diharapkan dapat menjadi ajang apresiasi bagi BUMN yang konsisten berkontribusi bagi pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat Bali. Sumber: https://www.redaksi9.com/read/17771/dpd-ri-dorong-transparansi-csr-kunjungi-lokasi-penjurian-bumn-csr-award-2025-di-bali
Menu minim lauk yang disajikan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Buleleng sempat viral di media sosial. Kondisi ini pun mendapat tanggapan dari anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Bali, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra. Pria yang akrab disapa Rai Mantra itu melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pemaron, Kabupaten Buleleng, Bali, Senin 13 Oktober 2025. SPPG Pemaron ini merupakan penyedia menu yang sempat viral. Ia juga mengecek langsung kondisi dapur, tempat penyajian, hingga tempat cuci ompreng. Kepada awak media, Rai Mantra mengaku mendapat penugasan untuk melakukan pengawasan langsung, serta menyerap aspirasi mengenai pelaksanaan MBG, khususnya di Bali. Sebab isu mengenai pelaksanaan MBG ini sedang ramai dibicarakan. Satu di antaranya di wilayah Desa Pemaron yang sempat menjadi pembicaraan karena lauk yang minim. Rai Mantra menegaskan hal ini harus betul-betul diperbaiki. Mantan Wali Kota Denpasar ini menegaskan agar tidak ada lagi istilah menu minimalis. Sebab menu MBG sudah ada ketentuan atau standar gizi. “Tadi Pak Rusdianto (Plt. Koordinator BGN Buleleng) sudah menjelaskan (soal menu viral). Saya bilang nggak usah ada kata-kata menu minimalis. Nggak boleh itu. Jadi standarisasi normalnya sudah jelas,” tegasnya. Menu minim lauk dalam pelaksanaan MBG di SPPG Pemaron sempat viral dan menjadi perbincangan publik. Apalagi menu minimalis ini sempat disorot anggota DPD RI, Arya Wedakarna. Foto menu minimalis ini viral pada 1 September lalu. Menu tersebut terdiri dari nasi, ayam berbentuk bola, tahu, sayur dan buah. Bahkan beredar kabar bahwa SPPG Pemaron sempat dinonaktifkan sementara pasca menu ini viral. Plt Koordinator BGN Buleleng, Rusdianto menjelaskan, pagu setiap kelompok penerima manfaat itu berbeda. Sumber: https://bali.tribunnews.com/bali/582425/rai-mantra-sidak-ke-sppg-pemaron-buleleng-bali-jangan-ada-menu-minim-lauk-lagi.
AWK Hadiri Klungkung Heritage Festival 2025, Hadirkan Jejak Warisan Kejayaan Kerajaan Klungkung Senator RI, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III menghadiri acara Pembukaan Klungkung Heritage Festival 2025 yang berlangsung meriah di depan Monumen Ida Dewa Agung Jambe, Jumat (10/10/2025) sore. Festival mengangkat konsep jejak warisan kejayaan Kerajaan Klungkung yang memiliki napas budaya, diiringi semangat perjuangan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia hingga menjadikan Klungkung sebagai pusat peradaban budaya Bali. Acara festival yang bertajuk “Abhiseka Ratu Commemorate” ini digelar selama dua hari, 10–11 Oktober 2025, dengan merepresentasikan perjalanan kejayaan Kerajaan Klungkung di Gelgel yang menjadi awal mula kerajaan-kerajaan di Bali. Festival ini merupakan sebuah momen penting bagi Kabupaten Klungkung, yang tidak hanya menjadi ajang promosi pariwisata, juga merupakan bagian penting dari pelestarian tradisi dan budaya Bali. Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra, mengatakan, pelaksanaan Klungkung Heritage Festival dilaksanakan pada momen Peringatan Abiseka Ida Dalem Semaraputra. Sebab, Klungkung disebut sebagai tanah yang sarat dengan nilai sejarah dan kebesaran budaya. Momen ini dipercaya dapat memberi nilai tambah bagi daya tarik wisata Semarapura City Tour, yang meliputi Area Kertha Gosa, Monumen Puputan Klungkung, Puri Agung Klungkung dan Desa Wisata Kamasan. “Festival ini menghadirkan parade budaya, seni pertunjukan dan pameran warisan leluhur, festival ini juga menjadi simbol kebangkitan kembali kejayaan Klungkung sebagai poros budaya Bali. Melalui festival ini, Klungkung ingin menunjukan jati diri sebagai pusat kebudayaan Bali, terutama menjelang pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung,” ujarnya dalam acara yang dihadiri Ida Dalem Semaraputra berserta istri, serta sejumlah undangan. Kepala Dinas Pariwisata Klungkung, Ni Made Sulistiawati, menjelaskan, Heritage Festival dirancang untuk menonjolkan keunikan Kerajaan Gelgel, yang merupakan pusat kerajaan di Bali pada abad ke-14 silam. Dalam acara ini, juga dilakukan peluncuran program Perlindungan Pekerja Rentan Pemda Klungkung dan pemotongan tumpeng Abhiseka Ratu Ida Dalem Smaraputra. Setelah seremoni, penonton disuguhi pawai budaya yang menampilkan parade busana kerajaan, rejang rentet, gebogan dulang selaka, baris pertiwa, hingga fragmentari. Selain parade, ada hiburan musik ekraf dengan menghadirkan band-band lokal Klungkung di malam hari. Kegiatan lainnya yakni pameran ekraf dan keris di Museum Klungkung, serta gelar wicara (talkshow) budaya. Parade barong ngelawang juga ditampilkan sebagai salah satu atraksi wisata khas Klungkung. Pada acara penutupan Klungkung Heritage Festival 2025 pada Sabtu (11/10) malam di depan Monumen Ida Dewa Agung Jambe, Bupati Klungkung, I Made Satria mengajak seluruh masyarakat menikmati penampilan tari lelakut oleh Komunitas Tunguart SLB Negeri 1 Klungkung. Pun parade Barongsai, Barong Wimala Kerthi dan Barong Ket Tapuk Asepak Sanggar Kayonan serta marching band. “Kegiatan serupa harus dikemas lebih baik lagi, dan menjadi kekuatan untuk menunjukkan Klungkung Mahottama serta menjadi kekayaan dalam promosi seni dan budaya milik Klungkung. Mari kita bersama sama menjaga warisan seni dan budaya kita,” ajaknya. Sumber: https://posmerdeka.com/klungkung-heritage-festival-2025-hadirkan-jejak-warisan-kejayaan-kerajaan-klungkung/
Tahapan penjurian BUMN CSR Award 2025 Provinsi Bali kini memasuki tahap site visit atau kunjungan lapangan. Anggota DPD RI, Dr. Shri Gusti Arya Wedakarna Suyasa III, S.E., M.Si., memantau langsung pelaksanaan penilaian program Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai BUMN yang beroperasi di Bali. Kegiatan ini bertujuan memastikan pelaksanaan CSR oleh BUMN berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tim juri yang menilai terdiri dari akademisi dan praktisi berkompeten, antara lain Dr. I Ketut Merta, S.E., M.M., dan Dr. Ida Bagus Angga Purana Pidada, S.H., M.H. “Selain menilai presentasi, kami juga turun langsung ke lapangan untuk memonitor kinerja CSR BUMN. Ini sudah kami lakukan konsisten selama tujuh tahun sebagai bentuk tanggung jawab moral dan publik,” ujar Dr. Arya Wedakarna, Senin (13/10/2025). Menurutnya, penilaian CSR BUMN ke depan tidak hanya dilihat dari besar dana yang disalurkan, tetapi juga kualitas implementasi dan dampak sosialnya. Ajang ini akan melakukan perangkingan dan asesmen komprehensif guna menentukan BUMN dengan program CSR terbaik di Bali. DPD RI juga menekankan perlunya penguatan aspek hukum dan tata kelola dalam pelaksanaan CSR. Mulai tahun 2026, penyaluran CSR akan melibatkan Kejaksaan sebagai pengawas. “Kami akan mengundang aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan, agar program CSR tidak menimbulkan potensi masalah hukum. Penilaian objektif akan dilakukan oleh pihak berwenang,” tegas Dr. Arya Wedakarna. Selain program, DPD RI juga akan melakukan asesmen terhadap sumber daya manusia pengelola CSR BUMN. Hal ini untuk memastikan pelaksanaan program lebih profesional, berkelanjutan, dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Menanggapi hal tersebut, Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Bali, I Wayan Eka Susana, menyatakan komitmen PLN mematuhi ketentuan serta mendukung tata kelola CSR yang transparan dan berintegritas. “PLN siap mengikuti seluruh prosedur dalam ajang ini. Proses penilaian yang akuntabel akan memacu kami menjalankan program TJSL yang berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan,” ujar Eka Susana. Site visit ini menjadi bagian penting dari rangkaian menuju Penganugerahan BUMN CSR Award 2025 Provinsi Bali. Kegiatan ini diharapkan menjadi ajang apresiasi bagi BUMN yang berkontribusi konsisten dalam pembangunan sosial dan ekonomi Bali. Sumber : https://rri.co.id/hukum/1912637/dpd-ri-dorong-transparansi-csr
Senator RI, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III mengadakan Rapat Dengar Pendapat terkait Ketahanan Pangan dan Rencana Program Usaha Muda Bagi Pengusaha Durian Bali, sesuai dengan program prioritas Presiden Republik Indonesia "ASTA CITA" Poin 1 tentang Kedaulatan Pangan Nasional di Kantor DPD RI Provinsi Bali, pada Jumat (17/10). Hadir dalam kegiatan tersebut POLDA Bali, Staf Ahli Kodam Udayana, Perwakilan TNI AL, Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, SMK N 2 Negara, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Jembrana, Kota Denpasar dll. Dalam Rapat tersebut Arya Wedakarna meminta Dinas Pertanian untuk menyiapkan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) dan dikirimkan secara tertulis ke DPD RI. "Dinas Pertanian kabupaten/ Kota agar menyiapkan data karena DPD RI akan melaksanakan kunjungan serta Disperindag se- Bali untuk menyiapkan 100 orang anak muda sebagai calon pengusaha muda", ujarnya. Senator yang disapa AWK tersebut menambahkan DPD RI akan menyiapkan rapat urgensi terkait dengan bantuan untuk modal usaha (KUR) di bidang usaha pertanian. Permohonan sekolah SMK Pertanian ada di Kabupaten Tabanan. Serta ditutup dengan jika ada kendala terkait sertifikasi internasional untuk komoditi (contohnya : kemenyan, buah kakao Jembrana dan garam Klungkung) agar menghubingi DPD RI agar lebih cepat di atensi oleh pusat.
Tahapan penjurian BUMN CSR Award 2025 Provinsi Bali kini memasuki tahap site visit atau kunjungan lapangan. Dalam proses tersebut, Anggota DPD RI, Dr. Shri Gusti Arya Wedakarna Suyasa III, S.E. (MTrue)., M.Si. turut hadir memantau langsung pelaksanaan kegiatan penilaian program Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai BUMN yang beroperasi di Bali. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa pelaksanaan CSR oleh BUMN benar-benar berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tim juri dalam ajang ini terdiri dari para akademisi dan praktisi yang berkompeten, yakni: Dr. I Ketut Merta, S.E., M.M., Dr. Ida Bagus Angga Purana Pidada, S.H., M.H., Dr. Ni Made Rai Sukardi, S.H., M.H., Dr. Ni Made Widani, S.E., M.M., Kadek Frediandrika Atnantara, S.H., M.H., serta Laksmi selaku Ketua Panitia BUMN CSR Award 2025 Provinsi Bali. “Selain menilai presentasi, kami juga turun langsung ke lapangan untuk memonitor kinerja CSR BUMN. Pemantauan ini telah kami lakukan secara konsisten selama tujuh tahun terakhir sebagai bentuk tanggung jawab moral dan publik,” ujar Dr. Arya Wedakarna. Menurutnya, pelaksanaan CSR BUMN ke depan tidak hanya akan diukur dari besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga dari kualitas implementasi dan dampak sosialnya. Dalam ajang BUMN CSR Award 2025 ini, akan dilakukan perangkingan dan asesmen komprehensif guna menentukan BUMN dengan program CSR terbaik di Bali. DPD RI juga menegaskan perlunya penguatan aspek hukum dan tata kelola dalam pelaksanaan CSR. Dr. Arya Wedakarna menyebutkan bahwa mulai tahun 2026, agenda penyaluran CSR akan melibatkan Kejaksaan sebagai salah satu pihak pengawas. “Kami akan mengundang aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan, agar program CSR tidak menimbulkan potensi masalah hukum. Penilaian tentang apakah program tepat sasaran atau tidak nantinya dapat dilakukan secara objektif oleh pihak berwenang,” tegasnya. Selain aspek program, DPD RI juga akan melakukan asesmen terhadap sumber daya manusia (SDM) pengelola CSR BUMN untuk memastikan pelaksanaannya lebih profesional, berkelanjutan, dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Menanggapi hal tersebut, Manager Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN UID Bali, I Wayan Eka Susana, menyampaikan komitmen PLN untuk selalu mematuhi ketentuan yang berlaku serta mendukung peningkatan tata kelola CSR yang transparan dan berintegritas. “PLN siap mengikuti seluruh prosedur yang dipersyaratkan dalam ajang ini. Kami percaya proses penilaian yang akuntabel akan semakin memacu kami untuk menjalankan program TJSL yang berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan,” ujar Eka Susana. Kegiatan site visit ini menjadi bagian penting dari rangkaian menuju Penganugerahan BUMN CSR Award 2025 Provinsi Bali, yang diharapkan dapat menjadi ajang apresiasi bagi BUMN yang konsisten berkontribusi bagi pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat Bali. Sumber: https://www.redaksi9.com/read/17771/dpd-ri-dorong-transparansi-csr-kunjungi-lokasi-penjurian-bumn-csr-award-2025-di-bali
Menu minim lauk yang disajikan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Buleleng sempat viral di media sosial. Kondisi ini pun mendapat tanggapan dari anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Bali, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra. Pria yang akrab disapa Rai Mantra itu melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pemaron, Kabupaten Buleleng, Bali, Senin 13 Oktober 2025. SPPG Pemaron ini merupakan penyedia menu yang sempat viral. Ia juga mengecek langsung kondisi dapur, tempat penyajian, hingga tempat cuci ompreng. Kepada awak media, Rai Mantra mengaku mendapat penugasan untuk melakukan pengawasan langsung, serta menyerap aspirasi mengenai pelaksanaan MBG, khususnya di Bali. Sebab isu mengenai pelaksanaan MBG ini sedang ramai dibicarakan. Satu di antaranya di wilayah Desa Pemaron yang sempat menjadi pembicaraan karena lauk yang minim. Rai Mantra menegaskan hal ini harus betul-betul diperbaiki. Mantan Wali Kota Denpasar ini menegaskan agar tidak ada lagi istilah menu minimalis. Sebab menu MBG sudah ada ketentuan atau standar gizi. “Tadi Pak Rusdianto (Plt. Koordinator BGN Buleleng) sudah menjelaskan (soal menu viral). Saya bilang nggak usah ada kata-kata menu minimalis. Nggak boleh itu. Jadi standarisasi normalnya sudah jelas,” tegasnya. Menu minim lauk dalam pelaksanaan MBG di SPPG Pemaron sempat viral dan menjadi perbincangan publik. Apalagi menu minimalis ini sempat disorot anggota DPD RI, Arya Wedakarna. Foto menu minimalis ini viral pada 1 September lalu. Menu tersebut terdiri dari nasi, ayam berbentuk bola, tahu, sayur dan buah. Bahkan beredar kabar bahwa SPPG Pemaron sempat dinonaktifkan sementara pasca menu ini viral. Plt Koordinator BGN Buleleng, Rusdianto menjelaskan, pagu setiap kelompok penerima manfaat itu berbeda. Sumber: https://bali.tribunnews.com/bali/582425/rai-mantra-sidak-ke-sppg-pemaron-buleleng-bali-jangan-ada-menu-minim-lauk-lagi.
AWK Hadiri Klungkung Heritage Festival 2025, Hadirkan Jejak Warisan Kejayaan Kerajaan Klungkung Senator RI, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III menghadiri acara Pembukaan Klungkung Heritage Festival 2025 yang berlangsung meriah di depan Monumen Ida Dewa Agung Jambe, Jumat (10/10/2025) sore. Festival mengangkat konsep jejak warisan kejayaan Kerajaan Klungkung yang memiliki napas budaya, diiringi semangat perjuangan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia hingga menjadikan Klungkung sebagai pusat peradaban budaya Bali. Acara festival yang bertajuk “Abhiseka Ratu Commemorate” ini digelar selama dua hari, 10–11 Oktober 2025, dengan merepresentasikan perjalanan kejayaan Kerajaan Klungkung di Gelgel yang menjadi awal mula kerajaan-kerajaan di Bali. Festival ini merupakan sebuah momen penting bagi Kabupaten Klungkung, yang tidak hanya menjadi ajang promosi pariwisata, juga merupakan bagian penting dari pelestarian tradisi dan budaya Bali. Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra, mengatakan, pelaksanaan Klungkung Heritage Festival dilaksanakan pada momen Peringatan Abiseka Ida Dalem Semaraputra. Sebab, Klungkung disebut sebagai tanah yang sarat dengan nilai sejarah dan kebesaran budaya. Momen ini dipercaya dapat memberi nilai tambah bagi daya tarik wisata Semarapura City Tour, yang meliputi Area Kertha Gosa, Monumen Puputan Klungkung, Puri Agung Klungkung dan Desa Wisata Kamasan. “Festival ini menghadirkan parade budaya, seni pertunjukan dan pameran warisan leluhur, festival ini juga menjadi simbol kebangkitan kembali kejayaan Klungkung sebagai poros budaya Bali. Melalui festival ini, Klungkung ingin menunjukan jati diri sebagai pusat kebudayaan Bali, terutama menjelang pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung,” ujarnya dalam acara yang dihadiri Ida Dalem Semaraputra berserta istri, serta sejumlah undangan. Kepala Dinas Pariwisata Klungkung, Ni Made Sulistiawati, menjelaskan, Heritage Festival dirancang untuk menonjolkan keunikan Kerajaan Gelgel, yang merupakan pusat kerajaan di Bali pada abad ke-14 silam. Dalam acara ini, juga dilakukan peluncuran program Perlindungan Pekerja Rentan Pemda Klungkung dan pemotongan tumpeng Abhiseka Ratu Ida Dalem Smaraputra. Setelah seremoni, penonton disuguhi pawai budaya yang menampilkan parade busana kerajaan, rejang rentet, gebogan dulang selaka, baris pertiwa, hingga fragmentari. Selain parade, ada hiburan musik ekraf dengan menghadirkan band-band lokal Klungkung di malam hari. Kegiatan lainnya yakni pameran ekraf dan keris di Museum Klungkung, serta gelar wicara (talkshow) budaya. Parade barong ngelawang juga ditampilkan sebagai salah satu atraksi wisata khas Klungkung. Pada acara penutupan Klungkung Heritage Festival 2025 pada Sabtu (11/10) malam di depan Monumen Ida Dewa Agung Jambe, Bupati Klungkung, I Made Satria mengajak seluruh masyarakat menikmati penampilan tari lelakut oleh Komunitas Tunguart SLB Negeri 1 Klungkung. Pun parade Barongsai, Barong Wimala Kerthi dan Barong Ket Tapuk Asepak Sanggar Kayonan serta marching band. “Kegiatan serupa harus dikemas lebih baik lagi, dan menjadi kekuatan untuk menunjukkan Klungkung Mahottama serta menjadi kekayaan dalam promosi seni dan budaya milik Klungkung. Mari kita bersama sama menjaga warisan seni dan budaya kita,” ajaknya. Sumber: https://posmerdeka.com/klungkung-heritage-festival-2025-hadirkan-jejak-warisan-kejayaan-kerajaan-klungkung/
Tahapan penjurian BUMN CSR Award 2025 Provinsi Bali kini memasuki tahap site visit atau kunjungan lapangan. Anggota DPD RI, Dr. Shri Gusti Arya Wedakarna Suyasa III, S.E., M.Si., memantau langsung pelaksanaan penilaian program Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai BUMN yang beroperasi di Bali. Kegiatan ini bertujuan memastikan pelaksanaan CSR oleh BUMN berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tim juri yang menilai terdiri dari akademisi dan praktisi berkompeten, antara lain Dr. I Ketut Merta, S.E., M.M., dan Dr. Ida Bagus Angga Purana Pidada, S.H., M.H. “Selain menilai presentasi, kami juga turun langsung ke lapangan untuk memonitor kinerja CSR BUMN. Ini sudah kami lakukan konsisten selama tujuh tahun sebagai bentuk tanggung jawab moral dan publik,” ujar Dr. Arya Wedakarna, Senin (13/10/2025). Menurutnya, penilaian CSR BUMN ke depan tidak hanya dilihat dari besar dana yang disalurkan, tetapi juga kualitas implementasi dan dampak sosialnya. Ajang ini akan melakukan perangkingan dan asesmen komprehensif guna menentukan BUMN dengan program CSR terbaik di Bali. DPD RI juga menekankan perlunya penguatan aspek hukum dan tata kelola dalam pelaksanaan CSR. Mulai tahun 2026, penyaluran CSR akan melibatkan Kejaksaan sebagai pengawas. “Kami akan mengundang aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan, agar program CSR tidak menimbulkan potensi masalah hukum. Penilaian objektif akan dilakukan oleh pihak berwenang,” tegas Dr. Arya Wedakarna. Selain program, DPD RI juga akan melakukan asesmen terhadap sumber daya manusia pengelola CSR BUMN. Hal ini untuk memastikan pelaksanaan program lebih profesional, berkelanjutan, dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Menanggapi hal tersebut, Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Bali, I Wayan Eka Susana, menyatakan komitmen PLN mematuhi ketentuan serta mendukung tata kelola CSR yang transparan dan berintegritas. “PLN siap mengikuti seluruh prosedur dalam ajang ini. Proses penilaian yang akuntabel akan memacu kami menjalankan program TJSL yang berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan,” ujar Eka Susana. Site visit ini menjadi bagian penting dari rangkaian menuju Penganugerahan BUMN CSR Award 2025 Provinsi Bali. Kegiatan ini diharapkan menjadi ajang apresiasi bagi BUMN yang berkontribusi konsisten dalam pembangunan sosial dan ekonomi Bali. Sumber : https://rri.co.id/hukum/1912637/dpd-ri-dorong-transparansi-csr
Tahapan penjurian BUMN CSR Award 2025 Provinsi Bali kini memasuki tahap site visit atau kunjungan lapangan. Dalam proses tersebut, Anggota DPD RI, Dr. Shri Gusti Arya Wedakarna Suyasa III, S.E. (MTrue)., M.Si. turut hadir memantau langsung pelaksanaan kegiatan penilaian program Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai BUMN yang beroperasi di Bali. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa pelaksanaan CSR oleh BUMN benar-benar berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tim juri dalam ajang ini terdiri dari para akademisi dan praktisi yang berkompeten, yakni: Dr. I Ketut Merta, S.E., M.M., Dr. Ida Bagus Angga Purana Pidada, S.H., M.H., Dr. Ni Made Rai Sukardi, S.H., M.H., Dr. Ni Made Widani, S.E., M.M., Kadek Frediandrika Atnantara, S.H., M.H., serta Laksmi selaku Ketua Panitia BUMN CSR Award 2025 Provinsi Bali. “Selain menilai presentasi, kami juga turun langsung ke lapangan untuk memonitor kinerja CSR BUMN. Pemantauan ini telah kami lakukan secara konsisten selama tujuh tahun terakhir sebagai bentuk tanggung jawab moral dan publik,” ujar Dr. Arya Wedakarna. Menurutnya, pelaksanaan CSR BUMN ke depan tidak hanya akan diukur dari besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga dari kualitas implementasi dan dampak sosialnya. Dalam ajang BUMN CSR Award 2025 ini, akan dilakukan perangkingan dan asesmen komprehensif guna menentukan BUMN dengan program CSR terbaik di Bali. DPD RI juga menegaskan perlunya penguatan aspek hukum dan tata kelola dalam pelaksanaan CSR. Dr. Arya Wedakarna menyebutkan bahwa mulai tahun 2026, agenda penyaluran CSR akan melibatkan Kejaksaan sebagai salah satu pihak pengawas. “Kami akan mengundang aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan, agar program CSR tidak menimbulkan potensi masalah hukum. Penilaian tentang apakah program tepat sasaran atau tidak nantinya dapat dilakukan secara objektif oleh pihak berwenang,” tegasnya. Selain aspek program, DPD RI juga akan melakukan asesmen terhadap sumber daya manusia (SDM) pengelola CSR BUMN untuk memastikan pelaksanaannya lebih profesional, berkelanjutan, dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Menanggapi hal tersebut, Manager Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN UID Bali, I Wayan Eka Susana, menyampaikan komitmen PLN untuk selalu mematuhi ketentuan yang berlaku serta mendukung peningkatan tata kelola CSR yang transparan dan berintegritas. “PLN siap mengikuti seluruh prosedur yang dipersyaratkan dalam ajang ini. Kami percaya proses penilaian yang akuntabel akan semakin memacu kami untuk menjalankan program TJSL yang berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan,” ujar Eka Susana. Kegiatan site visit ini menjadi bagian penting dari rangkaian menuju Penganugerahan BUMN CSR Award 2025 Provinsi Bali, yang diharapkan dapat menjadi ajang apresiasi bagi BUMN yang konsisten berkontribusi bagi pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat Bali. Sumber: https://www.redaksi9.com/read/17771/dpd-ri-dorong-transparansi-csr-kunjungi-lokasi-penjurian-bumn-csr-award-2025-di-bali
Menu minim lauk yang disajikan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Buleleng sempat viral di media sosial. Kondisi ini pun mendapat tanggapan dari anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Bali, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra. Pria yang akrab disapa Rai Mantra itu melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pemaron, Kabupaten Buleleng, Bali, Senin 13 Oktober 2025. SPPG Pemaron ini merupakan penyedia menu yang sempat viral. Ia juga mengecek langsung kondisi dapur, tempat penyajian, hingga tempat cuci ompreng. Kepada awak media, Rai Mantra mengaku mendapat penugasan untuk melakukan pengawasan langsung, serta menyerap aspirasi mengenai pelaksanaan MBG, khususnya di Bali. Sebab isu mengenai pelaksanaan MBG ini sedang ramai dibicarakan. Satu di antaranya di wilayah Desa Pemaron yang sempat menjadi pembicaraan karena lauk yang minim. Rai Mantra menegaskan hal ini harus betul-betul diperbaiki. Mantan Wali Kota Denpasar ini menegaskan agar tidak ada lagi istilah menu minimalis. Sebab menu MBG sudah ada ketentuan atau standar gizi. “Tadi Pak Rusdianto (Plt. Koordinator BGN Buleleng) sudah menjelaskan (soal menu viral). Saya bilang nggak usah ada kata-kata menu minimalis. Nggak boleh itu. Jadi standarisasi normalnya sudah jelas,” tegasnya. Menu minim lauk dalam pelaksanaan MBG di SPPG Pemaron sempat viral dan menjadi perbincangan publik. Apalagi menu minimalis ini sempat disorot anggota DPD RI, Arya Wedakarna. Foto menu minimalis ini viral pada 1 September lalu. Menu tersebut terdiri dari nasi, ayam berbentuk bola, tahu, sayur dan buah. Bahkan beredar kabar bahwa SPPG Pemaron sempat dinonaktifkan sementara pasca menu ini viral. Plt Koordinator BGN Buleleng, Rusdianto menjelaskan, pagu setiap kelompok penerima manfaat itu berbeda. Sumber: https://bali.tribunnews.com/bali/582425/rai-mantra-sidak-ke-sppg-pemaron-buleleng-bali-jangan-ada-menu-minim-lauk-lagi.
LAPOR SENATOR
Lapor Senator Masyarakan Daerah
Ayo sampaikan aspirasi Anda secara langsung untuk memperjuangkan kepentiangan daerah Anda.
WEBSITE SATELIT DPD RI
