AGENDA KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
2024-05-17 03:21:00Z oleh bali
2024-05-14 02:16:00Z oleh bali
2024-05-07 03:01:00Z oleh bali
2024-05-07 02:03:00Z oleh bali
2024-05-03 03:10:00Z oleh bali
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia membangun gedung kantor baru di Jalan Jemur Andayani I, Surabaya untuk menjadi Kantor DPD RI Provinsi Jawa Timur. Pembangunan di atas tanah seluas 2000 meter ini menghabiskan dana sebesar Rp16 miliar. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal DPD RI, Rahman Hadi saat menyampaikan laporan pada pelaksanaan kegiatan peletakan baru pertama Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi Jawa Timur, Senin 13 Mei 2024. Rahman Hadi mengatakan DPD RI menerima pemberian hibah lahan sebesar 2000 meter di Jalan Jemur Andayani I, Surabaya untuk menjadi Kantor DPD RI Provinsi Jawa Timur. Pemberian hibah tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 020/1371/203.5/2021 dan Nomor PL. 02.04/03/DPDRI/II/2021 antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang ditanda tangani pada tanggal 24 Februari 2024. "Tak hanya lahan, Pemerintah Provinsi juga memberikan bantuan dana sebesar Rp. 16.277.000.000 untuk pembangunan gedung, sebagaimana yang tertuang dalam NHPD Nomor. 000.432/1657/2094/2024 antara Pemprov Jatim yang diwakili oleh Kabadan Kesbangpol dan Sekretariat Jenderal DPD RI yang diwakili oleh Sekjen DPD RI," jelas Rahman Hadi. Lebih lanjut Rahman Hadi menjelaskan, di tanah seluas 2000 meter akan dibangun gedung kantor 2 lantai yang didalamnya terdapat antara lain 6 ruang kerja Anggota DPD RI, 1 ruang Kepala Kantor, 2 ruang sekretariat, 1 ruang serbaguna, mushola, 1 ruang rapat, pantry dan kamar mandi. "Proses pembangunan Kantor DPD RI Provinsi Jawa Timur direncanakan akan selesai dalam kurun waktu enam bulan. Harapan kami pembangunan gedung kantor dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu. Setjen DPD RI akan ikut berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan," tambahnya. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa Periode 2019-2024 mengatakan Pemprov DPD RI merasa bangga bahwa Ketua DPD RI berasal dari daerah pemilihan Jawa Timur. Untuk itu, Pemprov Jawa Timur mendukung rencana pembangunan kantor DPD RI di Provinsi Jawa Timur dan berharap Jawa Timur menjadi Center of Gravity. "Harapan dari proses ground breaking ini, kalau sekarang kita hadir di peletakan batu pertama, September kita bisa hadir kembali untuk peletakan genteng terakhir," tukasnya. Peletakan baru pertama pembangunan kantor DPD RI dihadiri oleh Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalatta, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, dan para pimpinan alat kelengkapan DPD RI. Sementara itu, sehari sebelumnya, Sekjen DPD RI Rahman Hadi didampingi Deputi Bidang Administrasi Lalu Niqman Zahir, Deputi Bidang Persidangan Oni Choiruddin hadir di lokasi pembangunan untuk memantau persiapan kegiatan peletakan batu pertama kantor DPD RI Provinsi Jawa Timur.(chm) Sumber: https://www.tvonenews.com/berita/209974-dapat-hibah-dpd-ri-bangun-kantor-di-jawa-timur?
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Bali, Gede Ngurah Ambara Putra menyerap kesiapan dari kepala-kepala dinas berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Ngurah Ambara bertemu dengan Kepala Badan Kesbangpol Bali, I Gusti Ngurah Wiryanata, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil Provinsi Bali, Putu Anom Agustina. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas berbagai agenda terkait persiapan Pilkada Serentak 2024 dan permasalahan terkait pelaksanaan Undang-undang Desa di Provinsi Bali. Kepala Badan Kesbangpol Bali, I Gusti Ngurah Wiryanata menyampaikan, kesiapan Pemerintah Provinsi Bali dengan telah disiapkannya dana cadangan sebesar Rp 250 miliar sejak dua tahun lalu. Pendanaan tersebut berdasar Perda Nomor 9 Tahun 2021 ini diproses secara bertahap untuk menghindari kendala seperti yang terjadi pada Pilkada sebelumnya. “Pendanaan diproses secara bertahap melalui dana cadangan yang telah disepakati bersama DPRD, sehingga tercipta efisiensi dalam pelaksanaan Pilkada Serentak ini,” ujar I Gusti Ngurah Wiryanata kepada Tribun Bali, pada Jumat 26 April 2024. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil Provinsi Bali, Putu Anom Agustina, menyampaikan, kendala-kendala yang sering terjadi dalam pelaksanaan UU Desa di Bali. Salah satunya adalah tumpang tindihnya arahan antar kementerian yang sering membuat kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat desa. “Kami mengusulkan agar terdapat aturan atau regulasi bersama dalam bentuk surat keputusan atau edaran untuk mengatasi tumpang tindih arahan antar kementerian,” ujar Putu Anom Agustina. Dengan menyerap kesiapan ini, Anggota DPD RI Dapil Bali, Gede Ngurah Ambara Putra, berharap agar pelaksanaan Pilkada Serentak dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di Bali, terutama sebagai daerah pariwisata. Pihaknya mengungkapkan keinginannya agar pelaksanaan pemilu lebih bersifat berbudaya dan berbiaya rendah, sehingga dapat menghindari praktik money politic yang merugikan. “Pilkada Serentak harus berlangsung dengan biaya yang rendah dan berbudaya, sehingga dapat menciptakan suasana yang berbeda dan elegan bagi Bali,” ucap Gede Ngurah Ambara Putra. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi-solusi konstruktif untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dan perbaikan pelaksanaan UU Desa di Provinsi Bali. Sebelumnya, Ngurah Ambara juga mendorong Bawaslu Bali bekerja profesional sehingga Pilkada Bali yang dijadwal pada tanggal 27 November 2024 nanti bisa berjalan dengan baik, sukses dan lancar. Dalam pertemuan dengan pihak Bawaslu, Ngurah Ambara selain menginventarisasi kesiapan Pilkada, menutup celah peluang terjadinya money politics serta mengontrol penghitungan suara dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan. “Selesaikan kalau ada laporan warga dengan baik sehingga demokrasi bisa berjalan positif,” kata dia Ketua Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Bali Agus Tirta Suguna mengatakan, bahwa tugas Bawaslu adalah melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan. Menurutnya pelaksanaan Pilpres dan Pileg pada 14 April lalu sudah berjalan dengan baik. Ia berharap pada Pilkada November 2024 juga bisa lancar. “Nanti warga mendapat dua surat suara masing-masing untuk memilih pasangan Gubernur dan Wakil serta Bupati dan Wakil,” jelasnya. Terkait isu-isu money politics, disampaikannya harus ada laporan masyarakat terkait informasi yang disampaikan dengan bukti yang kuat. Ia berharap warga juga ikut melakukan pengawasan sehingga masyarakat percaya dengan hasil pemilihan. https://bali.tribunnews.com/2024/04/27/anggota-dpd-bali-ngurah-ambara-serap-kesiapan-pilkada-serentak-dan-bahas-penerapan-uu-desa-di-bali
Seluruh Lapas yang ada di tiap kabupaten di Bali saat ini mengalami over kapasitas. Bahkan ada yang sampai 350 persen. “Kalau dirata-rata over kapasitasnya hampir 250 persen,” ungkap Kakanwil KemenkumHAM Bali Pramella Y. Pasaribu saat menerima kunjungan Reses Anggota DPD RI Gede Ngurah Ambara Putra di kantornya Renon Denpasar, Senin (22/4). Reses Ngurah Ambara dari Komite I DPD RI dalam rangka menyerap masukan terkait kondisi dan kendala di KemenkumHAM Bali. Dalam reses tersebut terungkap selain masalah over kapasitas juga keberadaan sejumlah WNA yang memerlukan perhatian. Seperti lapas di Gianyar yang kapasitasnya 42 dihuni 180. Juga di Tabanan yang terjadi over kapasitas sekitar 350 persen. Untuk WNA yang memerlukan perawatan rumah sakit biayanya lebih tinggi. “Mereka kan tidak punya BPJS sehingga biayanya seperti pasien umum yang sudah tentu lebih besar,” jelas Pramella. Terkait kapasitas lapas, menurutnya yang menjadi kendala adalah lahan. Lapas yang ada sekarang ini selain lahannya terbatas juga berada di kota sehingga sulit untuk melakukan perluasan. “Jadi yang mungkin dilakukan adalah relokasi tempat sesuai kebutuhan. Kita berharap soal lahan ini bisa dibantu pemerintah setempat. Saya juga melihat relokasi ini akan memberi dampak pertumbuhan ekonomi bagi warga sekitar lapas,” jelasnya. Untuk solusi sementara pihaknya juga melakukan redistribusi warga binaan dan integrasi. Pramella menjelaskan Kanwil KemenkumHAM antara lain membawahi bidang kemasyarakatan, imigrasi dan pelayanan hukum. Untuk kemasyarakatan bagaimana bisa membina warga binaan agar ketika kembali dan menyatu ke masyarakat. “Salah satunya memberikan kegiatan berupa pelatihan kerja sehingga bisa mandiri nantinya. Alangkah baiknya pemerintah daerah bisa turun membantu, perlu kolaborasi agar warga binaan ini nantinya bisa diterima warga dan kerja. “Di lapas warga ini diberi latihan yang sederhana agar bisa diserap lapangan pekerjaan dan menjadikannya mandiri. Seperti pelatihan pertanian, sablon, dll. Juga perlu ada swasta yang bisa menyerap sehingga pelatihan bisa disesuaikan,” tambahnya. Dicontohkan pula, di seluruh Indonesia ada sekitar 270 ribu warga binaan. Mereka dalam setahun diberi 4 stel pakaian, makan dan kebutuha lainnya. Ini jumlahnya sangat besar. Jadi pihaknya juga memberi pelatihan yang terkait kebutuhan dan bisa diserap selama mereka di lapas. Sumber: https://baliwananews.com/reses-ngurah-ambara-ke-kanwil-kemenkumham-lapas-di-bali-over-kapasitas/
Para tokoh dan akademisi Hindu di Provinsi Bali mendiskusikan upaya-upaya untuk mencetak lebih banyak generasi muda Bali ke depan yang siap menjadi pemimpin andal dan dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat. "Generasi muda Bali harus memiliki mental juara dan siap menjadi pemimpin. Isi diri agar kita dapat membuktikan bahwa memang layak untuk memimpin," kata anggota Dewan Perwakilan Daerah Made Mangku Pastika di Denpasar, Selasa. Pastika yang juga President World Hindu Parisad (WHP) itu berpandangan pemimpin dalam Hindu adalah pengabdi yang melayani masyarakat. Masyarakat adalah subjek yang harus dilayani dan bukan untuk diperas. Menurut dia, secara sistematik dan terstruktur, maka orang itu harus dibentuk agar siap menjadi pemimpin. "Calon pemimpin itu perlu dilatih, disiapkan dan tentu punya mental juara dan jujur. Naikkan CC-nya agar punya keyakinan kuat dan tidak mudah menjadi pengikut," ucap Pastika pada diskusi dan bedah buku yang mengangkat tema Revolusi Mencetak Pemimpin Hindu itu. Gubernur Bali periode 2008-2018 itu mengatakan meskipun ada individu yang memiliki bakat memimpin, tetapi bakatnya tidak akan naik kalau tidak dibentuk. "Harus dibentuk agar bisa naik kelas. Saya yakin itu bisa dilakukan," ucapnya pada acara yang dihadiri sejumlah akademisi, tokoh agama dan mahasiswa itu. Sementara itu, akademisi Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Dr Ni Kadek Surpi menyampaikan keprihatinannya karena belakangan ini terjadi krisis kepemimpinan dan melihat banyak muncul pejabat tetapi tidak memberikan dampak yang besar bagi rakyat. "Pemimpin yang muncul CC-nya kecil. Pemimpin daerah yang terpilih semestinya tidak boleh hanya karena dapat rekomendasi. Jadi ke depan perlu ada pelatihan kepemimpinan secara berkelanjutan agar bisa menghasilkan pemimpin yang mampu mencarikan solusi atas masalah yang ada," ujarnya. Surpi juga mengingatkan pemimpin Hindu semestinya berkomitmen terhadap dharma (kebenaran), sehingga tidak akan mudah berbuat yang merugikan rakyat. Melalui kegiatan pelatihan kepemimpinan yang berkualitas diharapkan dapat membekali hal-hal dasar dan meningkatkan kompetensi anak muda. "Mari belajar menulis, berkarya dan berkontribusi," ucap Surpi yang menjadi penulis buku Revolusi Mencetak Pemimpin Hindu bersama dua penulis lainnya yakni Ni Nyoman Ayu Nikki Avalokitesvari dan Ni Made Sumaryani itu. Surpi menyayangkan kalau sampai pemimpin yang terlahir karena sogokan sebungkus nasi kuning sebelum pencoblosan atau uang Rp200 ribu. "Semestinya bisa lahir pemimpin Hindu di berbagai tingkatan," katanya lagi. Akademisi Prof Dr Ni Luh Putu Winanti mengatakan seorang pemimpin haruslah memiliki kecerdasan spiritual karena dengan memiliki kecerdasan tersebut, maka otomatis juga memiliki kecerdasan emosional dan intelektual. "Generasi muda tidak boleh bermalas-malasan. Mari kita bangkit dan jangan hanya pandai berteori," ujarnya. Pemimpin yang berhasil, lanjut dia, adalah pemimpin yang dapat membina dan menyatukan perbedaan yang ada untuk menjadi kekuatan. Hal senada disampaikan akademisi Dr I Gede Sutarya MAg yang menegaskan seorang pemimpin agar mampu mengkristalkan aspirasi masyarakat. "Pemimpin mesti punya komitmen kuat terhadap negara. Pemimpin tidak boleh melakukan kekerasan, dia perlu bernegosiasi dalam menyelesaikan masalah, tidak boleh menyengsarakan rakyat," kata pria yang juga mantan wartawan ini. Ketua KMHDI Putu Dika juga menegaskan mestinya kehadiran seorang pemimpin bisa memberi solusi atas masalah yang ada. Pemimpin yang mau dicetak harusnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekarang. Sumber: https://www.antaranews.com/berita/4083141/tokoh-bali-diskusikan-upaya-cetak-generasi-muda-jadi-pemimpin-andal
Anak Agung Gde Agung melakukan kunjungan kerja dalam rangka reses di BNN Provinsi Bali (25/4), Senator RI tersebut diterima oleh Kepala BNN Provinsi Bali, Brigjen Pol. Rudy Ahmad Sudrajat, S.I.K., M.H. didampingi PJU serta Kepala BNNK dan Jajaran. Adapun maksud dan tujuan kunjungan kerja ke BNN Provinsi Bali dalam rangka menyerap aspirasi dan mengenal lebih dekat tugas dan fungsi BNN Provinsi Bali dan BNNK Jajaran dalam melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari ancaman bahaya narkotika. Dalam diskusi tentang penanganan permasalahan narkotika, beliau menyampaikan apreasiasi kepada BNNP Bali atas kinerja yang telah dilakukan dengan khususnya dengan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa melalui pembentukan desa bersinar dan penyusunan pararem anti narkoba meskipun dengan segala keterbatasan BNN. Dalam kunjungan tersebut Anak Agung Gde Agung juga mengisi sesi live Podcast BNN Provinsi Bali. Harapannya agar generasi penerus bangsa agar tidak mencoba karena akibat yang ditimbulkan sangat merugikan bagi diri sendiri dan orang-orang disekitar terutama keluarga. Anggota DPD Bali periode 2019-2024, Anak Agung Gde Agung juga menyampaikan dukungannya kepada BNN dalam menangani masalah narkotika dan berharap kedepan peran kelembagaan BNN dapat terus ditingkatkan untuk mewujudkan Generasi Emas Indonesia Tahun 2045. Sumber: BNNP Bali yang ditambah informasi.
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia membangun gedung kantor baru di Jalan Jemur Andayani I, Surabaya untuk menjadi Kantor DPD RI Provinsi Jawa Timur. Pembangunan di atas tanah seluas 2000 meter ini menghabiskan dana sebesar Rp16 miliar. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal DPD RI, Rahman Hadi saat menyampaikan laporan pada pelaksanaan kegiatan peletakan baru pertama Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi Jawa Timur, Senin 13 Mei 2024. Rahman Hadi mengatakan DPD RI menerima pemberian hibah lahan sebesar 2000 meter di Jalan Jemur Andayani I, Surabaya untuk menjadi Kantor DPD RI Provinsi Jawa Timur. Pemberian hibah tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 020/1371/203.5/2021 dan Nomor PL. 02.04/03/DPDRI/II/2021 antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang ditanda tangani pada tanggal 24 Februari 2024. "Tak hanya lahan, Pemerintah Provinsi juga memberikan bantuan dana sebesar Rp. 16.277.000.000 untuk pembangunan gedung, sebagaimana yang tertuang dalam NHPD Nomor. 000.432/1657/2094/2024 antara Pemprov Jatim yang diwakili oleh Kabadan Kesbangpol dan Sekretariat Jenderal DPD RI yang diwakili oleh Sekjen DPD RI," jelas Rahman Hadi. Lebih lanjut Rahman Hadi menjelaskan, di tanah seluas 2000 meter akan dibangun gedung kantor 2 lantai yang didalamnya terdapat antara lain 6 ruang kerja Anggota DPD RI, 1 ruang Kepala Kantor, 2 ruang sekretariat, 1 ruang serbaguna, mushola, 1 ruang rapat, pantry dan kamar mandi. "Proses pembangunan Kantor DPD RI Provinsi Jawa Timur direncanakan akan selesai dalam kurun waktu enam bulan. Harapan kami pembangunan gedung kantor dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu. Setjen DPD RI akan ikut berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan," tambahnya. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa Periode 2019-2024 mengatakan Pemprov DPD RI merasa bangga bahwa Ketua DPD RI berasal dari daerah pemilihan Jawa Timur. Untuk itu, Pemprov Jawa Timur mendukung rencana pembangunan kantor DPD RI di Provinsi Jawa Timur dan berharap Jawa Timur menjadi Center of Gravity. "Harapan dari proses ground breaking ini, kalau sekarang kita hadir di peletakan batu pertama, September kita bisa hadir kembali untuk peletakan genteng terakhir," tukasnya. Peletakan baru pertama pembangunan kantor DPD RI dihadiri oleh Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalatta, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, dan para pimpinan alat kelengkapan DPD RI. Sementara itu, sehari sebelumnya, Sekjen DPD RI Rahman Hadi didampingi Deputi Bidang Administrasi Lalu Niqman Zahir, Deputi Bidang Persidangan Oni Choiruddin hadir di lokasi pembangunan untuk memantau persiapan kegiatan peletakan batu pertama kantor DPD RI Provinsi Jawa Timur.(chm) Sumber: https://www.tvonenews.com/berita/209974-dapat-hibah-dpd-ri-bangun-kantor-di-jawa-timur?
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Bali, Gede Ngurah Ambara Putra menyerap kesiapan dari kepala-kepala dinas berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Ngurah Ambara bertemu dengan Kepala Badan Kesbangpol Bali, I Gusti Ngurah Wiryanata, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil Provinsi Bali, Putu Anom Agustina. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas berbagai agenda terkait persiapan Pilkada Serentak 2024 dan permasalahan terkait pelaksanaan Undang-undang Desa di Provinsi Bali. Kepala Badan Kesbangpol Bali, I Gusti Ngurah Wiryanata menyampaikan, kesiapan Pemerintah Provinsi Bali dengan telah disiapkannya dana cadangan sebesar Rp 250 miliar sejak dua tahun lalu. Pendanaan tersebut berdasar Perda Nomor 9 Tahun 2021 ini diproses secara bertahap untuk menghindari kendala seperti yang terjadi pada Pilkada sebelumnya. “Pendanaan diproses secara bertahap melalui dana cadangan yang telah disepakati bersama DPRD, sehingga tercipta efisiensi dalam pelaksanaan Pilkada Serentak ini,” ujar I Gusti Ngurah Wiryanata kepada Tribun Bali, pada Jumat 26 April 2024. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil Provinsi Bali, Putu Anom Agustina, menyampaikan, kendala-kendala yang sering terjadi dalam pelaksanaan UU Desa di Bali. Salah satunya adalah tumpang tindihnya arahan antar kementerian yang sering membuat kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat desa. “Kami mengusulkan agar terdapat aturan atau regulasi bersama dalam bentuk surat keputusan atau edaran untuk mengatasi tumpang tindih arahan antar kementerian,” ujar Putu Anom Agustina. Dengan menyerap kesiapan ini, Anggota DPD RI Dapil Bali, Gede Ngurah Ambara Putra, berharap agar pelaksanaan Pilkada Serentak dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di Bali, terutama sebagai daerah pariwisata. Pihaknya mengungkapkan keinginannya agar pelaksanaan pemilu lebih bersifat berbudaya dan berbiaya rendah, sehingga dapat menghindari praktik money politic yang merugikan. “Pilkada Serentak harus berlangsung dengan biaya yang rendah dan berbudaya, sehingga dapat menciptakan suasana yang berbeda dan elegan bagi Bali,” ucap Gede Ngurah Ambara Putra. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi-solusi konstruktif untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dan perbaikan pelaksanaan UU Desa di Provinsi Bali. Sebelumnya, Ngurah Ambara juga mendorong Bawaslu Bali bekerja profesional sehingga Pilkada Bali yang dijadwal pada tanggal 27 November 2024 nanti bisa berjalan dengan baik, sukses dan lancar. Dalam pertemuan dengan pihak Bawaslu, Ngurah Ambara selain menginventarisasi kesiapan Pilkada, menutup celah peluang terjadinya money politics serta mengontrol penghitungan suara dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan. “Selesaikan kalau ada laporan warga dengan baik sehingga demokrasi bisa berjalan positif,” kata dia Ketua Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Bali Agus Tirta Suguna mengatakan, bahwa tugas Bawaslu adalah melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan. Menurutnya pelaksanaan Pilpres dan Pileg pada 14 April lalu sudah berjalan dengan baik. Ia berharap pada Pilkada November 2024 juga bisa lancar. “Nanti warga mendapat dua surat suara masing-masing untuk memilih pasangan Gubernur dan Wakil serta Bupati dan Wakil,” jelasnya. Terkait isu-isu money politics, disampaikannya harus ada laporan masyarakat terkait informasi yang disampaikan dengan bukti yang kuat. Ia berharap warga juga ikut melakukan pengawasan sehingga masyarakat percaya dengan hasil pemilihan. https://bali.tribunnews.com/2024/04/27/anggota-dpd-bali-ngurah-ambara-serap-kesiapan-pilkada-serentak-dan-bahas-penerapan-uu-desa-di-bali
Seluruh Lapas yang ada di tiap kabupaten di Bali saat ini mengalami over kapasitas. Bahkan ada yang sampai 350 persen. “Kalau dirata-rata over kapasitasnya hampir 250 persen,” ungkap Kakanwil KemenkumHAM Bali Pramella Y. Pasaribu saat menerima kunjungan Reses Anggota DPD RI Gede Ngurah Ambara Putra di kantornya Renon Denpasar, Senin (22/4). Reses Ngurah Ambara dari Komite I DPD RI dalam rangka menyerap masukan terkait kondisi dan kendala di KemenkumHAM Bali. Dalam reses tersebut terungkap selain masalah over kapasitas juga keberadaan sejumlah WNA yang memerlukan perhatian. Seperti lapas di Gianyar yang kapasitasnya 42 dihuni 180. Juga di Tabanan yang terjadi over kapasitas sekitar 350 persen. Untuk WNA yang memerlukan perawatan rumah sakit biayanya lebih tinggi. “Mereka kan tidak punya BPJS sehingga biayanya seperti pasien umum yang sudah tentu lebih besar,” jelas Pramella. Terkait kapasitas lapas, menurutnya yang menjadi kendala adalah lahan. Lapas yang ada sekarang ini selain lahannya terbatas juga berada di kota sehingga sulit untuk melakukan perluasan. “Jadi yang mungkin dilakukan adalah relokasi tempat sesuai kebutuhan. Kita berharap soal lahan ini bisa dibantu pemerintah setempat. Saya juga melihat relokasi ini akan memberi dampak pertumbuhan ekonomi bagi warga sekitar lapas,” jelasnya. Untuk solusi sementara pihaknya juga melakukan redistribusi warga binaan dan integrasi. Pramella menjelaskan Kanwil KemenkumHAM antara lain membawahi bidang kemasyarakatan, imigrasi dan pelayanan hukum. Untuk kemasyarakatan bagaimana bisa membina warga binaan agar ketika kembali dan menyatu ke masyarakat. “Salah satunya memberikan kegiatan berupa pelatihan kerja sehingga bisa mandiri nantinya. Alangkah baiknya pemerintah daerah bisa turun membantu, perlu kolaborasi agar warga binaan ini nantinya bisa diterima warga dan kerja. “Di lapas warga ini diberi latihan yang sederhana agar bisa diserap lapangan pekerjaan dan menjadikannya mandiri. Seperti pelatihan pertanian, sablon, dll. Juga perlu ada swasta yang bisa menyerap sehingga pelatihan bisa disesuaikan,” tambahnya. Dicontohkan pula, di seluruh Indonesia ada sekitar 270 ribu warga binaan. Mereka dalam setahun diberi 4 stel pakaian, makan dan kebutuha lainnya. Ini jumlahnya sangat besar. Jadi pihaknya juga memberi pelatihan yang terkait kebutuhan dan bisa diserap selama mereka di lapas. Sumber: https://baliwananews.com/reses-ngurah-ambara-ke-kanwil-kemenkumham-lapas-di-bali-over-kapasitas/
Para tokoh dan akademisi Hindu di Provinsi Bali mendiskusikan upaya-upaya untuk mencetak lebih banyak generasi muda Bali ke depan yang siap menjadi pemimpin andal dan dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat. "Generasi muda Bali harus memiliki mental juara dan siap menjadi pemimpin. Isi diri agar kita dapat membuktikan bahwa memang layak untuk memimpin," kata anggota Dewan Perwakilan Daerah Made Mangku Pastika di Denpasar, Selasa. Pastika yang juga President World Hindu Parisad (WHP) itu berpandangan pemimpin dalam Hindu adalah pengabdi yang melayani masyarakat. Masyarakat adalah subjek yang harus dilayani dan bukan untuk diperas. Menurut dia, secara sistematik dan terstruktur, maka orang itu harus dibentuk agar siap menjadi pemimpin. "Calon pemimpin itu perlu dilatih, disiapkan dan tentu punya mental juara dan jujur. Naikkan CC-nya agar punya keyakinan kuat dan tidak mudah menjadi pengikut," ucap Pastika pada diskusi dan bedah buku yang mengangkat tema Revolusi Mencetak Pemimpin Hindu itu. Gubernur Bali periode 2008-2018 itu mengatakan meskipun ada individu yang memiliki bakat memimpin, tetapi bakatnya tidak akan naik kalau tidak dibentuk. "Harus dibentuk agar bisa naik kelas. Saya yakin itu bisa dilakukan," ucapnya pada acara yang dihadiri sejumlah akademisi, tokoh agama dan mahasiswa itu. Sementara itu, akademisi Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Dr Ni Kadek Surpi menyampaikan keprihatinannya karena belakangan ini terjadi krisis kepemimpinan dan melihat banyak muncul pejabat tetapi tidak memberikan dampak yang besar bagi rakyat. "Pemimpin yang muncul CC-nya kecil. Pemimpin daerah yang terpilih semestinya tidak boleh hanya karena dapat rekomendasi. Jadi ke depan perlu ada pelatihan kepemimpinan secara berkelanjutan agar bisa menghasilkan pemimpin yang mampu mencarikan solusi atas masalah yang ada," ujarnya. Surpi juga mengingatkan pemimpin Hindu semestinya berkomitmen terhadap dharma (kebenaran), sehingga tidak akan mudah berbuat yang merugikan rakyat. Melalui kegiatan pelatihan kepemimpinan yang berkualitas diharapkan dapat membekali hal-hal dasar dan meningkatkan kompetensi anak muda. "Mari belajar menulis, berkarya dan berkontribusi," ucap Surpi yang menjadi penulis buku Revolusi Mencetak Pemimpin Hindu bersama dua penulis lainnya yakni Ni Nyoman Ayu Nikki Avalokitesvari dan Ni Made Sumaryani itu. Surpi menyayangkan kalau sampai pemimpin yang terlahir karena sogokan sebungkus nasi kuning sebelum pencoblosan atau uang Rp200 ribu. "Semestinya bisa lahir pemimpin Hindu di berbagai tingkatan," katanya lagi. Akademisi Prof Dr Ni Luh Putu Winanti mengatakan seorang pemimpin haruslah memiliki kecerdasan spiritual karena dengan memiliki kecerdasan tersebut, maka otomatis juga memiliki kecerdasan emosional dan intelektual. "Generasi muda tidak boleh bermalas-malasan. Mari kita bangkit dan jangan hanya pandai berteori," ujarnya. Pemimpin yang berhasil, lanjut dia, adalah pemimpin yang dapat membina dan menyatukan perbedaan yang ada untuk menjadi kekuatan. Hal senada disampaikan akademisi Dr I Gede Sutarya MAg yang menegaskan seorang pemimpin agar mampu mengkristalkan aspirasi masyarakat. "Pemimpin mesti punya komitmen kuat terhadap negara. Pemimpin tidak boleh melakukan kekerasan, dia perlu bernegosiasi dalam menyelesaikan masalah, tidak boleh menyengsarakan rakyat," kata pria yang juga mantan wartawan ini. Ketua KMHDI Putu Dika juga menegaskan mestinya kehadiran seorang pemimpin bisa memberi solusi atas masalah yang ada. Pemimpin yang mau dicetak harusnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekarang. Sumber: https://www.antaranews.com/berita/4083141/tokoh-bali-diskusikan-upaya-cetak-generasi-muda-jadi-pemimpin-andal
Anak Agung Gde Agung melakukan kunjungan kerja dalam rangka reses di BNN Provinsi Bali (25/4), Senator RI tersebut diterima oleh Kepala BNN Provinsi Bali, Brigjen Pol. Rudy Ahmad Sudrajat, S.I.K., M.H. didampingi PJU serta Kepala BNNK dan Jajaran. Adapun maksud dan tujuan kunjungan kerja ke BNN Provinsi Bali dalam rangka menyerap aspirasi dan mengenal lebih dekat tugas dan fungsi BNN Provinsi Bali dan BNNK Jajaran dalam melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari ancaman bahaya narkotika. Dalam diskusi tentang penanganan permasalahan narkotika, beliau menyampaikan apreasiasi kepada BNNP Bali atas kinerja yang telah dilakukan dengan khususnya dengan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa melalui pembentukan desa bersinar dan penyusunan pararem anti narkoba meskipun dengan segala keterbatasan BNN. Dalam kunjungan tersebut Anak Agung Gde Agung juga mengisi sesi live Podcast BNN Provinsi Bali. Harapannya agar generasi penerus bangsa agar tidak mencoba karena akibat yang ditimbulkan sangat merugikan bagi diri sendiri dan orang-orang disekitar terutama keluarga. Anggota DPD Bali periode 2019-2024, Anak Agung Gde Agung juga menyampaikan dukungannya kepada BNN dalam menangani masalah narkotika dan berharap kedepan peran kelembagaan BNN dapat terus ditingkatkan untuk mewujudkan Generasi Emas Indonesia Tahun 2045. Sumber: BNNP Bali yang ditambah informasi.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Bali, Gede Ngurah Ambara Putra menyerap kesiapan dari kepala-kepala dinas berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Ngurah Ambara bertemu dengan Kepala Badan Kesbangpol Bali, I Gusti Ngurah Wiryanata, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil Provinsi Bali, Putu Anom Agustina. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas berbagai agenda terkait persiapan Pilkada Serentak 2024 dan permasalahan terkait pelaksanaan Undang-undang Desa di Provinsi Bali. Kepala Badan Kesbangpol Bali, I Gusti Ngurah Wiryanata menyampaikan, kesiapan Pemerintah Provinsi Bali dengan telah disiapkannya dana cadangan sebesar Rp 250 miliar sejak dua tahun lalu. Pendanaan tersebut berdasar Perda Nomor 9 Tahun 2021 ini diproses secara bertahap untuk menghindari kendala seperti yang terjadi pada Pilkada sebelumnya. “Pendanaan diproses secara bertahap melalui dana cadangan yang telah disepakati bersama DPRD, sehingga tercipta efisiensi dalam pelaksanaan Pilkada Serentak ini,” ujar I Gusti Ngurah Wiryanata kepada Tribun Bali, pada Jumat 26 April 2024. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil Provinsi Bali, Putu Anom Agustina, menyampaikan, kendala-kendala yang sering terjadi dalam pelaksanaan UU Desa di Bali. Salah satunya adalah tumpang tindihnya arahan antar kementerian yang sering membuat kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat desa. “Kami mengusulkan agar terdapat aturan atau regulasi bersama dalam bentuk surat keputusan atau edaran untuk mengatasi tumpang tindih arahan antar kementerian,” ujar Putu Anom Agustina. Dengan menyerap kesiapan ini, Anggota DPD RI Dapil Bali, Gede Ngurah Ambara Putra, berharap agar pelaksanaan Pilkada Serentak dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di Bali, terutama sebagai daerah pariwisata. Pihaknya mengungkapkan keinginannya agar pelaksanaan pemilu lebih bersifat berbudaya dan berbiaya rendah, sehingga dapat menghindari praktik money politic yang merugikan. “Pilkada Serentak harus berlangsung dengan biaya yang rendah dan berbudaya, sehingga dapat menciptakan suasana yang berbeda dan elegan bagi Bali,” ucap Gede Ngurah Ambara Putra. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi-solusi konstruktif untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dan perbaikan pelaksanaan UU Desa di Provinsi Bali. Sebelumnya, Ngurah Ambara juga mendorong Bawaslu Bali bekerja profesional sehingga Pilkada Bali yang dijadwal pada tanggal 27 November 2024 nanti bisa berjalan dengan baik, sukses dan lancar. Dalam pertemuan dengan pihak Bawaslu, Ngurah Ambara selain menginventarisasi kesiapan Pilkada, menutup celah peluang terjadinya money politics serta mengontrol penghitungan suara dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan. “Selesaikan kalau ada laporan warga dengan baik sehingga demokrasi bisa berjalan positif,” kata dia Ketua Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Bali Agus Tirta Suguna mengatakan, bahwa tugas Bawaslu adalah melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan. Menurutnya pelaksanaan Pilpres dan Pileg pada 14 April lalu sudah berjalan dengan baik. Ia berharap pada Pilkada November 2024 juga bisa lancar. “Nanti warga mendapat dua surat suara masing-masing untuk memilih pasangan Gubernur dan Wakil serta Bupati dan Wakil,” jelasnya. Terkait isu-isu money politics, disampaikannya harus ada laporan masyarakat terkait informasi yang disampaikan dengan bukti yang kuat. Ia berharap warga juga ikut melakukan pengawasan sehingga masyarakat percaya dengan hasil pemilihan. https://bali.tribunnews.com/2024/04/27/anggota-dpd-bali-ngurah-ambara-serap-kesiapan-pilkada-serentak-dan-bahas-penerapan-uu-desa-di-bali
Seluruh Lapas yang ada di tiap kabupaten di Bali saat ini mengalami over kapasitas. Bahkan ada yang sampai 350 persen. “Kalau dirata-rata over kapasitasnya hampir 250 persen,” ungkap Kakanwil KemenkumHAM Bali Pramella Y. Pasaribu saat menerima kunjungan Reses Anggota DPD RI Gede Ngurah Ambara Putra di kantornya Renon Denpasar, Senin (22/4). Reses Ngurah Ambara dari Komite I DPD RI dalam rangka menyerap masukan terkait kondisi dan kendala di KemenkumHAM Bali. Dalam reses tersebut terungkap selain masalah over kapasitas juga keberadaan sejumlah WNA yang memerlukan perhatian. Seperti lapas di Gianyar yang kapasitasnya 42 dihuni 180. Juga di Tabanan yang terjadi over kapasitas sekitar 350 persen. Untuk WNA yang memerlukan perawatan rumah sakit biayanya lebih tinggi. “Mereka kan tidak punya BPJS sehingga biayanya seperti pasien umum yang sudah tentu lebih besar,” jelas Pramella. Terkait kapasitas lapas, menurutnya yang menjadi kendala adalah lahan. Lapas yang ada sekarang ini selain lahannya terbatas juga berada di kota sehingga sulit untuk melakukan perluasan. “Jadi yang mungkin dilakukan adalah relokasi tempat sesuai kebutuhan. Kita berharap soal lahan ini bisa dibantu pemerintah setempat. Saya juga melihat relokasi ini akan memberi dampak pertumbuhan ekonomi bagi warga sekitar lapas,” jelasnya. Untuk solusi sementara pihaknya juga melakukan redistribusi warga binaan dan integrasi. Pramella menjelaskan Kanwil KemenkumHAM antara lain membawahi bidang kemasyarakatan, imigrasi dan pelayanan hukum. Untuk kemasyarakatan bagaimana bisa membina warga binaan agar ketika kembali dan menyatu ke masyarakat. “Salah satunya memberikan kegiatan berupa pelatihan kerja sehingga bisa mandiri nantinya. Alangkah baiknya pemerintah daerah bisa turun membantu, perlu kolaborasi agar warga binaan ini nantinya bisa diterima warga dan kerja. “Di lapas warga ini diberi latihan yang sederhana agar bisa diserap lapangan pekerjaan dan menjadikannya mandiri. Seperti pelatihan pertanian, sablon, dll. Juga perlu ada swasta yang bisa menyerap sehingga pelatihan bisa disesuaikan,” tambahnya. Dicontohkan pula, di seluruh Indonesia ada sekitar 270 ribu warga binaan. Mereka dalam setahun diberi 4 stel pakaian, makan dan kebutuha lainnya. Ini jumlahnya sangat besar. Jadi pihaknya juga memberi pelatihan yang terkait kebutuhan dan bisa diserap selama mereka di lapas. Sumber: https://baliwananews.com/reses-ngurah-ambara-ke-kanwil-kemenkumham-lapas-di-bali-over-kapasitas/
Para tokoh dan akademisi Hindu di Provinsi Bali mendiskusikan upaya-upaya untuk mencetak lebih banyak generasi muda Bali ke depan yang siap menjadi pemimpin andal dan dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat. "Generasi muda Bali harus memiliki mental juara dan siap menjadi pemimpin. Isi diri agar kita dapat membuktikan bahwa memang layak untuk memimpin," kata anggota Dewan Perwakilan Daerah Made Mangku Pastika di Denpasar, Selasa. Pastika yang juga President World Hindu Parisad (WHP) itu berpandangan pemimpin dalam Hindu adalah pengabdi yang melayani masyarakat. Masyarakat adalah subjek yang harus dilayani dan bukan untuk diperas. Menurut dia, secara sistematik dan terstruktur, maka orang itu harus dibentuk agar siap menjadi pemimpin. "Calon pemimpin itu perlu dilatih, disiapkan dan tentu punya mental juara dan jujur. Naikkan CC-nya agar punya keyakinan kuat dan tidak mudah menjadi pengikut," ucap Pastika pada diskusi dan bedah buku yang mengangkat tema Revolusi Mencetak Pemimpin Hindu itu. Gubernur Bali periode 2008-2018 itu mengatakan meskipun ada individu yang memiliki bakat memimpin, tetapi bakatnya tidak akan naik kalau tidak dibentuk. "Harus dibentuk agar bisa naik kelas. Saya yakin itu bisa dilakukan," ucapnya pada acara yang dihadiri sejumlah akademisi, tokoh agama dan mahasiswa itu. Sementara itu, akademisi Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Dr Ni Kadek Surpi menyampaikan keprihatinannya karena belakangan ini terjadi krisis kepemimpinan dan melihat banyak muncul pejabat tetapi tidak memberikan dampak yang besar bagi rakyat. "Pemimpin yang muncul CC-nya kecil. Pemimpin daerah yang terpilih semestinya tidak boleh hanya karena dapat rekomendasi. Jadi ke depan perlu ada pelatihan kepemimpinan secara berkelanjutan agar bisa menghasilkan pemimpin yang mampu mencarikan solusi atas masalah yang ada," ujarnya. Surpi juga mengingatkan pemimpin Hindu semestinya berkomitmen terhadap dharma (kebenaran), sehingga tidak akan mudah berbuat yang merugikan rakyat. Melalui kegiatan pelatihan kepemimpinan yang berkualitas diharapkan dapat membekali hal-hal dasar dan meningkatkan kompetensi anak muda. "Mari belajar menulis, berkarya dan berkontribusi," ucap Surpi yang menjadi penulis buku Revolusi Mencetak Pemimpin Hindu bersama dua penulis lainnya yakni Ni Nyoman Ayu Nikki Avalokitesvari dan Ni Made Sumaryani itu. Surpi menyayangkan kalau sampai pemimpin yang terlahir karena sogokan sebungkus nasi kuning sebelum pencoblosan atau uang Rp200 ribu. "Semestinya bisa lahir pemimpin Hindu di berbagai tingkatan," katanya lagi. Akademisi Prof Dr Ni Luh Putu Winanti mengatakan seorang pemimpin haruslah memiliki kecerdasan spiritual karena dengan memiliki kecerdasan tersebut, maka otomatis juga memiliki kecerdasan emosional dan intelektual. "Generasi muda tidak boleh bermalas-malasan. Mari kita bangkit dan jangan hanya pandai berteori," ujarnya. Pemimpin yang berhasil, lanjut dia, adalah pemimpin yang dapat membina dan menyatukan perbedaan yang ada untuk menjadi kekuatan. Hal senada disampaikan akademisi Dr I Gede Sutarya MAg yang menegaskan seorang pemimpin agar mampu mengkristalkan aspirasi masyarakat. "Pemimpin mesti punya komitmen kuat terhadap negara. Pemimpin tidak boleh melakukan kekerasan, dia perlu bernegosiasi dalam menyelesaikan masalah, tidak boleh menyengsarakan rakyat," kata pria yang juga mantan wartawan ini. Ketua KMHDI Putu Dika juga menegaskan mestinya kehadiran seorang pemimpin bisa memberi solusi atas masalah yang ada. Pemimpin yang mau dicetak harusnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekarang. Sumber: https://www.antaranews.com/berita/4083141/tokoh-bali-diskusikan-upaya-cetak-generasi-muda-jadi-pemimpin-andal
Anak Agung Gde Agung melakukan kunjungan kerja dalam rangka reses di BNN Provinsi Bali (25/4), Senator RI tersebut diterima oleh Kepala BNN Provinsi Bali, Brigjen Pol. Rudy Ahmad Sudrajat, S.I.K., M.H. didampingi PJU serta Kepala BNNK dan Jajaran. Adapun maksud dan tujuan kunjungan kerja ke BNN Provinsi Bali dalam rangka menyerap aspirasi dan mengenal lebih dekat tugas dan fungsi BNN Provinsi Bali dan BNNK Jajaran dalam melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari ancaman bahaya narkotika. Dalam diskusi tentang penanganan permasalahan narkotika, beliau menyampaikan apreasiasi kepada BNNP Bali atas kinerja yang telah dilakukan dengan khususnya dengan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa melalui pembentukan desa bersinar dan penyusunan pararem anti narkoba meskipun dengan segala keterbatasan BNN. Dalam kunjungan tersebut Anak Agung Gde Agung juga mengisi sesi live Podcast BNN Provinsi Bali. Harapannya agar generasi penerus bangsa agar tidak mencoba karena akibat yang ditimbulkan sangat merugikan bagi diri sendiri dan orang-orang disekitar terutama keluarga. Anggota DPD Bali periode 2019-2024, Anak Agung Gde Agung juga menyampaikan dukungannya kepada BNN dalam menangani masalah narkotika dan berharap kedepan peran kelembagaan BNN dapat terus ditingkatkan untuk mewujudkan Generasi Emas Indonesia Tahun 2045. Sumber: BNNP Bali yang ditambah informasi.
LAPOR SENATOR
Lapor Senator Masyarakan Daerah
Ayo sampaikan aspirasi Anda secara langsung untuk memperjuangkan kepentiangan daerah Anda.
WEBSITE SATELIT DPD RI
.jpg)
