Pada Sidang Paripurna Ke-13 Masa Sidang IV, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menetapkan lima keputusan penting yang mencakup hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang, pandangan dan pendapat, serta rekomendasi DPD RI. Dalam sidang tersebut, Pimpinan dan Anggota DPD RI memberikan apresiasi kepada Komite III atas inisiatif dan upaya konkret dalam memulangkan dua Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural asal Provinsi Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat yang sebelumnya terlantar di shelter KJRI Istanbul, Turki. Apresiasi tersebut disampaikan secara langsung saat Ketua Komite III membacakan laporan pelaksanaan tugas, yang disambut dengan tepuk tangan oleh seluruh anggota yang hadir. Ketua Komite III Filep Wamafma pada laporan di paripurna mengungkapkan bahwa Komite III DPD RI menemukan dua orang pekerja migran non prosedural di Istanbul Turki. Kedua orang pekerja migran tersebut mengalami kesulitan serius, termasuk tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah air Indonesia. “Temuan Komite III DPD RI ini menunjukkan masih adanya celah dalam sistem penempatan dan pengawasan Pekerja Migran Indonesia,” ucap Filep saat memberikan laporan di Sidang Paripurna ke-13 DPD RI, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (22/5/2025). Selain itu, Komite III menekankan pentingnya penguatan regulasi, penegakan hukum, dan sinergi antar lembaga dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi PMI. Perlindungan terhadap PMI tidak hanya merupakan kewajiban negara, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. “Kami minta pengesahan Hasil Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, khususnya peningkatan penempatan pekerja migran indonesia sektor formal dan pencegahan PMI ilegal,” lanjut Filep. Sementara itu, Ketua Komite I Andy Sofyan Hasdam menyampaikan pada forum ini, Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap 10 (sepuluh) RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang merupakan lanjutan pembahasan antara Komite I dengan DPR RI dan pemerintah. DPD RI berpandangan dalam RUU ini harus ada jaminan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur lebih lanjut karakteristik wilayah sesuai dengan kearifan lokal yang hidup, termasuk pula potensi sumber daya alamnya melalui perda masing-masing. "DPD RI mendukung RUU tersebut untuk disepakati bersama dan disahkan menjadi undang-undang," ujar Ketua Komite I Andi Sofyan Hasdam. Masih di kesempatan yang sama, Ketua Komite II Badikenita Sitepu pada laporannya di sidang paripurna meminta penetapan Keputusan DPD RI atas Hasil Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. "Saat ini, Komite II juga sedang melakukan penyusunan tentang RUU Material Maju, hal ini untuk memastikan pengelolaan mineral tidak hanya sebagai komoditas ekspor mentah, tetapi sebagai bagian strategi industrialisasi dan daya saing nasional jangka panjang," ungkap Badikenita. Di momen itu, Wakil Ketua Komite IV DPD RI Sinta Rosma Yenti melaporkan pada sidang paripurna terkait Hasil Pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. "Pertimbangan Rancangan RKP Tahun 2026 ini disusun dan akan disampaikan kepada DPR dan pemerintah, dengan tujuan untuk menjadi rujukan bagi pemerintah bersama DPR dalam menyusun kebijakan prioritas pembangunan nasional," tukas Senator Kalimantan Timur tersebut. Sinta Rosma menambahkan, Komite IV telah melaksanakan rapat kerja dengan Menteri dan Wakil Menteri Koperasi dalam rangka membahas Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. DPD RI mendukung kebijakan ini, dengan beberapa catatan penting. “Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak menimbulkan dampak pada beban tambahan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dan memastikan agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terus berkolaborasi dengan UMKM dan BUMDes, dan memastikan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam menjalankan kegiatan usahanya,” imbuhnya. Menutup paripurna, Ketua DPD RI juga menerima laporan dari Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI atas hasil Rekomendasi DPD RI terkait Pengaduan Masyarakat Terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) dan dilanjutkan oleh alat kelengkapan DPD RI lainnya yang tidak mengambil keputusan. "Pimpinan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja seluruh Alat Kelengkapan DPD RI yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana program prioritas yang telah ditetapkan pada Masa Sidang ini," pungkas Ketua DPD RI Sultan B Najamudin didampingi Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas dan Yorrys Raweyai mengakhiri sidang. (*mas) Sumber: https://www.dpd.go.id/

Pada hari Kamis 15 Mei 2025 yang penuh semangat dan antusiasme, SMK Negeri 1 Tampaksiring menerima kunjungan kerja dari Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna, anggota DPD RI asal Bali. Kunjungan ini merupakan bagian dari program pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar, yang memberikan dukungan dalam penguatan integritas tata kelola pendidikan di sekolah. Fokus utama kunjungan ini adalah tindak lanjut terhadap temuan pada data Dapodik (Data Pokok Pendidikan), khususnya terkait jumlah siswa jalur afirmasi yang melebihi kuota penerimaan. Dalam dialog terbuka bersama kepala sekolah, para guru, dan perwakilan siswa, Dr. Arya Wedakarna menekankan pentingnya kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem pendidikan. Ia menggarisbawahi bahwa pendidikan bukan hanya soal membangun kecerdasan intelektual, tetapi juga tentang membentuk karakter dan integritas generasi muda bangsa. “Pendidikan yang bersih adalah fondasi utama untuk menciptakan Indonesia yang kuat. Kita tidak boleh main-main dengan data dan regulasi, karena semua ini berdampak langsung pada masa depan siswa kita,” tegas beliau dalam sambutannya. Dalam kunjungannya ke ruang-ruang belajar dan fasilitas sekolah, beliau memberikan masukan terkait sarana prasarana yang perlu ditingkatkan guna mendukung kegiatan belajar mengajar yang lebih optimal. Beberapa catatan yang disampaikan antara lain perlunya pembaruan peralatan di ruang praktik Beliau juga melakukan peninjauan terhadap fasilitas sekolah, termasuk perpustakaan. Dalam kesempatan tersebut, beliau memberikan apresiasi terhadap koleksi buku dan pengelolaan perpustakaan yang dinilai masih relevan dan bermanfaat bagi siswa. Dr. Arya Wedakarna menyarankan agar koleksi buku dan keberadaan perpustakaan terus dipertahankan, mengingat pentingnya literasi dalam membentuk karakter dan pola pikir generasi muda. Selain itu, beliau juga melihat fasilitas hotel praktik yang digunakan sebagai sarana pembelajaran untuk jurusan Perhotelan. Fasilitas ini dinilai sangat mendukung pembelajaran berbasis praktik dan memberikan pengalaman nyata bagi siswa sebelum mereka terjun ke dunia kerja. Pada kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar juga menyampaikan pentingnya peran sekolah dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sejak dini. Beliau menekankan bahwa pendidikan antikorupsi perlu ditanamkan sejak bangku sekolah, agar nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas menjadi bagian dari karakter siswa. Kunjungan ini menjadi momen penting bagi SMK Negeri 1 Tampaksiring untuk menunjukkan komitmennya dalam membangun pendidikan yang berkualitas, berintegritas, dan relevan dengan tuntutan zaman. Kepala sekolah menyampaikan bahwa pihaknya akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan, baik dari segi administrasi, penguatan karakter, hingga peningkatan fasilitas pembelajaran. sumber: https://smkn1tampaksiring.sch.id/

Komitmen Bali menuju provinsi dengan energi bersih kembali diperkuat melalui sinergi antara PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Bali, Asosiasi Panel Surya Abadi (APSA), dan DPD RI Perwakilan Bali. Pertemuan strategis yang digelar di Denpasar ini menjadi ajang diskusi kolaboratif lintas sektor untuk mewujudkan transisi energi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal. PLN UID Bali menyatakan kesiapan mendukung ekosistem energi terbarukan di Bali melalui kemitraan multisektor. Hal ini disampaikan oleh Manajer Strategi Pemasaran PLN UID Bali, Ida Bagus Surya Respati. “Pertemuan kali ini merupakan tindak lanjut dari upaya bersama mendorong energi bersih di Bali. Harapan kami, Bali bisa lebih dulu mencapai Net Zero Emission sebelum target nasional 2060. Kami membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya, termasuk dengan APSA dan dunia pendidikan,” ungkap Ida Bagus Surya. Sejalan dengan itu, Ketua APSA Gusti Ayu Kadek Widia menekankan pentingnya keterlibatan anak muda dan sekolah kejuruan dalam transisi energi ini. “Program Bali Mandiri Energi menjadi peluang besar bagi lulusan SMK dan sekolah teknik untuk terlibat aktif dalam sektor PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya). Instalasi rooftop hingga solar farm membuka banyak lapangan kerja baru. Kolaborasi ini juga kami dorong melalui edukasi, pembiayaan inklusif, serta peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal,” jelas Gusti Ayu. APSA saat ini beranggotakan badan usaha sektor PLTS di Bali, dan menjadi mitra strategis dalam menjembatani perubahan regulasi serta standardisasi pemasangan PLTS sesuai Permen ESDM terbaru tahun 2024. DPD RI Perwakilan Bali, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna, dalam sambutannya memberikan dukungan penuh terhadap transformasi energi di Bali. Ia menekankan pentingnya kesiapan lokal, baik dari sisi kebijakan, industri, maupun sumber daya manusia. “Kita bicara bisnis triliunan rupiah. Bali harus siap jadi pemain, bukan hanya penonton. Saya mendorong agar APSA dan seluruh lembaga pendidikan menyiapkan tenaga kerja handal, karena peluang sudah ada. Kita punya penduduk 4,3 juta, wisatawan 8 juta per tahun. Ini potensi ekonomi dan energi bersih yang luar biasa,” ujar Arya Wedakarna. Ia juga menambahkan bahwa DPD RI siap mengawal kebijakan hingga tingkat pusat, termasuk mendorong penguatan ekosistem pembiayaan hijau, CSR BUMN, dan kredit usaha rakyat (KUR) untuk pelaku usaha energi bersih. Dengan sinergi yang semakin erat antara BUMN, asosiasi, dan pemerintah, Bali optimistis menjadi pelopor transisi energi bersih di Indonesia. "Langkah ini bukan sekadar strategi energi, tapi juga warisan untuk generasi mendatang – Bali yang bersih, mandiri, dan berdaulat secara energi," tutup Arya Wedakarna. (BB) Sumber: https://www.baliberkarya.com/

Inovasi pendidikan karakter datang dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Dalam upaya menekan perilaku menyimpang anak-anak yang sulit dikendalikan, ia menggagas kebijakan pengiriman anak-anak yang dinilai "nakal" ke barak militer. Tentunya, ini hanya berlaku bagi anak-anak yang memang telah diserahkan oleh orang tua mereka karena sudah merasa putus asa dalam mendidik. Tujuannya bukan untuk menghukum, melainkan untuk membentuk karakter, kedisiplinan, dan menumbuhkan nilai empati sejak dini. Kebijakan ini mengundang perhatian berbagai pihak, termasuk dari Anggota DPD RI Dapil Bali, Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik, yang dikenal luas sebagai Ni Luh Djelantik. Ia menilai pendekatan ini berani dan bisa menjadi alternatif positif di tengah tantangan zaman yang membuat anak-anak kian rentan terjebak perilaku kekerasan dan perundungan. "Kalau kita sebenarnya kan sudah menjalani di awal masa-masa masuk sekolah, ya kan? Ospek. Tapi hari ini, dengan adanya perkembangan teknologi, apa yang kami lihat memang tidak kami alami di masa itu. Perbuatan yang mengarah kepada kekerasan, bullying baik verbal maupun fisik semakin sering terjadi," ujar Ni Luh Djelantik pada Jumat (16/5/2025) saat dikonfirmasi usai kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI. Ia menekankan bahwa jika program pembinaan tersebut dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab, tentu bisa menjadi solusi yang disetujui banyak orang tua. Bukan untuk menyakiti, tetapi sebagai bentuk pengenalan terhadap dunia nyata yang menuntut tanggung jawab dan empati. "Kalau memang harus dilakukan pendisiplinan misalnya satu minggu, dua minggu yang penting transparan ya prosesnya. Jangan sampai pas pulang kenapa-kenapa. Why not? Karena menurut rasa, orang tua pasti menyetujui, asal tidak mencelakakan anak. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa ada dunia di luar sana yang harus mereka hadapi dan pelajari. Dunia yang mengajarkan empati dan kebaikan," ujarnya. Kebijakan ini memunculkan harapan baru bahwa pendekatan nonkonvensional dapat membuka jalan bagi anak-anak yang sempat tersesat untuk kembali menemukan arah hidup yang lebih baik. Pemerintah daerah lain pun diharapkan dapat melihat peluang pembinaan karakter sebagai investasi sosial jangka panjang. Sumber: https://rri.co.id/

JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin melantik Mohammad Iqbal, sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI di Gedung Nusantara IV, Senin (19/5/2025). Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79/TPA Tahun 2025 tanggal 9 Mei 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. "Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan YME atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Senin tanggal 19 Mei 2025, saya Sultan Baktiar Najamudin dengan ini secara resmi melantik saudara dalam jabatan Sekretaris Jenderal DPD RI. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan," ucap Sultan ketika melantik Mohammad Iqbal. Dalam sambutannya, Sultan menyampaikan bahwa jabatan Sekjen DPD RI adalah posisi strategis dan kunci dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas konstitusional lembaga. Ia menaruh harapan besar kepada Mohammad Iqbal untuk membawa perspektif baru dan meningkatkan efektivitas kerja lembaga. “Dengan latar belakang Saudara sebagai personil Polri, Saudara telah menunjukkan dedikasi dan profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kami percaya bahwa pengalaman dan keahlian Saudara akan sangat bermanfaat bagi lembaga DPD RI dalam menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya, dan membawa perspektif baru untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas lembaga,” ujar Sultan. Pelantikan ini, lanjut Sultan, juga menjadi momentum bagi DPD RI untuk memperkuat kontribusi nyata bagi masyarakat daerah. Sultan menegaskan bahwa dalam masa kepemimpinannya, DPD RI masa bakti 2024–2029 harus meninggalkan warisan kebijakan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh publik. “Dengan memperhatikan kewenangan yang dimiliki DPD RI saat ini dan tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap DPD RI, maka kita perlu melakukan terobosan-terobosan baru dalam pelaksanaan fungsi dan tugas yang dimandatkan konstitusi, yaitu mengoptimalkan fungsi pengawasan, fungsi pertimbangan APBN dan fungsi legislasi,” jelasnya. Sultan juga menggarisbawahi pentingnya sinergi dan komitmen seluruh jajaran di lingkungan Sekretariat Jenderal agar mendukung penuh kepemimpinan Sekjen yang baru. Menurutnya, semua pihak adalah bagian dari satu korps besar yang memiliki tanggung jawab bersama dalam menjalankan visi lembaga. Selain melantik Sekjen DPD RI, acara tersebut juga melantik Rahman Hadi sebagai Pejabat Fungsional Analis Legislatif Ahli Utama. Sultan mengatakan, atas kinerjanya, Pimpinan DPD RI mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Rahman Hadi atas kinerja dan kontribusi selama menduduki jabatan Sekjen DPD RI sejak 14 Desember 2020. “Dengan peralihan Saudara menjadi pejabat Fungsional Analis Legislatif Ahli Utama, kami percaya Saudara akan terus memberikan kontribusi yang berharga bagi lembaga melalui keahlian dan pengalaman Saudara selama ini,” ucap Sultan.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Tamsil Linrung, menerima kunjungan delegasi Parlemen Republik Ceko, dipimpin Wakil Ketua Parlemen Jan Skopeček, di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2025). Pertemuan dihadiri oleh Ketua Komite Urusan Eropa Parlemen Republik Ceko Ondřej Benešík, sejumlah anggota Komite Kerja Sama Luar Negeri Parlemen Republik Ceko, Duta Besar Republik Ceko untuk Indonesia, Jaroslav Doleček. Dari pihak DPD RI, hadir mendampingi Wakil Ketua DPD RI antara lain Anggota Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI Happy Djarot, Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPD RI Oni Choiruddin, dan Kepala Biro Persidangan I Empi Muslion. Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menyambut baik kunjungan Parlemen Republik Ceko sebagai wujud eratnya hubungan bilateral yang telah terjalin selama tujuh dekade. Menurut Tamsil, pertemuan ini merupakan langkah penting dalam meneguhkan jembatan persahabatan antara Indonesia dan Republik Ceko, yang sama-sama berkomitmen pada masa depan yang berkelanjutan, adil, dan sejahtera. Tamsil menjelaskan, Indonesia dan Republik Ceko telah menorehkan tonggak sejarah melalui penandatanganan Letter of Intent tentang kerja sama perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan pada Juni 2021. “Kami percaya kerja sama ini perlu diperluas, tidak hanya di tataran pemerintahan, tetapi juga melibatkan sektor swasta dan masyarakat,” ujar Tamsil. Senator Indonesia asal Sulawesi Selatan itu juga menyoroti dinamika perdagangan bilateral yang menunjukkan tren positif, dengan nilai mencapai USD 254,9 juta pada tahun 2022. “DPD RI melihat potensi besar dalam kolaborasi bisnis lintas negara, khususnya di sektor lingkungan dan energi bersih,” ujafnya. Tamsil Linrung turut mengapresiasi rencana Republik Ceko untuk membuka Konsulat Kehormatan di Palu, Sulawesi Tengah, tahun ini. Menurutnya, langkah tersebut akan membuka jalur kerja sama yang lebih konkret antara pusat dan daerah, terutama dalam bidang investasi dan pariwisata, sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat lokal dan inovasi lingkungan. Wakil Ketua Parlemen Republik Ceko, Jan Skopeček, dalam pernyataannya menyampaikan terima kasih atas sambutan yang hangat dari DPD RI. Skopeček menjelaskan, hubungan diplomatik Indonesia-Ceko telah berjalan selama 70 tahun berlangsung sangat baik dan tanpa hambatan berarti. “Kami ingin melanjutkan kerja sama yang lebih mendalam di berbagai sektor, dari keamanan siber hingga pendidikan dan energi terbarukan. Namun, kami juga mengingatkan pentingnya pendekatan bertahap dalam transisi energi, agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga,” ungkap Skopeček. Salah satu bidang kerja sama yang mendapat sorotan khusus adalah pendidikan. Ia menyayangkan terhambatnya program pertukaran mahasiswa dalam beberapa tahun terakhir karena kendala pembiayaan, dan menyatakan dukungan penuh agar program tersebut kembali dihidupkan. Ia juga menegaskan kesiapan Ceko menjadi jembatan penghubung kerja sama Indonesia dengan negara-negara Uni Eropa. Menanggapi hal tersebut, Tamsil Linrung menyatakan bahwa DPD RI akan segera menindaklanjuti kendala yang ada dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk mencari solusi terbaik. Yang Mulia Duta Besar Republik Ceko Jaroslav Doleček mengungkapkan bahwa penandatanganan Letter of Intent pada masa pandemi COVID-19 menjadi momen bersejarah yang membuka lembaran baru dalam hubungan kedua negara. Dubes Ceko menyebutkan ada sejumlah kerja sama konkret yang telah berjalan, seperti kerja sama antar kebun binatang, upaya bersama dalam pelestarian dan pencegahan penyelundupan satwa langka, serta pengelolaan resor wisata oleh warga Republik Ceko di Sulawesi Selatan. “Kami sangat mengharapkan peningkatan kunjungan warga Ceko ke Indonesia, terutama ke Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, seiring pembukaan konsulat kehormatan dan pengembangan sektor pariwisata di kawasan tersebut,” ujar Duta Besar Doleček. Terakhir, Tamsil menegaskan komitmen DPD RI untuk memastikan kerja sama Indonesia dan Republik Ceko tidak hanya berlangsung di atas kertas, tetapi benar-benar berdampak nyata hingga ke pelosok negeri. Sumber:https://liputan.co.id/

Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI membawa pulang dua Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural yang sedang terlantar di Istambul, Turki. Mereka bersama rombongan Komite III tiba di Bandara Soekarno-Hatta, dan disambut Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, Rabu (14/5/2025). Kedua orang PMI yang berasal dari Provinsi Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat tersebut, ditemukan Komite III DPD RI yang melakukan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan UU No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) di Turki. Mereka berdua mengalami permasalahan serius di Shelter KBRI Istanbul. Mereka tidak memiliki biaya untuk kembali pulang ke tanah air. Pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Istanbul juga menghadapi keterbatasan anggaran dalam upaya pemulangan. Komite III DPD RI langsung berkoordinasi dengan KJRI Istanbul untuk memfasilitasi pemulangan kedua PMI tersebut ke Indonesia. Karena itu, Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, mengapresiasi respons cepat Komite III DPD RI terhadap permasalahan PMI di Istambul. Ia menegaskan perlunya langkah evaluatif yang menyeluruh terhadap seluruh penyelenggara penyaluran PMI. “Pengalaman seperti ini bukan hanya terjadi di Turki, tetapi juga di banyak negara lain. Ini tanggung jawab bersama untuk memastikan para PMI bisa dipulangkan dan dilindungi hak-haknya,” kata Tamsil di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Rabu (14/05/25). Tamsil mengutarakan bahwa perlu sanksi tegas bagi penyelanggara yang mengirimkan PMI secara non prosedural. “Para penyelenggara yang terbukti melakukan pengiriman non prosedural harus diberi sanksi tegas,” tegasnya. Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma menyampaikan bahwa peninjauan ke Istanbul merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap implementasi pelindungan PMI. “Kami mendapati kasus yang belum terungkap sebelumnya, yaitu dua PMI non prosedural yang terlantar. Ketika kami tiba, kondisi mereka sangat memprihatinkan dan perlu segera diselamatkan. Ini menjadi bukti bahwa sistem pengawasan dan penempatan PMI masih menyisakan celah,” ungkap senator asal Papua Barat itu. DPD RI melalui Komite III menegaskan kembali komitmennya untuk terus mendorong penguatan regulasi, penegakan hukum, serta peningkatan pelindungan menyeluruh terhadap pekerja migran Indonesia, baik dari sisi hulu (proses perekrutan) maupun hilir (pelindungan saat bekerja di luar negeri). “Kita perlu menguatkan kembali regulasi pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri,” tuturnya. (sam) Sumber: https://www.parlementaria.com/

Komandan Kodim (Dandim) 1617/Jembrana, Letkol Inf. M. Adriansyah S.I.P.,M.I.P, menghadiri acara Kick Off Desa Cantik (Desa Cinta Statistik) tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jembrana bersama dengan Pemerintah Desa Penyaringan. Acara yang berlangsung pada hari Rabu, 14 Mei 2025, bertempat di gedung serbaguna Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, mengusung tema “Subak Tangguh, Data Terkelola, Desa Penyaringan wujudkan Ketahanan dan Kedaulatan Pangan”. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, di antaranya Bupati Jembrana (I Made Kembang Hartawan,S.E.,M.M.), Anggota DPD RI (Ir. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa, S.E., M.Tr.U., M.Si.,), Anggota DPRD Provinsi Bali (I Kade Darma Susila,S.H.), Kepala BPS Provinsi Bali (Agus Gede Hendrayana Hermawan), Ketua DPRD Kabupaten Jembrana (Ni Made Sri Sutharmi,S.M.), Kapolres Jembrana (AKBP. Kadek Citra Dewi Suparwati,S.H.,S.I.K.,M.I.K.), serta jajaran kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, Camat Mendoyo, Kapolsek Mendoyo, Danramil 1617-02/Mendoyo, diaspora Desa Penyaringan, perbekel desa se-Kecamatan Mendoyo dan desa-desa tetangga, perangkat Desa Penyaringan, tokoh adat, subak, kelompok usaha tani, kepala sekolah, tim pelaksana Desa Cantik BPS Kabupaten Jembrana, pembina Desa Cantik BPS Provinsi Bali, pegawai BPS Kabupaten Jembrana, dan tamu undangan lainnya. Acara diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan dari Perbekel Desa Penyaringan yang menyampaikan kebanggaan desa menjadi bagian dari program nasional ini serta memohon bimbingan dalam pengelolaan data desa. Kepala BPS Kabupaten Jembrana dalam sambutannya menekankan pentingnya pengelolaan data desa dalam menjawab kebutuhan warga dan mewujudkan swasembada pangan sesuai misi Presiden RI. Beliau juga menyoroti potensi sektor pertanian di Jembrana dan perlunya melibatkan generasi muda melalui program Desa Cantik. Anggota DPRD Provinsi Bali menyampaikan bahwa data adalah kekuatan dalam merencanakan pembangunan yang tepat sasaran dan mengelola potensi desa. Sementara itu, Anggota DPD RI mengapresiasi Desa Penyaringan sebagai desa yang komplit dan meyakini program nasional ini akan berjalan maksimal. Beliau juga menyampaikan informasi terkait potensi Kabupaten Jembrana sebagai pilot project pembangunan perumahan murah dan pembangunan jalan tol yang perlu dipersiapkan. Bupati Jembrana dalam sambutannya menyambut baik program Desa Cantik dari BPS yang bertujuan meningkatkan peran desa dalam pengelolaan data yang akurat. Beliau berharap Desa Penyaringan dapat meraih prestasi terbaik di tingkat nasional dan mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi dalam memperbaiki data statistik pertanian. Acara dilanjutkan dengan pemutaran video Desa Cantik dan diakhiri dengan prosesi simbolis peresmian Kick Off Program Desa Cantik Desa Penyaringan Tahun 2025 yang ditandai dengan pemukulan Gong dan penandatanganan Piagam Dukungan Desa Cantik oleh Bupati Jembrana. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Kehadiran Dandim 1617/Jembrana dalam acara ini menunjukkan dukungan TNI terhadap program pemerintah dalam upaya memajukan desa melalui pengelolaan data yang lebih baik demi mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Sumber:https://filesatu.co.id/dandim-jembrana-hadiri-kick-off-desa-cantik-di-desa-penyaringan-sinergi-data-untuk-ketahanan-pangan/

Demi keamanan dan kelancaran segala kegiatan yang di wilayah Kecamatan Bangli, Personil Polsek bergabung dengan Personil Polres Bangli dan bersinergi dengan Instansi Terkait, melaksanakan pengamanan kegiatan Upacara memperingati HUT lahirnya Kota Bangli yang ke 821, tahun 2025. Terkait dengan hal tersebut pada tanggal 10 Mei 2025 pukul 08.30 Wita, di Alun-alun Kota Bangli Jln. Brigjen Ngurah Rai Kab. Bangli, Personil Polsek dan Polres Bangli dipimpin Kabag Ops Polres Bangli Kompol Dewa Gede Oka, S.Sos.,S.H.,M.H, didampingi Kapolsek Bangli Kompol I Dewa Made Suryatmaja, S.H.,M.H, dan bersinergi dengan instansi terkait melaksanakan pengamanan dan pemantauan kegiatan upacara peringatan HUT lahirnya Kota Bangli Ke-821 tahun 2025 dengan tema “Brave Silent Innovative”. Sebagai Inspektur upacara Gubernur Bali Dr. Ir. I Wayan Koster, M.M. Tampak hadir dalam kegiatan tersebut yaitu, Danrem 163/WSA Brigjen TNI Ida I Dewa Agung Hadi Saputra, S.H., Anggota DPD RI Dapil Bali I Komang Merta Jiwa, S.E., Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, S.E., M.I.Kom., Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar, SST.,Par., M.I.Kom., Anggota DPRD Prov. Bali Dapil Bangli I Nyoman Budi Utama, S.H., Anggota DPRD Prov. Bali Dapil Bangli Sang Nyoman Erawan, Anggota DPRD Prov. Bali Dapil Bangli Drs. I Wayan Gunawan, M.A.P., Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika, S.H.,M.H., Pj Sekda Kab. Bangli I Made Ari Pulasari, S.Sos., Dandim 1626/Bangli Letkol Kav I Ketut Artha Negara, S.H.,M.I.P., Kapolres Bangli AKBP I Gede Putra, S.H., S.I.K., M.H., Bupati Kab. Badung I Wayan Adi Arnawa, S.H dan perwakilan Bupati se-Prov Bali., Ketua Bawaslu Kab. Bangli I Nengah Muliarta, S.T., Komisioner KPU Kab. Bangli Ni Putu Anom Januwintari, A.Md., Para Pimpinan OPD dilingkungan Pemda Bangli., Para Tokoh Agama, Adat, Masyarakat Kab. Bangli dan Para peserta Upacara, yang seluruhnya hadir kurang lebih 1.500 orang. Upacara peringatan HUT lahirnya Kota Bangli ke-821 tahun 2025 dilaksanakan bertujuan agar masyarakat Kab. Bangli dan generasi muda sejarah dan proses berdirinya Kab. Bangli yang merupakan perjuangan para pahlawan dan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Bangli I Ketut Suastika, S.H, membacakan secara singkat sejarah lahirnya kota Bangli. Kemudian dilanjutkan dengan Amanat dari Inspektur Upacara dalam sambutan mengatakan.” Dengan peringatan hari lahir kota Bangli ke 821 diharapkan seluruh komponen masyarakat dapat menunjukkan jati diri, berani bangkit dan optimis dalam memajukan dan memantapkan pembangunan berkelanjutan di kabupaten Bangli” “Pembangunan di Kab. Bangli diharapkan dapat digunakan untuk berani melihat ruang-ruang baru yang ada di wilayah Bangli, seperti potensi wisata, produk lokal atau sumber daya alam dan memanfaatkan potensi tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” harapnya. “Pembangunan di kabupaten Bangli merupakan bagian dari kerangka pembangunan Bali secara keseluruhan dalam 5 tahun kedepan periode 2025-2030, melalui pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru dan merupakan implementasi haluan pembangunan Bali masa depan (100 tahun)”Imbuhnya. “Pembangunan di Bali harus diselenggarakan secara terintegrasi terpadu dengan satu pola dan satu tata kelola agar Bali dibangun secara utuh, cantik dan indah”. Ujarnya. “Budayakan pengolahan sampah desa adat, kelurahan dan komunitas sehingga nantinya Bali dapat dinobatkan sebagai Pulau bebas dari sampah plastik, sesuai surat edaran Gubernur Bali nomor 9 tahun 2025.” “Aktifkan kembali peran Sipanduberadat, bersinergi dengan jajaran TNI dan Polri untuk mencegah adanya praktik-praktek premanisme dari Ormas, yang akan merusak tatanan kehidupan kita pariwisata Bali”. “Keberhasilan momentum pertama pembangunan Bali 5 tahun ke depan akan menjadi pondasi yang menentukan keberhasilan dan keberlanjutan peradaban serta masa depan generasi penerus Bali sampai 100 tahun ke depan” Tutupnya. Kemudian dilanjutkan dengan berdoa bersama dilanjukan dengan Penyerahan bantuan sosial terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam yang diserahkan oleh Bupati Bangli dan kegiatan Parade Agung dari siswa-siswi SD, SMP dan SMA/SMK se-Kab. Bangli serta peninjaun stand Pameran Pendidikan. Kemudian rangkaian kegiatan Hut Kota Bangli diakhiri dengan melaksanakan Joy Ride Ranpur Anoa mengelilingi kota Bangli yang diikuti Oleh Gubernur Bali beserta rombongan. Selama kegiatan berlangsung diamankan Oleh Personil gabungan Polsek dan Polres Bangli yang dipimpin oleh Kabag Ops Polres Bangli Kompol Dewa Gede Oka, S.Sos.,S.H.,M.H, didampingi Kapolsek Bangli Kompol I Dewa Made Suryatmaja, S.H.,M.H, dan bersinergi dengan Instansi terkait, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan Aman dan Lancar. Sementara Kapolsek Bangli Kompol I Dewa Made Suryatmaja, S.H.,M.H, saat dikomfirmasi mengatakan, kegiatan pengamanan ini dilakukan untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, sehingga kegiatan Upacara dalam rangka memperingati Lahirnya Kota Bangli yang ke – 821, dapat berjalan dengan aman dan lancar.” Ujarnya. (Hms/Echa) Sumber: https://radarblambangan.com/

Seragam sekolah robek, bibir berdarah, telinga berdarah, pihak SMP PGRI 7 Denpasar membantah siswi berinisial C (14 tahun) merupakan korban bullying. Meskipun korban C mengalami sakit di sekujur tubuh hingga terpaksa melakukan Visum et Repertum ke rumah sakit, Wali Kelas merangkap Guru Bimbingan Konseling (BK) SMP PGRI 7 Denpasar, Komang Jumantari menyebut insiden yang viral di media sosial (medsos) itu hanyalah sebuah kesalahpahaman. Jumantari juga menilai luka yang diderita C di bagian bibir hanya luka ringan dan sudah diobati pihak sekolah. Ia pun membantah terjadi pengeroyokan dan sejumlah siswa yang terlibat dalam insiden tersebut sudah berdamai. Pihak sekolah berharap masyarakat tidak langsung menghakimi tanpa mengetahui fakta-fakta sebenarnya. Diberitakan sebelumnya, media sosial begitu masih membagikan kisah pilu yang dihadapi C di mana ia menjadi korban bullying berujung penyiksaan fisik oleh teman satu sekolahnya di SMP PGRI 7 Denpasar, Jumat, 9 Mei 2025. Kekerasan fisik hingga seragam sekolah yang dikenakan korban C robek, bibir berdarah, telinga berdarah, dan menderita sakit di sekujur tubuh dikutuk banyak pihak. Kekerasan yang dialami siswi malang ini diunggah oleh sang ibu kandung di media sosial, Jumat, 9 Mei 2025 dan dibagikan oleh banyak netizen lainnya. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Dapil Bali, Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik atau biasa disingkat Ni Luh Djelantik mengatakan kasus bullying hingga berujung kekerasan fisik tersebut sudah menjadi temuan Kepolisian Daerah (Polda) Bali. “Matur suksma @renaktapoldabali. Perundungan baik psikis maupun fisik adalah benih kekerasan yang jika tidak ditindaklanjuti dan diberikan sanksi tegas maka dapat terulang kembali dan menimbulkan dampak yang membahayakan. Laporan perundungan terhadap putri dari Kadek Bagiari telah kami terima. Matur suksma @renaktapoldabali yang telah menindaklanjuti, hari Sabtu besok pagi akan dilaksanakan pertemuan antara pihak sekolah, korban, siswa yang terlibat beserta para orang tua,” ungkap Niluh Djelantik. Sebelumnya, ibu korban C mengungkapkan unek-unek dan kekesalan atas musibah yang dialami C melalui media sosial. “Begini anak-anak sekarang. Kalau ini tidak ditindaklanjuti, saya akan bertindak tegas. Selalu di-bully di sekolah karena nggak punya Bapak. Dikeroyok dibilang anak yatim, saya masih bisa terima. Tapi, kalau sudah main kekerasan, rambut dijambak, dipukul mulut sampai berdarah seperti ini, saya siap akan tindak lanjuti ini. Walaupun tidak punya bapak masih ada seorang ibu yang akan selalu ada dan siap melindungi,” tulis Kadek Bagiari, orang tua korban di akun media sosial (medsos) Kadek Bagiari. Dikonfirmasi mengenai kondisi korban, sang orang tua mengaku saat ini sedang mengantar C untuk berobat ke rumah sakit sekaligus melakukan Visum et Repertum. “Kejadiannya di sekolah. Dijambak, dipukul, perutnya ditendang. Niki tiang masih di jalan mau visum karena anak tiang mengeluh sakit,” ungkap ibu korban, Jumat, 9 Mei 2025 malam. Sumber: https://balipolitika.com/