Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Yorrys Raweyai mengatakan pihaknya meminta dukungan kepada Senat Spanyol terkait rencana pembentukan Forum Senat ASEAN saat menerima kunjungan Wakil Ketua Senat Spanyol Javier Maroto Aranzabal di Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (20/6). "Kami tadi mintakan kepada mereka supaya melalui Spanyol, dia bisa announce (umumkan) juga ke negara-negara di Eropa sana agar bisa mendukung program ini. Itu mungkin salah satu yang menjadi poin penting yang kita bicarakan," kata Yorrys ditemui usai pertemuan. Dia berharap Spanyol dapat memberikan dorongan bagi negara-negara anggota Eropa lainnya dalam mendukung terbentuknya Forum Senat ASEAN tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI Gusti Farid Hasan Aman saat pertemuan berlangsung. "Kami meminta tadi melalui Ketua BKSP supaya bisa kepada beliau, untuk beliau juga memberikan dukungan, dorongan juga, dan juga bisa mengimbau para negara-negara Eropa yang ingin bersama-sama mendukung program ini," katanya. Senator itu menuturkan bahwa forum regional tersebut rencananya akan diluncurkan dalam waktu dekat pada 5 Agustus mendatang, yakni bertepatan dengan hari kelahiran Presiden Senat Kerajaan Kamboja Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen. "Kami di ASEAN ini sudah sepakat untuk membentuk Forum Senat ASEAN yang kami akan segera launching di saat nanti senior Hun Sen, (Presiden Senat) Kamboja akan ulang tahun," ujarnya. Dia menyebut pembentukan forum senat yang terdiri dari negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Kamboja, dan Thailand itu menjadi topik lain yang dibahas dengan delegasi senat Spanyol di samping isu terkait ekonomi hingga budaya. "Poin yang lain seperti ekonomi, budaya, dan lainnya, pariwisata itu secara umum dibicarakan juga," ucapnya. Dia lantas berkata, "Kemudian saling memberikan masukan, pengalaman. Kan kita (Indonesia) sama Spanyol ini (menjalin kerja sama) bukan baru ya, sudah cukup panjang." Dalam rilis resmi yang diterima, Yorrys juga memandang Indonesia perlu membangun hubungan bilateral dengan negara lain, termasuk dengan Spanyol, dalam rangka menjaga stabilitas pada berbagai sektor di tengah kondisi konflik global saat ini, seperti perang antara Rusia-Ukraina dan Israel-Iran. Menurut dia, tantangan yang dihadapi bersama negara-negara di dunia saat ini adalah masih sulitnya menghentikan konflik-konflik regional yang terjadi sehingga turut mempengaruhi arus investasi dan perdagangan. "Sementara tatanan global pun semakin terguncang, bahkan perang Rusia-Ukraina belum selesai, perang Israel-Palestina berkobar, lantas sekarang perang Israel-Iran semakin memanas pula. Negara-negara besar, bahkan PBB pun belum bisa menemukan solusinya,” ujarnya saat pertemuan berlangsung. Dia menambahkan bahwa hubungan bilateral perlu ditingkatkan dan diperluas pada bidang-bidang yang kurang tersentuh selama ini, termasuk menjalin hubungan bisnis, investasi, perdagangan, dan budaya antara 50 provinsi di Spanyol dengan 38 provinsi di Indonesia. “Kalau saja 50 provinsi di Spanyol dan 38 provinsi di Indonesia bisa menjalin hubungan sister province dengan memanfaatkan potensi sumber daya kedua negara maka kami yakin hubungan kedua negara akan meningkat pesat dan meluas ke berbagai bidang,” kata dia. Sumber: https://www.antaranews.com/

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dapil Provinsi Bali Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra mengucapkan selamat hari ulang tahun Bhayangkara ke-79 kepada Polri, Jumat (10/6/1025).Dalam momentum tersebut, Rai Mantra memuji kinerja-kinerja Polri yang cemerlang dalam kurun 1 tahun ke belakang. "Selamat Hari Bhayangkara ke-79 untuk institusi Polri, semoga dalam pelaksanaan tugas semakin baik ke depan dan mewujudkan Polri Untuk Masyarakat", ungkap Rai Mantra. Polri telah melakukan banyak terobosan di tahun ini. Mulai dari pengamanakan kamtibmas yang maksimal, pemberantasan judi online dan narkoba secara masif, hingga proses rekrutmen Polri yang sanggat transparan. Lebih lanjut Rai Mantra juga mengaku tingkat kepercayaan publik terhadap Polri terus meningkat. Hal ini menunjukan bahwa masyarakat merasa puas atas kinerja Polri dalam menjaga kamtibmas serta memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Sumber: https://rri.co.id/

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengatakan keputusan Presiden Prabowo Subianto mengembalikan 4 Pulau ke wilayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai keputusan yang tepat dan bijaksana. Selain bertujuan mengakhiri polemik yang berkembang, menurut mantan wakil gubernur Bengkulu itu, keputusan tersebut sudah dilakukan dengan proses musyawarah antar pihak terkait secara objektif dalam suasana kekeluargaan dan kebesaran jiwa. karena pada dasarnya ke-empat Pulau tersebut adalah milik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Kami tentunya sangat mengapresiasi upaya presiden Prabowo yang meskipun dalam kesibukannya melakukan lawatan ke luar negeri tetap memberikan atensi serius untuk menyelesaikan silang sengketa kepemilikan 4 Pulau antara Daerah Istimewa Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara", ujar Sultan melalui keterangan resminya, Rabu (18/6). Menurutnya, sejak awal pihaknya melalui para Senator (anggota DPD) asal Aceh sudah memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah. Meski demikian DPD RI juga sangat menghormati tugas dan kewenangan pemerintah melalui kementerian Dalam Negeri dalam melakukan kajian dan menetapkan batas atau pembaharuan wilayah administratif terhadap suatu daerah dengan memperhatikan kepentingan pembangunan nasional dan efektifitas pelayanan publik di daerah. "Yang paling penting adalah bahwa kesalah pahaman ini telah selesai dan ke depan kita ingin pengembangan potensi, terutama potensi pariwisata dari keempat Pulau ini dapat dioptimalkan oleh pemerintah DI Aceh. Kami melihat ada potensi wisata berskala internasional yang tidak kalah indahnya dengan Maladewa di Pulau-pulau tersebut," tutur mantan aktivis KNPI itu. Sultan mengungkapkan, pada prinsipnya kedua provinsi baik secara langsung maupun tidak langsung tetap akan memiliki kepentingan terhadap keempat Pulau itu. Karena jika potensi wisata ini dikembangkan secara serius saya kira Provinsi Sumatera Utara pun akan memperoleh dampak yang signifikan. "Tidak penting status dan kepemilikan 4 Pulau tersebut. Yang paling penting adalah bagaimana Pemerintah Daerah baik Singkil (Aceh) maupun Tapanuli Tengah (Sumut) dapat mengkapitalisasi peluang bisnis dan perdagangan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitar Pulau-pulau tersebut," pungkasnya. Sumber: https://www.jawapos.com/

Menanggapi keputusan pemerintah Australia yang mengeluarkan travel warning untuk warganya yang hendak bepergian ke Bali, senator asal Bali, Arya Wedakarna, menyampaikan kekhawatirannya terhadap dampak yang akan timbul bagi sektor pariwisata di Pulau Dewata. Melalui unggahan di media sosialnya yang beredar luas, Arya menyoroti potensi menurunnya jumlah wisatawan Australia, salah satu pasar utama pariwisata Bali. “Wisatawan Australia sudah ada travel warning. Wisatawan Bali akan sepi!” tulis Arya melalui akun Instagram pribadinya @aryawedakarna. Sebagai tanggapan atas situasi ini, Arya Wedakarna mengajak masyarakat Bali, terutama generasi muda, untuk mulai mencari solusi jangka panjang dengan tidak semata-mata menggantungkan masa depan pada industri pariwisata. “Kita carikan SOLUSI. Kita support sekolah non-pariwisata. Yuk banting stir ke pertanian, peternakan, perikanan, perkantoran, kelautan, teknik, perbengkelan, digital bisnis dan wirausaha serta perbankan,” tulisnya. Arya juga menekankan pentingnya menghindari ketergantungan terhadap lembaga kursus atau sekolah berbasis pariwisata, karena menurutnya sektor ini sangat rentan terhadap guncangan global seperti pandemi atau kebijakan luar negeri, termasuk travel warning. “Hindari jalur pariwisata karena akan banyak pengangguran lulusan SMK pariwisata, lembaga kursus, dan sekolah pariwisata. Hindari kerja luar negeri karena global sedang krisis,” tambahnya. Ia menutup pesannya dengan ajakan kepada para orang tua dan generasi muda untuk berpikir lebih luas dan cerdas dalam merencanakan masa depan, serta tidak semata-mata berharap pada pekerjaan di sektor hospitality sebagai daily worker (DW) yang tidak menjanjikan stabilitas jangka panjang. “Jangan gantungkan dirimu pada dunia pariwisata. Ayo berpikir cerdas, selamatkan masa depan anak muda agar tidak jadi pegawai DW,” tegasnya. Pernyataan Arya Wedakarna ini menuai beragam respons dari warganet di media sosial. “Setuju. Bali jangan terlalu mengandalkan pariwisata aja. Banyak yang lain yg bisa diolah. Pertanian, peeternakan, perikanan, dll,” tulis akun @evirumondang “YEN NU NEGAK-NEGAK DIKANTOR NGANTOSANG INFORMASI, SING TAEN TURUN KELAPANGAN SING KEL MERAGATIN APE,” tulis akun @panjikumaraa “Bali sudah tidak baik-baik saja,” tulis akun @sudawisesa Sumber: https://baliexpress.jawapos.com/

Senator RI untuk Bali, Ni Luh Djelantik, menegaskan komitmennya untuk terus memantau pembangunan kawasan kreatif Nuanu di pesisir barat daya Bali. Meski memberikan apresiasi atas pendekatan investasi yang mengedepankan nilai sosial dan lingkungan, Ni Luh memastikan pengawasan akan tetap dilakukan demi menjaga identitas dan kelestarian Bali. "Saya perjelas lagi, kami di sini bukan anti investasi,” ujar Mbok Ni Luh—sapaan akrabnya, baru-baru ini. “Kami selalu terbuka untuk bekerja dengan investor dan institusi, yang berkomitmen membangun Bali sesuai nilai dan cara yang mengikuti prosedur hukum. Nuanu adalah salah satu wujud nyata investasi tersebut, terutama dalam hal dampak sosial dan lingkungan positif. Tapi bukan berarti kami akan berhenti mengawasi. Kami akan terus monitor dan mendukung, untuk memastikan jati diri Bali tetap terjaga,” tambah Mbok Ni Luh. Nuanu, kawasan seluas 44 hektar yang terus tumbuh sebagai kota kreatif, mengusung pendekatan kolaboratif yang menggabungkan investasi global dengan pemberdayaan lokal. Data per Juni 2025 menunjukkan bahwa 97 persen tenaga kerja di Nuanu merupakan warga Indonesia, dengan 84 persen di antaranya berasal dari masyarakat lokal Bali. Pendekatan ini menjadikan Nuanu bukan hanya proyek, tapi juga ruang bersama untuk membentuk perencanaan kawasan berbasis komunitas. Kolaborasi juga terjadi di tingkat perencanaan infrastruktur. Pihak manajemen Nuanu bekerja bersama pemerintah daerah dan pusat, untuk memastikan setiap langkah pembangunan selaras dengan arah kebijakan provinsi dan prosedur hukum yang berlaku. Komitmen terhadap masyarakat lokal diwujudkan melalui Nuanu Social Fund (NSF), yang dialokasikan sebesar 5 persen dari total pendapatan proyek. Pada triwulan pertama 2025, dana sebesar Rp474 juta telah disalurkan melalui berbagai program sosial, mulai dari pelatihan wirausaha perempuan, program kesehatan gratis, edukasi seksualitas remaja, hingga pemberdayaan pemuda melalui seni dan budaya. Salah satu program yang disorot adalah dukungan terhadap 150 penabuh muda dari lima sekaa teruna-teruni lewat Program Bale Ganjur, serta bantuan Rp61 juta kepada 13 banjar di Desa Beraban untuk perayaan Ogoh-Ogoh Nyepi. Tahun lalu, Ogoh-Ogoh dari Nuanu bahkan tampil di ajang Burning Man di Nevada, menjadi instalasi seni Indonesia pertama di festival tersebut. Dalam bidang lingkungan, Nuanu menetapkan 70 persen kawasannya sebagai ruang hijau dan menerapkan kebijakan tanpa penebangan pohon. Transportasi umum di kawasan ini juga sepenuhnya menggunakan kendaraan listrik. Sementara dari sisi pengelolaan limbah, tingkat daur ulang Nuanu tercatat mencapai 95 persen. Keanekaragaman hayati juga menjadi perhatian. Hingga pertengahan 2025, Nuanu telah menanam lebih dari 15.000 pohon dengan metode Miyawaki, melestarikan 500 lebih anggrek. Serta melakukan konservasi terhadap 400 spesies tanaman lokal dan meningkatkan kelangsungan hidup kupu-kupu sebesar 20 persen. Di samping itu, CEO Nuanu Creative City, Lev Kroll, menekankan bahwa filosofi yang diusung Nuanu adalah double bottom line, yaitu menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi sosial dan keberlanjutan lingkungan. “Membangun komunitas dan menjaga alam bukan hanya kewajiban, tapi strategi bisnis yang kuat. Melakukan hal yang benar justru menarik orang-orang yang tepat,” ujar Lev. “Kami selalu terbuka terhadap kritik dan masukan. Setiap hari kami belajar untuk menyempurnakan cara kami membangun kawasan yang selaras dengan budaya Bali, teknologi, dan alam,” sambungnya. Senator Mbok Ni Luh kembali menambahkan, bahwa pola pembangunan seperti yang diterapkan Nuanu perlu dijadikan tolok ukur bagi proyek lain di Bali. Namun ia menegaskan, pengawasan publik harus terus berjalan agar nilai-nilai lokal tidak sekadar dijadikan gimmick. “Kita jaga bersama. Ini bukan tentang menolak pembangunan, tapi memastikan pembangunan itu tidak merusak Bali. Itu tugas saya, dan itu juga hak masyarakat,” tukasnya. Sumber: https://bali.disway.id/

Peran guru dalam mengasah kemampuan mengajar menggunakan teknologi saat ini sangat diperlukan. Anggota DPD RI Provinsi Bali Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra alias Rai Mantra mendorong guru berinovasi dengan memanfaatkan teknologi artifiial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. Rai Mantra mengakui tidak semua guru melek teknologi. "Iya, ini tantangannya," ujar Rai Mantra dalam acara Telkomsel Education Day yang dihadiri para guru di Universitas Hindu Indonesia (Unhi), Rabu (18/6/2025). Menurut Rai Mantra, teknologi seperti AI yang kian berkembang saat ini merupakan penggabungan dari ruang intelektual dengan efisiensi bisnis. Jika tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, peran AI bisa menggeser para guru. "Ini yang dibilang, adanya AI dan robot akan mengurangi tingkat job-job dari pada pekerjaan orang. Mudah-mudahan tidak ya, karena guru juga perlu adanya interaksi dan segala macam," beber mantan wali kota Denpasar itu. Menurut Rai Mantra, guru yang menguasai kemampuan digitalisasi, coding, dan AI bisa ditularkan kepada anak didik. Apalagi, saat ini pelajaran mengenai teknologi sudah masuk ke dalam ekstrakurikuler sekolah. "Ya saya juga perlu adanya masukan, aspirasi nanti seperti apa. Jadi tahu apa kelemahan-kelemahan yang terjadi," imbuhnya. Sementara itu, Ketua PGRI Smart Learning and Character Center (SLCC) Provinsi Bali I Gede Eka Nuryada mengatakan pembelajaran teknologi AI akan berjalan di tahun ajaran 2025-2026. "Tahun pelajaran 2025-2026 sudah terintegrasi di dalam kurikulum," jelas Eka Nuryada. Menurutnya, guru-guru saat ini sudah mulai mempersiapkan diri terhadap pelaksanaan kurikulum ini. Ini mengingat sudah ada petunjuk teknis (juknis) terkait pembelajaran coding dan AI. Kurikulum ini akan dimulai dari SD kelas 5-6, lalu di tingkat SMP hingga SMA atau SMK. Mengenai alasan dimulainya dari tingkat tersebut, Eka menjelaskan semuanya berjalan bertahap. Pembelajaran coding yang diberikan ke murid-murid tidak harus bagaimana membuat aplikasi, tapi bagaimana mengolah berlogika anak-anak murid. Ia mencontohkan untuk kurikulum tingkat SD bagaimana perpaduan warna. "Jadi warna merah 1, biru ada angka 5. Kalau warna merah dengan biru dijumlahkan berapa, nah logika itu yang akan dipelajari," ungkapnya. Sementara itu, mengenai guru yang belum melek pelajaran teknologi, Eka Nuryada menyebut semua akan berjalan bertahap. PGRI Provinsi Bali dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)sudah berkolaborasi bersama dengan melaksanakan seminar. Ada perwakilan guru yang mengikuti workshop di Jakarta, selanjutnya apa yang didapatkan dalam workshop tersebut akan disampaikan ke daerah-daerah. "Dari PGRI Provinsi Bali bulan lalu sudah menjalankan pembelajaran coding di Universitas Terbuka. Sekarang bekerja sama dengan Telkomsel dalam pelaksanaan pembelajaran AI untuk strategi pembelajaran," jelasnya. Ketua PGRI Provinsi Bali I Gusti Ngurah Eddy Mulya mengatakan dalam kurikulum pendidikan teknologi menggunakan coding dan AI bisa membuat murid-murid atau peserta didik belajar berpikir logika, kritis dan bisa bekerja dalam tim. "Nah itulah bagian sebenarnya kontruksi final dari rancang bangun muatan teknologi informasi di satuan pendidikan," terangnya. Eddy menyebut Kota Denpasar akan menjadi lokasi pertama dalam pelajaran ini dan menjadikannya sebagai kota percontohan, tapi tidak mengesampingkan kabupaten lainnya di Bali. "Gerakan ini bisa akan diteruskan di kabupaten seluruh Bali, sehingga ada pemerataan. Konteksnya, bagaimana dinamika perkotaan ini akan memiliki vibrasi menyeluruh kepada semua kabupaten. Target 60 persen sudah ideal," tandasnya. Sumber: https://www.detik.com/

Perilaku mencurigakan seorang bule wanita kembali mencoreng citra WNA di Bali. Kali ini, aksi tak terpuji itu terekam CCTV di Tegal Gundul, Tibubeneng, Canggu, Bali, dan langsung menuai kemarahan dari aktivis sekaligus pengusaha mode Bali, Ni Luh Djelantik. Dalam video berdurasi singkat yang diunggah ke akun Instagram @niluhdjelantik, terlihat jelas seorang wanita asing menghentikan langkahnya di depan rumah warga yang garasinya tertutup. Ia kemudian melihat sebuah paket yang tergeletak di atas mobil yang terparkir di dalam garasi, lalu menjulurkan tangan melewati celah pagar untuk mengambil barang tersebut. “Bule maling di Tegal Gundul, Tibubeneng, saat tahu isinya masker langsung diacak-acak,” katanya dikutip pada Rabu, 11 Juni 2025. Setelah berhasil mengambilnya, bule tersebut membuka paket dan terlihat kesal karena isinya hanya masker. Ia lalu mengacak-acak isi paket itu dan membiarkannya berserakan di jalanan. “WNA tersebut mengacak-ngacaknya di Gang Wilayah Tegal Gundul, Tibubeneng, Canggu. Kejadian tanggal 9 Juni 2025,” pungkasnya. Tak tinggal diam, Ni Luh Djelantik menyuarakan kekesalannya secara tegas. Ia bahkan menandai akun Polsek Kuta Utara dan mengajak pihak imigrasi untuk melakukan sidak kembali terhadap WNA yang meresahkan. “Yang kayak beginian wajib disel polsekkautara. Bule maling di Tegal Gundul, Tibubeneng, saat tahu isinya masker langsung diacak-acak,” tulis akun Ni Luh. Menurutnya, Bali sudah terlalu sering menjadi tempat pelampiasan perilaku tidak terpuji dari WNA yang tak menghormati aturan lokal. Ia pun menyindir gaya hidup mereka yang tampak mewah tapi banyak yang menjalankan bisnis ilegal. “Bali tidak perlu WNA sampah. Imigrasi ayo kita cuss sidak lagi. Banyak bule jadi UMKM omzet ratusan juta sebulan tapi pake rekening pribadi,” sahut Ni Luh. Video yang viral tersebut langsung menyulut kembali wacana soal penertiban dan penegakan aturan untuk WNA di Bali. Ni Luh Djelantik menjadi salah satu tokoh yang paling vokal menyerukan agar Imigrasi tidak tinggal diam melihat pelanggaran WNA di Pulau Dewata. “Bali tidak perlu WNA sampah. Imigrasi ayo kita cuss sidak lagi,” katanya pada Rabu, 11 Juni 2025. (lz) Sumber: https://solobalapan.jawapos.com/

Insiden berdarah di arena tajen (sabung ayam) di Desa Songan, Kintamani, Bangli, yang menewaskan Komang Alam (37) dan membuat pelaku Mangku Luwes dalam kondisi kritis, menuai reaksi keras dari Anggota DPD RI asal Bali, Dr. Arya Wedakarna MWS. Melalui unggahannya di media sosial, senator yang akrab disapa AWK menyebut bahwa peristiwa ini seharusnya menjadi momentum bersih-bersih tajen di Bali. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah, khususnya Bupati Bangli, harus bertanggung jawab penuh atas penertiban kegiatan tajen yang kerap luput dari pengawasan. “Harusnya Bupati Bangli menertibkan wilayahnya. Kejadian Songan yang sebabkan dua orang tewas jadi alarm serius. Ini momentum bersih-bersih tajen di Bali. Jangan sampai ada korban lagi,” tegas AWK dalam pernyataannya, Minggu (15/6). Lebih lanjut, AWK juga menyebut bahwa pihaknya akan membawa isu ini ke tingkat nasional, tepatnya dalam Rapat Kerja DPD RI bersama Kapolri di Senayan. Ia menilai, praktik tajen ilegal tidak hanya menyalahi hukum, tapi juga berpotensi memicu konflik sosial dan kekerasan yang mengancam ketertiban umum. “Ini akan saya bawa ke Senayan. Harus ada atensi dari Presiden Prabowo dan Kapolri. Jangan sampai Bali rusak karena tajen yang tidak terkendali,” imbuhnya. Sebagaimana diketahui, insiden tajen di Banjar Tabu, Songan, Kintamani, pada Sabtu (14/6) menjadi sorotan luas setelah tersebar video keributan berdarah. Komang Alam, warga asal Songan yang juga memiliki ikatan emosional dengan Desa Madenan, tewas akibat luka sabetan pisau yang dibawa pelaku bernama Mangku Luwes, mantan narapidana Lapas Nusakambangan yang baru dua bulan bebas. Informasi yang dihimpun Bali Express, perkelahian bermula saat Mangku Luwes datang ke arena tajen dalam kondisi mabuk dan mencari sosok yang dianggap “bertanggung jawab” di lokasi. Pertemuan dengan Komang Alam berujung adu mulut dan berakhir tragis. Kondisi ini, menurut AWK, memperlihatkan bahwa praktik tajen tanpa regulasi dan pengawasan hanya akan membuka ruang bagi kekerasan, kriminalitas, hingga kematian. AWK sendiri sebelumnya dikenal vokal dalam isu pelestarian budaya Bali, namun juga kerap mengingatkan agar nilai-nilai tradisi tidak digunakan sebagai pembenaran atas pelanggaran hukum. Sumber: https://baliexpress.jawapos.com/

Proyek pembangunan hotel milik PT Step Up Solusi Indonesia di kawasan pesisir Jimbaran, Kab. Badung, ramai menjadi sorotan publik. Menanggapi maraknya mega proyek yang melanggar simpedan dan Perda Bali ,Senator DPD RI, Ni Luh Djelantik, menyampaikan tanggapannya saat di temui di Denpasar, Senin (02/6/2025) , ia mempertanyakan legalitas proyek tersebut, menyoroti potensi dampak lingkungan, dan meminta klarifikasi dari Pemkab Badung. “Bali hancur bukan saja di tangan orang asing, tapi juga di tangan oknum yang memberikan izin. Ini pake OSS atau izin pemerintah daerah? Rakyat berhak tahu karena alam Bali yang sedang dikoyak-koyak,” ungkap Ni Luh Djelantik . Ni Luh Djelantik juga menanyakan beberapa hal terkait proyek tersebut, seperti jenis bangunan, jarak sempadan bangunan ke pantai, Koefisien Dasar Bangunan (KDB), tinggi bangunan, dan pihak yang mengeluarkan izin. Ia juga mempertanyakan itu ada proyek baru dan bangunan vila ,resto ilegal sudah lama , seakan pembiaran. “Om Swastyastu Bupati Badung , bagaimana update terkait izin pembangunan hotel niki. Mohon klarifikasi mengapa seolah ada pembiaran. Bali lama kelamaan tambah benyah, air habis, jalan hancur, rakyat menangis. Tyang full support Bli bupati menindak tegas setiap pelanggaran,” ungkapnya. Lanjudnya, pulau Bali lama kelamaan hancur cuma karena keserakahan. Tereksploitasi tapi mayoritas pada merem. Nanti setelah rusak baru deh pada bingung. “Pemerintah Bali tidak boleh kalah dengan oknum yang berkedok investor, tapi malah membuat Bali hancur, saya berharap bapak Koster Gubenur Bali segera bertindak tegas dengan proyek yang melanggar Perda dan Ilegal di Pecatu segera bongkar,” tandasnya. Ni Luh Djelantik dikenal sebagai tokoh yang kritis terhadap pembangunan yang dianggap merusak lingkungan dan budaya Bali. Sebelumnya, ia juga sempat menyoroti proyek bianglala raksasa di tengah persawahan yang dianggap mengganggu privasi penduduk dan menyebabkan kemacetan. Terkait hal ini, Ni Luh Djelantik meminta pihak berwenang untuk melakukan penertiban dan meminta proyek tersebut dihentikan. Sumber: https://www.indonesiaexpose.co.id/

Sebanyak 1.300 guru dan tenaga kependidikan di Bali tercatat belum menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk Triwulan I tahun 2025. Kondisi ini mendorong Anggota DPD RI Perwakilan Bali, IB Rai Dharmawijaya Mantra, untuk meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pencairan TPG. Dorongan tersebut disampaikan Rai Mantra dalam forum Focus Group Discussion (FGD) terkait Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang digelar di Kantor DPD Perwakilan Bali pada Rabu (5/6/2025) lalu. Dalam forum tersebut, terungkap bahwa kendala utama keterlambatan pembayaran TPG antara lain keterlambatan pengajuan data, ketidaklengkapan dokumen, hingga kesalahan penulisan rekening penerima. “Pemerintah perlu mengevaluasi mekanisme baru ini dan memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah dalam proses verifikasi. Jangan sampai guru yang menjadi ujung tombak pendidikan justru terus-menerus dirugikan,” tegas Rai Mantra. Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Komite III DPD RI bersama Kemendikdasmen pada Februari lalu, Menteri Dikdasmen Abdul Mu’Ti menjelaskan bahwa pemerintah tengah mengubah skema penyaluran TPG agar lebih efisien. Pembayaran kini dilakukan melalui transfer langsung ke rekening pribadi guru, tanpa perantara instansi lain. Skema ini diharapkan mempercepat distribusi dan menghindari potongan tidak resmi. Namun dalam praktiknya, banyak guru—baik berstatus ASN, PPPK, maupun Non-ASN—belum menerima TPG sejak awal tahun. Ketua PGRI Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, menyatakan bahwa TPG perlu mendapat jaminan hukum dalam revisi UU Sisdiknas agar tidak selalu menjadi masalah teknis tahunan. “Data real time kami menunjukkan ada sekitar 1.300 guru dan tenaga kependidikan di Bali yang belum menerima TPG Triwulan I. Ini tentu memprihatinkan,” ujarnya. Adapun besaran TPG untuk guru ASN (PNS/PPPK) adalah setara satu kali gaji pokok per bulan. Untuk guru Non-ASN bersertifikat dengan SK setara ASN, besaran TPG-nya juga mengikuti gaji pokok ASN. Pemerintah sebelumnya juga telah menaikkan tunjangan guru Non-ASN dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Ke depan, para peserta FGD mengusulkan agar pembayaran TPG disatukan dengan gaji pokok agar bisa diterima secara rutin setiap bulan. “Dengan sistem transfer langsung tanpa perantara, hambatan birokrasi bisa diminimalisir dan guru bisa menerima haknya secara penuh dan tepat waktu,” ujar Rai Mantra. Ia berharap masukan-masukan dari daerah, termasuk Bali, dapat menjadi pertimbangan serius dalam perumusan kebijakan di tingkat pusat. *isu Sumber: https://www.nusabali.com/