| Jakarta- Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) meraih Juara 1 pada Penghargaan Reksa Bandha 2022 dengan Kategori Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI. Penghargaan tersebut diberikan dalam rangka Hari Kekayaan Negara, yang berlangsung di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan RI, Jakarta Pusat, Rabu (23/11/22). | | -------- | | Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi pada kesempatan tersebut mengungkapkan apresiasi atas penghargaan yang diterima dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI. Menurutnya pengelolaan aset Barang Milik Negara (BMN) dan kerja-kerja Sekretariat Jenderal DPD RI mendapatkan apresiasi sangat baik sehingga mendapatkan Anugerah Reksa Bandha 2022. | | "Kita bersyukur dapat apresiasi Juara 1 pada Kategori Tata Kelola Berkelanjutan. Ini menandakan kerja-kerja kita dalam rangka menata aset, mengelola, memanfaatkan dan pengadministrasian kita dinilai sangat baik, tertib sesuai aturan, sehingga segala aset BMN di DPD RI wajib kita jaga," ucap Sekjen DPD RI Rahman Hadi didampingi Kepala Biro Umum Setjen DPD RI Empi Muslion. | | Penghargaan Anugerah Reksa Bandha tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, sebagai apresiasi pengelolaan kekayaan negara oleh Direktorat Jenderal Keuangan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Pusat/Daerah yang memiliki kinerja terbaik dalam pengelolaan Barang Milik Negara. Berbagai kategori pengelolaan BMN antara lain utilisasi BMN, kualitas pelaporan BMN, sertifikasi BMN, peningkatan tata kelola berkelanjutan, serta penghargaan khusus terkait pengamanan aset eks BLBI dan penyelesaian perkara terkait BMN. | | Pada penganugerahan tersebut, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa anugerah ini inisiatif dari DJKN untuk mengapresiasi stakeholder dalam memanfaatkan, menertibkan dan menggunakan aset BMN secara baik. Ia mengharapkan BMN yang diadakan dan dibangun dengan uang negara harus didaftarkan, dipelihara, dijaga dan dikelola secara baik. | | "Aset negara adalah aset BMN yang diadakan dari uang negara, digunakan untuk K/L dan dimanfaatkan, sehinggap perlu dikelola, dimanfaatkan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat sesuai mandat konstitusi, anugerah ini sebagai bentuk apresiasi," ungkap Sri Mulyani. | | Pada saat yang sama, Dirjen DJKN Rionald Silaban melaporkan bahwa Anugerah Reksa Bandha 2022 memiliki makna sebagai anugerah pengelolaan kekayaan negara, yang diketahui sebelumnya namanya adalah Anugerah BMN Award serta Lelang Award pada tahun-tahun sebelumnya. Penghargaan ini diberikan sebagai pelecut semangat terhadap K/L selaku pengguna barang untuk menjaga dan mengelola kekayaan negara. | | "Sebagai laporan Nilai BMN Indonesia pada tahun 2021 sebesar 6.659 triliun rupiah atau sebesar 58,06% yang tercatat di dalam neraca. DJKN melakukan penguatan proses bisnis dalam melakukan pencatatan aset negara melalui inovasi dan melakukan sinergi dengan pengelola aset negara,” pungkasnya. |

| Senator Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) RI, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III yang juga Pembina Duta Wisata Indonesia meyakini Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) akan menjadi 'Bali Baru'. | | -------- | | "Maka dari itu saya menyambut baik dan terima kasih atas doa restu masyarakat Kaltara karena baru beberapa hari yang lalu kami menjadi tuan rumah G20 di Bali dan saya tentunya akan membawa pesan dan aspirasi dari Kaltara untuk bisa terdepan menjadi salah satu bagian dari Bali Baru atau New Bali yang ke depan akan terus kita dorong," tuturnya di Tarakan, pada malam babak final Pemilihan Duta Wisata Indonesia 2022, Senin (21/11) | | Ia juga menggarisbawahi beberapa hal tentang Kaltara di masa depan. Dengan dukungan lintas sektor dan masyarakatnya, ia optimistis dunia pariwisata Provinsi Kaltara akan berubah. | | "Ketika IKN (Ibu Kota Negara) 2024 itu sudah mulai beroperasi, maka satu-satunya pilihan dari kurang lebih ratusan ribu penduduk IKN yang baru, jika ingin berwisata, pasti pilihan prioritasnya adalah di Kaltara," ujarnya. | | Dalam penyampaiannya, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna juga mengusul kepada Gubernur Zainal A Paliwang agar Pemprov Kaltara membuat gedung di Bali. | | "Di Bali, ada 1.000 konferensi setiap tahun. Kami kedatangan 8 juta turis per tahun, padahal penduduk bali hanya 4,3 juta. Ambil, rebut. Semoga ada penerbangan langsung dari Tarakan ke Bali. Harus ada suatu inovasi-inovasi dan banyak kesamaan yang hebat-hebat dari kebudayaan Kaltara dengan Bali. Apalagi setelah G20 kemarin, kita siap untuk membagi kue pariwisata," tuturnya. | | Ia juga mendorong Gubernur Kaltara agar mengirimkan putra-putri Kaltara menimba ilmu industri pariwisata di Bali. | | "Dalam prgram kerja saya, berjanji memprioritaskan Kaltara agar mendapatkan perhatian. Akademi-akademi harus dibangun. Nanti pak gubernur, boleh setiap tahun anak-anak SMK, kampus-kampus kirim ke Bali beberapa puluh orang, kita didik bagaimana berbisnis, spa bisnis, wisata tirta, bagaimana wisata spiritual, bagaimana mengorganisasi sebuah dunia pariwisata," ujarnya. | | "Apalagi, sekarang di Bali ada 100 ribu turis tinggal sebagai digital nomad. Tidak perlu bayar iklan mahal-mahal. Cukup bawa ke Bali, kami didik, kami bantu, sehingga ketika anak-anak Kaltara kembali, bisa menggetoktularkan. Nanti dengan Dinas Pariwisata kita akan konkretkan kembali kerja sama yang ada," tuturnya. | | Sumber: [Antara News](https://www.antaranews.com/berita/3256113/senator-dpd-ri-optimistis-kaltara-jadi-bali-baru) |

| Senator H. Bambang sebagai Anggota Komite II DPD RI bersama Komite II DPD RI melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. | | -------- | | Kegiatan ini terdiri dari dua agenda utama, pertama, berdialog dengan pelaku kepentingan terkait pada tingkat pusat dan daerah; kedua, melakukan tinjauan lapangan ke Kawasan Industri Jaring Ikan dan Industri Rotan untuk melihat langsung sejauh mana implementasi dari pelaksanaan undang-undang ini. | | Kegiatan pertama diselenggarakan di Aula Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUKMPP) Kota Cirebon yang dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Cirebon. Forum dialog turut dihadiri oleh pejabat Kementerian Perindustrian, pejabat Kementerian Perdagangan, jajaran Pemerintah Kota Cirebon, serta pelaku UMKM Kota Cirebon. | | "Komite II melakukan kunjungan kerja di Kota Cirebon dengan pertimbangan bahwa secara geografis, daerah ini erat kaitannya dengan kawasan metropolitan segitiga Rebana dan memiliki potensi industri yang besar" ujar Senator asal Aceh, Abdullah Puteh, yang sekaligus bertindak selaku ketua rombongan kunjungan kerja, Selasa 15 November 2022. | | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Cirebon, Sumanto, dalam sambutannya menjelaskan bahwa Kota Cirebon memiliki banyak potensi industri yang harus dikelola dengan berbagai strategi pembangunan berbasis pengembangan industri yang terintegrasi, inovatif, kolaboratif, berdaya saing, dan berkelanjutan. "Perlu kami sampaikan bahwa sekalipun Kota Cirebon hanya memiliki luas lahan industri hanya sekitar 1,5 persen yang terbangun di Kota Cirebon, namun kontribusinya terhadap terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) cukup besar" jelasnya. | | Sejalan dengan strategi pembangunan berbasis industri tersebut, Kepala DKUKMPP, Iing Daiman, menegaskan saat ini sedang menyusun Naskah Akademik Ranperda Rencana Pembangunan Industri Kota Cirebon 2023-2043. "Data jumlah industri di Kota Cirebon untuk Industri Kecil Menengah (IKM) non-formal mengalami peningkatan signifikan, sementara IKM formal yang telah terdata dalam Sistem Informasi Industri Kota Cirebon tetap positif namun tidak signifikan" jelasnya. | | Pertemuan ini kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke Kawasan Industri Jaring Ikan (Arteria Daya Mulia) dan Industri Rotan (Mantera Rattan). Kunjungan Kerja Komite II DPD RI di Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, turut dihadiri oleh anggota Komite II DPD RI yaitu Lukky Semen (Sulawesi Tengah), Instsiawati Ayus (Riau), Ria Mayang Sari (Jambi), Amaliah (Sumatera Selatan), Herry Erfian (Kep. Bangka Belitung), Fahira Idris (DKI Jakarta), Gusti Kanjeng Ratu Hemas (D.I. Yogyakarta), Achmad Sukisman Azmy (NTB), Angelius Wake Kako (NTT), Habib Hamid Abdullah (Kalimantan Selatan), Aji Mirni Mawarni (Kalimantan Timur), Waode Rabia (Sultra) dan Dewi Sartika Hemeto (Gorontalo). | | Sumber: https://www.mjnews.id/2022/11/pengawasan-komite-ii-dpd-ri-kunjungi.html |

| Krisis pangan dunia merupakan salah satu ancaman global yang serius saat ini. | | -------- | | Peringatan soal itu bahkan sudah disampaikan Badan Pangan Dunia (FAO). Karena itu, dalam pembahasan G-20 Sesi Ketahanan Pangan, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap Indonesia serius membahas ketahanan pangan dengan paradigma kedaulatan dalam negeri. "Artinya Indonesia mampu membangun ketahanan pangan tanpa ketergantungan dengan bahan yang kita tidak berdaulat. Alias yang masih harus kita impor. Termasuk bahan baku pupuk kimia dan obat-obatan serta vaksin ternak," tandas LaNyalla di Bali, Senin (15/11). Untuk itu, lanjut dia, industri penunjangnya harus dibangun di sini, dengan bahan baku yang ada di dalam negeri pula. Dikatakan LaNyalla, negara-negara G20 sudah menerapkan bioteknologi agrikultur. Termasuk AS, Brasil, Tiongkok, dan India. Namun, Indonesia masih mendiskusikan. Padahal, kita memiliki lembaga riset dan penelitian untuk itu. "Bioteknologi terbukti sebagai jawaban atas perubahan iklim, krisis air, sekaligus pengurangan pestisida dan emisi karbon dunia. Itu jika orientasi bioteknologi dibaurkan dengan program lingkungan hidup dan energi hijau," imbuhnya. | | Oleh sebab itu, ia pun berharap, Sesi Ketahanan Pangan pada KTT G-20 juga mendengar aspirasi dari para pegiat lingkungan, seperti Greenpeace, Walhi, dan lainnya, yang sudah menyuarakan beberapa kritik dan masukan mereka. "Kritik mereka membangun. Termasuk kritik terhadap program Food Estate Singkong di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang kini videonya viral. Selain dianggap gagal, juga berdampak alih fungsi hutan cukup luas," ujar Ketua Dewan Penasihat Kadin Jawa Timur itu. Padahal, lanjut LaNyalla, pemerintah sendiri sudah mengatakan, melalui Menteri Keuangan, bahwa ada ancaman yang lebih dahsyat dari pandemi covid, yaitu perubahan iklim, karena pemanasan global yang juga disumbang deforestasi hutan. LaNyalla juga memberi masukan bahwa Indonesia masa depan, dengan keunggulan komparatif sumber daya alam serta jumlah penduduk usia produktif, seharusnya mampu menjadi lumbung pangan dunia dan penghasil oksigen melalui biodiversitas hutan. Ketua DPD RI menghadiri KTT G20 didampingi Anggota DPD asal Aceh Fachrul Razi, Staf Khusus Ketua DPD Brigjen Pol Amostian, Staf Ahli Ketua DPD Baso Juherman, dan Kabag Sekretariat Ketua DPD Azmaryadhy. | | Sumber: https://mediaindonesia.com/ekonomi/537403/ketua-dpd-sesi-ketahanan-pangan-g-20-sebaiknya-bahas-kedaulatan?utm_source=lampost&utm_medium=lampostfeed&utm_campaign=lampostpartnership |

| Tak terasa akhirnya kami berjumpa lagi dalam momen Silaturahim dan serap aspirasi Anggota DPD/MPR RI H. Bambang Santoso, MA bersama Sahabat HBS seluruh Bali. | | -------- | | Saling tegur sapa menanyakan kabar dan berdiskusi mendalam menyampaikan berbagai pandangan terkait kondisi politik di Daerah, Nasional dan geopolitik dunia yang memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat. Yang merupakan salah sagu tugas dan pengabdian kami selama mengemban amanah sebagai Anggota DPD/MPR RI Perwakilan Bali. | | Kegiatan ini juga menyaring dan menemukan laporan serta pengaduan dari masyarakat terkait permasalahan sosial, agama, ekonomi, hukum dan politik yang dialami oleh Masyarakat Bali di seluruh Kabupaten dan Kota. | | Sumber: [Instagram H. Bambang](https://www.instagram.com/p/CkXXUr1L8pb/) |

| Anggota DPD RI dapil Bali Dr. Made Mangku Pastika, M.M. mengatakan persoalan kehutanan dan lingkungan merupakan hal serius, khususnya sampah yang mendesak harus diatasi. | | -------- | | “Waktu saya jadi Gubernur Bali ada 52 perusahaan yang masuk untuk penanganan sampah. Tetapi semuanya gagal, karena begitu bicara soal tipping fee tidak ada yang mau,” ujar Mangku Pastika saat reses mengangkat tema “UU No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Selasa (25/10) di Denpasar. | | Reses yang menghadirkan narasumber Kadis Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Made Teja beserta staf dipandu Tim Ahli Nyoman Baskara didampingi Ketut Ngastawa dan Nyoman Wiratmaja. | | **Menurut Mangku Pastika banyak negara bisa menangani masalah sampah karena diberlakukannya tipping fee ini. Sebab penanganan sampah perlu teknologi. “Teknologi itu perlu biaya. Jadi biayanya dari tipping fee,” jelas Gubernur Bali 2008-2018 ini.** | | Dijelaskan logikanya siapa yang menghasilkan sampah harus bayar. Orang yang buang sampah sembarang bisa kena sanksi karena cemari lingkungan. “Memang masalah sampah ini juga menjadi kewajiban pemerintah. Namun terkendala keterbatasan anggaran sehingga dengan tipping fee ini bisa menjadi salah satu solusi,” jelasnya. | | Dicontohkan, di Malaysia tipping fee yang dikenakan sebesar 25 dolar AS untuk satu ton sampah yang dikirim ke TPA. Di Bali sampah yang masuk TPA rata-rata 2.000 truk/hari. “Nah kalau dari sini bisa terkumpul dana tentu sampah bisa lebih tertangani. Soal besaran tipping fee ini bisa diatur besarannya,” jelas Mangku Pastika sembari mengatakan kebijakan yang diambil tentu perlu didukung payung hukum. | | Selain itu, Mangku Pastika yang juga selaku Anggota BULD (Badan Urusan Legislasi Daerah) ini memberi solusi melalui tukar guling TPA Suwung dengan LP Kerobokan yang kondisinya saat ini juga sudah over capacity. “Sebenarnya MenkumHAM sudah setuju. Tinggal pihak-pihak lain terkait,” tambah Mangku Pastika sembari berharap masalah sampah ini bisa cepat teratasi. Apalagi ada rencana TPA Suwung yang luasnya 32 hektar itu akan ditutup karena sudah penuh. Mangku Pastika optimis dengan kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster kendala dalam penanganan sampah ini akan bisa teratasi. | | Di sisi lain, terkait UU Cipta Kerja, Mangku Pastika berharap berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat tidak sampai merugikan kepentingan daerah. | | “Maksudnya baik untuk meningkatkan investasi dan membuka lapangan kerja, namun kondisinya tidak sesuai dengan daerah. Saya lihat banyak daerah yang belum siap bahkan mereka belum punya RTRW,” jelasnya. | | Menurutnya, masalah lingkungan tidak mudah. Seperti pengawasan agar jangan sampai merusak lingkungan. Sebab terkadang untuk mempercepat proses, izin sering ‘bypass’ dari pusat, tanpa melihat kondisi daerah. | | Contohnya, ada 72 UU yang dijadikan satu, tujuannya memang baik agar investasi naik, membuka lapangan kerja, dll. Tapi di lapangan belum didukung dengan SDM (pengawas) termasuk infrastruktur. Banyak kebijakan pusat yang tak nyambung dengan daerah dan bisa berdampak merugikan daerah. | | Sementara Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Bali I Made Teja dalam paparan singkatnya menyampaikan dalam pelaksanaan tugasnya selain terkenda keterbatasan anggaran juga SDM. “SDM ini yang perlu kita tingkatkan kemampuannya,” ungkap Teja. Ditambahkan TPA Suwung, Denpasar, rencananya akan ditutup pada akhir Oktober 2022 ini karena kapasitas sudah penuh dan menjelang KTT G20. | | Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Ni Made Armadi mengatakan rata-rata volume sampah yang masuk ke TPA Regional Sarbagita, Suwung, Denpasar per harinya sekitar 1.000-1.100 ton. Sampah yang masuk selain diangkut oleh petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, juga ada pihak swasta. | | Sumber: [Bali Ekbis](http://www.baliekbis.com/reses-dr-mangku-pastika-m-m-ini-solusi-atasi-masalah-sampah/) |

| Jakarta, dpd.go.id – Dalam rangka perayaan puncak HUT Ke-18, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Gelar Pameran Filateli, Keris, Uang Kuno, Karya Disabilitas hingga Bazar UMKM Nusantara, di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (1/11/2022). | | -------- | | Pada acara tersebut, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengungkapkan bahwa makna paling penting dalam peringatan HUT Ke-18 DPD RI adalah evaluasi hasil kerja dalam menentukan langkah demi kemajuan lembaga DPD RI ke depannya. Selain itu, penguatan peran DPD RI yang diatur dalam Undang-Undang Dasar penting didukung untuk mewujudkan sistem ketatanegaraan yang lebih efektif. | | “Gagasan dasar lahirnya DPD RI adalah adanya keinginan mengakomodasi peran daerah yang lebih besar, juga dalam pengambilan keputusan politik yang berkaitan dengan kepentingan daerah di tingkat pusat,” ucap LaNyalla saat membuka acara puncak HUT Ke-18 DPD RI tersebut. | | Pada kesempatan tersebut Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi mengungkapkan bahwa gelaran tersebut dalam rangka puncak rangkaian HUT DPD RI Ke-18. Pada gelaran yang akan berlangsung selama empat hari tersebut menampilkan antara lain Bazar UMKM Nusantara, pameran filateli, Museum Bank Indonesia, pameran keris, pameran uang kuno, dan karya disabilitas. | | “Bersama kita hadir dari kalangan UMKM, Filateli, Museum Bank Indonesia, pameran keris, uang kuno dan kegiatan lain sebagai rangkaian dan hasil kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak sebagai rangkaian puncak perayaan HUT DPD RI Ke-18,” tutur Rahman Hadi. | | Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerald Plate pada momentum perayaan puncak HUT Ke-18 DPD RI tersebut mengapresiasi bahwa hadirnya DPD RI menjadi jembatan dan katalisator perjuangan rakyat secara khusus daerah secara nasional. Selain itu hadirnya DPD juga guna memastikan program negara demi mewujudkan kemakmuran rakyat hingga ke seluruh pelosok tanah air. | | “Di usia ke-18 ini DPD RI sebagai anak kandung reformasi, DPD RI hadir menjadi jembatan dan katalisator perjuangan rakyat dan daerah. Selain itu, DPD mampu menjadi parlemen yang kuat dan aspiratif dalam memperjuangkan kepentingan daerah dalam wadah NKRI,” tukas Johnny G Plate. | | Turut hadir Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Sultan B Najamudin, Ketua Umum Pengurus Pusat Perkumpulan Filatelis Indonesia Fadli Zon, Deputi Persidangan Setjen DPD RI Sefti Ramsiaty, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Ismail, Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi, dan Kepala Divisi Museum Bank Indonesia Dandy Indarto Seno. | | Sumber: [Website DPD RI](https://www.dpd.go.id/daftar-berita/rayakan-hut-ke-18-dpd-ri-gelar-pameran-filateli-hingga-bazar-umkm) |

| Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Bali Made Mangku Pastika mengunjungi Desa Blahbatuh untuk mengetahui optimalisasi penggunaan dana desa. | | -------- | | Upaya itu agar mengetahui kendala penggunaan dana desa. Oleh karena, sejumlah daerah penggunaan dana desa belum optimal. Hal itu diketahui dari laporan BPKP ke DPD. | | Demikian disampaikan Anggota DPD Made Mangku Pastika ketika Reses ke Desa Blahbatuh dengan tema "Peranan Desa dalam Menumbuhkan Pereknomian Rakyat" di Gianyar, Kamis (20/10). Acara itu dipandu oleh I Nyoman Baskara didampingi Ketut Ngastawa dan Nyoman Wiratmaja. | | Mangku Pastika mengharapkan pengelolaan dana desa bisa lebih fleksibel, mengingat setiap desa punya kebutuhan berbeda - beda. | | Namun dana desa Tahun 2022 juga di atur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 Tentang RIncian APBN Tahun Anggaran 2022. Justru aturan itu, banyak desa alami kendala, bahkan hal itu terungkap ketika kunjungan DPD RI ke Badung dan Gianyar beberapa waktu lalu. | | Sebagaiman dikutip pada Perpres Nomor 104 Tahun 2021, pada pasal 5 ayat (4) penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diatur penggunaannya untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen); program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen); dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) paling sedikit 8% (delapan persen), dari alokasi Dana Desa setiap desa; dan sisanya untuk Program sektor priortas lainnya. | | Dari total 100% (seratur persen) Dana Desa yang diterima tiap desa, Pemerintah Desa hanya bisa mengalokasikan 32% (tiga puluh dua persen) dari Dana Desa untuk memenuhi kebutuhan program sektor prioritas lainnya. | | Menurutnya, spirit dana desa yang rencanakan Rp1 M setiap desa untuk mengentaskan kemiskinan pedesaan atau membangun Indonesia dari desa. | | "Meskipun dalam realisasi program dana desa, belum semua desa terima Rp1 M, ada yang kurang dari itu atau lebih dari Rp1 M," ujar Mangku Pastika yang juga Mantan Gubernur Bali dua periode. | | Namun, ketika dirinya ketika sebagai Gubernur Bali telah meluncurkan program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) Mandara. Memang tidak semua menerima karena prioritas kepada desa yang memiliki kemiskinan lebih dari 35 persen. Tetapi sudah ada gerbang sadu sebanyak 216 dapat di Bali, sedangkan ada 14 gerbang sadu di Gianyar. | | "Program itu dijalankan karena, saya target Bali tak boleh miskin. Upaya itu agar Bali benar - benar jadi Pulau Surga," imbuhnya. | | Selain itu, Mangku Pastika juga berharap Pasar Rakyat Blahbatuh yang sempat terbakar bisa dihidupkan kembali. | | Keberadaan pasar tradisional itu amat berarti bagi perekonomian rakyat, meskipun adanya penataan yang baru tetapi pasar itu harus tetap ada. | | Perekonomian rakyat bisa segera beroperasi sehingga ekonomi bisa berputar. Daerah kemungkinan akan mendapatkan dana transfer dari pemerintah pusat bisa turun dengan adanya pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. | | "Belum lagi APBN digunakan untuk bayar hutang sekitar Rp800 T dari Rp3.000 T APBN, begitu kondisi APBN Bali cendrung alami potensi penurunan pendapat dan bayar hutang pinjaman PEN pembangunan PKB sebesar Rp600 M," imbuh Mangku Pastika. | | Untuk itu, fungsi pasar rakyat agar dioptimalkan sehingga ekonomi bisa tetap hidup. | | Sementara itu, Perbekel Desa Blahbatuh I Gede Satya Kusuma memang berharap pasar rakyat itu bisa kembali beroperasi. Apalagi tahun depan, pihaknya akan menggelar Festival Blahbatuh. | | Gede Satya Kusuma mengatakan, dana desa yang diterima sebesar Rp955 juta rupiah. Dana itu digunakan 40,6 persen untuk BLT (108 KPM, 12 bulan x Rp300.000), sebanyak 20 persen untuk kegiatan ketahanan pangan untuk bibit bebek, Puspa Aman dan Jalan Usaha Tani, 3,8 persen pencegahan dan penanganan Covid -19 serta 35,6 persen penggunaannya disesuaikan dengan prioritas penggunaan dana desa sesuai Permendes No. 7 Tahun 2021. | | Dalam menentukan penerima BLT telah melibatkan Kepala Dusun, Desa Adat dan Tokoh Masyarakat. Upaya itu agar bantuan tersebut tepat sasaran dan adil. | | Dikatakan mulai tahun depan kembali pada Permendes No. 7 Tahun 2021. Untuk itu, Ia pun berharap, penggunaan dana desa agar bisa lebih fleksibel agar bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, dukung seni dan budaya, termasuk membantu pemberdayaan 823 UMKM. | | Sumber: [Antara News](https://atnews.id/portal/news/15511) | | -------- | | |

| Anggota DPD RI Dapil Bali Dr. Made Mangku Pastika,M.M. mengingatkan penting menanamkan makna upacara (agama) dalam diri agar bisa berperilaku sesuai dengan jalan yang diberikan oleh Ida Sang Hyang Widhi (Tuhan) dan para leluhur dalam kehidupan sehari-hari. | | -------- | | “Proses ritual upacara keagamaan yang digelar dengan sakral serta menghabiskan biaya besar, hendaknya diikuti dengan penyucian diri dari masing-masing umat untuk senantiasa berperilaku yang baik dan berguna bagi diri, keluarga dan masyarakat,” pesan Dr. Mangku Pastika saat menghadiri Karya Ngusaba Desa yang dipusatkan di Pura Bale Agung Desa Adat Kedonganan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Sabtu (8/10). Dalam kesempatan tersebut Mangku Pastika yang hadir dalam rangkaian reses, didampingi Tim Ahli Nyoman Baskara, Ketut Ngastawa dan Nyoman Wiratmaja juga melakukan persembahyangan bersama. | | Dalam sambutannya, mantan Gubernur Bali dua periode ini mengaku salut dengan partisipasi krama (warga) yang begitu kompak mendukung pelaksanaan Ngusaba Desa. Ngusaba Desa kali ini merupakan ritual berskala besar yang dilaksanakan untuk pertama kalinya di desa adat yang terkenal dengan potensi perikanan dan pariwisatanya itu. | | “Momen Ngusaba Desa juga tepat karena digelar sehabis kita berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Semoga dengan rangkaian upacara ini dapat menyucikan lingkungan kembali,” ujar Mangku Pastika yang kini duduk di Komite 4 DPD RI ini. | | Mangku Pastika pun berharap agar pelaksanaan ritual upacara yang juga merupakan tradisi budaya Bali yang telah mengakar dalam kehidupan sehari-hari hendaknya terus dipelihara sehingga tetap ajeg di tengah era globalisasi ini. “Kita harus merasa beruntung tinggal di Kedonganan karena sudah banyak diberikan anugerah. Jadi, tidak ada alasan untuk mengingkari hal ini dan teruslah menjaga apa yang sudah diwariskan,” harap Mangku Pastika. | | Kepada para tokoh masyarakat dan tokoh agama diharapkan terus bisa membimbing umat dalam berperilaku (baik) sehingga nantinya umat bisa berbakti pada leluhur dan Tuhan. | | Sementara itu, Bendesa Desa Adat Kedonganan I Wayan Mertha mengatakan Karya Ngusaba Desa tersebut baru pertama kali dilaksanakan. “Sudah direncanakan oleh empat bendesa adat sebelumnya, tetapi ada saja halangan, sehingga baru bisa dilaksanakan sekarang. Setelah pelaksanaan Ngusaba Desa ini, untuk ke depannya akan dilaksanakan setiap 20-30 tahun sekali,” ujarnya. | | Rangkaian Karya Ngusaba Desa sudah dimulai sejak 10 Agustus 2022. Sedangkan puncaknya nanti pada 10 Oktober mendatang bertepatan Purnama Sasih Kapat. Keseluruhan rangkaian upacara berakhir pada 18 Oktober 2022 yang ditutup dengan ritual Nyegara Gunung. | | Mertha menyampaikan ritual Karya Ngusaba Desa tersebut menghabiskan biaya hingga Rp2,7 miliar, yang bersumber dari dana desa adat, dukungan LPD Kedonganan, BUPDa Kedonganan, pasar desa, para pengusaha dan punia dari krama (warga). | | “Tidak ada papeson (kewajiban) untuk tiap individu, tetapi yang ada adalah punia (urunan) seikhlasnya dari krama, baik uang ataupun barang. Hingga 7 Oktober, punia yang sudah terkumpul sebanyak Rp1,09 miliar lebih,” kata Mertha. Ia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan berbagai pihak dan krama Desa Adat Kedonganan sehingga Ngusaba Desa dapat terlaksana dengan lancar. | | Sumber: [Bali Ekbis](http://www.baliekbis.com/karya-ngusaba-desa-adat-kedonganan-dr-mangku-pastika-penting-menanamkan-makna-upacara-agar-bisa-dilaksanakan-dengan-baik/) | | -------- |

| Senator Anak Agung Gde Agung Hadiri Puncak Peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di RSJ Provinsi Bali. | | -------- | | BANGLI - Setiap tanggal 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia (HKJS). Bertema ‘Pulih Bersama Generasi Sehat Jiwa’, puncak peringatan HKJS tahun 2022 ini dilaksanakan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, Senin (Soma Wage Dukut) 10 Oktober 2022 yang bertujuan untuk mengajak seluruh orang untuk lebih menyadari pentingnya Kesehatan jiwa.| |Wakil Menteri Kesehatan Indonesia, dr. Dante Saksono Harbuwono sendiri menyampaikan dalam sambutan virtualnya bahwa kesehatan jiwa masih menjadi salah satu permasalahan utama baik di Indonesia maupun di dunia yang berdampak pada kesehatan, konsekuensi sosial, HAM dan ekonomi. Bahkan menurutnya pandemi Covid-19 turut mendukung peningkatan jumlah penderita gangguan jiwa.| |“Saat pandemi covid-19 gangguan kesehatan jiwa meningkat menjadi 64,3% baik karena menderita covid-19 secara langsung maupun disebabkan dampak ekonomi akibat covid-19," ungkapnya.| |Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI, dr. Maria Endang Sumiwi juga menyampaikan bahwa persentase gangguan jiwa yang belum mendapatkan pelayanan sesuai standar in Indonesia menjadi permasalahan utama. Bahkan angkanya mencapai 61,86% dari kasus gangguan jiwa, disamping itu data menunjukkan bahwa baru 50% puskesmas mampu memberikan pelayanan kesehatan jiwa, masih ada 4 Provinsi yang belum memiliki Rumah Sakit Jiwa (RSJ) dan hanya 40% rumah sakit umum yang memiliki pelayanan jiwa.| |Di sisi lain Gubernur Koster dalam sambutannya yang disampaikan oleh Plt. Direktur RSJ Provinsi Bali, dr. I Dewa Gede Basudewa menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bali hadir dalam berbagai upaya peningkatan kesehatan masyarakat serta melindungi orang dengan gangguan jiwa untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan hak-hak dan martabatnya. Hal ini tertuang dalam peraturan Gubernur Bali No. 56 tahun 2019 tentang Perlindungan Orang dengan Gangguan Jiwa terlantar.| |Dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru,Gubernur Bali, Wayan Koster berkomitmen untuk mendukung penuh pengembangan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali untuk dapat memberikan pelayanan secara maksimal | |Sumber Berita : [Instagram Rumah Sakit Jiwa Bali](https://www.instagram.com/p/CjjHDjsB1i6/) | Sumber Foto : [Instagram Bapak Anak Agung Gde Agung](https://www.instagram.com/aa_gdeagung/) | |--------- | -------- | | | | | -------- | -------- | | [image]AA Gde Agung/311194704_793175938626648_4517986962545482880_n.jpg[/image] | [image]AA Gde Agung/311022062_547290560489248_4120037486022170841_n.jpg[/image] |