Senator RI, Anggota DPD RI Provinsi Bali, IB Rai Dharmawijaya Mantra menghadiri Upacara Metatah dan Mepetik Massal di Desa Dauh Puri Kaja, Denpasar, pada Kamis (18/9/2025). Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, menggelar upacara metatah (potong gigi) dan mepetik massal di Pura Loka Natha, Taman Kota Lumintang. Sebanyak 40 peserta dari tujuh banjar/dusun yang mengikuti mepetik, ambil bagian dalam kegiatan ini. Ketua LPM Desa Dauh Puri Kaja, I Made Surya Darma, yang juga Wakil Ketua Panitia, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan program kerja desa yang rutin dilaksanakan dua tahun sekali. “Di tahun ganjil kami menggelar metatah massal, sedangkan di tahun genap kami menyelenggarakan Dauh Puri Kaja Festival yang menampilkan UMKM dan lomba kebudayaan Bali,” ujarnya. Menurut Surya Darma, metatah massal kali ini diikuti 34 peserta, ditambah 6 peserta mepetik. Seluruh rangkaian yadnya dipuput oleh Ida Pandita dari Griya Lumintang, dibantu jro mangku Desa Dauh Puri Kaja. “Kami mengambil tingkatan madya yadnya, artinya tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, tetapi tetap sarat makna dan nilai yadnya,” jelasnya. Selain metatah massal, Desa Dauh Puri Kaja juga melaksanakan sunat massal dengan 25 peserta di Dusun Wanasari pada Juli lalu bertepatan dengan libur sekolah. Pemilihan Pura Loka Natha sebagai lokasi kegiatan didasarkan pada pertimbangan wilayah yang masuk Desa Dauh Puri Kaja, areal yang luas, dan lebih aman dari faktor cuaca. Acara turut dihadiri Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, serta sejumlah tokoh di antaranya anggota DPRD Bali dan Kota Denpasar, serta OPD terkait. “Program ini sangat mulia karena selain menerapkan ajaran yadnya, juga membantu masyarakat yang kurang mampu. Harapan kami metatah massal ini menjadi wujud kontribusi nyata desa sekaligus persembahan tulus ikhlas ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa dalam rangka mengamalkan ajaran Catur Marga Yoga,” pungkas Surya Darma. Sumber:https://www.nusabali.com/berita/201944/desa-dauh-puri-kaja-gelar-metatah-dan-mepetik-massal-di-pura-loka-natha

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Kunjungan Kerja dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan UU No. 62 tahun 2024 tentang APBN 2025 Bersama Perwakilan BPKP Bali selaku mitra kerja Komite IV. Dalam sambutannya I Komang Merta Jiwa, Senator dari Provinsi Bali menyampaikan harapannya untuk mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai hasil pengawasan BPKP atas pelaksanaan APBN 2025, khususnya terkait dengan TKD di Provinsi Bali. “Selain Informasi terkait realisasi dan penyaluran TKD di Provinsi Bali khususnya, kami juga ingin memperoleh berbagai masukan dari BPKP atas permasalahan/kendala terkait TKD. kata Komang yang juga selaku koordinator kunjungan kerja. “Efektivitas penyaluran dan pemanfaatan DAK/DAU tahun 2025 menjadi focus pengawasan Komite IV, dan untuk memastikan akuntabilitas, peran BPKP sebagai APIP menjadi sentral dalam early warning dan perbaikan tata kelola TKD dari tahap perencanaan hingga pelaporan” ungkap Ahmad Nawardi selaku Ketua Komite IV dalam sambutannya. Senator asal Jawa Timur ini juga menekankan bahwa kualitas eksekusi DAK dan DAU berpengaruh langsung terhadap capaian sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di daerah. “Kami juga menyoroti persentase realisasi TKD secara nasional, khususnya DAK Fisik yang baru terealisasi 16,6% per 20 September. Capaian ini masih sangat rendah mengingat tahun anggaran hanya tinggal beberapa bulan lagi sehingga menyebabkan penumpukan belanja di akhir tahun” imbuhnya. “BPKP Bali telah melaksanakan 184 kegiatan assurance dan 43 kegiatan consulting dengan realisasi anggaran pengawasan sebesar 55,05% per 20 September ini. Hal ini sebagai bentuk pengawalan akuntabilitas keuangan negara/daerah.” ungkap Heru Tarsila selaku Kepala Perwakilan BPKP Bali. Pada kesempatan ini, Heru juga menyampaikan bahwa capaian realisasi belanja hingga Agustus 2025 pada Pemda se-Provinsi Bali menunjukkan realisasi belanja yang masih rendah, yaitu rata-rata 45,88% dengan capaian tertinggi 55,11% dan terendah 35,25%. “Ada beberapa alasan mengapa capaian realisasi belanja ini masih rendah, yakni diantaranya Pemda menunggu proses penyesuaian anggaran berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025, kemudian belum seluruh Pemda melaksanakan sinkronisasi dan rekonsiliasi proyeksi penerimaan daerah secara periodik” tambahnya. “Permasalahan lain bagi Pemda di lingkup Provinsi Bali adalah bahwa sebagian besar masih sangat tergantung kepada dana dari pusat. Tercatat hanya 4 Pemda yang memiliki kapasitas fiskal yang kuat yakni Pemkab Badung (88%); Pemprov Bali (60%); Kota Denpasar (65%); dan Pemkab Gianyar (60-65%) dari APBD. Sementara 6 Pemda lainnya kapasitas fiskalnya masih di bawah 25% dari APBD” tambah Heru menjelaskan kondisi fiskal daerah di Bali. “Kami Komite IV akan menindaklanjuti hasil kunjungan kerja hari ini dengan menyusun rekomendasi terkait dengan TKD ke pusat/daerah guna perbaikan regulasi & tata kelola, ketepatan waktu salur, ketepatan sasaran, dan dampak optimalnya bagi daerah yang akan kami sampaikan dalam bentuk hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU No. 62 tahun 2024 tentang APBN 2025” tutup Ketua Komite IV*). Narahubung: Irwanto, S.STP., M.Si (Kepala Bagian Set. Komite IV)

Provinsi Jawa Barat bersama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menandatangani kesepakatan sinergi penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Penandatanganan berlangsung di Graha Merit, Kota Bandung, Selasa (16/9/2025). Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan transformasi manajemen ASN harus segera dilakukan. "Kita harus melakukan transformasi lagi, bukan hanya sebatas reform tapi reborn. Prinsip dasarnya adalah citizen centric, orientasinya harus ke rakyat. Karena hari ini rakyat Jabar belum sejahtera," ujarnya. Herman mengungkapkan, Jawa Barat masih menghadapi tingkat pengangguran sebesar 6,74%, dengan 20% di antaranya lulusan SMA dan SMK. Untuk menjawab tantangan tersebut, penguatan sistem merit dinilai penting, terutama dalam meningkatkan kapasitas guru dan ASN. "Bulan ini kita harus laksanakan capacity building untuk guru. Sistem merit harus menjadi center of excellence," tegasnya. Ia menambahkan, Gubernur Jawa Barat telah memberikan arahan agar ASN mewujudkan karakter 'Panca Waluya': _cageur_ (sehat lahir batin), bageur (saling mengasah, asih, asuh), bener (taat aturan), pinter (berpengetahuan), dan singer (tanggap, tanggon, trengginas). "Kalau sudah cageur, bageur, bener, dan pinter, pasti akan trengginas. Tujuan kita bukan aturan, bukan uang, bukan kewenangan. Tujuan kita adalah rakyat sejahtera dan bahagia," tuturnya. Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPD RI Mohammad Iqbal menegaskan sistem merit merupakan fondasi penting birokrasi modern. "Meritokrasi di mana-mana menjadi fundamental. Kita ingin the right man on the right place, sehingga kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja menjadi prioritas utama," ucapnya. Iqbal juga menyampaikan apresiasi kepada Pemdaprov Jabar atas kerja sama yang dibangun. "Saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Salam hormat dari pimpinan DPD RI, seluruh anggota, dan jajaran Kesekjenan," katanya. Kesepakatan ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan birokrasi profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Sumber:https://bandung.bisnis.com/read/20250916/549/1911854/pemprov-jabar-dpd-sepakat-kerja-sama-perkuat-sistem-merit-asn. Penulis : Wisnu Wage Pamungkas - Bisnis.com

Anggota DPD RI perwakilan Bali I.B. Rai Dharmawijaya Mantra melakukan pe ninjauan lapangan pasca terjadinya banjir di sejumlah wilayah di Bali pada tanggal 9 September lalu. Mantan Walikota Denpasar itu dalam kunjungannya, Senin (15/9) mendatangi rumah Alm. Jro Mangku Ni Wayan Puspa di Wangaya Klod Denpasar, RSUD Wangaya, SD 12 Pemecutan, Rumah Alm. Ni Kt. Mertha (Gg.Bumi Ayu Jl. Gunung Agung), Posko Cokroaminoto, Perum Griya Selaras, Posko Kesambi, Pasar Badung, Kantor Desa Padangsambian Kaja dan Perum Cemara Giri Graha Dalung, Banjar Tohpati dan Kantor Desa Ubung Kaja. Rai Mantra juga meninjau ke Sanggulan Kediri Tabanan dan Perumahan Mawar Indah Tabanan. Dalam kunjungan tersebut Rai Mantra menyampaikan keprihatinannya serta turut berduka cita atas musibah yang menimpa warga. “Kami dari DPD RI Dapil Bali menyampaikan keprihatinan dan solidaritas pimpinan serta rekan-rekan DPD RI atas bencana yang terjadi. DPD juga akan membantu percepatan proses pemulihan paska bencana,” jelas Rai Mantra yang kini duduk di Komite III DPD RI. Dikatakan, banyak faktor yang menyebabkan bencana ini terjadi. Selain curah hujan yang tinggi, juga pengaruh alih fungsi lahan dan sampah yang menumpuk di sungai besar. “Secara teknologi juga mempengaruhi, karena saya lihat alat restrac yang ada di Wangaya juga tidak berfungsi dengan baik. Warning system sangat penting sebagai upaya preventif -bentuk kesiapsiagaan bencana,” ujar Rai Mantra. “Kalau kami amati dan pelajari sejak dulu, saat menjadi Walikota Denpasar, banjir-banjir besar itu pasti pada saat Purnama atau setelahnya, karena ‘panglong’ dan ‘penanggap’ sangat menentukan,” tambahnya. Diharapkan ada kajian yang komprehensif agar banjir tidak terulang lagi. Perlu ada perbaikan tata kelola dan manajemen sampah yang diprediksi menjadi salah satu penyebab utama banjir. Di sisi lain, Rai Mantra berharap pentingnya tindakan cepat dan tepat untuk meringankan beban warga yang terdampak banjir. Menurut BMKG memang arusnya sangat deras. Jadi perlu ada introspeksi bersama kaitannya dengan bencana yang terjadi. “Kita juga berterima kasih karena tanggapan yang begitu cepat dari BNPB, Presiden sudah turun, Wapres juga turun serta Menteri terkait. Pada prinsipnya kita bersama-bersama harus merangkul dan memulihkan kembali dengan cepat,” harap Rai Mantra. Sebagaimana diketahui banjir besar terjadi Rabu (9/9) dinihari di sejumlah wilayah di Bali. Selain menimbulkan kerugian material juga belasan warga meninggal dunia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali mencatat sebanyak 17 korban meninggal dunia atas kejadian banjir bandang yang melanda sebagian wilayah Bali. Ada lima orang yang saat ini masih dalam pencarian. “17 meninggal dunia, ada lima dalam pencarian. Tetapi tadi pagi satu yang ditemukan masih proses identifikasi,” kata Kepala Pelaksana BPBD Bali I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya saat ditemui media di kantor BPBD Bali, Senin (15/9/2025). Sumber: https://www.baliekbis.com/anggota-dpd-rai-mantra-kunjungi-korban-banjir-dan-dorong-percepatan-pemulihan/

Semarak HUT RI Ke- 80 yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Staf Anggota (Fokus) DPD RI sejak pertengahan Agustus lalu, diakhir dengan seremoni penutupan. Kegiatan yang digelar di lobi depan gedung DPD RI pada Kamis (11/9/2025) itu dihadiri oleh unsur Kesetjenan DPD RI, anggota DPD RI, staf anggota DPD RI, dan para pihak di lingkungan MPR, DPR dan DPD. Deputi Bidang Administrasi yang mewakili Sekjen DPD RI, Lalu Niqman Zahir, menekankan pentingnya gotong royong dalam rangka meneladani perjuangan para pendiri bangsa dan pejuang kemerdekaan di masa lalu. “Sebagai bagian dari supporting system keangotaan dan pilar penting dalam kinerja kelembagaan DPD RI, nilai gotong royong berupa kerja sama antarseluruh unsur di DPD RI harus dijadikan contoh dalam meningkatkan kinerja kelembagaan," ujar Lalu. Lalu juga menyinggung kegiatan menyemarakkan HUT RI adalah rutinitas yang perlu digelar terus-menerus akan menjadi tradisi yang baik dan penuh makna positif. Dengan gelaran itu itu, seluruh unsur di DPD RI, termasuk staf anggota, akan senantiasa bekerja dengan penuh semangat dan dedikasi, sebagaimana semangat para pejuang kemerdekaan di masa lalu. Sementara itu Ketua Umum Fokus DPD RI, Adlan Nawawi, menyambut baik seremoni penutupan yang dihadiri berbagai unsur dalam lingkup kerja DPD RI, yakni unsur Kesetjenan, Anggota DPD RI, staf anggota, ASN hingga unsur pengamanan dan kebersihan. Adlan meminta segenap unsur kelembagaan DPD RI untuk terus memberi kritik dan saran bagi peningkatan kinerja staf anggota di setiap waktu. “Kehadiran segenap unsur di kelembagaan DPD RI menunjukkan bahwa eksistensi Fokus DPD RI sebagai pendukung kinerja lembaga, cukup mendapatkan apresiasi kepercayaan. Tugas kami selaku staf adalah menjaga apresiasi dan kepercayaan itu agar terus meningkat dari waktu ke waktu”, ungkap Adlan. Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPD RI, Ahmad Syauqi Soeratno berharap staf anggota yang tergabung dalam forum ini mampu melahirkan pemikiran-pemikiran terbaik sebagai referensi bagi anggota DPD RI dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. “Fokus DPD RI adalah wadah tempat berkumpulnya para pemikir yang akan berdiskusi dan berinteraksi secara ilmiah dan menghasilkan masukan terbaik kepada para anggota DPD RI yang diwakilinya. Sehingga di waktu yang akan datang, akan lahir output pemikiran dari Fokus DPD RI untuk dijadikan referensi dan rujukan bagi kinerja kelembagaan," jelas Syauqi. Sumber: https://www.tribunnews.com/nasional/7727660/forum-staf-anggota-dpd-ri-tutup-rangkaian-hut-ke-80-ri-gotong-royong-jadi-pilar-kinerja-kelembagaan.

Banjir yang melanda Desa Angantelu, Kecamatan Manggis, Karangasem, pada 9–10 September 2025 masih menyisakan genangan hingga beberapa hari kemudian. Kondisi ini mendorong perhatian berbagai pihak, salah satunya Anggota DPD RI Dapil Bali, I Komang Merta Jiwa. Dalam kunjungannya, Merta Jiwa mengapresiasi langkah cepat Anggota DPR RI Dapil Bali, I Nyoman Parta, yang telah turun langsung membantu korban banjir. Namun, ia menegaskan bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti pada bantuan darurat semata, melainkan harus difokuskan pada solusi jangka panjang, khususnya melalui penataan daerah aliran sungai. “Dalam menyikapi situasi ini, jangan sampai kita saling menyalahkan. Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah benar-benar fokus menata sungai. Sungai harus kita perlakukan bukan hanya sebagai alur air, tetapi juga sebagai pusat irigasi, pusat kebudayaan, dan pusat perekonomian,” ujar Merta Jiwa, Minggu (14/9/2025). Merta Jiwa menjelaskan, pengalamannya melihat penataan sungai di Eropa Barat dan Eropa Timur memberi pelajaran berharga. Di negara-negara tersebut, sungai dijadikan pusat kehidupan masyarakat, bukan hanya untuk pengendalian banjir, tetapi juga untuk menggerakkan ekonomi. “Bali sejak lama punya konsep subak yang luar biasa. Leluhur kita sudah menata sungai dengan nilai-nilai sakral, sebagai kawasan suci sekaligus sumber penghidupan. Konsep inilah yang harus kita perkuat dengan pendekatan *Tri Hita Karana*, sehingga sungai bisa berfungsi untuk irigasi pertanian, pusat budaya, hingga penopang ekonomi masyarakat,” jelasnya. Selain itu, Merta Jiwa yang duduk di Komite IV Bidang Anggaran DPD RI menyatakan siap memperjuangkan alokasi dana pusat untuk penataan sungai di Bali, termasuk di Karangasem. Menurutnya, hal ini penting agar program normalisasi dan penguatan saluran sungai bisa segera terealisasi. “Kami akan perjuangkan agar ada dana transfer dari pusat untuk penataan aliran sungai, sekaligus pelestarian budaya dan sistem subak kita. Ini harus menjadi prioritas, karena tanpa penataan serius, bencana seperti ini akan terus terulang,” tegasnya. Tak hanya soal sungai, Merta Jiwa juga mengingatkan pentingnya kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga lingkungan, terutama terkait persoalan sampah. Ia menekankan bahwa penanganan sampah harus dimulai dari diri sendiri agar tidak memperparah bencana alam. “Permasalahan sampah bukan hanya urusan pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Mari mulai dari lingkungan kita masing-masing, sehingga bencana tidak lagi datang karena ulah kita sendiri,” pungkasnya. Sumber: https://www.newsyess.com/read/i-komang-merta-jiwa-tekankan-penataan-sungai-sebagai-solusi-jangka-panjang-banjir-di-karangasem

Mantan Wali Kota Denpasar yang kini anggota DPD RI, IB Rai Dharmawijaya Mantra mengatakan, banjir yang melanda pada Rabu (10/9), adalah yang terparah yang pernah dialami Kota Denpasar. Sejumlah faktor menjadi pemicu parahnya banjir saat itu. “Kan pas purnama ya. Kalau saya lihat dan pelajari dari dulu, kejadian di Kota Denpasar saat saya jadi wali kota, banjir besar itu pasti saat purnama dan setelah purnama. Karena pangelong-pangelong dan penanggal sangat menentukan. Menurut BMKG, arus laut sangat keras,” kata Rai Mantra didampingi Bendesa Adat Kesiman, I Ketut Wisna saat mengunjungi pengungsi di markas Tarung Derajat, Kesambi, Dentim, Sabtu (13/9). Ia menjelaskan, faktor utama adalah curah hujan. Selain itu, juga terkait alih fungsi lahan dan sampah. Ia juga melihat, di Bali masih banyak ada sampah di sungai. Ke depan, selain memperbaiki tata kelola sampah, ketersediaan gorong-gorong berukuran besar atau drainase yang bagus juga sangat diperlukan. Pihaknya berterima kasih pada pemerintah pusat yang telah peduli dengan warga Bali. Rai Mantra juga menyinggung soal adanya pura besar di wilayah Denpasar Timur yang tergerus banjir. Ini juga diharapkan menjadi perhatian pemerintah untuk segera mendapatkan penanganan. Sementara itu, pada Sabtu, selain pejabat, pengungsi di Kesambi juga dikunjungi sekelompok remaja yang menghibur dan mengajak anak-anak bermain. Tujuannya agar anak-anak tidak bosan selama berada di pengungsian. (Miasa/balipost) Sumber: https://www.balipost.com/news/2025/09/14/489253/Rai-Mantra-Sebut-Sejumlah-Faktor...html

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) secara resmi menyerahkan empat Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR RI dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Penyerahan dilakukan dalam Rapat Tripartit antara DPR RI, DPD RI, dan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum, yang diselenggarakan di Ruang Rapat Badan Legislasi Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 September 2025. Keempat RUU yang telah ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPD RI tersebut adalah RUU tentang Perubahan Keempat atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, RUU tentang Daerah Kepulauan, dan RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim. Selain itu, DPD RI juga mengusulkan dua RUU tambahan untuk dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 Perubahan, yaitu RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. “Keempat RUU inisiatif DPD RI telah selesai disusun dan ditetapkan. Pada kesempatan tripartit ini, kami mengharapkan agar keempat RUU dimaksud dapat segera masuk ke dalam tahapan pembahasan di DPR RI bersama Pemerintah, ” ujar Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI, Abdul Kholik. Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, menegaskan bahwa inisiatif legislasi ini merupakan bentuk konkret peran DPD RI sebagai representasi daerah sekaligus dukungan terhadap visi pembangunan nasional. DPD RI mengusulkan sistem baru dalam prolegnas ini yaitu single register untuk RUU yang disusun dalam prolegnas, yaitu RUU yang telah tercantum dalam prolegnas prioritas tahunan, tidak lagi dicantumkan dalam prolegnas jangka menengah. Dengan tujuan untuk memproporsionalkan antara target dengan capaian dan untuk memberikan ruang fleksibilitas prolegnas. Sumber: https://wartakota.tribunnews.com/news/867109/dpd-ri-serahkan-empat-ruu-prolegnas-prioritas-2025-pada-dpr-dan-presiden

Pedas dan tanpa tedeng aling-aling, Ni Luh Djelantik menuding banjir Bali bukan sekadar ulah hujan, melainkan akibat vila liar dan tata ruang amburadul yang dibiarkan bertahun-tahun. Anggota DPD RI asal Bali, Ni Luh Djelantik, melontarkan kritik pedas terkait banjir besar yang melanda Pulau Dewata pekan ini. Menurut Mbok Ni Luh, bencana yang menelan korban jiwa dan merusak ratusan rumah itu bukan semata-mata faktor alam, melainkan akibat tata ruang yang amburadul serta maraknya pembangunan vila dan hotel yang menyalahi aturan. “Jangan salahkan airnya, salahkan dirimu. Kenapa membangun di atas aliran sungai?” tegas Ni Luh. Kamis, 11 September 2025. Ni Luh mencontohkan bagaimana sejumlah vila milik investor asing di kawasan pantai hanyut terbawa derasnya banjir, karena berdiri di lokasi terlarang dekat bantaran sungai dan pesisir. Ni Luh menilai banjir di Bali bukanlah peristiwa baru. Sejak puluhan tahun lalu, kawasan aliran Sungai Badung sudah langganan banjir. Namun, alih-alih ditata, masalah justru semakin parah akibat lemahnya pengawasan dan penegakan aturan. “Banjir sudah ada sejak 45 tahun lalu. Bedanya, dulu alam masih punya ruang. Sekarang semua sempadan sungai, sempadan laut, bahkan jalur drainase, dipenuhi bangunan,” ujar Ni Luh panjang lebar. Ni Luh kemudian mendesak pemerintah daerah tidak hanya bergerak setelah bencana terjadi, melainkan menyiapkan solusi menyeluruh dari hulu hingga hilir. Mulai dari pengerukan sungai, pembangunan tanggul, hingga memastikan setiap jalan memiliki drainase yang berfungsi. Selain tata ruang, Ni Luh juga menyoroti persoalan sampah yang menumpuk di sungai dan jalan. Anggota DPD RI ini mengusulkan program besar-besaran penyediaan 1 juta tempat sampah untuk seluruh keluarga di Bali. Sampah yang terkumpul kemudian dikelola sesuai jenisnya mulai dari dijadikan batako, energi listrik, hingga pupuk dan ekoenzim. “Jangan lagi setengah-setengah. Kalau dibiarkan, banjir akan selalu jadi alasan frustrasi bersama,” kata designer sepatu ini. Lebih jauh, Ni Luh menyoroti peran hotel, resort, restoran, hingga supermarket yang menghasilkan volume sampah luar biasa besar. Ni Luh meminta aturan pengelolaan sampah ditegakkan secara ketat, lengkap dengan sistem reward and punishment. “Satu hotel dengan 500 kamar bisa menghasilkan sampah setara 1.000 orang per hari. Kalau ada yang melanggar SOP, catat nama hotelnya, audit, dan beri sanksi sosial,” tegas Ni Luh. Sebagai daerah tujuan wisata internasional, Bali menerima belasan juta wisatawan setiap tahun. Ni Luh mendorong agar pungutan wisatawan mancanegara yang sudah diterapkan benar-benar dialokasikan untuk kepentingan mendesak seperti pengelolaan sampah, desa adat, hingga menggaji pecalang. “Jangan hanya buat Bali cantik secara kosmetik. Kalau dibiarkan, ini bom waktu yang akan meledak, dan korbannya rakyat,” ujar Ni Luh. Menutup pernyataannya, Ni Luh mengajak seluruh pihak, pemerintah, swasta, hingga masyarakat untuk bergandengan tangan memperbaiki tata kelola lingkungan Bali. Menurut Ni Luh, bencana harus menjadi momentum perubahan, bukan sekadar rutinitas penyesalan. “Bali itu rumah kita bersama. Kalau tidak dijaga, maka yang hancur bukan hanya alam, tapi juga masa depan generasi,” pungkas Ni Luh. Sumber: https://bali.viva.co.id/lifestyle/6293-pedas-ni-luh-djelantik-sebut-banjir-bali-ulah-vila-liar-dan-tata-ruang-amburadul?page=1

Seorang sulinggih, Ida Sri Bhagawan Panembahan Jawi Acarya Daksa Manuaba dari Griya Panembahan, Jalan Andong, Ubud, protes keras terkait kebisingan suara musik sebuah acara di sebelah griya. Protes ini disampaikan melalui unggahan di media sosial Instagram DPD RI. Dalam unggahan tersebut, Ida Begawan mengeluhkan kebisingan yang berasal dari acara yang diselenggarakan “The Living Stones,” sebuah lokasi yang disebutkan di dekat griya. Ida Bhagawan menyebut suara dari sistem suara yang digunakan sangat mengganggu kenyamanan. “Kami sudah komplain berkali-kali tak ditanggapi. Padahal mereka belum pernah meminta izin pada kami tetangganya untuk membuat event yang sangat mengganggu,” tulisnya. Ida Begawan juga menyoroti perbedaan durasi waktu tinggal mereka di lokasi tersebut. “Kami sudah menetap hampir 40 tahun, sementara mereka baru saja membuka usaha,” ujarnya. Ida Bhagawan minta bantuan anggota DPD RI, Arya Wedakarna, untuk menindaklanjuti permasalahan ini. Keluhan ini mendapat respons dari Arya Wedakarna. Melalui akunnya, dia menyatakan akan segera turun ke lokasi untuk memeriksa perizinan acara tersebut. Dia juga menuliskan bahwa “Tidak Seharusnya Seorang Dwijati Sulinggih Yang Sudah Menempati Lahan 40 Tahun Harus Terdun Komplain Pada Polusi Suara Club.” Fenomena sound horeg, sebutan untuk sistem suara dengan volume dan bass sangat tinggi hingga menyebabkan getaran, memang kerap menjadi sumber keluhan di berbagai daerah, termasuk Bali. Meskipun populer dalam acara komunitas seperti karnaval atau pawai, suara yang dihasilkannya seringkali melebihi ambang batas kebisingan yang diperbolehkan. Tingkat kebisingan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016 untuk kawasan permukiman maksimal adalah 55 desibel. Jika keluhan dari Ida Begawan ini terbukti benar, maka ada dugaan kuat terjadinya pelanggaran aturan kebisingan oleh pihak penyelenggara acara. Sampai berita ini diturunkan, belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak “The Living Stones” terkait keluhan ini. Pihak berwenang diharap dapat segera bertindak untuk memediasi dan menyelesaikan permasalahan ini, demi kenyamanan dan ketenteraman masyarakat. Sumber: https://posmerdeka.com/protes-sound-horeg-sulinggih-di-ubud-mengadu-ke-dpd-ri/