Sejumlah warga Buleleng dan Tabanan mengaku sebagai korban penipuan dari LPK Kaori Academy Center KAC menyampaikan aspirasi ke Beliau Senator RI Dr. Shri IGN Arya Wedakarna MWS III, S.E., M(Tru), M.Si. selaku Komite I DPD RI. Sejumlah masalah disampaikan diantaranya: 1) Biaya Rp 10 juta yg ternyata bukan biaya keberangkatan ke UK tp biaya latihan kerja LPK 2) Biaya percepatan ke Australia 3) Oknum Staf KAC yg memfasilitasi Ijazah Kejar Paket C dgn biaya Rp 3 Juta tanpa sekolah 4) Oknum Staf KAC diduga menggadaikan sertifikat milik keluarga peserta kursus 5) Dugaan pungli Paspor dilakukan oleh agen / staf Kantor Imigrasi Singaraja @singaraja_imigrasi dan 6) Beberapa pelapor mengaku sdh menandatangi form dari Koperasi dgn tawaran Kredit 75 - 125 Juta yg nantinya dicicil jika berangkat kerja dan dianggap sebagai pinjaman. Kasus ini bergulir, dan Sesuai Keputusan Rapat DPD RI Komite I dgn Disnaker Bali, BP2MI @bp3mi_bali dan Disnaker Gianyar telah memutuskan apa yg dilakukan KAC adalah "un-procedural". Gelombang laporan akan hadir kembali ke DPD RI AWK. 7) Selanjutnya jika tidak ada penyelesaian secara mediasi baik yang kursus dll, maka pilihan pelaporan ke POLRI akan jadi pilihan. 8) Semua dikawal AWK ( Dibuka Posko Pengaduan terkait LPK KAORI di Kantor DPD RI Jl Cok Agung Tresna Renon Denpasar ) Sumber: Instagram Pribadi Arya Wedakarna (https://www.instagram.com/aryawedakarna/)

Denpasar (ANTARA) - Anggota DPD RI Made Mangku Pastika berpandangan perlu ada sistem yang mampu mengorkestrasi untuk menghimpun kekuatan yang ada di pemerintah, dunia usaha atau industri dan kampus agar menggeliatkan minat generasi milenial mencintai pertanian. "Sekarang ini usia petani kita rata-rata di atas 50 tahun, sedangkan generasi muda kita masih enggan bertani," kata Pastika dalam kunjungan kerjanya pada peluncuran Produk Program Matching Fund (dana pendamping) 2022 di Agro Learning Center, Denpasar, Selasa. Oleh karena itu, Pastika mengapresiasi kolaborasi yang terjalin antara Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa Denpasar dengan Yayasan Tamiang Bali Mandiri tersebut dalam program dana pendamping 2022. Menurut dia, agar generasi muda bisa tertarik pada sektor pertanian, salah satu caranya bisa ditempuh melalui jalur pendidikan. Namun, sektor pendidikan juga harus didukung oleh pemerintah dan dunia usaha. Program dana pendamping dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tersebut, dengan mengambil lokus di Kebun Agro Learning Center (ALC) dinilai sebagai salah satu upaya mengintegrasikan kepentingan kampus dengan dunia usaha. "Saya senang, saya mau sampaikan contoh ini ke Bapak Nadiem Makarim (Mendibudristek)," ucap mantan Gubernur Bali dua periode itu. Pihaknya berharap sejumlah perguruan tinggi di Provinsi Bali pada 2023 dapat memperoleh pendanaan yang lebih besar dari Kemendikbudristek. Selain itu, sistem pertanian terintegrasi di daerah perkotaan yang telah dipraktikkan di ALC tersebut, juga menjadi bukti bahwa pihaknya sudah berbuat untuk ibu pertiwi dan menarik minat generasi muda pada pertanian. "Saat masih menjadi Gubernur Bali, saya sudah mengembangkan Simantri (Sistem Pertanian Terintegrasi) yang telah terbentuk sebanyak 800 unit di berbagai kabupaten di Bali," ujar anggota Komite 4 DPD RI itu. Sementara itu, Ketua Panitia Program Matching Fund 2022, Ir I Made Kawan MP mengatakan program yang dilaksanakan itu terkait dengan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Program yang berlangsung selama satu semester itu melibatkan 12 dosen dan 12 mahasiswa dari empat program studi di Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa. Melalui program tersebut, pihaknya ingin menunjukkan sektor pertanian adalah bidang yang sangat menjanjikan untuk saat ini dan ke depan. Ada empat kegiatan yang diintegrasikan melalui dana pendamping, yaitu dari Agroteknologi berupa penanaman sayuran, kemudian kegiatan Perikanan berupa budi daya ikan nila dan udang galah. Selanjutnya Peternakan dengan komoditas ayam kampung super dan terakhir adalah Ilmu Teknologi Pangan (ITP) dengan pengolahan hasil dari tiga kegiatan tersebut, tentunya tanpa limbah yang terbuang sedikit pun. Rektor Universitas Warmadewa, Prof dr Dewa Putu Widjana mengatakan melalui program kolaborasi tersebut, mahasiswa bisa mendapatkan pengalaman yang berharga dalam meningkatkan kompetensi, yang nantinya dibutuhkan dunia usaha dan industri. "Universitas Warmadewa untuk tahun ini memperoleh enam proyek dana pendamping dengan nilai sekitar Rp4 miliar. Mudah-mudahan tahun depan bisa meningkat," ucapnya. Sekda Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana yang membuka kegiatan tersebut berpandangan keberhasilan sektor pertanian tidak lepas dari peran SDM profesional yang kompeten di bidangnya. "Mulai dari para pelaku utama, yaitu petani hingga pelaku usaha yang bergerak di bidang pertanian dari hulu hingga hilir. Integrasi pertanian yang telah dikembangkan di ALC ini dapat menjadi contoh untuk pengembangan tanah-tanah kosong yang ada di Denpasar," ucapnya. Pertanian juga merupakan sektor yang mampu bertahan saat pandemi COVID-19. Di saat sebagian besar sektor lainnya mengalami pertumbuhan negatif, sektor pertanian mengalami pertumbuhan positif. Ketua Yayasan Tamiang Bali Mandiri Nyoman Baskara menambahkan dengan kehadiran Agro Learning Center itu, pihaknya ingin menjadi bagian kecil dari proses transformasi para petani untuk menjadi sejahtera. "Tentunya dengan upaya yang dilakukan bersama-sama. Kami berharap bisa menjadi hub lahirnya pertanian perkotaan di Kota Denpasar dan bertemunya para pemangku kepentingan," ujarnya. Pertanian, jika dikemas dengan cara-cara yang asyik diyakini akan ada keterpanggilan dan animo dari para generasi milenial. Sumber:[ Antara News](https://www.antaranews.com/berita/3259365/pastika-perlu-orkestrasi-geliatkan-minat-milenial-bali-pada-pertanian)

Jakarta - Tutup Tahun 2022, DPD RI menggelar sidang paripurna penutupan dengan agenda laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan, pengambilan keputusan DPD RI, dan pidato penutupan Masa Sidang II Tahun Sidang 2022-2023. Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono saat memimpin sidang paripurna memberikan apresiasi atas kinerja seluruh alat kelengkapan DPD RI pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2022-2023 atas produk-produk lembaga yang dihasilkan sebagai wujud perjuangan keberpihakan DPD RI kepada masyarakat daerah. "Menutup tahun 2022 ini, diharapkan anggota DPD RI dapat memaksimalkan waktu dan kegiatan menyerap menghimpun aspirasi masyarakat daerah, bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan di daerah agar Indonesia pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat," ujar Nono Sampono saat memimpin sidang tersebut didampingi Wakil Ketua DPD RI Mahyudin dan Sultan B Najamudin, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen MPR/DPR/DPD RI, Senayan Jakarta, Jumat (9/12/22). Mengawali laporan sidang, Wakil Ketua Komite I DPD RI Darmansyah Hussein melaporkan Komite I telah melakukan rangkaian kegiatan sebagai penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Selain itu, Komite I DPD RI juga telah melakukan pembahasan terkait isu- isu strategis kedaerahan dan nasional lainnya. "Kami meminta pengesahan RUU tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menjadi Keputusan DPD RI," tukas Darmansyah. Pada saat yang sama, Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin melaporkan bahwa Komite II DPD RI telah melaksanakan penyusunan Pandangan dan Pendapat DPD terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE). Komite II DPD RI telah melaksanakan kunjungan kerja untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ke Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon pada tanggal 13 sampai dengan 15 November 2022. "Masa reses ini, Komite II akan melakukan pengawasan UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan," ungkap Anggota DPD RI dari Lampung tersebut. Sementara itu, Komite IV DPD RI melaporkan Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun 2022 yang difokuskan pada penyaluran dana desa tahun 2022, Pertimbangan DPD RI atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2022 BPK RI, serta rekomendasi Komite IV DPD RI atas hasil pembahasan laporan hasil pemeriksaan keuangan negara yang tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2022 BPK RI yang terdapat indikasi kerugian negara. "Terhadap temuan penyaluran dana desa, Komite IV DPD RI mendesak pemerintah menetapkan otonomi dana desa, tidak membebankan program pusat ke dana desa, dan mendesak pemerintah mengedukasi secara berkelanjutan mengenai pengelolaan dana desa kepada aparatur desa," kata Ketua Komite IV DPD RI Elviana. Ketua Panita Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI Dedi Iskandar Batubara melaporkan pada masa sidang ini PPUU telah menyelesaikan Naskah Kajian Program-Program Legislasi Nasional DPD RI, usul RUU Prolegnas Prioritas tahun 2023 dan Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024, serta penyusunan RUU Tahun 2023. "Melalui sidang ini PPUU meminta pengesahan Naskah Kajian Program-Program Legislasi Nasional DPD RI," singkatnya. Sedangkan, Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI Stefanus BAN Liow memberikan laporan hasil pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah terkait perizinan di sektor pertambangan, kehutanan dan lingkungan hidup. "BULD pada masa sidang ini sangat intens melakukan kajian dan analisis terkait pelaksanaan kinerja perda terkait perizinan di sektor pertambangan, kehutanan dan linkungan hidup," ungkap Anggota DPD RI asal Sulawesi Utara tersebut. Sementara itu berturut alat kelengkapan lainnya yang tidak mengambil keputusan adalah Komite III DPD RI, Badan Kehormatan (BK), Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT), Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP), dan Badan Akuntabilitas Publik (BAP. Sumber:[ Facebook Official DPD RI](https://www.facebook.com/100064892161792/posts/pfbid02gQwSXaW6hKg6w44UrLopQpEw4rciAnMNf8VKBUpLFS3cAjMXtYFRwnN3EEL3Bshml/?mibextid=cr9u03)

Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2023. Rata-rata UMK tersebut mengalami kenaikan. Anggota Komite III DPD RI yang antara lain membidangi ketenagakerjaan, AA Gde Agung mengimbau agar pengusaha menerima penetapan tersebut. Sebab, tidak sepenuhnya usulan kenaikan UMK dipenuhi. Salah satunya UMK Kota Denpasar yang diusulkan Rp3.027.160. Namun, disahkan menjadi Rp2.994.646. Selain itu, pertimbangan penetapan UMK juga dilihat dari inflasi. Inflasi di Bali 6,84 persen. "Untuk itu, saya mengimbau supaya pengusaha memahami peningkatan UMK. Peningkatan UMK sesuai dengan inflasi," ujar Gde Agung, Rabu (7/12). Inflasi mempengaruhi harga-harga. Para karyawan pun, membutuhkan kenaikan UMK demi menghidupi keluarga. Dilain pihak, Gde Agung juga meminta karyawan menerima penetapan itu, sehingga tidak menuntut lebih banyak. Apalagi, selalu menyangkut pautkan ke ranah hukum atau mengadukan kepada Dinas Ketenagakerjaan, jika perusahaan tidak mampu memberikan upah sesuai UMK. Melainkan, karyawan dan pengusaha perlu musyawarah agar mereka sama-sama saling pengertian. Bila mereka tidak saling pengertian bisa berdampak luas. Antara lain, perusahaan ditutup dan menyebabkan karyawan tidak dapat bekerja lagi sehingga tak ada penghasilan. "Kalau perusahaan dipaksa tutup, semua rugi. Saya harap, pekerja mengerti kondisi perusahaannya pula. Sementara pengusaha, dalam batas-batas tertentu harus transparan," tegas pria yang juga merupakan Penglingsir Puri Ageng Mengwi ini. Tak kalah penting, lanjut Gde Agung, dengan adanya kenaikan UMK di tahun 2023 mendatang, pemerintah perlu memberikan keringanan atau subsidi kepada pengusaha agar dapat menekan costnya. Keringanan atau subsidi itu, tidak mesti dalam bentuk uang. Bisa dalam bentuk kebijakan. Salah satunya, meringankan biaya listrik agar pemerintah berkontribusi kepada pengusaha yang saat ini masih terdampak pandemi Covid-19. Adanya kontribusi dari pemerintah, diharapkan pengusaha bisa survive dan membantu pertumbuhan ekonomi. Penetapan UMK Provinsi Bali sendiri menghasilkan UMK Kabupaten Badung tertinggi dan Kabupaten Bangli terkecil. Mengenai hal tersebut, Gde Agung menyatakan, hal itu tergantung dari pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing sehingga mempengaruhi pendapatan per kapitanya. Sumber: [Nusa Bali](https://www.nusabali.com/berita/131200/gde-agung-imbau-pengusaha-terima-penetapan-umk)

H. Bambang Santoso, MA sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi Bali melakukan silaturahmi dan Pelantikan Pengurus Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Karangasem Periode 2022-2026. Pesan-pesan terbaik disampaikan kepada pengurus DMI tersebut untuk senantiasa mengedepankan persatuan dan ukhuwah Islamiyah, serta saling menguatkan dengan organisasi keagamaan lainnya. Segala hal yang memperkuat dan memperkokoh keumatan, harus dikapitalisasi secara maksimal untuk mewujudkan organisasi yang memberikan banyak kebaikan kepada masyarakat H. Bambang Santoso, MA berharap kepada para pengurus untuk terus meneladani Nabi Muhammad SAW terutama dalam hal seni bergaul dan memimpin. Siapa yang menginginkan contoh hidup dari lahir sampai menjemput kematian, cukuplah Baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi contoh hidup kita semua. Sekiranya pemimpin itu berlaku kasar dan keras hati pastilah ditinggal pergi oleh pengikutnya. Pengurus Dewan Masjid Indonesia harus mampu menggerakkan jamaahnya berbasis kelembutan dan keteladanan dalam memajukan dan mensejahterakan kehidupan jamaahnya. Ketika sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan teman baik sudah terpenuhi, maka selanjutnya hidup ini hanya mengharap ridho Allah, menjadi manusia yang pandai bersyukur dan bermanfaat bagi sesama dan lingkungannya. Sumber: [Instagram Pribadi H. Bambang](https://www.instagram.com/p/ClXwbo3rgpH/)

Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Senator RI Dr. Shri IGN Arya Wedakarna MWS III, S.E., M(Tru), M.Si. di Kaori Akademi Center, didampingi Ketua BP3MI Bali, Disnaker Bali, Disnaker Gianyar juga turut dihadiri oleh Pimpinan Kaori dan Pejabat PT Alzubara. Kesimpulan dari rapat tersebut adalah 1) LPK Kaori hanyalah lembaga pendidikan bahasa Inggris, bukan penyalur CPMI. Sesuai UU tidak boleh LPK apapun melakukan promosi dan perekrutan CPMI 2) Kaori bekerjasama dengan PT Alzubara dan info dari BP3MI Bali bahwa PT Alzubara saat ini status SIP masih "dievaluasi" 3) Dari seluruh kampus Kaori diseluruh Bali, per 1 Desember 2022 hanya kampus Lovina yg memiliki IZIN, sedangkan kampus yang lain BELUM BERIZIN dan sedang dalam proses. Artinya seluruh kegiatan kampus diluar Lovina dianggap ILEGAL . KAC diminta segera melengkapi perizinan 4) DPD RI, BP3MI, Disnaker bersepakat agar Kaori Center TIDAK LAGI adakan promosi, merekrut CPMI dgn tawaran ke LN dengan alasan terkait UU 5) Sertifikat LPK yg dikeluarkan bagi peserta LPK yg sdh lulus harus DITARIK dan diganti dengan Standar Sertifikat dari Disnaker 6) Ada 191 paspor peserta kursus yg saat ini disimpan oleh KAC, dan Dr. Shri IGN Arya Wedakarna MWS III, S.E., M(Tru), M.Si. minta agar semua paspor masyarakat dikembalikan ke pemilik paspor sesuai UU 7) 7) Terkait Working Holiday Visa (WHV) di Australia, BP3MI dan Dinas menjelaskan WHV program "mandiri" yg bisa dilakulan oleh setiap WNI dan bukan lewat LPK. Jadi promosi WHV oleh LPK adalah melanggar aturan 8) Dari laporan KAC ada 1246 mahasiswa yang sudah mendaftar dengan rata-rata biaya Rp 10 juta rupiah/orang. Dijelaskan bahwa itu Biaya Pelatihan saja, bukan keberangkatan. Bagi siswa yg sama sekali belum dapat pelatihan kursus maka bisa meminta biaya kembali (ada kasus yg sdh tuntas sdh dikembalikan uangnya), tetapi bagi yg sudah pernah ikut pelatihan maka uang itu TIDAK BISA KEMBALI 9) Rekomendasi bahwa Disnaker akan keluarkan TEGURAN/ PERINGATAN/ BINAAN terkait dengan beberapa kegiatan "*unprosesural*" terkait ini. Bagi masyarakat yg ingin mendapat solusi bisa menghubungi Disnaker Bali, BP3MI dan Senator RI Dr. Shri IGN Arya Wedakarna MWS III, S.E., M(Tru), M.Si. di Kantor DPD RI Provinsi Bali. Repost: [Instagram Pribadi Arya Wedakarna](https://www.instagram.com/p/ClqAuNry8eh/)

Kemajuan pertanian Thailand hingga berhasil mendapat julukan *the kitchen of the world atau dapur dunia* menjadi sorotan utama Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat mengadakan pertemuan dengan Ketua Senat Kerajaan Thailand Prof. Pornpetch Wichitcholchai. Dalam pertemuan itu, LaNyalla yang didampingi Duta Besar RI untuk Thailand Rachmat Budiman, dan sejumlah anggota DPD RI menanyakan langsung kebijakan apa saja yang dilakukan negeri Gajah Putih itu untuk percepatan kemajuan pertanian dan perkebunan mereka. “Terutama bagaimana Thailand menjaga lahan pertanian untuk tidak mengalami alih fungsi lahan untuk kebutuhan perumahan atau kawasan industri?,” tanya LaNyalla yang diterima di ruang pertemuan Gedung Senat Kerajaan Thailand di kawasan Dusit, Bangkok, Senin (28/11/2022). Atas pertanyaan itu, Ketua Senat Thailand mengungkapkan, sektor pertanian Thailand adalah sektor prioritas yang langsung ditetapkan oleh Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn. Sehingga pemerintah dan semua aparatur negara di Negeri Gajah Putih bekerja serius untuk sektor ini. “Raja sudah memutuskan agar sektor pertanian harus menjadi unggulan, sekaligus kehidupan petani Thailand harus makmur. Sehingga menjadi sufficiency ekonomi. Karena isu food security di dunia ini menjadi perhatian kami,” ungkap Pornpetch. Ditambahkan Juru Bicara Komite Luar Negeri Pikulkeaw Krairiksh, karena menjadi prioritas raja, maka sektor ini menjadi unggulan yang disupport semua pihak. Sehingga persoalan alih fungsi lahan sangat hati-hati dilakukan. Terutama terhadap lahan produktif dan berpotensi untuk subur. “Kami juga terus mengembangkan pertanian organik dan terobosan untuk menciptakan bibit-bibit yang tahan iklim. Menurut saya Indonesia juga sangat hebat dalam pertanian, karena banyak juga menciptakan terobosan penemuan bibit (benih) baru yang tahan iklim,” tambah Krairiksh. Dalam pertemuan itu sejumlah anggota DPD juga mendiskusikan banyak hal, mulai dari pariwisata, perlindungan tenaga kerja Indonesia di Thailand, hingga isu HAM terkait muslim suku Rohingya di Myanmar yang menjadi perhatian bersama kedua negara. **Anggota DPD RI asal Bali, Bambang Santoso juga sempat menanyakan ihkwal legalisasi opium dan mariyuna di Thailand, terkait dampak positif dan negatifnya. Atas pertanyaan tersebut, Wakil III Juru Bicara Komite Luar Negeri, Prof. Kanchanaratt Leevirojana menegaskan bahwa kebijakan tersebut juga merupakan arahan dari Raja Thailand, dengan memperhatikan tujuan dasarnya, yaitu melakukan konversi ke tanaman yang bernilai ekonomis. ** Di akhir pertemuan, LaNyalla menitip pesan kepada Ketua Senat Thailand, agar mempromosikan Candi Borobudur sebagai destinasi wisata religi bagi umat Budha, khususnya kepada generasi muda Thailand, agar datang ke Indonesia. LaNyalla hadir ke Bangkok ditemani sejumlah anggota DPD RI, yakni, Ria Mayang Sari, Adilla Aziz, Aji Mirni Mawarni, Djafar Alkatiri, Hilmy Muhammad, M. J. Wartabone, Habib Ali Alwi, Fachrul Razi, Bustami Zainuddin, Bambang Santoso, Muhammad Nuh, M. Sanusi dan Andi M. Ihsan. Sementara dari jajaran Senat Kerajaan Thailand, turut mendampingi Ketua Senat Thailand, hadir Wakil Ketua Komite Luar Negeri Prof. Kanchanarat Siwiroj, Pikulkeaw Krairiksh (Juru Bicara Komite Luar Negeri), Prof. Kanchanaratt Leevirojana (Wakil III Juru Bicara Komite Luar Negeri), Jenderal Teeradej Meepien (Kepala Penasehat Komite Luar Negeri), Wilaicuk Arinthamapong (Wakil Sekretaris Komite Anti Korupsi dan Good Governance) serta Napaporn Jaisujja (Sekjen Senat Thailand) Sumber: [Suara Merdeka Jakarta ](https://jakarta.suaramerdeka.com/internasional/pr-1345847904/senat-meeting-bersama-indonesia-thailand-ungkap-rahasia-kenapa-pertaniannya-bisa-maju)

| Senator H. Bambang Santoso melakukan Kunjungan Kerja dengan acara Rapat Dengar Pendapat BAP DPD RI di Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 24 November 2022. | | -------- | | RDP dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BAP DPD RI, Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jateng dan DIY. | | Badan Akuntabilitas Publik DPD RI berharap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini, dapat menggali lebih dalam terkait penyelenggaraan BPJS Kesehatan dan Program JKN di daerah serta upaya yang telah ditempuh oleh Pemerintah Daerah dan Stakeholders dalam menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan BPJS Kesehatan dan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). | | Sumber: [BAP DPD RI](https://dpd.go.id) |

| Senator DPD RI, Anak Agung Gde Agung menghadiri acara Pembukaan Pemuteran Bay Festival (PBF) 2022 Tanjung Budaya Dalem, Desa Pemuteran, Gerokgak, Buleleng, Bali. (18/11). | | -------- | | Kembalinya event Pemuteran Bay Festival ini digelar, menjadi semangat awal bangkitnya pariwisata di Kabupaten Buleleng setelah dihantam pandemi selama 2,5 tahun. Tema Pemuteran Bay Festival tahun ini “Empowering Bayu Sabda Idep” yang berarti “Memberdayakan perbuatan, perkataan serta pikiran yang baik”. Event yang diadakan di penghujung tahun ini menghadirkan beberapa acara menarik dan inspiratif, diantaranya Cultural and Music performances, Traditional Fishing Contest, Nature Fun Run, Food Bazaar, Biorock Workshop and New Reef Restoration Structure, Yoga Festival, Kids Edutainment, Art Trash Workshop, Reef Gardening, Beavh Clean up dan Photo Hunt. | | Selain event menarik tersebut, pelaksanaan Pemuteran Bay Festival ini juga diramaikan dengan pameran Kuliner dari seluruh pelaku UMKM di Buleleng. Pemuteran Bay Festival 2022 ini menjadi ajang penggalangan seni dan magnet untuk wisatawan berkunjung ke Bali Utara. Pemuteran Bay Festival 2022 ini juga merupakan salah satu dari program Kharisma Event Nusantara yang terdapat di Bali dan menjadi satu-satunya yang ada di Buleleng.| | Pembukaan Pemuteran Bay Festival 2022 dibuka secara resmi dengan simbolis peletakan canang di patung Gajah Mina oleh seluruh tamu undangan. Meskipun situasi hujan, namun pembukaan acara perdana setelah pandemi ini berlangsung lancar dan mendapat antusias positif dari masyarakat yang dibuktikan dengan semangatnya para penampil ditengah cuaca hujan sekalipun | | Ajang promosi kepariwisataan di Bali Utara itu juga dihadiri Direktorat Event Daerah Kemenparekraf, Kadis Pariwisata Provinsi Bali, Kadis Kelautan Provinsi Bali, PHRI Buleleng, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Buleleng, Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Buleleng, Camat Gerokgak, PHRI Korwil Gerokgak, Pokdarwis Pemuteran serta beberapa undangan lainnya. | | Sumber berita: [Bali Travelnews](https://bali-travelnews.com/pemuteran-bay-festival-2022-pesona-bali-utara-menunggu-anda/) |

| Melestarikan seni sangat penting bagi Bali. Namun harus juga dipikirkan bagaimana dengan pelaku seni ini bisa hidup (sejahtera). | | -------- | | “Art for life, dengan begitu mereka bisa hidup dan seni itu sendiri jadi lestari. Untuk itu harus pula didukung pasar yakni orang-orang yang berminat (berkontribusi) dengan karya seni sehingga bisa mendukungnya,” ujar Anggota DPD RI Dr. Made Mangku Pastika,M.M. saat bertemu komunitas seniman di Sanggar Om Hara Kailasha Painter di Br. Keliki Kawan, Ds. Kelusa, Kec. Payangan Gianyar, Senin (21/11). | | Kunjungan lapangan atas undangan para seniman tersebut mengangkat tema “Menumbuhkembangkan Kreativitas Seni Generasi Muda” menghadirkan Wayan Mardika selaku Pengelola Sanggar dipandu Tim Ahli Nyoman Baskara didampingi Ketut Ngastawa dan Nyoman Wiratmaja. Hadir pula pada kesempatan tersebut Perbekel Kelusa Wayan Ardika, tokoh adat, sejumlah seniman dan ‘maestro’ seni lukis Ketut Sana. “Cikal bakal seni lukis di desa kami dirintis Ketut Sana dan sampai sekarang sekitar 90 persen penduduk setempat menekuni seni (lukis),” jelas Perbekel Kelusa Wayan Ardika. | | Ketut Sana menambahkan ia sudah menekuni seni lukis di atas kertas ini sejak tahun 70-an. “Saya sempat belajar di Batuan dan Ubud, lalu pulang kampung dan mengembangkannya,” jelasnya. | | Salah satu perupa seni yang sangat peduli dengan Seni lukis Wayan Mardika selain mendirikan tempat belajar melukis, ia juga membangun sanggar. Puluhan anak-anak belajar di sanggarnya. “Kami sediakan peralatan secara gratis. Kalau lukisan anak-anak ini laku, uangnya untuk mereka. Saya intinya ingin seni lukis ini tetap terjaga dan lestari,” tambah Mardika yang memilih pulang kampung mengembangkan sanggar lukis meski harus meninggalkan tempat kerjanya. | | Mendengar penuturan para perupa seni di desa tersebut, Mangku Pastika mengaku sangat respek dengan perjuangan para seniman tetap tekun berkarya. Apalagi melibatkan anak-anak sebagai generasi penerus. “Nanti saya bantu peralatan belajar anak-anak ini biar mereka tambah semangat dan tekun. Ini penting bagi kelangsungan menjaga seni (lukis) agar tetap tumbuh,” ujar Gubernur Bali 2008-2018 ini. | | Tidak sampai di sana, sebagai wujud apresiasi atas usaha para seniman tersebut, Mangku Pastika bahkan berkenan mengoleksi sejumlah hasil karya para pelukis termasuk lukisan anak-anak yang dinilainya sangat bagus. “Saya ‘minta’ beberapa lukisan. Nanti juga akan saya kirim ke kolega saya di Jepang yang sangat menyukai lukisan,” jelasnya. | | Mangku Pastika juga akan berupaya bisa mengajak koleganya di Jepang bisa datang ke desa (sanggar) ini yang dinilainya asri. “Tempat ini indah dan sejuk, bisa dikembangkan lagi untuk mendatangkan wisatawan ke sini. Saya akan undang teman dari Jepang untuk bisa datang ke sini. Tempat ini juga sangat bagus dan nyaman untuk dikunjungi,” ujar Mangku Pastika. | | Mangku Pastika yang sempat mengunjungi sejumlah negara mengatakan kenapa karya seni orang Bali beda dengan yang lain (mataksu) karena dibuat untuk persembahan (offering) kepada Hyang Widhi, Sang Pencipta. “Karena itu ‘manusia Bali’, hasil karyanya dan alamnya harus kita jaga. Kekuatan Bali ada di tangan SDM-nya yang kaya kreativitas,” pesannya. | | Setelah mengamati sejumlah lukisan, Mangku Pastika juga mengingatkan agar karya seni yang dihasilkan juga diisi narasi (keterangan) secara lengkap. Tujuannya agar orang yang melihatnya tahu secara detail tentang karya tersebut, siapa yang bikin, dll. “Apalagi lukisan ini banyak dibuat anak-anak dan sangat indah. Pasti yang melihat akan tertarik,” tambahnya. | | Sumber: [Bali Ekbis ](http://www.baliekbis.com/kunjungi-sanggar-om-hara-kailasha-painter-dr-mangku-pastika-m-m-seni-harus-bikin-seniman-hidup/) |