DPD RI menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya bencana erupsi gunung Lewotobi Laki-Laki di Nusa Tenggara Timur. Sehubungan dengan penanggulangan bencana di tanah air, maka DPD RI perlu menghidupkan kembali Task Force sebagai bentuk kepedulian DPD RI. “Dalam rangka ikut membantu meringankan korban dan percepatan penanganan bencana, DPD RI perlu menghidupkan kembali Task Force. Task Force ini memang sudah ada sejak lama, kali ini akan kami hidupkan kembali,” ucap Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, Selasa (19/11/24). Menurut Sultan, bencana ini setidaknya menjadi pelajaran untuk memetakan ulang skema mitigasi resiko demi meminimalisir dampak bencana. Oleh karena itu Pimpinan DPD RI menugaskan Komite II untuk melakukan koordinasi dangan pihak-pihak terkait guna mengambil langkah-langkah konkret dalam mengatasi dampak bencana tersebut. “Program DPD RI peduli ini nantinya akan diambil dari setiap Anggota DPD RI setiap bulannya,” tegasnya. Seperti diketahui, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki hingga hari ini terus terjadi dan menimbulkan kerusakan pemukiman penduduk maupun infrastruktur lainnya. Menurut data BNPB, saat ini total jumlah pengungsi sebanyak 12.761 jiwa. Gunung Lewotobi Laki-laki adalah gunung berapi kembar aktif yang terletak di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Gunung Lewotobi mempunyai dua puncak, yaitu Gunung Lewotobi Laki-laki dengan ketinggian 1584 m di atas muka laut dan Gunung Lewotobi Perempuan dengan ketinggian 1703m di selatan. Gunung ini merupakan salah satu gunung api strato bertipe andesitik yang terletak di bagian timur Pulau Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur. Potensi bahaya yang mungkin timbul adalah banjir lahar dingin pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi Laki-Laki jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi terutama daerah Dulipali, Padang Pasir dan Nobo. Sumber: https://pontas.id/2024/11/19/dpd-galang-dana-bantu-korban-bencana-gunung-lewotobi/

Anggota DPD RI Bali, Niluh Djelantik turut berkomentar terkait polemik wisata Halal di Bali. Terkait hal tersebut, Niluh Djelantik pun segera berkomunikasi dengan Wakil Menteri Pariwisata, Niluh Puspa. Pihaknya menegaskan konsisten menolak wacana wisata Halal di Bali. Usai berkomunikasi dengan Wamen, pihaknya memastikan bahwa Bali tetap menjadi tujuan pariwisata yang mengedepankan budaya, adat dan tradisi yang telah turun menurun dirawat dan dilestarikan oleh rakyat Bali. Bahkan pihaknya menyebut bahwa seluruh stake holder, pelaku dan pekerja konsisten melayani wisatawan domestic maupun internasional dengan menyediakan tempat beribadah dan kuliner yang ramah dengan Umat Muslim. “Tri Hita Karana dan Bhineka Tunggal Ika adalah nafas kami dalam mengabdi pada tanah kelahiran dan seisinya,” tulis Niluh Djelantik dikutip pada Sabtu (02/11/2024). Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Pariwisata RI, Niluh Puspa buka suara terkait isu potensi keberlanjutan Pariwisata Halal di Bali. Isu itu muncul usai pernyataanya yang mengatakan ada kemungkinan wisata halal di Bali akan terus dilanjutkan. Ia menyebut, hingga saat ini belum ada rencana untuk tidak lagi melanjutkan program wisata halal di Bali. “So far belum ada pembahasan untuk tidak melanjutkan (wisata halal Bali),” kata Ni Luh Puspa ketika ditemui di Senayan, Rabu, 30 Oktober 2024. Terkait hal itu, Niluh Puspa pun menegaskan bahwa Bali akan tetap menjadi destinasi pariwisata unggulan berbasis keluhuran budaya, keagungan alam, dan keramahan masyarakatnya. Lebih lanjut, perempuan yang bernama lengkap Ni Luh Ernik Ermawati ini menyebut bahwa sudah seharusnya kearifan lokal dan kekayaan budaya Bali harus tetap dijaga bersama untuk menjadi daya tari wisatawan. “Membangun Bali menjadi rumah bersama yang lestari dan iklusif bagi semua golongan,” tulisnya melalu akun media sosial @niluhpuspa dikutip pada Sabtu (02/11/2024). Sumber: https://baliexpress.jawapos.com/bali/675266670/niluh-djelantik-konsisten-tolak-wacana-wisata-halal-di-bali-sebut-bali-sudah-ramah-muslim

Komitmen terhadap pendidikan tidak boleh berjalan setengah-setengah. Harus 100% agar Indonesia Emas 2045 dapat benar-benar terwujud. “SDM unggul adalah kunci utama untuk sukses, untuk membawa Indonesia menuju kemajuan yang dicita-citakan,” ujar Anggota DPD RI Dapil Bali Dr. Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra saat Reses di SD 4 Duda Utara dan SD 1 Duda Karangasem. Menurut Rai Mantra pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul menjadi kunci keberhasilan untuk membawa Indonesia menuju kemajuan. Ke depan melalui SDM yang terlatih, terdidik, dan sehat, Indonesia dapat menjadi negara maju sehingga tak hanya bergantung pada sumber daya alam (SDA). Dukung Program Makan Bergizi Gratis Rai Mantra dalam kegiatan reses mendukung pemberian makan bergizi yang dicanangkan pemerintahan baru Prabowo-Gibran di SD 4 Duda Utara & SD 1 Duda. Program ini sangat bermanfaat karena dapat meningkatkan kemampuan kognitif siswa, sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan kualitas pembelajaran dapat meningkat. “Keberadaan program ini juga diharapkan dapat menyelesaikan persoalan kesehatan anak terutama terkait pemenuhan gizi yang baik,” jelas mantan Walikota Denpasar dua periode ini. Selain mendukung program pemerintahan baru, Rai Mantra kembali mengkampanyekan upaya mengurangi sampah plastik. Pada kesempatan itu Rai Mantra membagikan tempat makan dan minum yang dapat di “reuse” oleh siswa. ”Anak-anak semua, ini tempat makannya bisa dibawa pulang, besok bisa dipakai lagi untuk membawa bekalnya,” pesan Rai Mantra. Menurutnya untuk membangun kesadaran perlu dilakukan dari sejak dini. Di sisi lain Rai Mantra yang meraih suara terbanyak saat pemilihan DPD RI ini juga turut mendukung program “quick win”. Quick Win atau program percepatan merupakan bagian dari kerangka besar pelaksanaan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Dalam kunjungan tersebut, Kepala SD 4 Duda Utara I Gusti Ayu Putri Wiadnyani, mengucapkan banyak terima kasih kepada Rai Mantra selaku Komite III DPD RI sekaligus menitipkan agar dibantu memfasilitasi guru di SD 4 Duda Utara, karena saat ini jumlah guru sangat terbatas sehingga harus merangkap. Putri Wiadnyani juga menyampaikan untuk menjalankan upacara dan rahinan masih cukup kesulitan, karena dana BOS terbatas. Rai Mantra merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Karangasem dapat mengalokasikan bantuan dana pendidikan berupa BOS-DA sehingga kegiatan yang tidak tercover BOS dari pusat dapat diambil dari sana. (ist) Sumber: https://dutabalinews.com/2024/11/14/reses-di-karangasem-kurangi-sampah-plastik-dr-rai-mantra-bagikan-tempat-makan-dan-minum-kepada-siswa-sd/

Kasus penahanan 97 ijazah siswa di SMAN 2 Amlapura yang mencuat di media kini mulai mendapat kejelasan. Persoalan yang dikaitkan dengan belum dilunasinya uang komite ini menarik perhatian berbagai pihak, termasuk anggota DPD RI Komite III yang membidangi pendidikan, Rai Mantra. Ia segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali untuk meluruskan isu ini dan menghindari potensi disinformasi yang dapat berkembang di masyarakat. Menurut Sutarjana, Sekretaris Disdikpora Provinsi Bali, Kepala Disdikpora Bali Boy Jayawibawa telah mengadakan rapat bersama seluruh Kepala Sekolah SMA, SMK, dan SLB Negeri se-Bali, termasuk SMAN 2 Amlapura. Pertemuan ini dilakukan untuk mencari solusi terbaik dalam menangani permasalahan ijazah yang belum diambil oleh siswa. Dalam rapat tersebut, Disdikpora Bali meminta agar sekolah segera menyerahkan ijazah yang belum diambil kepada pemiliknya. Kepala Disdikpora Bali menetapkan tenggat waktu hingga Desember mendatang untuk memastikan semua ijazah yang menumpuk di sekolah bisa diserahkan kepada siswa yang berhak. Kebijakan ini diharapkan dapat mengatasi tumpukan ijazah yang belum diambil. Selain itu, terungkap bahwa penumpukan ijazah tidak semata-mata disebabkan oleh tunggakan uang komite. Beberapa faktor lain, seperti siswa yang sudah mendapatkan pekerjaan dan merasa tidak perlu mengambil ijazah, juga turut menjadi penyebab. Menanggapi situasi ini, Rai Mantra menekankan pentingnya pengawasan dan pengendalian oleh Disdikpora Bali agar masalah serupa tidak terjadi di SMA lain di Bali. Ia juga menghimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam memahami informasi yang beredar di media untuk menghindari kesalahpahaman. Ia menambahkan bahwa pihak sekolah harus lebih proaktif dalam memastikan ijazah-ijazah yang belum diambil segera diterima oleh pemiliknya. “Koordinasi yang lebih baik antara sekolah dan pihak terkait diharapkan dapat mencegah kebingungan di masyarakat,” ujar Rai Mantra, Selasa (12/11). Disdikpora Bali menyambut baik dukungan dan arahan yang disampaikan oleh Rai Mantra. Kepala Disdikpora Bali, Boy Jayawibawa, menegaskan komitmen pihaknya untuk segera menyelesaikan masalah ini. “Kami berkomitmen untuk menyelesaikan masalah tumpukan ijazah yang belum diambil di berbagai sekolah di Bali,” tandas Boy. Sementara itu, Kepala SMAN 2 Amlapura, I Wayan Puja Astawa, menjelaskan bahwa ijazah-ijazah tersebut sebenarnya tidak ditahan, melainkan belum diambil oleh pemiliknya. Ijazah yang menumpuk tersebut bahkan merupakan akumulasi dari tahun 2004. Ia pun heran mengapa banyak siswa yang tidak mengambil ijazah, padahal dokumen tersebut sangat penting untuk melamar pekerjaan atau keperluan lainnya. Dengan adanya koordinasi dan perhatian dari berbagai pihak, diharapkan kasus ini segera terselesaikan sehingga ijazah-ijazah tersebut dapat segera sampai ke tangan para pemiliknya, serta mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari. Sumber: https://metrobali.com/dpd-ri-dan-disdikpora-bali-bergerak-cepat-atasi-kasus-penahanan-ijazah-di-sman-2-amlapura/#google_vignette

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin mengatakan bahwa pihaknya siap membentuk panitia khusus (pansus) untuk ikut memberantas jaringan judi daring atau judi online (judol) di Tanah Air bila diperlukan. Hal itu, kata dia, untuk menegaskan akan pentingnya tindakan tegas dan menyeluruh dalam pemberantasan judi daring yang makin marak dan merugikan masyarakat. "Bisa saja buat pansus ini. Saya sedang berpikir, kenapa? Karena negara butuh duit, kok," kata Sultan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat. Sultan B. Najamudin mengemukakan bahwa persoalan judi daring bukanlah masalah kecil, melainkan telah berkembang menjadi suatu ekosistem bisnis besar yang melibatkan ribuan rekening, ratusan juta transaksi, dan perputaran dana hingga ribuan triliun rupiah. "Ekosistem bisnis judi online ini, ini luar biasa. Ini selain perputaran uang yang luar biasa, kemudian korbannya masyarakat," ujarnya. Wakil rakyat ini lantas berkata, "Ada payment system di situ, ada payment gateway di situ, ada sistem penyedia pembayaran di situ. Ada perbankan di sini, ada bandar di sini." Padahal, kata Sultan, negara tengah membutuhkan anggaran besar untuk menjalankan program pembangunan dan pemenuhan kebutuhan rakyat seperti program Makan Bergizi Gratis serta swasembada pangan hingga energi. Untuk itu, dia menyatakan dukungan DPD RI ikut membersihkan sistem dari aktivitas bisnis ilegal yang merugikan negara dan masyarakat demi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. "Kita pokoknya bersih-bersihlah. Era Pak Prabowo ini saya setuju, kita shifting dari lama ke baru. Era baru, kita persiapkan Indonesia Emas 2045, kita bersih-bersih, kita siapkan, negara butuh uang. Ini proses transisi ini kita harus jalani dengan baik, yang enggak benar, dibenerin," tuturnya. Sultan juga mengingatkan agar pemberantasan judi daring harus mencakup seluruh elemen yang terlibat dalam jaringannya, baik aktor kecil maupun aktor besar, serta mulai dari payment gateway, sistem perbankan, hingga penyedia pembayaran. Ia menekankan bahwa judi daring telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Praktik judi online menjerat masyarakat dalam ilusi keberuntungan hingga pada akhirnya menjerat pemainnya sebagai korban. "Bayangkan masyarakat kita, ada yang main Rp10 ribu, Rp50 ribu, tetapi korbannya itu 'kan melakukan berkali-kali dengan halusinasi, fantasi, mereka enggak tahu siapa yang mendapatkan keuntungan dari sini," kata dia. Sumber: https://www.antaranews.com/berita/4469629/dpd-ri-siap-bentuk-pansus-berantas-judi-daring

Himpunan Mahasiswa Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana menggelar seminar nasional pada hari Minggu, 03 November 2024 bertempat di Auditorium Widya Sabha, Kampus Udayana, Bukit Jimbaran. Seminar ini digelar berskala nasional dengan mengusung tema ''Prediksi Masa Depan Indonesia di Era Presiden Terpilih Periode 2024/2025", yang dibuka secara langsung oleh dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yakni Drs. I Nengah Punia, M. Si. yang diwakilkan oleh wakil dekan 3 yakni I Made Anom Wiranata, S.IP., M.A. Serta dihadiri oleh jajaran dosen di lingkup Prodi Sosiologi. Pemaparan materi dimoderatori oleh Ni Putu Fany Firayanti Selaku Mahasiswa Sosiologi angkatan 2022, serta mengundang dua pembicara yakni dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali yang diisi oleh I Dewa Agung Gede Lidartawan dan pembicara kedua yakni Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik seorang Tokoh Publik. Sumber:https://fisip.unud.ac.id/posts/seminar-nasional-sosiologi-80-prediksi-masa-depan-indonesia-di-era-presiden-terpilih-periode-20242025

radarbuleleng.id– Petani asal Karangasem bernama Made Kasih alias Selepeg hingga saat ini gerus berupaya untuk mendapatkan keadilan. Saat ini, Made Kasih memohon perlindungan hukum kepada Lembaga DPD RI. Dia diterima oleh senator Arya Wedakarna, pada Senin 11 November 2024. Made Kasih didampingi tim hukumnya, Irjen Pol (Purn) I Wayan Sukawinaya, Ni Wayan Umi Martina dan I Nyoman Pasek. Made Kasih alias Selepeg menemui Arya Wedakarna karena merasa dirinya tak berdaya dengan peristiwa hukum yang dinilainya tak adil. Sekadar diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Amlapura, Karangasem sebelumnya memvonis Made Kasih bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 242 ayat (1) KUHP. Made Kasih dinyatakan terbukti memberikan keterangan palsu dalam sidang Perdata Nomor: 6/Pdt.G/2013/PN.Ap, dan dihukum pidana penjara dua tahun. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dalam Putusan Banding. Padahal, Made Kasih mengaku hanya menerangkan dokumen kepemilikan tanah leluhurnya saat menjadi saksi pada sidang perdata nomor 56/ Pdt.G/ 2013/ PN.Ap. Perkara perdata tersebut menyangkut sengketa hak ahli waris atas kepemilikan tanah di Banjar Dinas Tanah Barak, Desa Seraya Timur, Karangasem. Ketika bersaksi di persidangan, Made Kasih mengajukan dokumen kepemilikan tanah waris yakni pipil lontar atas nama, I Sutiarmin Sukun, Paro Sukun. Selain itu, ada bukti surat tagihan pajak atas nama I Sutiarmin serta silsilah keluarga tahun 1962, dan tahun 2012 yang dia buat sendiri. Semua yang diajukan dipersidangan itu, dikatakan palsu oleh orang lain, yang bukan keluarga atau tidak ada hubungan waris dengan Made Kasih. Dia pun mengungkapkan, I Sutiarmin Sukun yang merupakan leluhur Made Kasih diklaim sebagai leluhur dari pelapor hanya berdasarkan silsilah yang dibuat tahun 1992. Made Kasih mengatakan, nama kakeknya, I Sutiarmin Sukun alias Paro Sukun alias I Sutiarmin tercantum dengan benar dalam dokumen pipil lontar satu sampai dengan enam atas nama I Sutiarmin Sukun dan Paro Sukun. Tagihan pajak juga atas nama I Sutiarmin. Hal ini yang dibeberkan Made Kasih di persidangan perdata sesuai keyakinan dan pengetahuan yang dimiliki saat itu. “Semua tanah-tanah sengketa, ada atas nama, I Sutiarmin Sukun, ada atas nama Paro Sukun dan ada atas nama I Sutiarmin, anak laki laki pertama dari I Sudiani”. Namun, oleh Panitera ditulis semua tanah- tanah sengketa atas nama I Sutiarmin Sukun alias Paro Sukun alias I Sutiarmin anak laki-laki pertama dari I Sudiani. Majelis hakim dinilai lebih menitikberatkan pada perbedaan nama dalam dokumen, tanpa mempertimbangkan keseluruhan bukti yang disajikan. Made Kasih pun mengaku, untuk kasus perdata pihak keluarganya sudah dikuatkan dengan putusan perdata yang menyatakan dia dan keluarga sebagai ahli waris yang sah serta berkuatan hukum tetap sejak tahun 2015. Sayang, sampai saat ini pihak keluarga Made Kasih telah mengajukan delapan kali permohonan eksekusi tapi tak pernah terlaksana. Permintaan perlindungan hukum pada DPD RI ini juga karena, Made Kasih menduga ada oknum DPR RI yang membekingi pihak penggugat sehingga terjadi intervensi pada aparat penegak hukum. "Saya tidak punya uang, tidak punya beking. Hanya berharap pada Ida Sang Hyang Widhi Wasa," ucap Made Kasih. Menanggapi permohonan Made Kasih, Arya Wedakarna menegaskan dirinya siap membantu. Arya Wedakarna akan segera berkoordinasi dengan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk memberikan atensi khusus terhadap kasus yang menimpa Made Kasih. Menurutnya dugaan adanya mafia hukum juga menjadi perhatian dirinya. Apalagi saat ini institusi hukum Indonesia sedang disorot menyusul terungkapnya beberapa kasus korupsi hingga suap. "Selaku Komite 1 bidang hukum saya sudah mendapatkan penjelasan, kita segera berkoordinasi," ucap Arya Wedakarna.*** Sumber: https://radarbuleleng.jawapos.com/bali/2165300777/petani-di-karangasem-bali-temui-arya-wedakarna-ada-apa

NARASIBALI.COM, DENPASAR – Seminar pembahasan isu strategis mengenai tingginya angka rasio bunuh diri di Bali digelar Ikatan Alumni Universitas Udayana (IKAYANA) Pusat bersama DPD RI Perwakilan Bali yang dihadiri Dr. Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra yang juga selaku Ketua IKAYANA, di Graha Sewaka Dharma, Lumintang Denpasar, Sabtu (9/11). Seminar ini bertujuan membangun sinergi dan ekosistem yang kuat dalam mencegah dan menangani kasus bunuh diri di Bali, dan dampak sosial yang ditimbulkannya. Dalam seminar ini, melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kota Denpasar, organisasi kesehatan, dan komunitas sosial, berkumpul untuk berbagi pengetahuan dan strategi dalam upaya pencegahan bunuh diri. DPD RI Perwakilan Bali, Dr. Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra menyampaikan, seminar Pencegahan Bunuh Diri di Bali ini telah menjadi momentum penting untuk membahas tantangan sumber daya manusia (SDM) di tengah pertumbuhan ekonomi dan kemajuan daerah yang pesat. Masalah yang dihadapi Bali, sebagai pusat pariwisata internasional, menuntut perhatian tidak hanya pada tingkat lokal, tetapi juga pada tingkat nasional. “Kolaborasi ini bertujuan menemukan solusi terbaik untuk menurunkan angka bunuh diri serta mengatasi hambatan dan tantangan ke depan. Dengan pendekatan ini, diharapkan kontribusi pemikiran dari IKAYANA dapat memberikan manfaat bagi Bali secara khusus dan juga untuk skala nasional,” ujar Rai Mantra. Lebih lanjut disampaikan dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, pembangunan SDM unggul menjadi prioritas, di mana kecerdasan intelektual dan keseimbangan spiritual harus menjadi bagian yang terintegrasi. Seminar ini juga dihadiri oleh generasi muda, yang merupakan pemimpin masa depan, serta berperan dalam proses pembangunan SDM yang berkesinambungan. Diharapkan, hasil dari seminar ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi para pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal maupun nasional, untuk terus memperkuat pembangunan karakter SDM. “Terima kasih disampaikan kepada Pj. Gubernur Bali dan Pjs. Walikota, yang mendukung penuh terlaksananya seminar ini, serta kepada para narasumber dan generasi muda yang telah berpartisipasi. Mari bersama-sama kita wujudkan SDM yang unggul dan memberikan kontribusi terbaik untuk Bali dan Indonesia di masa depan,” ujar Rai Mantra. Sementara Ketua panitia, dr. Anak Agung Istri Mira Yudiari menyampaikan seminar ini digagas bersama DPD RI Bali serta para spesialis kedokteran jiwa untuk membahas langkah konkret dalam pencegahan dan penanganan bunuh diri di Bali. Kegiatan dilaksanakan secara hibrida, menggabungkan pertemuan langsung dan daring, sehingga partisipasi dapat lebih luas. Seminar ini menghadirkan 14 narasumber dari berbagai kalangan, termasuk instansi pemerintahan, komunitas, dan asosiasi terkait. Sebanyak 200 peserta, yang terdiri dari perwakilan pemerintah, intelektual, akademisi, dan media, ikut berpartisipasi dalam diskusi ini. “Harapannya, kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar dalam membangun ekosistem pencegahan dan penanganan bunuh diri, serta menjadi langkah awal kolaboratif bagi semua pihak dalam mewujudkan Bali yang lebih sehat secara mental dan spiritual,” ujarnya. tri/nbc Sumber: https://narasibali.com/index.php/2024/11/10/tinggi-angka-rasio-bunuh-diri-di-bali-ini-langkah-ikayana-dan-dpd-ri-lakukan-pencegahan/

BALIWARA.COM - Tiga anggota DPD RI Dapil Bali, Ni Luh Djelantik, IGN Arya Wedakarna, dan I Komang Merta Jiwa menemui Penjabat (Pj) Gubernur Bali SM Mahendra Jaya. Dalam pertemuan itu Mahendra Jaya mengajak anggota DPD RI perwakilan Bali bersama-sama menyelesaikan berbagai persoalan penting dan krusial di Pulau Dewata. "Bali memiliki anugerah luar biasa dari alam dan budaya. Ketika menciptakan Bali, Ida Sang Hyang Widhi Wasa tersenyum. Pulau ini sangat indah dan perlu kita jaga bersama. Namun, ada pula tantangan yang harus kita hadapi bersama," kata Mahendra Jaya dalam pertemuan Selasa 5 November 2024 itu. Meski Bali mencatat prestasi ekonomi dan SDM di atas rata-rata nasional serta memiliki angka kemiskinan dan stunting terendah, Pj Gubernur menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak. "Kemiskinan ekstrem dan stunting tidak elok terlihat di Bali, tempat orang berwisata dan bersenang-senang," katanya. Mahendra Jaya juga memaparkan langkah-langkah terbaru untuk mengatasi masalah sampah di Bali, terutama di kawasan Sarbagita, serta mendorong penguatan branding produk-produk Bali, pengembangan sektor pertanian, dan pengelolaan pariwisata. "Banyak hal bisa dan perlu dilakukan, dan dukungan yang ada sejauh ini sangat saya apresiasi," tambahnya. I Komang Merta Jiwa mengungkapkan apresiasinya atas situasi Bali yang tetap kondusif di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Mahendra Jaya, meski tengah berlangsung gelaran pemilu. “Kami siap mendukung perjuangan DPD Dapil Bali untuk kepentingan daerah,” ujarnya. "Ke depan, kita harus berkolaborasi untuk mengawal berbagai persoalan masyarakat Bali dan mendukung sinergi dengan instansi terkait," ujarnya. Pertemuan tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat, termasuk Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali I Wayan Serinah, Asisten Bidang Administrasi dan Umum I Dewa Putu Sunartha, serta Kepala Dinas dan pejabat terkait lainnya. Sumber: https://www.baliwara.com/bali-nusra/90113890056/niluh-djelantik-wedakarna-dan-merta-jiwa-temui-pj-gubernur-bali-bahas-berbagai-masalah

JAKARTA, RAKYATBENGKULU.COM - Dalam upayanya untuk memperbaiki citra positif dan meningkatkan kepercayaan publik, Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menginisiasi sebuah Bimbingan Teknis (Bimtek) mengenai Jurnalisme. Kegiatan ini ditujukan untuk seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI. Sultan menegaskan bahwa keberadaan DPD RI sebagai lembaga politik sangat tergantung pada opini dan penerimaan publik. "Setiap lembaga tentunya memerlukan publikasi yang cepat dan informatif untuk menyampaikan kinerja mereka kepada masyarakat," ungkap Sultan, Rabu, 6 November 2024. Terlebih lagi, DPD RI sebagai lembaga yang berfungsi menyuarakan aspirasi rakyat, sangat membutuhkan opini publik yang positif agar dapat mengakomodasi berbagai masalah dan menyampaikan pesan dari masyarakat dengan baik. Senator dari Bengkulu ini berharap bahwa melalui Bimtek Jurnalisme, kemampuan pegawai DPD dalam bidang jurnalistik akan meningkat, sehingga dapat meningkatkan citra lembaga melalui rilis berita dan konten media sosial yang lebih berkualitas. Sultan juga mendorong para pegawai DPD RI untuk tidak henti-hentinya belajar dan selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. "Kita tidak boleh mudah puas dengan pengetahuan yang kita miliki. Dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat, kita dituntut untuk terus belajar," katanya. Jika kita tidak memiliki komitmen dan konsistensi dalam belajar, lanjut Sultan, kita akan tertinggal jauh. Ia juga berharap agar semua elemen DPD RI, terutama di Biro Protokol, Humas dan Media (PHM), dapat berkolaborasi untuk menciptakan komunikasi yang efektif dengan masyarakat. "Sehingga lembaga kita lebih dikenal," ujar Sultan dalam acara yang berlangsung di Gedung DPD RI, Jakarta tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Pelaksana Harian Sekretaris Jenderal (Plh. Sekjen) DPD RI menambahkan bahwa tanpa publikasi yang baik, masyarakat tidak akan mengetahui seberapa keras usaha yang dilakukan DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi daerah. "Tugas kita di Kesekretariatan DPD RI bukan hanya mendukung tugas konstitusional, namun juga berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga," jelasnya. Acara Bimtek ini juga menjadi ajang bagi Staf Humas DPD RI, Juan Malik, untuk bertanya mengenai langkah-langkah dalam membuat berita yang aktual dan menarik perhatian masyarakat. "Berita mengenai pemerintahan belum sepopuler berita lainnya. Oleh karena itu, kami membutuhkan informasi tentang cara meramu judul yang mampu menarik minat pembaca," katanya. Redaktur Pelaksana kompas.com, Bambang Jatmiko, yang menjadi narasumber dalam Bimtek tersebut memberikan penjelasan. Ia menekankan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah memantau tren judul atau keyword yang populer di masyarakat. "Saat ini, tren pembaca telah bergeser. Mereka cenderung lebih menyukai berita yang positif, yang memberikan harapan, seperti berita mengenai pemberdayaan masyarakat, perkembangan sosial, serta perubahan kebijakan pemerintahan," ujarnya. Bambang juga menyarankan agar pegawai lembaga pemerintahan memanfaatkan minat masyarakat yang semakin tinggi terhadap berita positif. Dengan memfokuskan perhatian pada konten yang memberikan inspirasi dan pemahaman yang baik, diharapkan media dari lembaga pemerintahan dapat menarik perhatian lebih banyak pembaca. Melalui pelatihan seperti Bimtek ini, DPD RI berkomitmen untuk terus membangun hubungan yang lebih baik dengan publik. Dengan meningkatkan keterampilan komunikasi dan memahami apa yang dibutuhkan masyarakat, DPD RI berharap dapat menjadikan diri mereka lebih transparan dan dapat diakses oleh publik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini dapat terus meningkat. Sumber: https://rakyatbengkulu.disway.id/read/689866/gelar-bimtek-upaya-dpd-ri-meningkatkan-kepercayaan-publik-melalui-jurnalisme-yang-efektif