Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, meninjau Sentra Pengolahan Pangan Gizi (SPPG) Waribang di Kota Denpasar, Provinsi Bali (30/10/25). Dalam kunjungan tersebut, Tamsil didampingi oleh Dr. Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, S.E., M.Si., Anggota DPD RI Dapil Bali. SPPG Waribang yang baru beroperasi selama satu bulan telah melayani lebih dari dua ribu siswa setiap harinya. Fasilitas ini dibangun khusus untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan dirancang sesuai standar nasional. Tata ruangnya mengikuti prinsip efisiensi mulai dari zona persiapan bahan, pengolahan, hingga distribusi, sehingga seluruh proses berlangsung higienis dan efektif. Dalam kunjungannya, Tamsil Linrung menyampaikan apresiasi terhadap keseriusan Pemerintah Provinsi Bali dalam menerapkan program MBG dengan standar yang tinggi. “SPPG Waribang menjadi contoh bagaimana kebijakan nasional dapat diterjemahkan dengan disiplin di tingkat daerah. Dari dapur seperti inilah kita sedang membangun masa depan anak-anak Indonesia,” ujarnya. Menurut Tamsil, SPPG Waribang merupakan model ideal yang dapat dijadikan rujukan nasional karena menggabungkan aspek tata kelola, efisiensi, dan kualitas layanan gizi secara profesional. Sinergi antara pemerintah daerah, tenaga pengelola, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program MBG di titik ini. DPD RI menilai bahwa pengalaman Bali dapat menjadi pelajaran penting bagi daerah lain dalam membangun dapur MBG yang sesuai standar dan berkelanjutan. Tamsil menegaskan bahwa penguatan infrastruktur pangan bergizi adalah bagian dari investasi jangka panjang bangsa. “Ketahanan gizi adalah ketahanan peradaban. Dari dapur yang terkelola baik, kita menyiapkan manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing,” tutupnya. sumber: https://www.dpd.go.id/daftar-berita/tamsil-linrung-waribang-bali-tunjukkan-standar-percontohan-nasional-tata-kelola-program-mbg

Terkait viralnya peluncuran Vtuber bernama Sena Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di media sosial pada Oktober 2025 memicu beragam reaksi, terutama kritik yang menyoroti visualnya yang dianggap tidak etis untuk sebuah lembaga negara. Kepala Biro Protokol Humas dan Media Setjen DPD RI, Mahyu Darma menjelaskan, bahwa produk yang sedang viral tersebut merupakan laporan aktualisasi seorang CPNS Setjen DPD RI yang sedang mengikuti latihan Dasar (Latsar). Ia menyebutkan, produk tersebut adalah proyek pribadi, dan tidak menggunakan anggaran negara, namun dalam pelaksanaan perlu bimbingan dan mentoring yang agar dalam implementasinya lebih baik lagi. “Pada dasarnya itu adalah merupakan proyek pribadi CPNS dalam upaya meraih kelulusan dalam latsarnya, dan tidak menggunakan anggaran negara dalam membuat proyek itu. Namun memang perlu adanya pembinaan dan pengarahan lagi ke depan agar lebih baik lagi dan bisa diterima masyarakat,” ujar Mahyu Darma, di ruang kerjanya, Kamis (30/10/2025). Mahyu melanjutkan, Maskot Digital atau Vtuber ini adalah suatu bahwa ide baru seorang CPNS agar mendapatkan penilaian kelulusan dalam Pendidikan dasar, dan tersebut merupakan bentuk proyek atau kegiatan nyata di lingkungan unit kerja CPNS, yaitu di Bagian Humas dan Fasilitasi Pengaduan, Biro Protokol Humas dan Media. “Maksud dan tujuan Vtuber Sena sebenarnya positif, adalah upaya untuk menjembatani komunikasi antara DPD dengan audiens yang lebih muda dan digital, meski dalam eksekusinya seharusnya lebih mengedepankan ciri khas Indonesia,” tambahnya. Mahyu menambahkan saat ini, DPD secara kelembagaan sudah melakukan beberapa kegiatan untuk mengangkat tentang kekuatan narasi daerah. Kemarin baru saja kami melakukan DPD Award yang mengangkat tokoh-tokoh daerah yang berperan dalam bidang sosial, kebudayaan, pariwisata, perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, ekonomi kreatif, serta pejuang rentan. “Dalam waktu dekat, kami juga akan melaksanakan Duta DPD RI yang menyerap pemuda-pemudi dari berbagai daerah yang inovatif,” tukasnya. Lebih lanjut, langkah-langkah ini bentuk dari apresiasi kami terhadap leadership, kreativitas, dan tokoh-tokoh inovatif yang diharapkan bisa mencetak ASN yang berkualitas, profesional, dan berintegritas. Dalam konteks ini, kami berkomitmen penuh untuk membina calon ASN yang tidak hanya cakap dalam tugasnya, tetapi juga mampu beradaptasi dengan dinamika zaman, tentu dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai kesopanan dan etika yang menjadi pedoman bersama. “Kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat dan media yang telah mengingatkan, karena hal ini menjadi bahan koreksi untuk perbaikan ke depannya,” pungkas Mahyu Darma. * Sumber: https://www.dpd.go.id/daftar-berita/viral-vtuber-sena-dpd-ri-ingatkan-komitmen-perlindungan-anak-dan-perempuan

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyelenggarakan DPD Award sebagai bentuk pengakuan nasional terhadap kontribusi tokoh daerah yang berperan penting dalam pembangunan. Penghargaan ini menjadi langkah kelembagaan DPD RI untuk meneguhkan posisi daerah sebagai pilar utama dalam memajukan Indonesia. Acara penganugerahan DPD Award akan digelar di The Tribrata, Dharmawangsa, Jakarta, Selasa (28/10/2025) malam. Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menyampaikan bahwa DPD Award memberikan panggung penghormatan bagi figur-figur inspiratif di seluruh Indonesia yang selama ini bekerja dan berkontribusi nyata bagi daerahnya tanpa mendapatkan sorotan media nasional. “Melalui ajang ini, DPD RI ingin mempertegas bahwa kekuatan pembangunan Indonesia bertumpu pada inisiatif dan kerja keras masyarakat di seluruh wilayah Nusantara, bukan hanya pada pusat pemerintahan dan kota-kota besar,” ucap Sultan di Jakarta. Sultan menjelaskan, penghargaan ini merupakan salah satu bentuk artikulasi aspirasi rakyat yang diperjuangkan anggota DPD RI di tingkat nasional. Setiap senator membawa suara masyarakat daerah agar hadir dalam kebijakan dan perhatian publik nasional. Menurutnya, masih banyak tokoh masyarakat yang menjadi penggerak perubahan dan pendorong kemajuan di berbagai sektor strategis, tetapi belum memperoleh apresiasi yang memadai. “Beberapa kategori pantas diberikan kepada tokoh daerah yang kontribusinya signifikan dan dirasakan nyata oleh masyarakat,” ujarnya. Kontribusi kandidat dan finalis DPD Award mencakup sektor pendidikan, sosial, kesehatan, pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, hingga pelestarian lingkungan. Melalui apresiasi ini, DPD RI berharap para tokoh tersebut semakin berdaya untuk memperluas dampak perjuangan dan inspirasi bagi daerah masing-masing. Sumber: https://www.dpd.go.id/daftar-berita/-0

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Pameran Lomba Video Gen-Z serta Lomba Foto dan Video Tematik sebagai bagian dari rangkaian perayaan HUT Ke-21 DPD RI di Lobby Nusantara V, Kompleks Parlemen. Pameran ini menampilkan karya terbaik para pemenang dan finalis dari seluruh Indonesia, dan akan berlangsung selama sepekan mulai 28 Oktober hingga 3 November 2025. Pameran ini bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, menghadirkan pesan kuat mengenai pentingnya peran generasi muda dalam menjaga persatuan bangsa dan mengawal masa depan Indonesia. DPD RI menilai kreativitas dan keberanian pemuda dalam menyuarakan gagasan menjadi potret komitmen mereka terhadap pembangunan daerah dan nasional. Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung mengatakan bahwa anak muda Indonesia kini semakin aktif berpartisipasi dalam isu kebangsaan dan pemerintahan, termasuk dalam merespons berbagai kebijakan strategis negara, terutama Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. DPD RI, kata Tamsil, selalu membuka ruang untuk keterlibatan publik, terutama generasi muda yang penuh ide dan keberanian. “DPD RI membuka ruang bagi mereka dalam mengadvokasi aspirasi dari mereka. Dan saya tiap ke daerah, saya melihat bagaimana antusias mereka merespons kebijakan pemerintah, terutama terkait Asta Cita Presiden Prabowo. Saya kira ini tanda-tanda positif untuk Indonesia ke depan,” ucapnya. Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas menyebut pameran ini sebagai simbol nyata partisipasi pemuda dalam demokrasi dan kehidupan bernegara. Menurutnya, karya para finalis menunjukkan bahwa generasi muda memiliki kesadaran kuat untuk turut membangun Indonesia melalui ekspresi kreatif yang bernilai. “Karyanya luar biasa dari anak muda ini. Ini menjadi sesuatu yang punya nilai bagaimana kita membangkitkan seluruh masyarakat Indonesia bisa berpartisipasi,” jelasnya. Sumber: https://rm.id/baca-berita/parlemen/287070/dpd-gelar-pameran-fotovideo-rayakan-kreativitas-dan-semangat-sumpah-pemuda

Bea Cukai Denpasar menunjukkan komitmen tinggi dalam memperkuat kerja sama strategis dengan berbagai instansi sepanjang Oktober 2025 guna mengoptimalkan fungsi pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai. Sinergi ini bertujuan memastikan pelaksanaan tugas berjalan secara transparan, profesional, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat Bali. Kegiatan sinergi diawali pada Senin, 20 Oktober 2025, dengan menerima kunjungan kerja dari Anggota DPD RI, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III, SE (M.Tru), M.Si (AWK), di Aula Kintamani Bea Cukai Denpasar. Kunjungan ini bertujuan memperkuat koordinasi antara lembaga pusat dan daerah, terutama dalam bidang pelayanan dan pengawasan kepabeanan serta cukai. "Dalam kegiatan tersebut, kami memaparkan peran Bea Cukai Denpasar dalam mendukung perekonomian daerah melalui pengawasan lalu lintas barang, pengelolaan barang kena cukai, pencapaian target penerimaan negara, serta pendampingan terhadap pelaku ekspor, terutama produk unggulan dan industri kreatif Bali," ungkap Kepala Kantor Bea Cukai Denpasar, I Made Aryana. Dalam kesempatan yang sama, AWK menyampaikan apresiasi atas inovasi layanan dan kontribusi Bea Cukai Denpasar terhadap masyarakat Bali. AWK juga memberikan sepuluh poin masukan, antara lain mengenai peningkatan kinerja, komitmen antikorupsi, dan pelestarian budaya Bali. Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal kolaborasi jangka panjang antara Bea Cukai Denpasar dan DPD RI untuk mendukung Program Astacita Presiden Prabowo serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdampak pada kemajuan ekonomi nasional. Sumber: https://www.pantau.com/nasional/300073/kolaborasi-lintas-lembaga-bea-cukai-denpasar-perkuat-sinergi-demi-pelayanan-dan-pengawasan-berkualitas

Senator RI, I Komang Mertajiwa mengadakan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Bank Himbara di Provinsi Bali terkait pengawasan Undang-Undang no 10 tahun 1998 tentang Perbankan di kantor DPD RI Provinsi Bali (24/10) [image]b68 3.JPG[/image] Hadir dalam RDP tersebut perwakilan Bank Mandiri, BSI, BRI, BNI, BTN. Besar harapan Senator RI, Merta Jiwa tercipta sinergi dan kolaborasi DPD RI dan bank Himbara agar masyarakat wilayah 3T di provinsi Bali dapat merasakan manfaat tersebut. [image]b68 2.JPG[/image] Maksud dan tujuan RDP ini salah satunya mengetahui kendala tata kelola, proses kredit, literasi serta potensi pasar serta menyerap masukan pelaku usaha tentang kebutuhan pembiayaan serta efektivitas prouk perbankan di lapangan terutama daerah 3T. Rekomendasi dari kegiatan ini nantinya sebagai bahan pertimbangan DPD RI kepada DPR RI dan pemerintah.

Tahapan penjurian BUMN CSR Award 2025 Provinsi Bali kini memasuki tahap site visit atau kunjungan lapangan. Anggota DPD RI, Dr. Shri Gusti Arya Wedakarna Suyasa III, S.E., M.Si., memantau langsung pelaksanaan penilaian program Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai BUMN yang beroperasi di Bali. Kegiatan ini bertujuan memastikan pelaksanaan CSR oleh BUMN berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tim juri yang menilai terdiri dari akademisi dan praktisi berkompeten, antara lain Dr. I Ketut Merta, S.E., M.M., dan Dr. Ida Bagus Angga Purana Pidada, S.H., M.H. “Selain menilai presentasi, kami juga turun langsung ke lapangan untuk memonitor kinerja CSR BUMN. Ini sudah kami lakukan konsisten selama tujuh tahun sebagai bentuk tanggung jawab moral dan publik,” ujar Dr. Arya Wedakarna, Senin (13/10/2025). Menurutnya, penilaian CSR BUMN ke depan tidak hanya dilihat dari besar dana yang disalurkan, tetapi juga kualitas implementasi dan dampak sosialnya. Ajang ini akan melakukan perangkingan dan asesmen komprehensif guna menentukan BUMN dengan program CSR terbaik di Bali. DPD RI juga menekankan perlunya penguatan aspek hukum dan tata kelola dalam pelaksanaan CSR. Mulai tahun 2026, penyaluran CSR akan melibatkan Kejaksaan sebagai pengawas. “Kami akan mengundang aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan, agar program CSR tidak menimbulkan potensi masalah hukum. Penilaian objektif akan dilakukan oleh pihak berwenang,” tegas Dr. Arya Wedakarna. Selain program, DPD RI juga akan melakukan asesmen terhadap sumber daya manusia pengelola CSR BUMN. Hal ini untuk memastikan pelaksanaan program lebih profesional, berkelanjutan, dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Menanggapi hal tersebut, Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Bali, I Wayan Eka Susana, menyatakan komitmen PLN mematuhi ketentuan serta mendukung tata kelola CSR yang transparan dan berintegritas. “PLN siap mengikuti seluruh prosedur dalam ajang ini. Proses penilaian yang akuntabel akan memacu kami menjalankan program TJSL yang berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan,” ujar Eka Susana. Site visit ini menjadi bagian penting dari rangkaian menuju Penganugerahan BUMN CSR Award 2025 Provinsi Bali. Kegiatan ini diharapkan menjadi ajang apresiasi bagi BUMN yang berkontribusi konsisten dalam pembangunan sosial dan ekonomi Bali. Sumber : https://rri.co.id/hukum/1912637/dpd-ri-dorong-transparansi-csr

Senator RI, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III mengadakan Rapat Dengar Pendapat terkait Ketahanan Pangan dan Rencana Program Usaha Muda Bagi Pengusaha Durian Bali, sesuai dengan program prioritas Presiden Republik Indonesia "ASTA CITA" Poin 1 tentang Kedaulatan Pangan Nasional di Kantor DPD RI Provinsi Bali, pada Jumat (17/10). Hadir dalam kegiatan tersebut POLDA Bali, Staf Ahli Kodam Udayana, Perwakilan TNI AL, Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, SMK N 2 Negara, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Jembrana, Kota Denpasar dll. Dalam Rapat tersebut Arya Wedakarna meminta Dinas Pertanian untuk menyiapkan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) dan dikirimkan secara tertulis ke DPD RI. "Dinas Pertanian kabupaten/ Kota agar menyiapkan data karena DPD RI akan melaksanakan kunjungan serta Disperindag se- Bali untuk menyiapkan 100 orang anak muda sebagai calon pengusaha muda", ujarnya. Senator yang disapa AWK tersebut menambahkan DPD RI akan menyiapkan rapat urgensi terkait dengan bantuan untuk modal usaha (KUR) di bidang usaha pertanian. Permohonan sekolah SMK Pertanian ada di Kabupaten Tabanan. Serta ditutup dengan jika ada kendala terkait sertifikasi internasional untuk komoditi (contohnya : kemenyan, buah kakao Jembrana dan garam Klungkung) agar menghubingi DPD RI agar lebih cepat di atensi oleh pusat.

Tahapan penjurian BUMN CSR Award 2025 Provinsi Bali kini memasuki tahap site visit atau kunjungan lapangan. Dalam proses tersebut, Anggota DPD RI, Dr. Shri Gusti Arya Wedakarna Suyasa III, S.E. (MTrue)., M.Si. turut hadir memantau langsung pelaksanaan kegiatan penilaian program Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai BUMN yang beroperasi di Bali. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa pelaksanaan CSR oleh BUMN benar-benar berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tim juri dalam ajang ini terdiri dari para akademisi dan praktisi yang berkompeten, yakni: Dr. I Ketut Merta, S.E., M.M., Dr. Ida Bagus Angga Purana Pidada, S.H., M.H., Dr. Ni Made Rai Sukardi, S.H., M.H., Dr. Ni Made Widani, S.E., M.M., Kadek Frediandrika Atnantara, S.H., M.H., serta Laksmi selaku Ketua Panitia BUMN CSR Award 2025 Provinsi Bali. “Selain menilai presentasi, kami juga turun langsung ke lapangan untuk memonitor kinerja CSR BUMN. Pemantauan ini telah kami lakukan secara konsisten selama tujuh tahun terakhir sebagai bentuk tanggung jawab moral dan publik,” ujar Dr. Arya Wedakarna. Menurutnya, pelaksanaan CSR BUMN ke depan tidak hanya akan diukur dari besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga dari kualitas implementasi dan dampak sosialnya. Dalam ajang BUMN CSR Award 2025 ini, akan dilakukan perangkingan dan asesmen komprehensif guna menentukan BUMN dengan program CSR terbaik di Bali. DPD RI juga menegaskan perlunya penguatan aspek hukum dan tata kelola dalam pelaksanaan CSR. Dr. Arya Wedakarna menyebutkan bahwa mulai tahun 2026, agenda penyaluran CSR akan melibatkan Kejaksaan sebagai salah satu pihak pengawas. “Kami akan mengundang aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan, agar program CSR tidak menimbulkan potensi masalah hukum. Penilaian tentang apakah program tepat sasaran atau tidak nantinya dapat dilakukan secara objektif oleh pihak berwenang,” tegasnya. Selain aspek program, DPD RI juga akan melakukan asesmen terhadap sumber daya manusia (SDM) pengelola CSR BUMN untuk memastikan pelaksanaannya lebih profesional, berkelanjutan, dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Menanggapi hal tersebut, Manager Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN UID Bali, I Wayan Eka Susana, menyampaikan komitmen PLN untuk selalu mematuhi ketentuan yang berlaku serta mendukung peningkatan tata kelola CSR yang transparan dan berintegritas. “PLN siap mengikuti seluruh prosedur yang dipersyaratkan dalam ajang ini. Kami percaya proses penilaian yang akuntabel akan semakin memacu kami untuk menjalankan program TJSL yang berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan,” ujar Eka Susana. Kegiatan site visit ini menjadi bagian penting dari rangkaian menuju Penganugerahan BUMN CSR Award 2025 Provinsi Bali, yang diharapkan dapat menjadi ajang apresiasi bagi BUMN yang konsisten berkontribusi bagi pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat Bali. Sumber: https://www.redaksi9.com/read/17771/dpd-ri-dorong-transparansi-csr-kunjungi-lokasi-penjurian-bumn-csr-award-2025-di-bali

Menu minim lauk yang disajikan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Buleleng sempat viral di media sosial. Kondisi ini pun mendapat tanggapan dari anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Bali, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra. Pria yang akrab disapa Rai Mantra itu melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pemaron, Kabupaten Buleleng, Bali, Senin 13 Oktober 2025. SPPG Pemaron ini merupakan penyedia menu yang sempat viral. Ia juga mengecek langsung kondisi dapur, tempat penyajian, hingga tempat cuci ompreng. Kepada awak media, Rai Mantra mengaku mendapat penugasan untuk melakukan pengawasan langsung, serta menyerap aspirasi mengenai pelaksanaan MBG, khususnya di Bali. Sebab isu mengenai pelaksanaan MBG ini sedang ramai dibicarakan. Satu di antaranya di wilayah Desa Pemaron yang sempat menjadi pembicaraan karena lauk yang minim. Rai Mantra menegaskan hal ini harus betul-betul diperbaiki. Mantan Wali Kota Denpasar ini menegaskan agar tidak ada lagi istilah menu minimalis. Sebab menu MBG sudah ada ketentuan atau standar gizi. “Tadi Pak Rusdianto (Plt. Koordinator BGN Buleleng) sudah menjelaskan (soal menu viral). Saya bilang nggak usah ada kata-kata menu minimalis. Nggak boleh itu. Jadi standarisasi normalnya sudah jelas,” tegasnya. Menu minim lauk dalam pelaksanaan MBG di SPPG Pemaron sempat viral dan menjadi perbincangan publik. Apalagi menu minimalis ini sempat disorot anggota DPD RI, Arya Wedakarna. Foto menu minimalis ini viral pada 1 September lalu. Menu tersebut terdiri dari nasi, ayam berbentuk bola, tahu, sayur dan buah. Bahkan beredar kabar bahwa SPPG Pemaron sempat dinonaktifkan sementara pasca menu ini viral. Plt Koordinator BGN Buleleng, Rusdianto menjelaskan, pagu setiap kelompok penerima manfaat itu berbeda. Sumber: https://bali.tribunnews.com/bali/582425/rai-mantra-sidak-ke-sppg-pemaron-buleleng-bali-jangan-ada-menu-minim-lauk-lagi.