Tak mau kalah dari para menteri Kabinet Merah Putih dan dalam upaya mempererat hubungan antar anggota serta meningkatkan sinergi, seluruh anggota DPD RI bersama dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI menggelar kegiatan outbound yang berlangsung di wilayah Kota Bogor. Acara ini diprakarsai oleh pimpinan DPD RI sebagai bagian dari program peningkatan nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan karakter anggota. Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Sultan Bachtiar Najamudin menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat ikatan di antara senator dari berbagai provinsi. Selama kegiatan, para anggota mengikuti serangkaian permainan dan simulasi yang menekankan pentingnya kekompakan dan kebersamaan. Kegiatan ini, menurut Sultan Bachtiar Najamudin, dinilai penting agar para senator dapat saling mengenal satu sama lain lebih baik, memahami peran masing-masing serta membangun komunikasi yang lebih solid dan dapat bersama-sama memperjuangkan aspirasi daerah yang mereka wakili. Selain meningkatkan kebersamaan anggota, kegiatan ini diharapkan meningkatkan sinergi antar lembaga agar dapat menjadi bekal penting menghadapi tantangan dalam menjalankan amanah rakyat.(26 October 2024 22:46) Sumber: https://www.metrotvnews.com/play/N9nCnWrl-tingkatkan-sinergi-antar-lembaga-negara-dpd-lembahas-gelar-outbound

Anggota DPD RI, IB Rai Dharmawijaya Mantra, memberi kuliah umum kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, Jumat (11/10/2024). Walikota Denpasar periode 2008-2020 itu berbagi ilmu strategi implementasi ilmu pemasaran dan wirausaha dalam politik. Dalam kuliah umum yang dipandu moderator Dr. Made Dauh Wijana dan dibuka Rektor Unmas, Dr. I Made Sukamerta itu, Rai Mantra berkisah bagaimana geliatnya di organisasi sejak muda. Mulai dari sebagai kelian di ranah adat, juga sebagai entrepreneur atau wirausaha. “Sampai jadi calon Gubernur Bali meski akhirnya kalah,” cetusnya sembari terkekeh. Menurutnya, ada irisan antara ilmu pemasaran dalam ekonomi dengan politik praksis. Jika dalam ekonomi yang dipasarkan adalah produk, sedangkan di politik yang dijual adalah politisi. Strategi pemasaran politik perlu melihat pasar politik, produk politik berupa kandidat atau kebijakan, posisi politik atau keberpihakan dan bagaimana komunikasi politiknya. “Untuk tahap pemasaran politik ada riset atau analisis demografi politik, penyusunan produk atau rencana, kampanye atau implementasi dan komunikasi, serta monitoring dan evaluasi,” bebernya dalam kegiatan dihadiri sekira seratusan mahasiswa tersebut. Ditemui usai acara, Rai Mantra berujar harus memberi apresiasi kepada program studi di Unmas, yang memberi tema yang terkini kepadanya untuk bahan kuliah umum. Dia dimintai bagaimana mengimplementasikan akademik dan secara realita seperti apa wujudnya. “Ini menghubungkan dua disiplin ilmu dalam satu realita yang ada. Kita syukuri bisa bersintesa, dan ini memberi kontribusi pengetahuan kepada adik-adik kita yang ingin melanjutkan studi,” sebut peraih suara tertinggi DPD RI Dapil Bali pada Pileg 2024 tersebut. Dia juga berpesan kepada mahasiswa yang punya niat terjun ke politik praksis, untuk mencoba langsung. “Silakan dicoba saja asal punya keberanian. Ini semua ada proses, perlu waktu,” sambungnya didampingi Dauh Wijana. Membincang politik praksis, dia menilai menjadi politisi sukses sebenarnya perlu waktu, tidak bisa langsung terkenal dan menang kontestasi politik. Apalagi saat ini terjadi perkawinan evolusi industri yang bernama digitalisasi. Kemudian ada demokrasi dan kapitalistik yang memungkinkan apa yang disebut oleh akademisi Tom Nichols sebagai “matinya kepakaran”. “Jadi, netizen atau digitalisasi media akan memberi peluang bagi siapa saja secara praksis dan etik bisa muncul. Itu terjadi sekarang,” ucapnya. “(Praktisi karbitan) didukung oleh sistem yang ada di pragmatisme, itu ada di era sekarang,” imbuhnya. Meski bersemangat bercerita soal fenomena politik di era kiwari, Rai Mantra hanya tertawa ketika ditanya bagaimana publik bisa membedakan antara politisi yang berisi dengan yang sekadar main drama di ruang publik. “Itu mungkin orang politik yang bisa menjawab. Kalau saya tidak bisa jawab itu, saya main yang jelas-jelas saja,” kelitnya. Mengutip pernyataan sastrawan Amerika Serikat, Mark Twain, dia berkata dalam politik orang bisa saja berbohong, menipu dan bahkan mencuri tapi tetap dihormati. “Sekarang kita mau pilih mana? Mau yang etik atau yang praksis?” tandasnya retoris. https://posmerdeka.com/beri-kuliah-umum-di-unmas-rai-mantra-pilih-politik-etis-atau-praksis/

Pertemuan Dipimpin Arya Wedakarna, Ini Enam Poin Mesti Dilakukan Finns Beach Club Menyusul Viral Pesta Kembang Api MANGUPURA, POS BALI – Anggota DPD RI Gusti Ngurah Arya Wedakarna (AWK) memimpin pertemuan di Finns Beach Club, Kamis (17/10/2024). Pertemuan itu dilakukan menyusul pesta kembang api dan kebisingan musik di Finns Beach Club saat warga setempat melaksanakan upacara pengabenen. Pertemuan dihadiri perwakilan PHDI Badung, Desa Adat Berawa, Banjar Adat Tegalgunjul, Desa Tibubeneng, Camat Kuta Utara, Polsek Kuta Utara, Polres Badung, perhimpunan pengusaha Bali dan pihak manajemen Finns Beach Club. Pada pertemuan itu terungkap sejumlah fakta -fakta yang disampaikan Klian Banjar Adat Tegalgunjul I Made Wira Atmaja. Dijelaskan rangkaian upacara Ngaben Ngelanus di Pantai Berawa telah berlangsung dari pukul 8.00 mulai dari pendirian tenda. Kemudian, pada pukul 17.30, Ida Sulinggih melangsungkan upacara di Pantai. Namun, ia melihat ada stand kembang api di areal Pantai atau tempat berlangsungnya upacara. Karena itu, pihaknya berkoordinasi dengan petugas keamanan dan staf di Finns Club mengundur jam peluncuran kembang api. ”Pada waktu itu, kami sudah meminta untuk menggeser lagi 30 menit sana saja dari jam peluncuran kembang api yang direncanakan 18.40. Akan tetapi management tidak bisa memindahkan jam peluncuran. Alasannya, karena customer atau guest mereka sudah tau jam peluncuran,” jelasnya pada pertemuan itu. Wira Atmaja juga menegaskan viralnya video kembang api itu bukan miskomunikasi antara desa adat dan Finns Beach Club, lantaran pihaknya telah berkoordinasi sebelumnya. "Kami juga sudah menginformasikan kepada Babinsa ketika akan melakukan kegiatan pengabenan. Dan pendirian tenda upakara sudah berdiri dari pagi, prosesi upakara pengabenan di segara/ Pantai Berawa kami lakukan dua kali dalam sehari tersebut,” tegasnya. Ini kesimpulan dari pertemuan itu ada beberapa poin yang mesti dilakukan Finns Club. Pertama, pihak Finns Beach Club harus bertanggung jawab secara sekala dan niskala. Secara niskala harus membuat acara bendu piduka kepada Ida Sulinggih, permintaan maaf kepada yang memiliki karya nyekah dan melangsungkan upacara bendu piduka di betara baruna segara atau Pantai Berawa. Kedua, Finns Beach Club tidak boleh mengadakan pesta kembang api setiap hari, kecuali ada event, Sabtu dan Minggu, atau maksimal dua kali dalam seminggu serta harus mendapatkan rekomendasi dari desa adat setempat. Ketiga, ⁠Finns Beach Club harus mengecilkan musik, menarik matras yang dekat dengan pantai sehingga kaki tamu yang berjemur tidak menjulang ke atas, karena tempat prosesi upacara di bawah. Keempat, ⁠akan dipasangkan papan pengumuman bahwa Pantai Berawa merupakan pantai religius yang dipergunakan untuk tempat upacara selain juga tempat rekreasi. Kelima, ⁠tidak boleh menghidupkan kembang api ketika ada kegiatan upacara di pantai. Keenam, ⁠Finns Beach Club tidak boleh melarang umat untuk melakukan upacara di pantai/menggeser tempat upacara sesuai keinginan Finns. Selanjutnya, atas peristiwa itu, akan ada pemanggilan semua beach club yang ada di Kuta Utara khususnya di Berawa, Canggu, Batu Belig, Pererenan melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk mematuhi aturan adat tentang upacara keagamaan. (*) Sumber: https://www.posbali.net/berita/1425208575/pertemuan-dipimpin-arya-wedakarna-ini-enam-poin-mesti-dilakukan-finns-beach-club-menyusul-viral-pesta-kembang-api

Denpasar - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Bali membuka layanan bernama Portal Aspirasi Demokrasi Masyarakat (Padma) Bali. Layanan ini ditujukan untuk mempermudah menyerap aspirasi seluruh masyarakat Bali melalui anggota DPD RI. "Tujuannya untuk memudahkan penyampaian aspirasi dan masyarakat punya pilihan atau alternatif untuk cara penyampaiannya," ujar Kepala Kantor Sekretariat DPD Bali, Putu Rio Rahdiana kepada detikBali, Minggu (13/10/2024). Rio menjelaskan bahwa sistem layanan ini berbasis formulir online melalui link yang telah tertera di akun media sosial DPD Bali dan anggota DPD RI asal Bali. Bahkan, Rio melanjutkan masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya langsung kepada anggota yang dituju. "Nanti kami akan teruskan ke anggota DPD yang dituju," kata Rio. Saat ini sosialisasi layanan Padma Bali telah gencar dilakukan oleh Sekretariat DPD Bali dan empat anggota DPD. Pun demikian, ia menambahkan jika layanan ini akan terus dipantau dan dievaluasi agar lebih baik. Langkah-langkah penyampaian aspirasi melalui Padma Bali 1. Buka website https://sites.google.com/dpd.go.id/padma 2. Klik foto anggota DPD untuk mengenal lebih dekat 3. Klik tombol "sampaikan aspirasi" 4. Lengkapi form penyampaian aspirasi Tata cara penyampaian aspirasi melalui Padma Bali 1. Nama dan nomor HP bersifat opsional (boleh diisi atau dikosongkan) 2. Gunakan bahasa yang sopan, tidak menyinggung sara dan tidak menyinggung pihak lain dalam deskripsi aspirasi 3. Pastikan aspirasi yang anda sampaikan relevan dengan fungsi dan kewenangan DPD RI provinsi Bali 4. Aspirasi yang masuk akan ditanggapi secara langsung oleh anggota DPD RI provinsi Bali 5. Tanggapan dari masukkan aspirasi akan dipublikasikan melalui media sosial kantor DPD RI provinsi Bali Sumber: https://www.detik.com/bali/berita/d-7586190/dpd-bali-buka-layanan-padma-permudah-warga-sampaikan-aspirasi

Jakarta - DPD RI telah menetapkan susunan pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI dari komite hingga badan-badan. Susunan komite dan badan itu dibentuk dalam rapat paripurna DPD RI digelar kemarin. Dalam dokumen daftar susunan pimpinan diterima detikcom, Kamis (10/10/2024), terdapat sebanyak 38 anggota yang menempati AKD. Sementara Badan Kehormatan DPD RI diisi sebanyak 19 anggota. "Valid," kata Ketua DPD RI Sultan B Najamudin ketika dimintai konfirmasi mengenai daftar susunan AKD DPD, Kamis (10/10/2024). Sementara itu, di susunan anggota, terlihat nama Alfiansyah Komeng berada di Komite II DPD RI. Di komisi yang sama, bertugas juga Ketua DPD RI periode 2019-2024 LaNyalla Mattalitti. Berikut ini susunan pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI tahun sidang 2024-2025. Pimpinan DPD RI Ketua: Sultan B Najamudin Waka: Gusti Kanjeng Ratu Hemas Waka: Yorrys Raweyai Waka: Tamsil Linrung Komite I Ketua: Andi Sofyan Hasdam (Kalimantan Timur) Waka I: Carel Simon Petrus Suebu (Papua) Waka II: Bahar Buasan (Babel) Waka III: Muhdi (Jawa Tengah) Komite II Ketua: Badikenita Br Sitepu (Sumatera Utara) Waka I: Angelius Wake Kako (NTT) Waka II: A. Abd. Waris Halid (Sulawesi Selatan) Waka III: La Ode Umar Bonte (Sulawesi Tenggara) Komite III Ketua: Filep Wamafma (Papua Barat) ⁠Waka I: Dailami Firdaus (DK Jakarta) ⁠Waka II: Jelita Donal (Sumatera Barat) ⁠Waka III: Erni Daryanti (Kalimantan Tengah) Komite IV Ketua: Ahmad Nawardi (Jawa Timur) Waka I: Novita Anakotta (Maluku) Waka II: Sinta Rosma Yenti (Kalimantan Timur) Waka III: Arif Eka Saputra (Riau) Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI Ketua: Stefanus BAN Liow (Sulawesi Utara) Waka I: Marthin Billa (Kalimantan Utara) Waka II: Abdul Hamid (Riau) Waka III: Agita Nurfianti (Jawa Barat) Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI Ketua: Hasan Basri (Kalimantan Utara) Waka I: Elisa Ermasari (Bengkulu) Waka II: Muhammad Rifki Farabi (Nusa Tenggara Barat) Waka III: Mamberop Y. Rumakiek (Papua Barat Daya) Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI Ketua: Abdul Kholik (Jawa Tengah) Waka I: Riedno Graal Taliawo (Maluku Utara) Waka II: Sewitri (Riau) Waka III: Muhammad Hidayattollah (Kalimantan Selatan) Badan Kerja Sama Parlemen Dewan Perwakilan Daerah (BKSP) DPD RI Ketua: Gusti Farid Hasan Aman (Kalimantan Selatan) Waka I: Darmansyah Husein (Bangka Belitung) Waka II: Mirah Midadan Fahmid (Nusa Tenggara Barat) Waka III: Lis Tabuni (Papua Tengah) Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI Ketua: Abdul Hakim (Lampung) Waka I: Yulianus Henock Sumual (Kalimantan Timur) Waka II: Ahmad Syauqi (Daerah Istimewa Yogyakarta) Waka III: Nelson Wenda (Papua Pegunungan) Badan Kehormatan (BK) DPD RI Ketua BK : Ismeth Abdullah (Kepulauan Riau) Wakil 1 : Evi Apita Maya (Nusa Tenggara Barat) Wakil 2 : Siti Aseanti (Kalimantan Tengah) Wakil 3 : Hasby Yusuf (Maluku Utara) Sumber: https://news.detik.com/berita/d-7581708/lengkap-ini-susunan-pimpinan-alat-kelengkapan-dpd-2024-2029

Dr. Made Mangku Pastika,M.M. selaku Anggota DPD RI Dapil Bali 2019-2024 makan siang sekaligus “pamitan” mengakhiri tugas dengan seluruh Staf Sekretariat DPD RI Perwakilan Bali, di Renon Denpasar, Senin (7/10). Acara yang berlangsung sederhana diisi bincang-bincang dan foto bersama. “Sebenarnya ini bukan perpisahan. Hari ini karena tugas selaku anggota DPD sudah berakhir dan selama ini selalu sama-sama dengan sekretariat maka kita bertemu di tempat ini. Saya berterima kasih atas dukungan yang diberikan dalam melaksanakan tugas sehingga bisa lancar,” ujar Mangku Pastika. Kegiatan itu dilakukan dalam membangun komunikasi antar sesama (Pawongan), implementasi dari Tri Hita Karana. Dalam pertemuan penuh keakraban itu selain dihadiri Tim Ahli yang selama lima tahun ini mendampingi Mangku Pastika yakni Nyoman Baskara, Ketut Ngastawa dan Nyoman Wiratmaja juga dari Tim Media. “Mereka telah bekerja dan melayani kita dengan baik, apa keperluan DPD mereka sangat mengerti. Kita kan sering keterbatasan waktu sehingga dukungan mereka sangat membantu,” tambah Gubernur Bali 2008-2018 ini memuji peran Sekretariat DPD. Dikatakan, DPD itu lembaga yang sangat penting dan dibutuhkan sebagai perwakilan daerah di pusat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Apalagi kondisi tiap-tiap daerah sangat berbeda-beda baik persoalan maupun kepentingan. Ada yang sudah maju, ada yang masih terkebelakang. Ditanya kenapa tidak maju lagi padahal potensinya sangat besar dan masyarakat sangat mengharapkannya, Mangku Pastika secara politis mengatakan regenerasi itu penting, perlu "darah muda" untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan DPD. “Saya melihat anggota DPD yang sekarang muda-muda dan energik tentu bisa bekerja lebih baik lagi,” ungkap Mangku Pastika yang mengaku sudah 50 tahun bekerja sejak tamat pendidikan Akabri (Kepolisian) tahun 1974. Mangku Pastika dalam jenjang karirnya dikepolisian swlejak 1974 sempat menjabat Kapolda Papua, Kapolda NTT, Kapolda Bali lalu Kepala BNN hingga 2008 sebagai yudikatif. Karirnya berlanjut sebagai Gubernur Bali dua periode 2008-2018 sebagai eksekutif dan sejak 2019-2024 menjadi DPD RI dapil Bal sebagai legislatif. “Jadi sudah 50 tahun saya kerja, mengabdi, bayar hutang kepada negara. Segala suka duka, pahit getir sudah saya lewati. Jadi sudah waktunya saya ke suatu yang baru, bukan istirahat,” pungkasnya. (GAB/001) Sumber: https://atnews.id/portal/news/23144/

LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Sidang Paripurna ke-5 DPD RI Masa Sidang I Tahun 2024-2025 menetapkan keanggotaan Alat Kelengkapan atau Alkel Dewan Perwakil Daerah atau DPD RI, kecuali Panitia Musyawarah atau Panmus. Khusus untuk Keanggotaan Badan Kehormatan (BK), sesuai pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPD RI, menyatakan bahwa keanggotaan BK terdiri dari 19 orang anggota. “Menindaklanjuti hal itu, hari ini telah dilaksanakan rapat sub-wilayah dalam rangka pengusulan dan pemilihan keanggotaan BK dimaksud,” kata Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/24). Mengenai keanggotaan Panitia Musyawarah (Panmus), lanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPD RI menyatakan bahwa Pimpinan DPD RI karena jabatannya menjadi pimpinan Panitia Musyawarah. Selanjutnya, sesuai Pasal 54 Ayat (2) Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, Anggota Panmus terdiri atas ketua alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, serta satu anggota dari setiap provinsi yang belum terwakili sebagai ketua alat kelengkapan DPD RI. “Merujuk pada ketentuan tersebut maka ketua alat kelengkapan DPD RI terpilih adalah sebagai anggota Panmus. Sedangkan provinsi yang belum terwakili sebagai ketua alat kelengkapan, dan akan diberitahukan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI kepada setiap provinsi untuk mengusulkan perwakilan sebagai anggota Panmus,” ujarnya. Sultan menambahkan pengesahan pimpinan alat kelengkapan DPD RI dan penetapan keanggotaan Panmus akan dilaksanakan pada Sidang Paripurna Ke-6 DPD RI. “Pengesahan pimpinan alat kelengkapan DPD RI dan penetapan keanggotaan Panmus dilaksanakan pada Rabu, 9 Oktober 2024 lusa,” ungkapnya. Dijelaskannya, ada beberapa provinsi yang belum mengembalikan formulir dan/atau bersepakat terhadap komposisi keanggotaan alat kelengkapan. Untuk itu Pimpinan DPD RI meminta kepada provinsi yang belum mengembalikan formulir dan/atau sepakat tersebut, untuk dapat menyepakati dalam sidang paripurna ini. “Untuk itu, apakah dapat disetujui keanggotaan alat kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2024-2025 kecuali Panitia Musyawarah? Setuju,” ketok Sultan. Sultan menjelaskan, berdasarkan penetapan nama keanggotaan alat kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2024-2025 tersebut, maka akan dilaksanakan pemilihan pimpinan alat kelengkapan pada hari Selasa, 8 Oktober 2024, yang diawali penentuan para calon pimpinan alat kelengkapan dari subwilayah masing-masing, dalam rapat subwilayah. “Untuk lebih efektifnya proses pemilihan pimpinan alat kelengkapan, Pimpinan DPD RI menghimbau kepada seluruh anggota DPD RI untuk hadir pada pemilihan dimaksud. Kami berharap proses pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPD RI dapat berlangsung secara demokratis dan lebih mengutamakan musyawarah mufakat,” pinta Sultan. Sumber: https://liputan.co.id/2024/10/pimpinan-alkel-dan-anggota-panmus-dpd-ri-disahkan-9-oktober/

Jakarta - DPD RI selesai melakukan rapat menentukan siapa yang akan menjadi pimpinan di MPR dari unsur DPD periode 2024-2029. Hasilnya, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, terpilih dengan voting. Rapat dilakukan di gedung Nusantara V, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, sejak Rabu (2/10/2024). Voting dilakukan 2 putaran karena pada putaran pertama tidak ada yang memperoleh suara 50 persen plus 1. Abcandra dan Fadel Muhammad yang maju ke putaran 2. Anak dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumham RI) Supratman Andi Agtas itu menang dengan memproleh 93 suara, sedangkan Fadel memperoleh suara 50. Ada 1 suara tidak sah. Total ada 143 anggota DPD yang mengikuti voting. "Dengan demikian hasil putaran kedua, Abcandra Akbar 93 suara dan Fadel Muhammad 50 suara. Abcandra mendapatkan suara terbanyak dan terpilih pimpinan MPR RI untuk mewakili DPD RI adalah Abcandra Akbar," kata Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menutup sidang, Kamis (3/10/2024). Abchandra sendiri berhasil mengalahkan 5 kandidat lainnya. Yaitu: - AA. Ahmad Nawardi - Daud Yordan - Agustin Teras Narang - Maya Rumantir - Fadel Muhammad Sebelumnya, DPD RI telah menggelar rapat untuk menentukan Ketua Kelompok DPD di MPR RI. Hasilnya anggota DPD Dedi Iskandar Batubara terpilih menjadi Ketua Kelompok DPD di MPR RI. Rapat dilakukan di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2024). Rapat itu dipimpin oleh Tansil Linrung, Dedi Iskandar Batubara, dan Abraham Liyanto. "Sudah-sudah, kebetulan saya diamanahkan untuk jadi ketua kelompok, semacam ketua fraksi ya," kata Dedi usai memimpin rapat penetapan pimpinan kelompok DPD di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10). Dedi menjelaskan, sekretarisnya adalah Abraham Liyanto dan bendaharanya Anna Latuconina. Nama-nama itu, kata dia, telah disampaikan ke MPR. "Kemudian sekretarisnya Pak Abraham Lianto, bendaharanya Bu Anna Latuconsina," sebutnya. Sumber: https://news.detik.com/berita/d-7569437/abcandra-akbar-supratman-terpilih-jadi-pimpinan-mpr-unsur-dpd

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Periode 2024-2029 Sultan B Najamudin berpelukan dengan sejumlah anggota DPD setelah dipastikan terpilih sebagai ketua DPD dalam rapat paripurna, Rabu (2/10/2024) dini hari. Berdasarkan pantauan Kompas.com, ketika Sultan dipastikan meraih suara mayoritas dari 151 senator, ia menghampiri La Nyalla yang merupakan pesaing dalam perebutan kursi ketua DPD sekaligus ketua DPD 2019-2024. Setelah berpelukan dengan La Nyalla, Sultan menghampiri dan memeluk sejumlah senator lain yang mengikuti rapat paripurna, termasuk dengan komedian Komeng yang mendukung La Nyalla sebagai calon ketua DPD. Momen pelukan itu diiringi lagu selawat dari para pendukung Sultan. Untuk diketahui, paket kubu Sultan Najamudin sebagai ketua, dengan GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung selaku bakal calon wakil ketua, sukses mengantongi 95 suara. Sementara itu, kubu La Nyalla Mattalitti sebagai ketua dan Nono Sampono, Elviana, dan Andi Muhammad Ihsan sebagai bakal calon wakil ketua, memperoleh 56 suara. Sebelumnya, rapat paripurna berjalan alot dengan puluhan kali interupsi dari sesama anggota DPD RI berkaitan dengan tata tertib pemilihan. Suasana juga beberapa kali memanas imbas rivalitas ini. Bahkan, Sultan sendiri cekcok dan nyaris berkelahi dengan La Nyalla sebelum pemungutan suara digelar. Dalam paparan visi-misinya sebelum pemungutan suara, Sultan mengeklaim telah bicara panjang dengan Prabowo Subianto terkait gagasan-gagasannya memimpin para senator. Menurut dia, kolaborasi dengan pemerintah menjadi kata kunci yang penting agar dari sisi legislasi, anggaran, dan representasi, DPD RI dapat memperkuat tajinya. "Saya beruntung paket kami berempat 4-5 hari lalu diskusi panjang dengan presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Diskusi yang luar biasa menarik, hangat, dan positif sekali," kata dia. "Beliau sampaikan paparan yang luar biasa bahwa kita harus bersatu. Kita harus membangun bersama-sama Indonesia itu sangat kaya. Lembaga (negara) ke depan harus kuat, harus kolaboratif, sangat Indonesia sekali," ucapnya. Kolaborasi dan sikap yang inklusif, menurut Sultan, membuatnya optimistis DPD RI bisa semakin diperhitungkan. Ia juga mengakui bahwa kepemimpinan La Nyalla Mattalitti selama ini telah membawa banyak capaian untuk DPD RI, namun ia yakin mampu menyempurnakan jauh lebih baik dari itu. Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/02/05064491/terpilih-jadi-ketua-dpd-sultan-najamudin-peluk-la-nyalla-dan-komeng

BekisarMedia.id — Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia menggelar Sidang Paripurna ke 2 Awal Masa Jabatan 2024-2029. Dalam Sidang Paripurna tersebut, memiliki agenda pengesahan jadwal persidangan dan acara sidang awal masa jabatan periode 2024-2029, penyampaian empat orang perwakilan DPD untuk mengikuti rapat konsultasi Pimpinan Sementara MPR bersama perwakilan partai politik dan Perwakilan DPD RI, penetapan tahapan pemilihan Pimpinan DPD RI Periode 2024-2029, penetapan tahapan pemilihan Pimpinan Kelompok DPD di MPR, dan penetapan tahapan pemilihan Pimpinan MPR unsur DPD. Dalam sidang yang dipimpin oleh Pimpinan Sementara yakni Ismeth Abdullah dan Larasati Moriska, disebutkan bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 Peraturan DPD Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, Kelompok Anggota Provinsi merupakan pengelompokan Anggota yang berjumlah 4 (empat) orang Anggota pada setiap provinsi, ditetapkan oleh DPD dalam sidang paripurna pada masa sidang I di tahun sidang pertama periode keanggotaan. “Sehubungan dengan hal tersebut, kelompok anggota provinsi terdiri dari tiga puluh delapan povinsi, masing-masing provinsi terdiri dari empat orang anggota, sesuai Keputusan Presiden/KPU 115/P Tahun 2024 tanggal 30 September 2024.” ucap Larasati Moriska yang merupakan Anggota DPD termuda, dengan umur 22 tahun. Dalam sidang paripurna tersebut, juga menetapkan tahapan pemilihan Pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Dimana berdasarkan ketentuan Pasal 90 sampai dengan Pasal 94 Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2024, tahapan pemilihan meliputi pendaftaran bakal calon paket Pimpinan DPD RI, pemilihan dan penetapan calon paket Pimpinan DPD RI, pengucapan sumpah atau janji Pimpinan DPD RI terpilih, penyerahan palu sidang dari pimpinan sementara ke Pimpinan DPD RI periode 2024-2029, dan penyerahan memori pelaksanaan tugas dari Pimpinan DPD RI periode 2024-2029. “Apakah tahapan pemilihan Pimpinan DPD RI periode 2024-2029 dapat disetujui?” tanya Larasati Moriska ke Anggota DPD yang disambut dengan ucapan setuju. Selain itu, Sidang Paripurna ke 2 DPD RI tersebut juga menetapkan tahapan pemilihan Pimpinan Kelompok DPD di MPR. Sesuai ketentuan Pasal 111 Peraturan DPD Nomor 2 Tahun 2024, penetapan tahapan pemilihan Pimpinan Kelompok DPD di MPR terdiri dari penetapan calon Pimpinan Kelompok DPD dari masing-masing provinsi, pemilihan Ketua Kelompok DPD, penentuan Pimpinan Kelompok DPD lainnya oleh Ketua Kelompok DPD, dan penentuan Pimpinan Kelompok DPD di MPR yang akan duduk dalam keanggotaan alat kelengkapan MPR sejumlah dua puluh satu orang. “Rinciannya sebagai berikut, Badan Sosialisasi terdiri dari sembilan orang, Badan Pengkajian terdiri dari sembilan orang, dan Badan Penganggaran terdiri dari tiga orang.” imbuh Anggota DPD Republik Indonesia dari Kalimantan Utara ini. Pimpinan Sementara DPD RI itu, juga menetapkan tahapan pemilihan Pimpinan MPR unsur DPD. Di mana sesuai ketentuan Pasal 115 sampai dengan Pasal 119 Peraturan DPD Nomor 2 Tahun 2024, tahapan Pemilihan Pimpinan MPR unsur DPD meliputi pendaftaran bakal calon Pimpinan MPR unsur DPD, pemilihan calon Pimpinan MPR dari unsur DPD dengan musyawarah mufakat atau pemungutan suara, penetapan serta pengusulan Pimpinan MPR unsur DPD. “Serta calon Pimpinan MPR unsur DPD terpilih diusulkan oleh Pimpinan Kelompok DPD di MPR kepada Pimpinan Sementara MPR.” kataya. Sidang Paripurna DPD RI tersebut juga menetapkan perwakilan provinsi sebagai perwakilan DPD RI untuk mengikuti rapat konsultasi Pimpinan Sementara MPR RI bersama perwakilan partai politik. Dimana perwakilan dari DPD RI itu adalah dari Lampung, Abdul Hakim, yang mewakili Sub Wilayah Barat I. Dari Banten Habib Ali Alwi yang mewakili Sub Wilayah Barat II, Dari Sulawesi Selatan Al Hidayat Samsu mewakili Sub Wilayah Timur I, dan Sulawesi Tenggara Amirul Tamim yang mewakili Sub Wilayah Timur II. (qso) Sumber: https://www.musinews.id/gelar-sidang-paripurna-ke-2-dpd-ri-tetapkan-agenda-awal-masa-jabatan-dpd-ri-periode-2024-2029/