Himpunan Mahasiswa Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana menggelar seminar nasional pada hari Minggu, 03 November 2024 bertempat di Auditorium Widya Sabha, Kampus Udayana, Bukit Jimbaran. Seminar ini digelar berskala nasional dengan mengusung tema ''Prediksi Masa Depan Indonesia di Era Presiden Terpilih Periode 2024/2025", yang dibuka secara langsung oleh dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yakni Drs. I Nengah Punia, M. Si. yang diwakilkan oleh wakil dekan 3 yakni I Made Anom Wiranata, S.IP., M.A. Serta dihadiri oleh jajaran dosen di lingkup Prodi Sosiologi. Pemaparan materi dimoderatori oleh Ni Putu Fany Firayanti Selaku Mahasiswa Sosiologi angkatan 2022, serta mengundang dua pembicara yakni dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali yang diisi oleh I Dewa Agung Gede Lidartawan dan pembicara kedua yakni Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik seorang Tokoh Publik. Sumber:https://fisip.unud.ac.id/posts/seminar-nasional-sosiologi-80-prediksi-masa-depan-indonesia-di-era-presiden-terpilih-periode-20242025

radarbuleleng.id– Petani asal Karangasem bernama Made Kasih alias Selepeg hingga saat ini gerus berupaya untuk mendapatkan keadilan. Saat ini, Made Kasih memohon perlindungan hukum kepada Lembaga DPD RI. Dia diterima oleh senator Arya Wedakarna, pada Senin 11 November 2024. Made Kasih didampingi tim hukumnya, Irjen Pol (Purn) I Wayan Sukawinaya, Ni Wayan Umi Martina dan I Nyoman Pasek. Made Kasih alias Selepeg menemui Arya Wedakarna karena merasa dirinya tak berdaya dengan peristiwa hukum yang dinilainya tak adil. Sekadar diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Amlapura, Karangasem sebelumnya memvonis Made Kasih bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 242 ayat (1) KUHP. Made Kasih dinyatakan terbukti memberikan keterangan palsu dalam sidang Perdata Nomor: 6/Pdt.G/2013/PN.Ap, dan dihukum pidana penjara dua tahun. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dalam Putusan Banding. Padahal, Made Kasih mengaku hanya menerangkan dokumen kepemilikan tanah leluhurnya saat menjadi saksi pada sidang perdata nomor 56/ Pdt.G/ 2013/ PN.Ap. Perkara perdata tersebut menyangkut sengketa hak ahli waris atas kepemilikan tanah di Banjar Dinas Tanah Barak, Desa Seraya Timur, Karangasem. Ketika bersaksi di persidangan, Made Kasih mengajukan dokumen kepemilikan tanah waris yakni pipil lontar atas nama, I Sutiarmin Sukun, Paro Sukun. Selain itu, ada bukti surat tagihan pajak atas nama I Sutiarmin serta silsilah keluarga tahun 1962, dan tahun 2012 yang dia buat sendiri. Semua yang diajukan dipersidangan itu, dikatakan palsu oleh orang lain, yang bukan keluarga atau tidak ada hubungan waris dengan Made Kasih. Dia pun mengungkapkan, I Sutiarmin Sukun yang merupakan leluhur Made Kasih diklaim sebagai leluhur dari pelapor hanya berdasarkan silsilah yang dibuat tahun 1992. Made Kasih mengatakan, nama kakeknya, I Sutiarmin Sukun alias Paro Sukun alias I Sutiarmin tercantum dengan benar dalam dokumen pipil lontar satu sampai dengan enam atas nama I Sutiarmin Sukun dan Paro Sukun. Tagihan pajak juga atas nama I Sutiarmin. Hal ini yang dibeberkan Made Kasih di persidangan perdata sesuai keyakinan dan pengetahuan yang dimiliki saat itu. “Semua tanah-tanah sengketa, ada atas nama, I Sutiarmin Sukun, ada atas nama Paro Sukun dan ada atas nama I Sutiarmin, anak laki laki pertama dari I Sudiani”. Namun, oleh Panitera ditulis semua tanah- tanah sengketa atas nama I Sutiarmin Sukun alias Paro Sukun alias I Sutiarmin anak laki-laki pertama dari I Sudiani. Majelis hakim dinilai lebih menitikberatkan pada perbedaan nama dalam dokumen, tanpa mempertimbangkan keseluruhan bukti yang disajikan. Made Kasih pun mengaku, untuk kasus perdata pihak keluarganya sudah dikuatkan dengan putusan perdata yang menyatakan dia dan keluarga sebagai ahli waris yang sah serta berkuatan hukum tetap sejak tahun 2015. Sayang, sampai saat ini pihak keluarga Made Kasih telah mengajukan delapan kali permohonan eksekusi tapi tak pernah terlaksana. Permintaan perlindungan hukum pada DPD RI ini juga karena, Made Kasih menduga ada oknum DPR RI yang membekingi pihak penggugat sehingga terjadi intervensi pada aparat penegak hukum. "Saya tidak punya uang, tidak punya beking. Hanya berharap pada Ida Sang Hyang Widhi Wasa," ucap Made Kasih. Menanggapi permohonan Made Kasih, Arya Wedakarna menegaskan dirinya siap membantu. Arya Wedakarna akan segera berkoordinasi dengan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk memberikan atensi khusus terhadap kasus yang menimpa Made Kasih. Menurutnya dugaan adanya mafia hukum juga menjadi perhatian dirinya. Apalagi saat ini institusi hukum Indonesia sedang disorot menyusul terungkapnya beberapa kasus korupsi hingga suap. "Selaku Komite 1 bidang hukum saya sudah mendapatkan penjelasan, kita segera berkoordinasi," ucap Arya Wedakarna.*** Sumber: https://radarbuleleng.jawapos.com/bali/2165300777/petani-di-karangasem-bali-temui-arya-wedakarna-ada-apa

NARASIBALI.COM, DENPASAR – Seminar pembahasan isu strategis mengenai tingginya angka rasio bunuh diri di Bali digelar Ikatan Alumni Universitas Udayana (IKAYANA) Pusat bersama DPD RI Perwakilan Bali yang dihadiri Dr. Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra yang juga selaku Ketua IKAYANA, di Graha Sewaka Dharma, Lumintang Denpasar, Sabtu (9/11). Seminar ini bertujuan membangun sinergi dan ekosistem yang kuat dalam mencegah dan menangani kasus bunuh diri di Bali, dan dampak sosial yang ditimbulkannya. Dalam seminar ini, melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kota Denpasar, organisasi kesehatan, dan komunitas sosial, berkumpul untuk berbagi pengetahuan dan strategi dalam upaya pencegahan bunuh diri. DPD RI Perwakilan Bali, Dr. Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra menyampaikan, seminar Pencegahan Bunuh Diri di Bali ini telah menjadi momentum penting untuk membahas tantangan sumber daya manusia (SDM) di tengah pertumbuhan ekonomi dan kemajuan daerah yang pesat. Masalah yang dihadapi Bali, sebagai pusat pariwisata internasional, menuntut perhatian tidak hanya pada tingkat lokal, tetapi juga pada tingkat nasional. “Kolaborasi ini bertujuan menemukan solusi terbaik untuk menurunkan angka bunuh diri serta mengatasi hambatan dan tantangan ke depan. Dengan pendekatan ini, diharapkan kontribusi pemikiran dari IKAYANA dapat memberikan manfaat bagi Bali secara khusus dan juga untuk skala nasional,” ujar Rai Mantra. Lebih lanjut disampaikan dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, pembangunan SDM unggul menjadi prioritas, di mana kecerdasan intelektual dan keseimbangan spiritual harus menjadi bagian yang terintegrasi. Seminar ini juga dihadiri oleh generasi muda, yang merupakan pemimpin masa depan, serta berperan dalam proses pembangunan SDM yang berkesinambungan. Diharapkan, hasil dari seminar ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi para pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal maupun nasional, untuk terus memperkuat pembangunan karakter SDM. “Terima kasih disampaikan kepada Pj. Gubernur Bali dan Pjs. Walikota, yang mendukung penuh terlaksananya seminar ini, serta kepada para narasumber dan generasi muda yang telah berpartisipasi. Mari bersama-sama kita wujudkan SDM yang unggul dan memberikan kontribusi terbaik untuk Bali dan Indonesia di masa depan,” ujar Rai Mantra. Sementara Ketua panitia, dr. Anak Agung Istri Mira Yudiari menyampaikan seminar ini digagas bersama DPD RI Bali serta para spesialis kedokteran jiwa untuk membahas langkah konkret dalam pencegahan dan penanganan bunuh diri di Bali. Kegiatan dilaksanakan secara hibrida, menggabungkan pertemuan langsung dan daring, sehingga partisipasi dapat lebih luas. Seminar ini menghadirkan 14 narasumber dari berbagai kalangan, termasuk instansi pemerintahan, komunitas, dan asosiasi terkait. Sebanyak 200 peserta, yang terdiri dari perwakilan pemerintah, intelektual, akademisi, dan media, ikut berpartisipasi dalam diskusi ini. “Harapannya, kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar dalam membangun ekosistem pencegahan dan penanganan bunuh diri, serta menjadi langkah awal kolaboratif bagi semua pihak dalam mewujudkan Bali yang lebih sehat secara mental dan spiritual,” ujarnya. tri/nbc Sumber: https://narasibali.com/index.php/2024/11/10/tinggi-angka-rasio-bunuh-diri-di-bali-ini-langkah-ikayana-dan-dpd-ri-lakukan-pencegahan/

BALIWARA.COM - Tiga anggota DPD RI Dapil Bali, Ni Luh Djelantik, IGN Arya Wedakarna, dan I Komang Merta Jiwa menemui Penjabat (Pj) Gubernur Bali SM Mahendra Jaya. Dalam pertemuan itu Mahendra Jaya mengajak anggota DPD RI perwakilan Bali bersama-sama menyelesaikan berbagai persoalan penting dan krusial di Pulau Dewata. "Bali memiliki anugerah luar biasa dari alam dan budaya. Ketika menciptakan Bali, Ida Sang Hyang Widhi Wasa tersenyum. Pulau ini sangat indah dan perlu kita jaga bersama. Namun, ada pula tantangan yang harus kita hadapi bersama," kata Mahendra Jaya dalam pertemuan Selasa 5 November 2024 itu. Meski Bali mencatat prestasi ekonomi dan SDM di atas rata-rata nasional serta memiliki angka kemiskinan dan stunting terendah, Pj Gubernur menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak. "Kemiskinan ekstrem dan stunting tidak elok terlihat di Bali, tempat orang berwisata dan bersenang-senang," katanya. Mahendra Jaya juga memaparkan langkah-langkah terbaru untuk mengatasi masalah sampah di Bali, terutama di kawasan Sarbagita, serta mendorong penguatan branding produk-produk Bali, pengembangan sektor pertanian, dan pengelolaan pariwisata. "Banyak hal bisa dan perlu dilakukan, dan dukungan yang ada sejauh ini sangat saya apresiasi," tambahnya. I Komang Merta Jiwa mengungkapkan apresiasinya atas situasi Bali yang tetap kondusif di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Mahendra Jaya, meski tengah berlangsung gelaran pemilu. “Kami siap mendukung perjuangan DPD Dapil Bali untuk kepentingan daerah,” ujarnya. "Ke depan, kita harus berkolaborasi untuk mengawal berbagai persoalan masyarakat Bali dan mendukung sinergi dengan instansi terkait," ujarnya. Pertemuan tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat, termasuk Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali I Wayan Serinah, Asisten Bidang Administrasi dan Umum I Dewa Putu Sunartha, serta Kepala Dinas dan pejabat terkait lainnya. Sumber: https://www.baliwara.com/bali-nusra/90113890056/niluh-djelantik-wedakarna-dan-merta-jiwa-temui-pj-gubernur-bali-bahas-berbagai-masalah

JAKARTA, RAKYATBENGKULU.COM - Dalam upayanya untuk memperbaiki citra positif dan meningkatkan kepercayaan publik, Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menginisiasi sebuah Bimbingan Teknis (Bimtek) mengenai Jurnalisme. Kegiatan ini ditujukan untuk seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI. Sultan menegaskan bahwa keberadaan DPD RI sebagai lembaga politik sangat tergantung pada opini dan penerimaan publik. "Setiap lembaga tentunya memerlukan publikasi yang cepat dan informatif untuk menyampaikan kinerja mereka kepada masyarakat," ungkap Sultan, Rabu, 6 November 2024. Terlebih lagi, DPD RI sebagai lembaga yang berfungsi menyuarakan aspirasi rakyat, sangat membutuhkan opini publik yang positif agar dapat mengakomodasi berbagai masalah dan menyampaikan pesan dari masyarakat dengan baik. Senator dari Bengkulu ini berharap bahwa melalui Bimtek Jurnalisme, kemampuan pegawai DPD dalam bidang jurnalistik akan meningkat, sehingga dapat meningkatkan citra lembaga melalui rilis berita dan konten media sosial yang lebih berkualitas. Sultan juga mendorong para pegawai DPD RI untuk tidak henti-hentinya belajar dan selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. "Kita tidak boleh mudah puas dengan pengetahuan yang kita miliki. Dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat, kita dituntut untuk terus belajar," katanya. Jika kita tidak memiliki komitmen dan konsistensi dalam belajar, lanjut Sultan, kita akan tertinggal jauh. Ia juga berharap agar semua elemen DPD RI, terutama di Biro Protokol, Humas dan Media (PHM), dapat berkolaborasi untuk menciptakan komunikasi yang efektif dengan masyarakat. "Sehingga lembaga kita lebih dikenal," ujar Sultan dalam acara yang berlangsung di Gedung DPD RI, Jakarta tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Pelaksana Harian Sekretaris Jenderal (Plh. Sekjen) DPD RI menambahkan bahwa tanpa publikasi yang baik, masyarakat tidak akan mengetahui seberapa keras usaha yang dilakukan DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi daerah. "Tugas kita di Kesekretariatan DPD RI bukan hanya mendukung tugas konstitusional, namun juga berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga," jelasnya. Acara Bimtek ini juga menjadi ajang bagi Staf Humas DPD RI, Juan Malik, untuk bertanya mengenai langkah-langkah dalam membuat berita yang aktual dan menarik perhatian masyarakat. "Berita mengenai pemerintahan belum sepopuler berita lainnya. Oleh karena itu, kami membutuhkan informasi tentang cara meramu judul yang mampu menarik minat pembaca," katanya. Redaktur Pelaksana kompas.com, Bambang Jatmiko, yang menjadi narasumber dalam Bimtek tersebut memberikan penjelasan. Ia menekankan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah memantau tren judul atau keyword yang populer di masyarakat. "Saat ini, tren pembaca telah bergeser. Mereka cenderung lebih menyukai berita yang positif, yang memberikan harapan, seperti berita mengenai pemberdayaan masyarakat, perkembangan sosial, serta perubahan kebijakan pemerintahan," ujarnya. Bambang juga menyarankan agar pegawai lembaga pemerintahan memanfaatkan minat masyarakat yang semakin tinggi terhadap berita positif. Dengan memfokuskan perhatian pada konten yang memberikan inspirasi dan pemahaman yang baik, diharapkan media dari lembaga pemerintahan dapat menarik perhatian lebih banyak pembaca. Melalui pelatihan seperti Bimtek ini, DPD RI berkomitmen untuk terus membangun hubungan yang lebih baik dengan publik. Dengan meningkatkan keterampilan komunikasi dan memahami apa yang dibutuhkan masyarakat, DPD RI berharap dapat menjadikan diri mereka lebih transparan dan dapat diakses oleh publik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini dapat terus meningkat. Sumber: https://rakyatbengkulu.disway.id/read/689866/gelar-bimtek-upaya-dpd-ri-meningkatkan-kepercayaan-publik-melalui-jurnalisme-yang-efektif

Anggota DPD RI Provinsi Bali Periode 2024-2029 dengan unsur Pimpinan di Daerah Provinsi Bali yaitu Pemprov Bali, Pengadilan Tinggi Denpasar, Kejaksaan Tinggi Bali (5/11) Dalam Kunjungan tersebut Senator RI, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III, Ni Luh Pertamy Djelantik, I Komang Mertajiwa diterima dengan baik oleh ketiga instansi/ lembaga negara di Provinsi Bali Kunjungan audiensi sekaligus silaturahmi Anggota DPD RI Provinsi Bali Periode 2024-2029 dengan unsur Pimpinan di Daerah Provinsi Bali ini mengedepankan agenda kolaborasi dan sinergisitas antar Anggota DPD RI Provinsi Bali Periode 2024-2029 dengan unsur Pimpinan di Daerah Provinsi Bali yaitu Pemprov Bali, Pengadilan Tinggi Denpasar, Kejaksaan Tinggi Bali. Audiensi yang difasilitasi oleh Sekretariat Jenderal DPD RI Bali ini diharapkan merupakan langkah awal untuk memastikan adanya kolaborasi yang baik antara DPD RI dan instansi/lembaga terkait dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang masing-masing. Diharapkan, dengan adanya sinergitas yang kuat antara lembaga-lembaga tersebut, program-program pembangunan serta pengawasan di Bali dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Kunjungan ini mencerminkan upaya DPD RI dalam menjalin hubungan yang lebih baik dengan pemerintah daerah dan seluruh stakeholder di Provinsi Bali untuk mendukung pembangunan daerah dan kepentingan masyarakat khususnya di Provinsi Bali. -ast-

Jakarta, PONTAS.ID – Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berikan pengarahan kepada seluruh Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, dalam rangka Optimalisasi Peran Setjen DPD RI Sebagai Supporting System Untuk Mewujudkan DPD RI yang Kuat, Aspiratif, dan Inklusif, di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Selain sebagai ajang silaturahmi Pimpinan DPD RI dengan seluruh pegawai di lingkungan Setjen DPD RI baik di Kantor Pusat dan Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi, Pimpinan DPD RI mengharapkan peningkatan layanan administrasi dan keahlian kepada Pimpinan, Anggota DPD RI dan pelayanan kepada publik karena pada periode ini ingin mewujudkan Parlemen yang modern, kuat, efektif, kolaboratif dan Inklusif. “Itulah sebabnya, kami mengumpulkan para pegawai semua untuk menyamakan ritme, bersatu dan bekerjasama serta berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dan maksimal bagi lembaga kita ini,” ucap Ketua DPD RI Sultan B Najamudin bersama Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas, Yorrys Raweyai dan Tamsil Linrung. Sultan menambahkan, dalam era digital sekarang ini harus senantiasa beradaptasi dengan perkembangan zaman dan industri digital yang selalu berkembang. Pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pekerjaan, termasuk dalam hal pengelolaan dan optimalisasi membangun branding lembaga dengan citra positif melalui media sosial sehingga knowledge masyarakat terhadap DPD RI itu meningkat. “Saya ingin menekankan pentingnya koordinasi antar unit di sekretariat jenderal, kolaborasi dan sinergi dengan kementerian/lembaga lainnya, karena akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program-program DPD RI,” paparnya. Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas menambahkan, mengapresiasi dukungan setiap unit dari sekretariat jenderal DPD RI selama 5 periode ia berada di lembaga DPD RI, dan mengharapkan tetap harus bekerja semaksimal mungkin dan profesional. Bagi Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi untuk terus berkolaborasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait kinerja kelembagaan DPD RI. “Baru kali ini, kita mengumpulkan seluruh pegawai, kita mau membangun kedekatan untuk saling mendukung, menyamakan irama kerja, meningkatkan kinerja dan kerja-kerja lembaga, dan terutama kesejahteraan bagi pegawai, saya yakin kita semua bisa,” ucap Hemas. Di forum ini, Wakil Ketua Yorry Raweyai meminta seluruh jajaran kesekjenan untuk merubah mindset berpikir dalam pengelolaan manajemen agar lebih baik, untuk mewujudkan organisasi modern perlu percepatan dan adaptasi. “Secara kolektif kita sepakat, membangun kelembagaan yang baik agar bisa mendukung seluruh kegiatan-kegiatan DPD, agar berhasil kita perlu menyamakan visi misi dan kerja all out,” tukas Yorrys. Terakhir, Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung juga mengapresiasi kinerja kesekjenan dalam mendukung tugas konstitusional. Saya senada dengan Pimpinan DPD RI lainnya, berharap ke depan diharapkan dalam mewujudkan parlemen modern. “Dengan kolaborasi dan sinergi, kita akan melesatkan lembaga DPD RI ini bersama-sama,” papar Tamsil. Lebih lanjut, Pimpinan DPD RI mengajak semua pegawai Setjen DPD RI untuk selalu bertumbuh. Menurutnya growth factor dalam diri perlu ditingkatkan sehingga potensi dan kapabilitas kita sebagai pribadi dapat selalu berkembang. “Kita harus selalu mengembangkan kemampuan kita baik hard skills maupun soft skills saya yakin itu akan menjadi investasi bagi diri kita di masa yang akan datang, dan akan sangat berguna bagi lembaga ini,” tegas Sultan. Senada dengan itu, Plh. Sekjen DPD RI Lalu Niqman Zahir pada laporannya mengatakan, dalam rangka optimalisasi peran Setjen DPD RI sebagai supporting system untuk mewujudkan DPD RI yang kuat aspiratif dan inklusif oleh 1.285 orang terdiri PNS, PPPK, dan PPNPN baik di Kantor Pusat dan Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi. “Tidak lepas dari tantangan harapan dari segenap pimpinan dan anggota DPD RI , sekeretariat Jenderal akan terus memberikan kontribusi signifikan bagi kelembagaan DPD RI sebagai supporting system,” pungkas Lalu Niqman. Sumber: https://pontas.id/2024/10/30/pimpinan-beri-arahan-ke-pegawai-setjen-dpd-untuk-wujudkan-parlemen-modern/

Tak mau kalah dari para menteri Kabinet Merah Putih dan dalam upaya mempererat hubungan antar anggota serta meningkatkan sinergi, seluruh anggota DPD RI bersama dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI menggelar kegiatan outbound yang berlangsung di wilayah Kota Bogor. Acara ini diprakarsai oleh pimpinan DPD RI sebagai bagian dari program peningkatan nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan karakter anggota. Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Sultan Bachtiar Najamudin menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat ikatan di antara senator dari berbagai provinsi. Selama kegiatan, para anggota mengikuti serangkaian permainan dan simulasi yang menekankan pentingnya kekompakan dan kebersamaan. Kegiatan ini, menurut Sultan Bachtiar Najamudin, dinilai penting agar para senator dapat saling mengenal satu sama lain lebih baik, memahami peran masing-masing serta membangun komunikasi yang lebih solid dan dapat bersama-sama memperjuangkan aspirasi daerah yang mereka wakili. Selain meningkatkan kebersamaan anggota, kegiatan ini diharapkan meningkatkan sinergi antar lembaga agar dapat menjadi bekal penting menghadapi tantangan dalam menjalankan amanah rakyat.(26 October 2024 22:46) Sumber: https://www.metrotvnews.com/play/N9nCnWrl-tingkatkan-sinergi-antar-lembaga-negara-dpd-lembahas-gelar-outbound

Anggota DPD RI, IB Rai Dharmawijaya Mantra, memberi kuliah umum kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, Jumat (11/10/2024). Walikota Denpasar periode 2008-2020 itu berbagi ilmu strategi implementasi ilmu pemasaran dan wirausaha dalam politik. Dalam kuliah umum yang dipandu moderator Dr. Made Dauh Wijana dan dibuka Rektor Unmas, Dr. I Made Sukamerta itu, Rai Mantra berkisah bagaimana geliatnya di organisasi sejak muda. Mulai dari sebagai kelian di ranah adat, juga sebagai entrepreneur atau wirausaha. “Sampai jadi calon Gubernur Bali meski akhirnya kalah,” cetusnya sembari terkekeh. Menurutnya, ada irisan antara ilmu pemasaran dalam ekonomi dengan politik praksis. Jika dalam ekonomi yang dipasarkan adalah produk, sedangkan di politik yang dijual adalah politisi. Strategi pemasaran politik perlu melihat pasar politik, produk politik berupa kandidat atau kebijakan, posisi politik atau keberpihakan dan bagaimana komunikasi politiknya. “Untuk tahap pemasaran politik ada riset atau analisis demografi politik, penyusunan produk atau rencana, kampanye atau implementasi dan komunikasi, serta monitoring dan evaluasi,” bebernya dalam kegiatan dihadiri sekira seratusan mahasiswa tersebut. Ditemui usai acara, Rai Mantra berujar harus memberi apresiasi kepada program studi di Unmas, yang memberi tema yang terkini kepadanya untuk bahan kuliah umum. Dia dimintai bagaimana mengimplementasikan akademik dan secara realita seperti apa wujudnya. “Ini menghubungkan dua disiplin ilmu dalam satu realita yang ada. Kita syukuri bisa bersintesa, dan ini memberi kontribusi pengetahuan kepada adik-adik kita yang ingin melanjutkan studi,” sebut peraih suara tertinggi DPD RI Dapil Bali pada Pileg 2024 tersebut. Dia juga berpesan kepada mahasiswa yang punya niat terjun ke politik praksis, untuk mencoba langsung. “Silakan dicoba saja asal punya keberanian. Ini semua ada proses, perlu waktu,” sambungnya didampingi Dauh Wijana. Membincang politik praksis, dia menilai menjadi politisi sukses sebenarnya perlu waktu, tidak bisa langsung terkenal dan menang kontestasi politik. Apalagi saat ini terjadi perkawinan evolusi industri yang bernama digitalisasi. Kemudian ada demokrasi dan kapitalistik yang memungkinkan apa yang disebut oleh akademisi Tom Nichols sebagai “matinya kepakaran”. “Jadi, netizen atau digitalisasi media akan memberi peluang bagi siapa saja secara praksis dan etik bisa muncul. Itu terjadi sekarang,” ucapnya. “(Praktisi karbitan) didukung oleh sistem yang ada di pragmatisme, itu ada di era sekarang,” imbuhnya. Meski bersemangat bercerita soal fenomena politik di era kiwari, Rai Mantra hanya tertawa ketika ditanya bagaimana publik bisa membedakan antara politisi yang berisi dengan yang sekadar main drama di ruang publik. “Itu mungkin orang politik yang bisa menjawab. Kalau saya tidak bisa jawab itu, saya main yang jelas-jelas saja,” kelitnya. Mengutip pernyataan sastrawan Amerika Serikat, Mark Twain, dia berkata dalam politik orang bisa saja berbohong, menipu dan bahkan mencuri tapi tetap dihormati. “Sekarang kita mau pilih mana? Mau yang etik atau yang praksis?” tandasnya retoris. https://posmerdeka.com/beri-kuliah-umum-di-unmas-rai-mantra-pilih-politik-etis-atau-praksis/

Pertemuan Dipimpin Arya Wedakarna, Ini Enam Poin Mesti Dilakukan Finns Beach Club Menyusul Viral Pesta Kembang Api MANGUPURA, POS BALI – Anggota DPD RI Gusti Ngurah Arya Wedakarna (AWK) memimpin pertemuan di Finns Beach Club, Kamis (17/10/2024). Pertemuan itu dilakukan menyusul pesta kembang api dan kebisingan musik di Finns Beach Club saat warga setempat melaksanakan upacara pengabenen. Pertemuan dihadiri perwakilan PHDI Badung, Desa Adat Berawa, Banjar Adat Tegalgunjul, Desa Tibubeneng, Camat Kuta Utara, Polsek Kuta Utara, Polres Badung, perhimpunan pengusaha Bali dan pihak manajemen Finns Beach Club. Pada pertemuan itu terungkap sejumlah fakta -fakta yang disampaikan Klian Banjar Adat Tegalgunjul I Made Wira Atmaja. Dijelaskan rangkaian upacara Ngaben Ngelanus di Pantai Berawa telah berlangsung dari pukul 8.00 mulai dari pendirian tenda. Kemudian, pada pukul 17.30, Ida Sulinggih melangsungkan upacara di Pantai. Namun, ia melihat ada stand kembang api di areal Pantai atau tempat berlangsungnya upacara. Karena itu, pihaknya berkoordinasi dengan petugas keamanan dan staf di Finns Club mengundur jam peluncuran kembang api. ”Pada waktu itu, kami sudah meminta untuk menggeser lagi 30 menit sana saja dari jam peluncuran kembang api yang direncanakan 18.40. Akan tetapi management tidak bisa memindahkan jam peluncuran. Alasannya, karena customer atau guest mereka sudah tau jam peluncuran,” jelasnya pada pertemuan itu. Wira Atmaja juga menegaskan viralnya video kembang api itu bukan miskomunikasi antara desa adat dan Finns Beach Club, lantaran pihaknya telah berkoordinasi sebelumnya. "Kami juga sudah menginformasikan kepada Babinsa ketika akan melakukan kegiatan pengabenan. Dan pendirian tenda upakara sudah berdiri dari pagi, prosesi upakara pengabenan di segara/ Pantai Berawa kami lakukan dua kali dalam sehari tersebut,” tegasnya. Ini kesimpulan dari pertemuan itu ada beberapa poin yang mesti dilakukan Finns Club. Pertama, pihak Finns Beach Club harus bertanggung jawab secara sekala dan niskala. Secara niskala harus membuat acara bendu piduka kepada Ida Sulinggih, permintaan maaf kepada yang memiliki karya nyekah dan melangsungkan upacara bendu piduka di betara baruna segara atau Pantai Berawa. Kedua, Finns Beach Club tidak boleh mengadakan pesta kembang api setiap hari, kecuali ada event, Sabtu dan Minggu, atau maksimal dua kali dalam seminggu serta harus mendapatkan rekomendasi dari desa adat setempat. Ketiga, ⁠Finns Beach Club harus mengecilkan musik, menarik matras yang dekat dengan pantai sehingga kaki tamu yang berjemur tidak menjulang ke atas, karena tempat prosesi upacara di bawah. Keempat, ⁠akan dipasangkan papan pengumuman bahwa Pantai Berawa merupakan pantai religius yang dipergunakan untuk tempat upacara selain juga tempat rekreasi. Kelima, ⁠tidak boleh menghidupkan kembang api ketika ada kegiatan upacara di pantai. Keenam, ⁠Finns Beach Club tidak boleh melarang umat untuk melakukan upacara di pantai/menggeser tempat upacara sesuai keinginan Finns. Selanjutnya, atas peristiwa itu, akan ada pemanggilan semua beach club yang ada di Kuta Utara khususnya di Berawa, Canggu, Batu Belig, Pererenan melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk mematuhi aturan adat tentang upacara keagamaan. (*) Sumber: https://www.posbali.net/berita/1425208575/pertemuan-dipimpin-arya-wedakarna-ini-enam-poin-mesti-dilakukan-finns-beach-club-menyusul-viral-pesta-kembang-api