DPD RI menegaskan peran strategisnya dalam mendorong empat Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas Prolegnas 2025, yakni RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, RUU Pemerintah Daerah, RUU Masyarakat Hukum Adat, dan RUU Daerah Kepulauan. Momentum ini menjadi penanda bahwa di usianya yang ke-21, DPD RI diharapkan tampil sebagai lembaga yang semakin representatif dan mampu menjawab tantangan serta permasalahan daerah secara lebih konkret. Langkah legislasi ini juga dipandang sebagai bukti pentingnya memperkuat kewenangan DPD RI dalam sistem politik nasional, agar keberadaan senat daerah benar-benar sejajar dengan DPR RI dan mampu menjadi penyalur aspirasi daerah secara substantif. Dalam acara yang dihadiri oleh Pakar Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan, Pakar Hukum Tata Negara Andi Irmanputra Sidin, Pengamat Politik Hendri Satrio, serta Akademisi Rocky Gerung itu, Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, menegaskan bahwa saat ini Indonesia membutuhkan penguatan kelembagaan DPD RI sebagai senat daerah sebagai kamar kedua yang sejajar dengan DPR RI dalam proses legislasi nasional. Menurutnya, ketimpangan kewenangan antara lembaga perwakilan daerah dan pusat berpotensi menghambat terwujudnya keadilan sosial serta pemerataan pembangunan. “DPD RI harus didefinisikan ulang sebagai kamar kedua dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kehadiran DPD RI bukan sekadar simbol, tetapi kebutuhan nyata agar suara daerah tidak hilang di tengah hiruk-pikuk politik pusat,” ujar Sultan dalam acara Dialog Kebangsaan dan Kenegaraan bertajuk “Napak Tilas Kelembagaan: Upaya Merajut Visi dan Perspektif untuk Kinerja DPD RI yang Lebih Berdaya” di Lobby Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (30/9/2025). Dalam keynote speech-nya, Sultan menawarkan sebelas gagasan pembaruan demokrasi yang dinilai relevan untuk memperkuat sistem politik nasional. Beberapa di antaranya adalah pembentukan Badan Legislasi Nasional sebagai wadah sinergi DPR RI, DPD RI, pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil, pemberian kewenangan bagi anggota DPD RI untuk mengusung calon kepala daerah independen, penetapan empat wakil presiden yang mewakili sub-wilayah Indonesia, hingga kehadiran Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang ditetapkan MPR untuk menjaga arah pembangunan nasional. Sultan menekankan, reformasi politik harus diarahkan untuk menghadirkan demokrasi yang substantif, bukan sekadar prosedural. Melalui langkah tersebut, DPD RI diyakini dapat memainkan peran strategis dalam konsolidasi demokrasi, penguatan otonomi daerah, serta menghadirkan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang lebih adil dan berkelanjutan. “DPD RI adalah harapan bahwa demokrasi bukan hanya milik masyarakat kota, tetapi juga mereka yang hidup di perbatasan, di pulau-pulau kecil, dan daerah terpencil. Inilah saatnya memperkuat suara daerah dalam panggung nasional,” Senator asal Provinsi Bengkulu ini. Ia juga menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur elektoral, melainkan harus menjawab kebutuhan rakyat secara substantif. “DPD RI adalah bukti bahwa demokrasi bukan hanya milik masyarakat kota, tetapi juga mereka yang hidup di perbatasan, di pulau-pulau kecil, dan daerah terpencil. Tugas kita adalah memastikan keadilan sosial hadir bagi seluruh rakyat,” tegasnya. Selain itu, Sultan juga menyoroti kontribusi nyata DPD RI dalam menghadirkan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), seperti pencanangan program Senator Sejuta Pohon, penyusunan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, RUU Masyarakat Hukum Adat, serta RUU Daerah Kepulauan. sumber: https://www.dpd.go.id/daftar-berita/di-usia-ke-21-dpd-ri-dorong-4-ruu-prolegnas-dan-penguatan-peran-senat-daerah

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), secara serentak di 4 wilayah yakni Bengkulu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Selatan, dan Papua Tengah meluncurkan program Senator Peduli Ketahanan Pangan, sekaligus menjadi bagian dari peringatan Hari Tani Nasional dan HUT ke-21 DPD RI yang jatuh pada 1 Oktober mendatang. Peluncuran program Senator Peduli Ketahanan Pangan, di Bengkulu dipimpin Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin. Sementara Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencanangkan Program Senator Peduli Ketahanan Pangan di Sulawesi Selatan. Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas memimpin peluncuran program ini di Kelurahan Oenesu, Kabupaten Kupang Barat, NTT, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin pada peluncuran program ini mengatakan total lahan percontohan 5.000 hektare untuk budidaya jagung. Dalam sambutannya, Sultan juga menyinggung visi besar Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita yang menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas utama pembangunan nasional dan DPD RI berada pada garis yang sama. Ia menilai, visi tersebut menjadi relevan di tengah krisis pangan global akibat pandemi, perubahan iklim, hingga konflik geopolitik. Di NTT Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas mengatakan Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita telah menetapkan ketahanan pangan sebagai prioritas nasional. DPD RI menyatakan dukungan penuh, dan mengawal Pangan yang berkelanjutan, merata, dan terjangkau harus hadir di meja setiap keluarga Indonesia. “DPD RI berkewajiban untuk mendukung, mengawal, dan memastikan program ini terlaksana dengan tepat, tepat sasaran, tepat lokasi, tepat hasil, serta memberi dampak nyata bagi rakyat,” ujarnya. Menurut GKR Hemas, Indonesia harus menjadi pemain utama karena memiliki tanah yang subur, iklim tropis yang kaya, keragaman hayati yang luar biasa, serta petani-petani yang tangguh. Di Sulsel Sementara Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung yang mencanangkan program Senator Peduli Ketahanan Pangan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, mengatakan penanaman komoditas jagung dipilih untuk menyukseskan target satu juta hektar yang ditetapkan Presiden. “Jagung merupakan komoditas strategis. Selain sebagai pangan dan pakan, hilirisasi jagung menghasilkan biofuel,” ujarnya Papua Tengah Dari Timika, dilaporkan peluncuran Program Ketahanan Pangan di Papua Tengah, di pimpin Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai ditandai dengan ‘dentuman’ alat musik tradisional Tifa . Yorrys dalam sambutannya menegaskan menegaskan program ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan komitmen jangka panjang untuk meningkatkan ketahanan pangan. Senator asal Papua Tengah itu menyatakan bahwa peluncuran gerakan Senator Peduli Ketahanan Pangan merupakan langkah nyata DPD RI dalam menggerakkan roda pertanian lokal. Program ini, lanjutnya, juga menjadi bagian dari dukungan DPD RI terhadap kebijakan pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sesuai arah besar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesempatan itu, Yorrys juga menyampaikan harapannya agar memasuki usia ke-21 pada 1 Oktober mendatang, DPD RI dapat terus menjadi mitra kolaboratif yang memastikan program-program nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat. Sumber: https://www.waspada.id/nusantara/dpd-ri-luncurkan-program-senator-peduli-ketahanan-pangan-serentak-dari-4-provinsi/

Anggota DPD RI Perwakilan Bali I.B. Rai Dharmawijaya Mantra mengatakan konsep modal budaya merupakan salah satu yang sangat penting dalam pembangunan suatu daerah. Budaya merupakan hasil cipta, rasa dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks. “Modal budaya dapat diartikan sebagai aset yang tidak berwujud. Namun memiliki nilai yang sangat besar dalam membentuk identitas dan karakteristik suatu masyarakat. Ini diwariskan dari generasi ke generasi dan mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, adat istiadat, bahasa, dan perilaku,” ujar Rai Mantra saat pembukaan Festival Modal Budaya 2025 di kawasan Tukad Bindu, Kesiman, Denpasar Timur, Sabtu (27/9). Hadir dalam festival yang berlangsung meriah itu sejumlah tokoh di antaranya Panglingsir Puri Satria Anak Agung Ngurah Oka Ratmadi (Cok Rat), Panglingsir Puri Kesiman AA Ngurah Gede Kusuma Wardana dan Koordinator Staf Khusus Presiden 2019-2024 AAGN Ari Dwipayana. Juga hadir kartunis Jango Paramarta, ratusan mahasiswa dan warga. Festival selama dua hari hingga Minggu (28/9) yang diinisiasi Rai Mantra ini mengusung tema: ‘Modal Budaya Memajukan Peradaban’ menyajikan serangkaian kegiatan budaya mulai dari diskusi (workshop), pameran kartun Jango Pramartha, aneka lomba Wimbakara Nyurat Aksara Bali dan Wimbakara Layang-layang Kreasi. Sedangkan diskusi budaya menghadirkan narasumber Dr. Gek Diah Sesi Sentana, SS,M.Hum.(Akademisi UHN I Gusti Bagus Sugriwa), Kadek Puja Astawa,SE,MH (Konten Kreator – Hai Puja) dan Pande Dwipayana (Konten Kreator – Bli Azril) dengan moderator Gede Adrian Mahaputra (Owner Bali Nggih). Rai Mantra menjelaskan modal budaya memiliki beberapa unsur yang sangat penting, seperti keyakinan atau ritual, aksara atau literasi, seni, organisasi sosial masyarakat, pendidikan, teknologi, dan sistem ekonomi. “Kita harus anggap ini sebagai potensi yang memang bisa menjadikan keunggulan kompetitif wilayah dan dalam mengantisipasi dampak persaingan global,” jelas mantan Walikota Denpasar dua periode ini. Melestarikan modal budaya, tambah Rai Mantra, sangat penting untuk dilakukan, terutama dalam menghadapi era globalisasi yang dapat menyebabkan kepunahan budaya lokal. “Kepunahan berarti modalnya asetnya juga hilang, sehingga tidak memiliki sesuatu hal yang memang sifatnya sangat spesifik, diferensiasi berbeda sama yang lainnya dan sulit ditiru,” katanya. Untuk itu kata dia, gerakan untuk melestarikan modal budaya perlu dilakukan secara terus-menerus dan melibatkan berbagai pihak. “Tujuannya ini bukan hanya sekedar festival, tapi tujuannya ini adalah untuk memberikan tingkat kesadaran kepada masyarakat, terutama anak-anak muda dalam hal ini, bahwa potensi itu bukan hanya sekedar investasi secara material, tapi potensi itu juga dimiliki secara kultural,” tegasnya. Sementara itu, Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud, AAGN Ari Dwipayana mengapresiasi Festival Modal Budaya yang digagas IB Rai Dharmawijaya Mantra di Tukad Bindu ini. “Jadi, modal budaya adalah salah satu yang sangat penting di dalam perkembangan kemajuan peradaban. Karena tidak mungkin sebuah bangsa, negara atau masyarakat menjadi bangsa yang besar itu kalau tidak berbasiskan budaya,” ujarnya ditemui saat menghadiri festival ini. Menurutnya, untuk membuat ini sebuah gerakan, tidak hanya menjadi urusan pemerintah tapi ada satu kolaborasi berbagai pihak. “Jadi hidup dan berkembangnya sebuah budaya itu tidak mungkin hanya diserahkan pada pemerintah atau segelintir orang. Harus kolaborasi. Dan, kolaborasi itu ya ujung tombaknya manusia Bali. Kalau manusia Balinya tidak ingat sama budaya termasuk aksara, bahasa, dan sastranya tentu itu akan bisa menjadi terancam ke depannya,” tegasnya. “Saya juga mengapresiasi pilihan digelarnya festival ini di Tukad Bindu, Kesiman karena seperti mengajak kembali krama Bali untuk mengingat (eling) dengan sungai (tukad),” ucap tokoh puri yang juga mantan Staf Khusus Presiden RI. Panitia Festival Ida Bagus Gede Randika menjelaskan diskusi budaya mengangkat tema “Urgensi Revitalisasi Bahasa Bali sebagai Modal Budaya, Peran Pemuda dan Media Digital”. Untuk menambah semarak festival diramaikan aneka kuliner dan pameran kerajinan tangan. “Serangkaian Festival Modal Budaya ini kami juga melaksanakan gerak jalan sehat pagi harinya (Minggu)” kata Randika. Sumber: https://dutabalinews.com/2025/09/29/festival-modal-budaya-di-tukad-bindu-rai-mantra-modal-budaya-sebagai-potensi-menjadikan-keunggulan-kompetitif-wilayah/

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia I Nengah Duija bersama Anggota DPD RI Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra meninjau langsung kondisi Pura Musen Situs Watu Ireng dan Pura Luhur Dalem Mutering Jagat yang berada di wilayah Desa Adat Kesiman, Denpasar Timur. Turut hadir Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Komunikasi dan Informasi Kementerian Agama RI Albertus Magnus Adiyarto Sumardiono. Untuk diketahui, dua pura tersebut mengalami kerusakan parah akibat banjir yang menerjang pada 10 September 2025 lalu. Dalam kunjungan ini, Dirjen Bimas Hindu Nengah Duija mengatakan bahwa pemerintah melalui Kementerian Agama senantiasa berkomitmen untuk memberikan perhatian terhadap pura atau tempat-tempat ibadah yang terdampak bencana alam. “Fokus utamanya adalah pemulihan fungsi keagamaan serta pelestarian nilai-nilai spiritual masyarakat Hindu Bali,” ujarnya. Peninjauan ini, kata dia, tidak hanya sebatas melihat kerusakan fisik, tetapi juga merupakan wujud kepedulian instansi pemerintah terhadap kelangsungan aktivitas keagamaan umat di tengah situasi sulit. “Selanjutnya akan dilakukan pendataan untuk menentukan langkah pemulihan dan bentuk bantuan yang dibutuhkan,” imbuhnya. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana komunikasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat adat dalam menyusun langkah konkret penanganan pascabencana. Pemerintah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan memulihkan pura sebagai pusat kegiatan spiritual sekaligus warisan budaya luhur umat Hindu dan masyarakat Bali, khususnya di Kota Denpasar. Sementara itu, anggota DPD RI perwakilan Bali Rai Mantra yang memprakarsai peninjauan ini mengatakan, pada intinya kunjungan Dirjen Bimas Hindu ke Pura Musen dan Pura Dalem Mutering Jagat ini ingin melihat secara langsung kondisi kedua pura itu pascabanjir. “Karena dalam laporan ke Dirjen Bimas Hindu ada 91 pura yang dilaporkan, tentu ini akan dikaji dengan skala prioritas. Terutama tingkat kerusakan dan urgensinya akan melaksanakan upacara, seperti Pura Musen ini akan melaksanakan upacara ‘pengrebongan’ setelah hari raya Kuningan,” ujar Rai Mantra. “Pak Dirjen sendiri berharap agar usulan perbaikan sudah masuk sebelum bulan Oktober, agar 2026 sudah bisa keluar anggaran yang diharapkan,” imbuh mantan Walikota Denpasar ini. Untuk diketahui, kondisi Pura Musen Situs Watu Ireng dan Pura Luhur Dalem Mutering Jagat yang berada di wilayah Desa Adat Kesiman ini luput dari perhatian, karena fokus ke Tukad Badung. Air yang mengalir deras melalui Sungai Ayung yang bermuara di Dam Oongan selain menerjang dua pura penting ini juga merusak instalasi PDAM Kota Denpasar yang kini sedang dalam tahap perbaikan. Sumber: https://dutabalinews.com/2025/09/24/91-pura-dilaporkan-rusak-dirjen-bimas-hindu-dan-rai-mantra-tinjau-langsung-pura-terdampak-banjir/

Anggota DPD RI, Ni Luh Djelantik memberikan respon terkait polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini, program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah disorot lantaran banyak kasus keracunan. Beberapa siswa di sejumlah daerah disebut mengalami keracunan usai menyantap makanan dari program tersebut. Hasilnya, kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin hari semakin meningkat. Diantaranya ada Bandung dan beberapa wilayah di Sulawesi yang mendapatkan kasus keracunan ini. Merespon hal ini, lewat unggahan di akun Threads pribadinya, Ni Luh Djelantik memberikan saran. Ia menyebut sebaik untuk program MBG ini Pemerintah harus belajar dari Ahok dan KDM. Karena anak-anak atau para pelajar yang diberikan makan adalah penerus bangsa ke depannya. “Berguru lah pada Ahok dan KDM. Kita bukan katak dalam tempurung,” tulisnya dikutip Jumat (26/9/2025). “Sayangi hidup anak-anak yang akan jadi penerus bangsa ini,” jelasnya. Adapun untuk solusi yang dihadirkan ia menawarkan dua cara yaitu pemberian dana makan langsung ke orang tua. Atau solusi lainnya yang ditawarkan adalah pemberdayaan kantin sekolah dengan catatan dilakukan audit secara berkala. “Solusinya sangat sederhana. Berikan hak memberikan makan pada orang tua anak. Berdayakan kantin sekolah dan audit berkala,” tuturnya. Sumber: https://fajar.co.id/2025/09/26/kasus-keracunan-mbg-meningkat-ni-luh-djelantik-beri-dua-solusi/

Senator DPD RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III (AWK) melakukan pemantauan langsung ke kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) di Sidakarya, Denpasar, menyusul dugaan penyalahgunaan lahan konservasi oleh pabrik material konstruksi milik warga negara Rusia (24/09). Dalam kegiatan tersebut, turut hadir perwakilan dari BKSDA Provinsi Bali, BPN Provinsi Bali dan Kota Denpasar, Kantor Imigrasi Denpasar, serta Ditjen Imigrasi Bali. BPN mengungkapkan adanya 106 sertifikat sejak tahun 1992, dan muncul sertifikat baru di tahun 2017 yang mencakup lahan tempat pabrik tersebut berdiri. Senator AWK menilai keberadaan pabrik asing di kawasan konservasi perlu ditelusuri lebih lanjut dan berkomitmen membawa temuan ini ke rapat kerja resmi di Parlemen Senayan pada masa sidang DPD RI bulan depan. Ia menegaskan pentingnya penegakan hukum dalam menjaga kelestarian kawasan konservasi dari alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukannya. Pertemuan tersebut difokuskan pada penanganan permasalahan terkait pengelolaan tanah dan hutan di Bali, khususnya mengenai kasus Tahura. DPD RI akan membahas koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah seperti Kementerian ATR BPN, Jaksa Agung, dan Kapolri. Diskusi berlangsung dengan fokus pada penyelidikan dugaan pelanggaran administratif, tuduhan korupsi, serta verifikasi 106 sertifikat tanah di Badung. Pertemuan tersebut menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap hukum, perlindungan lingkungan, dan penanganan yang tepat terhadap dugaan pelanggaran dalam pengelolaan hutan.

Polemik kembali mencuat di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali setelah beredarnya video berjudul “Sekda Bali Dewa Indra Marahi ASN, Guru, dan Pegawai Terkait Bocornya Imbauan Sumbangan Korban Banjir”. Video yang diunggah akun @JegBali pada Minggu (21/9/2025) ini memicu kontroversi luas di kalangan masyarakat, terutama para guru dan ASN. Senator asal Bali Ni Luh Djelantik angkat bicara dengan mengecam keras sikap Sekda Bali, Dewa Made Indra. Menurutnya, ucapan yang dilontarkan dalam video tersebut berpotensi melukai hati ribuan guru dan ASN yang seharusnya dihormati. Dalam pernyataannya, Niluh menegaskan bahwa guru dan ASN adalah elemen penting dalam roda pemerintahan daerah. Mereka layak diperlakukan dengan hormat, bukan sebaliknya. “Ribuan guru dan ASN Provinsi Bali adalah tuanmu. Bali ibarat sebuah perusahaan yang mengedepankan Tri Hita Karana. Maka pantas memiliki pemimpin yang berjiwa melayani dan memperlakukan atasannya dengan welas asih serta hormat. Atasan di sini adalah guru, ASN, dan rakyat Bali,” ujarnya. Ni Luh bahkan meminta agar Sekda Bali secara terbuka menyampaikan permohonan maaf di hadapan publik. Ia menilai sikap tersebut adalah wujud tanggung jawab moral seorang pejabat publik. Dalam video yang beredar, Dewa Indra terdengar menyindir keras bawahannya terkait bocornya surat permohonan sumbangan untuk korban banjir. "Boleh berbeda aturan, sampaikan sesuai aturan dengan cara-cara beretika sesuai kapasitas intelektualmu.” Dia juga mengatakan, “Jangan sampai ketidaksetujuanmu akhirnya mengeluarkan ponselmu, lalu Pemprov Bali dihujat habis-habisan sejak kemarin. "Saya tahu kalian sarjana yang ngetik itu sarjana. Kamu senang, rumahmu dihina orang, rumah tanggamu dihina orang? Kemarahan saya kepada Anda, seperti kemarahan orang tua kepada anaknya,” tukasnya sembari mempertanyakan kepada pihak yang memposting tersebut kebanggan apa yang di dapat. Pernyataan itu kemudian dianggap oleh sebagian pihak sebagai bentuk arogansi pejabat publik terhadap ASN dan guru yang notabene juga adalah aparatur negara. Setelah video tersebut viral, banyak netizen melontarkan kritik tajam kepada Pemprov Bali. Tidak sedikit yang menilai gaya komunikasi Dewa Indra tidak mencerminkan etika seorang pejabat daerah. Komentar pedas pun bermunculan di berbagai platform media sosial. Beberapa pengguna menilai ASN dan guru telah bekerja keras melayani masyarakat, sehingga tidak pantas menerima perkataan yang terkesan merendahkan. "Silakan masyarakat menilai sendiri. Apakah pantas seorang pembantu rakyat berbicara seperti itu kepada atasannya? Gaji pejabat berasal dari keringat, darah, dan air mata rakyat. ASN dan guru jangan sampai diperlakukan hanya sebagai sapi perah, sudah bekerja keras malah dimarahi pula,” sambung Ni Luh Djelantik. *** Sumber: https://bali.pikiran-rakyat.com/bali/pr-3759663184/ni-luh-djelantik-desak-sekda-bali-minta-maaf-terkait-dugaan-hinaan-ke-guru-dan-asn?page=all

Senator RI, Anggota DPD RI Provinsi Bali, IB Rai Dharmawijaya Mantra menghadiri Upacara Metatah dan Mepetik Massal di Desa Dauh Puri Kaja, Denpasar, pada Kamis (18/9/2025). Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, menggelar upacara metatah (potong gigi) dan mepetik massal di Pura Loka Natha, Taman Kota Lumintang. Sebanyak 40 peserta dari tujuh banjar/dusun yang mengikuti mepetik, ambil bagian dalam kegiatan ini. Ketua LPM Desa Dauh Puri Kaja, I Made Surya Darma, yang juga Wakil Ketua Panitia, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan program kerja desa yang rutin dilaksanakan dua tahun sekali. “Di tahun ganjil kami menggelar metatah massal, sedangkan di tahun genap kami menyelenggarakan Dauh Puri Kaja Festival yang menampilkan UMKM dan lomba kebudayaan Bali,” ujarnya. Menurut Surya Darma, metatah massal kali ini diikuti 34 peserta, ditambah 6 peserta mepetik. Seluruh rangkaian yadnya dipuput oleh Ida Pandita dari Griya Lumintang, dibantu jro mangku Desa Dauh Puri Kaja. “Kami mengambil tingkatan madya yadnya, artinya tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, tetapi tetap sarat makna dan nilai yadnya,” jelasnya. Selain metatah massal, Desa Dauh Puri Kaja juga melaksanakan sunat massal dengan 25 peserta di Dusun Wanasari pada Juli lalu bertepatan dengan libur sekolah. Pemilihan Pura Loka Natha sebagai lokasi kegiatan didasarkan pada pertimbangan wilayah yang masuk Desa Dauh Puri Kaja, areal yang luas, dan lebih aman dari faktor cuaca. Acara turut dihadiri Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, serta sejumlah tokoh di antaranya anggota DPRD Bali dan Kota Denpasar, serta OPD terkait. “Program ini sangat mulia karena selain menerapkan ajaran yadnya, juga membantu masyarakat yang kurang mampu. Harapan kami metatah massal ini menjadi wujud kontribusi nyata desa sekaligus persembahan tulus ikhlas ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa dalam rangka mengamalkan ajaran Catur Marga Yoga,” pungkas Surya Darma. Sumber:https://www.nusabali.com/berita/201944/desa-dauh-puri-kaja-gelar-metatah-dan-mepetik-massal-di-pura-loka-natha

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Kunjungan Kerja dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan UU No. 62 tahun 2024 tentang APBN 2025 Bersama Perwakilan BPKP Bali selaku mitra kerja Komite IV. Dalam sambutannya I Komang Merta Jiwa, Senator dari Provinsi Bali menyampaikan harapannya untuk mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai hasil pengawasan BPKP atas pelaksanaan APBN 2025, khususnya terkait dengan TKD di Provinsi Bali. “Selain Informasi terkait realisasi dan penyaluran TKD di Provinsi Bali khususnya, kami juga ingin memperoleh berbagai masukan dari BPKP atas permasalahan/kendala terkait TKD. kata Komang yang juga selaku koordinator kunjungan kerja. “Efektivitas penyaluran dan pemanfaatan DAK/DAU tahun 2025 menjadi focus pengawasan Komite IV, dan untuk memastikan akuntabilitas, peran BPKP sebagai APIP menjadi sentral dalam early warning dan perbaikan tata kelola TKD dari tahap perencanaan hingga pelaporan” ungkap Ahmad Nawardi selaku Ketua Komite IV dalam sambutannya. Senator asal Jawa Timur ini juga menekankan bahwa kualitas eksekusi DAK dan DAU berpengaruh langsung terhadap capaian sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di daerah. “Kami juga menyoroti persentase realisasi TKD secara nasional, khususnya DAK Fisik yang baru terealisasi 16,6% per 20 September. Capaian ini masih sangat rendah mengingat tahun anggaran hanya tinggal beberapa bulan lagi sehingga menyebabkan penumpukan belanja di akhir tahun” imbuhnya. “BPKP Bali telah melaksanakan 184 kegiatan assurance dan 43 kegiatan consulting dengan realisasi anggaran pengawasan sebesar 55,05% per 20 September ini. Hal ini sebagai bentuk pengawalan akuntabilitas keuangan negara/daerah.” ungkap Heru Tarsila selaku Kepala Perwakilan BPKP Bali. Pada kesempatan ini, Heru juga menyampaikan bahwa capaian realisasi belanja hingga Agustus 2025 pada Pemda se-Provinsi Bali menunjukkan realisasi belanja yang masih rendah, yaitu rata-rata 45,88% dengan capaian tertinggi 55,11% dan terendah 35,25%. “Ada beberapa alasan mengapa capaian realisasi belanja ini masih rendah, yakni diantaranya Pemda menunggu proses penyesuaian anggaran berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025, kemudian belum seluruh Pemda melaksanakan sinkronisasi dan rekonsiliasi proyeksi penerimaan daerah secara periodik” tambahnya. “Permasalahan lain bagi Pemda di lingkup Provinsi Bali adalah bahwa sebagian besar masih sangat tergantung kepada dana dari pusat. Tercatat hanya 4 Pemda yang memiliki kapasitas fiskal yang kuat yakni Pemkab Badung (88%); Pemprov Bali (60%); Kota Denpasar (65%); dan Pemkab Gianyar (60-65%) dari APBD. Sementara 6 Pemda lainnya kapasitas fiskalnya masih di bawah 25% dari APBD” tambah Heru menjelaskan kondisi fiskal daerah di Bali. “Kami Komite IV akan menindaklanjuti hasil kunjungan kerja hari ini dengan menyusun rekomendasi terkait dengan TKD ke pusat/daerah guna perbaikan regulasi & tata kelola, ketepatan waktu salur, ketepatan sasaran, dan dampak optimalnya bagi daerah yang akan kami sampaikan dalam bentuk hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU No. 62 tahun 2024 tentang APBN 2025” tutup Ketua Komite IV*). Narahubung: Irwanto, S.STP., M.Si (Kepala Bagian Set. Komite IV)

Provinsi Jawa Barat bersama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menandatangani kesepakatan sinergi penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Penandatanganan berlangsung di Graha Merit, Kota Bandung, Selasa (16/9/2025). Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan transformasi manajemen ASN harus segera dilakukan. "Kita harus melakukan transformasi lagi, bukan hanya sebatas reform tapi reborn. Prinsip dasarnya adalah citizen centric, orientasinya harus ke rakyat. Karena hari ini rakyat Jabar belum sejahtera," ujarnya. Herman mengungkapkan, Jawa Barat masih menghadapi tingkat pengangguran sebesar 6,74%, dengan 20% di antaranya lulusan SMA dan SMK. Untuk menjawab tantangan tersebut, penguatan sistem merit dinilai penting, terutama dalam meningkatkan kapasitas guru dan ASN. "Bulan ini kita harus laksanakan capacity building untuk guru. Sistem merit harus menjadi center of excellence," tegasnya. Ia menambahkan, Gubernur Jawa Barat telah memberikan arahan agar ASN mewujudkan karakter 'Panca Waluya': _cageur_ (sehat lahir batin), bageur (saling mengasah, asih, asuh), bener (taat aturan), pinter (berpengetahuan), dan singer (tanggap, tanggon, trengginas). "Kalau sudah cageur, bageur, bener, dan pinter, pasti akan trengginas. Tujuan kita bukan aturan, bukan uang, bukan kewenangan. Tujuan kita adalah rakyat sejahtera dan bahagia," tuturnya. Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPD RI Mohammad Iqbal menegaskan sistem merit merupakan fondasi penting birokrasi modern. "Meritokrasi di mana-mana menjadi fundamental. Kita ingin the right man on the right place, sehingga kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja menjadi prioritas utama," ucapnya. Iqbal juga menyampaikan apresiasi kepada Pemdaprov Jabar atas kerja sama yang dibangun. "Saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Salam hormat dari pimpinan DPD RI, seluruh anggota, dan jajaran Kesekjenan," katanya. Kesepakatan ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan birokrasi profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Sumber:https://bandung.bisnis.com/read/20250916/549/1911854/pemprov-jabar-dpd-sepakat-kerja-sama-perkuat-sistem-merit-asn. Penulis : Wisnu Wage Pamungkas - Bisnis.com