Pada Sidang Paripurna Ke-16 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang digelar hari ini, Pimpinan DPD RI memberikan apresiasi tinggi atas kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI yang berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 18 kali berturut-turut. Dalam rangkaian acara tersebut, Sekretaris Jenderal DPD RI, Komjen Mohammad Iqbal, menyerahkan langsung laporan kinerja Sekretariat Jenderal kepada Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin. "Ini merupakan bukti komitmen Sekretariat Jenderal dalam menjaga kualitas administrasi. Kami sangat menghargai profesionalisme Sekretariat Jenderal dalam mendukung tugas-tugas DPD RI," ujar Sultan di Gedung Nusantara V, Jakarta, Kamis (14/8/2025). Menurut Sultan, keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan kinerja yang baik dalam hal laporan, tetapi juga membuktikan dedikasi Sekretariat Jenderal dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi di semua aspek pengelolaan anggaran. "Kami berharap prestasi ini dapat menjadi contoh bagi seluruh jajaran DPD RI untuk terus berinovasi dan bekerja lebih keras demi kemajuan daerah dan negara," tambahnya. Senada dengan Sultan, Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, juga ikut mengapresiasi pencapaian ini. "Keberhasilan Sekretariat Jenderal mempertahankan predikat WTP ini menunjukkan kerja keras yang tidak hanya berfokus pada kualitas laporan, tetapi juga pada sistem administrasi yang mendukung tugas-tugas konstitusional kami," ungkap Tamsil Linrung. Tamsil menjelaskan bahwa predikat WTP yang diperoleh sejak tahun 2006 ini menjadi bukti nyata bahwa Sekretariat Jenderal telah berhasil mengelola tugas dan kewenangan DPD RI dengan sangat baik. Mewakili Pimpinan DPD RI, Tamsil berharap agar keberhasilan ini dapat terus dipertahankan dan menjadi inspirasi bagi seluruh jajaran di DPD RI untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas kinerja. Dirinya juga menekankan pentingnya kerja sama yang solid antara Sekretariat Jenderal dan seluruh anggota DPD RI dalam menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. "Kami berharap agar prestasi ini tidak hanya menjadi pencapaian yang membanggakan, tetapi juga menjadi pemicu semangat untuk terus meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi dan tugas konstitusional. Kami juga berharap Sekretariat Jenderal DPD RI terus menjadi garda terdepan dalam mendukung tugas dan kewenangan DPD RI," pungkas Senator asal Sulawesi Selatan ini. Sumber: https://www.dpd.go.id/daftar-berita/pertahankan-predikat-wtp-18-kali-berturut-turut-pimpinan-dpd-ri-apresiasi-kinerja-sekretariat-jenderal

Suana, 1 Agustus 2025 – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan Bali, Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik, melaksanakan kegiatan simakrama dengan masyarakat Desa Suana pada hari Jumat, 1 Agustus 2025. Acara yang berlangsung di Balai Desa Suana ini menjadi momen penting dalam menjalin komunikasi langsung antara wakil rakyat dan masyarakat di tingkat desa. Kegiatan simakrama yang dimulai pada pukul 10.00 WITA ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, BPD, LPM, Perangkat Desa, Bandesa Adat, Bhabinkamtibmas, Pegawai TOSS, Pegawai BUMDES serta perwakilan kelompok tani dan nelayan, turut hadir anak-anak mahasiswa KKN dari Atma Jaya dan UNUD. Dalam sambutannya, Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan daerah, khususnya dalam menjaga kearifan lokal serta kelestarian budaya Bali. Dalam sesi dialog terbuka, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari peningkatan infrastruktur, permasalahan air, perijinan berbasis OSS, kelangkaan gas elpji, dukungan terhadap pembiayaan kegiatan adat istiadat dan agama, serta dukungan terhadap petani dan nelayan lokal. Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik secara langsung mencatat setiap masukan yang disampaikan dan menyatakan komitmennya untuk membawa isu-isu tersebut ke tingkat nasional. Diakhir kegiatan diserahkan Piagam Penghargaan kepada Desa Suana, serta diberikan tumbler kepada masyarakat oleh Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik. Sumber: https://suana.desa.id/artikel/2025/8/4/simakrama-senator-ri-di-desa-suana-guna-serap-aspirasi

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan rapat koordinasi ( bersama Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Rakor membahas tentang kebijakan pembangunan infrastruktur 2025-2029 khususnya wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah Selatan. Agenda rakor dimulai pukul 10.00 WIB. Kedatangan Menko AHY disambut oleh Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu atau GKR Hemas serta Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. GKR Hemas menuturkan bahwa pertemuan kali ini merupakan upaya dari DPD RI dalam membangun komunikasi dengan pemerintah pusat. Sebab dalam ranah ini DPD RI memiliki peran besar untuk pembangunan daerah. Khususnya kali ini untuk mendukung pembangunan di kawasan DIY dan Jawa Tengah bagian selatan atau Jasela. "Saya kira memang Dewan Perwakilan Daerah ini betul-betul mencoba untuk membuka bagaimana infrastruktur itu bisa terbangun supaya pembangunan ekonomi yang bisa keluar. Seperti yang tadi disampaikan oleh Gubernur DIY bahwa jalan tol yang bisa menembus dari selatan ke utara supaya hasil daripada pertanian yang ada di sekitar Jawa bagian selatan itu bisa berjalan memasarkan keluar," tutur GKR Hemas dikutip dari Headline News, Metro TV, Rabu, 13 Agustus 2025. Menko AHY menyambut baik rakor bersama DPD RI pada hari ini, Rabu, 13 Agustus 2025. AHY menegaskan keberhasilan pembangunan di semua sektor, terutama infrastruktur ketika Asta Cita Presiden Prabowo Subianto didukung oleh para pemimpin daerah untuk pengembangan ekonomi, pangan, hingga pertanian antar wilayah. "Khusus bicara pengembangan wilayah yang kita tahu bahwa memang masih ada gap antar wilayah. DIY dan Jasela punya potensi tapi juga punya keterbatasan. Konektivitas ini harus terus dibangun dan kami sudah menginventarisir berbagai aspirasi baik projek yang masih dalam perencanaan maupun yang tengah dikerjakan tapi belum bisa sepenuhnya diselesaikan," kata AHY. Sumber: https://www.metrotvnews.com/play/b2lCpLd6-dpd-gelar-rakor-bahas-pembangunan-infrastruktur-wilayah-diy-dan-jawa-tengah-selatan

Singaraja, Senin, 11 Agustus 2025 Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Buleleng, Drs. Dewa Made Sudiarta, M.Si., menyampaikan sambutan dalam acara Rapat Kerja Anggota Komite I Bidang Hukum dan Badan Akuntabilitas Publik DPD RI Utusan Provinsi Bali. Acara yang berlangsung di Gedung Kesenian Gde Manik Singaraja ini dihadiri oleh para Kepala Sekolah, Ketua Yayasan, dan Ketua Komite SD dan SMP. Dalam sambutannya, Plt. Kadis Dewa Made Sudiarta memberikan apresiasi kepada Senator DPD RI, Arya Wedakarna, yang telah hadir di Buleleng. Kehadiran senator ini bertujuan untuk memberikan arahan mengenai berbagai isu pendidikan. Sudiarta memaparkan, berdasarkan arahan Bupati Buleleng, tahun ini Pemkab Buleleng memiliki program bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa kurang mampu di tingkat TK, SD, dan SMP. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa sarana dan prasarana pendidikan di Buleleng mendapat program revitalisasi dari Kemendikdasmen. Program ini mencakup bantuan rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang administrasi, perpustakaan, laboratorium, toilet, dan ruang UKS. Bantuan ini akan menyasar 2 sekolah TK/PAUD, 18 sekolah SD, dan 4 sekolah SMP. Bantuan lainnya juga datang dari Dana Alokasi Khusus (DAK) berupa alat peraga pendidikan. Senator DPD RI, Arya Wedakarna, dalam sambutannya turut menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng. Ia memuji Buleleng sebagai satu-satunya kabupaten yang memiliki Peraturan Bupati (Perbup) terkait retribusi kantin sekolah. Senator Wedakarna juga mengapresiasi program bantuan seragam sekolah gratis untuk siswa kurang mampu, menilai program ini sebagai langkah nyata untuk meringankan beban siswa dan orang tua. Acara ini juga diisi dengan pemaparan materi dari berbagai narasumber, termasuk perwakilan dari Dinas Kesehatan, Kejaksaan Negeri, Polres Buleleng, Ombudsman BPK RI, dan BPD Bali. Materi yang disampaikan meliputi berbagai topik penting, seperti: Pengelolaan kantin sekolah sehat, Pencegahan korupsi, Penetapan ambang batas dana komite sekolah, Keterbukaan informasi publik, Pemberantasan tindak pidana korupsi, Sistem pendidikan nasional dan Pendidikan gratis di jenjang pendidikan dasar. Acara Rapat Kerja ini diakhiri dengan penyerahan piagam penghargaan kepada para narasumber. Sumber: https://disdikpora.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/13_plt-kadisdikpora-beri-sambutan-rapat-kerja-anggota-komite-i-bidang-hukum-dan-badan-akuntabilitas-publik-dpd-ri

Senator RI, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna hadir dalam Upacara Karya Agung di Pura Gede Batur Sari, Tonja pada (11/08). Rangkaian upacara keagamaan Karya Mamungkah, Ngenteg Linggih, Padudusan Agung, dan Caru Balik Sumpah Madya di Pura Gede Batur Sari, Desa Adat Tonja. Dalam kesempatan ini, Walikota Denpasar turut menandatangani prasasti peresmian karya serta menghaturkan punia. Hadir pula sejumlah tokoh penting seperti Ketua DPRD Kota Denpasar, penglingsir puri, serta tokoh masyarakat dan umat setempat. Walikota Denpasar Jaya Negara menyampaikan bahwa upacara ini merupakan wujud sradha bhakti masyarakat Hindu kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ia mengapresiasi keterlibatan masyarakat, khususnya desa adat dan pesemetonan, dalam menjaga warisan budaya dan nilai spiritual melalui yadnya. Menurutnya, Pemkot Denpasar terus mendorong pemberdayaan masyarakat yang berpijak pada nilai-nilai keagamaan, dengan harapan upacara seperti ini mampu membangun kesadaran kolektif dan mempererat persaudaraan umat. Ketua Panitia Karya, I Made Oka Bagiartha menjelaskan bahwa karya ini dilaksanakan setelah pemugaran sejumlah bangunan pura, termasuk Bale Gong, Tajuk Ratu Gede, dan Tembok Penyengker. Rangkaian telah dimulai sejak 22 Juli, dengan puncak upacara akan digelar pada 22 Agustus 2025. Ia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Walikota Denpasar yang telah meresmikan karya ini dan berharap seluruh rangkaian dapat berjalan lancar (labda karya). Sumber: https://dutabalinews.com/2025/08/11/walikota-jaya-negara-hadiri-upacara-karya-agung-di-pura-gede-batur-sari-tonja/

Senator RI, I Komang Merta Jiwa hadir dalam Forum Pekaseh Agung DAS Pakerisan pada Senin (4/8), focus group discussion (FGD) tersebut membahas penguatan sistem subak agung berbatas hidrologis berbasis DAS di Museum Subak Masceti. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Forum Komunikasi DAS Pakerisan Dr PK Diah Kencana, perwakilan akademisi yakni Prof I Ketut Suamba, Prof AA Bagus Wirawan, Drs I Ketut Gede Arnawa MAP, Prof IGN Santosa, dan instansi lainnya. Ketua Forum Pekaseh Agung, I Ketut Sugata mengatakan tantangan subak masa kini cukup banyak. Di antaranya alih fungsi lahan, generasi muda kurang tertarik berpartisipasi di bidang pertanian, ancaman/gangguan hidrometeorologis (banjir, kekeringan, longsor, dan lainnya), serta tekanan eksternal dari Perda Desa Adat. Melalui FGD ini pula diharapkan tantangan tersebut menemukan solusi, terutama pikobet/permasalahan konflik antara desa adat dengan subak. Sugata berharap Perda tentang Desa Adat, Subak, dan Bandega saling bersinergi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. “Tekanan eksternal Perda Desa Adat Pasal 25 belum ada yang memberikan solusi hingga saat ini sejak adanya konflik horisontal antara desa adat dengan subak,” ujar Sugata. Dia mengatakan, sejak dikeluarkan Perda Desa Adat khususnya pada pasal 25, tupoksi hamparan sawah, pengelolaan air, pura fungsional pertanian, alih fungsi lahan yang sebelumnya menurut Perda Subak Pasal 18 dikelola oleh pekaseh/ketua kelompok tani melalui rapat subak menjadi dikelola oleh desa adat skala lokal. FGD ini fasilitasi oleh Yayasan Mandhara Research Institute (MRI). Ketua Yayasan MRI, Ida Bagus Sukarya, menambahkan DAS Pakerisan terbentang dari utara di wilayah Batur, Kintamani sampai selatan yang bermuara di Pantai Masceti, Gianyar. Merupakan salah satu kawasan yang mempunyai nilai budaya yang sangat tinggi, juga ditetapkan sebagai WBD (Warisan Budaya Dunia) oleh UNESCO pada tanggal 29 Juni 2012. Sepanjang DAS Pakerisan dari hulu sampai hilir selain terhampar sawah dan ladang, banyak juga terdapat pura yang berkaitan erat dengan subak. 7 nvi Sumber: https://www.nusabali.com/berita/198653/forum-pekaseh-fgd-penguatan-ekosistem-subak

Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Republik Belarus, Maxim Ryzhenkov, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/8/2025). Pertemuan ini menjadi tindak lanjut dari kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Belarus pada 15 Juli lalu. Dalam pertemuan yang berlangsung selama satu jam, Sultan menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama bilateral, khususnya di sektor pertanian. “Indonesia membutuhkan mitra strategis seperti Belarus yang sektor pertaniannya sudah sangat maju. Kami ingin hubungan yang sudah baik ini diperluas dan diperkaya, terutama dalam teknologi dan inovasi pertanian,” ujar Sultan. Sultan juga mengungkapkan, Menteri Luar Negeri Belarus menekankan peran penting parlemen dalam mendukung kerja sama antarnegara. “Menlu Belarus menyampaikan, tanpa dukungan parlemen, akan sulit untuk memperluas kolaborasi kedua negara. Karena itu, kerja sama antarparlemen menjadi kunci,” jelas Sultan. Tak hanya membahas kerja sama ekonomi, Sultan memanfaatkan momen pertemuan untuk menyuarakan keprihatinan terhadap dampak perang Rusia-Ukraina yang masih berlanjut. Ia secara langsung meminta Ryzhenkov agar Belarus mengambil peran aktif membuka jalur dialog dengan Rusia untuk meredam eskalasi konflik. “Belarus adalah negara yang paling dekat dengan Rusia, dan mereka merasakan langsung dampak perang. Saya sampaikan kepada Menlu Ryzhenkov agar Belarus bisa memulai dialog dengan mitranya di Rusia, demi menurunkan tensi perang yang mengganggu stabilitas ekonomi dunia,” kata Sultan. Menanggapi hal tersebut, Ryzhenkov mengakui bahwa Belarus memang menjadi negara yang paling terdampak dari konflik tersebut. Namun, ia juga menegaskan bahwa upaya untuk meredakan ketegangan memerlukan langkah diplomasi yang cermat dan kerja sama internasional yang lebih luas. (Asp) Sumber: https://lampuhijau.co.id/baca-berita/political-news/24649/pertemuan-dpd-ribelarus-fokus-sektor-pertanian-dan-diplomasi-perdamaian

Aktivitas paralayang ramai di media sosial karena melintas di atas Pura Gunung Payung yang berlokasi di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Badung pada Senin 4 Juli 2025. Aktivitas paralayang itu pun mendapat protes dari masyarakat karena dinilai sudah mencemari kawasan Pura Gunung Payung. Diketahui aktivitas paralayang di atas Pura Gunung Payung itu terjadi pada Minggu 3 Agustus 2025. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Bali, Niluh Djelantik juga mengeluhkan aktivitas paralayang di atas Pura Gunung Payung itu. Hal itu pun sempat diunggah di media sosial legislator Niluh Djelantik. Pada unggahannya, Niluh Djelantik meminta agar dilalukan penindakan tegas terkait dengan masalah itu, karena sudah melanggar kesucian Pura Gunung Payung. Dia pun meminta agar tidak merendahkan Bali, yang mengakibatkan mati dan menyalahi Bali. Menyikapi hal itu, Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa mengakui akan menindaklanjuti masalah aktivitas paralayang tersebut. Bahkan akan menugaskan Satpol PP Badung untuk mengecek usaha paralayang tersebut. "Iya nanti coba saya koordinasikan ya. Coba kita sarankan agar tidak di atas pura, mungkin radiusnya nanti kita atur sedemikian rupa," kata Arnawa, Selasa (5/8/2025). Dia mengaku akan memanggil Satpol PP untuk mengecek dan untuk melakukan pengecekan paralayang. "Bukan kita melarang, tapi kita atur radiusnya nanti," katanya. Sumber: https://denpasar.kompas.com/read/2025/08/05/152244478/aktivitas-paralayang-dinilai-melanggar-kesucian-pura-gunung-payung-bali-ini

Polemik latihan gerak jalan di tengah jalan raya yang viral di media sosial menuai berbagai tanggapan, termasuk dari anggota DPD RI asal Bali, Dr. Arya Wedakarna. Aksi protes seorang pengendara motor terhadap peserta latihan gerak jalan di kawasan bypass Gianyar menjadi sorotan publik setelah videonya tersebar luas di media sosial. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @yowanigianyar, terlihat sejumlah regu gerak jalan putri tengah berlatih di ruas jalan yang cukup padat. Kehadiran mereka di jalan raya membuat lalu lintas tersendat, dan seorang pengendara terlihat menghampiri guru pembina di lokasi, menyampaikan protes keras sambil merekam kejadian. "Ini jalan umum ini, harus saya laporkan semua instansi ini," ujar pria tersebut dalam video yang dikutip Senin (4/8/2025). Menanggapi situasi tersebut, Arya Wedakarna melalui akun media sosialnya menyampaikan pendapat bahwa latihan gerak jalan sebaiknya dipindahkan ke lapangan agar tidak mengganggu lalu lintas. Ia menekankan bahwa kondisi lalu lintas di Bali sudah semakin padat dan perubahan zaman menuntut penyesuaian. "Semeton, karena zaman sudah berubah, tyang berharap latihan gerak jalan anak-anak sekolah yang biasanya dilakukan di jalan raya bisa dipindahkan ke lapangan," ungkapnya. Ia menambahkan, penggunaan jalan raya tetap bisa dilakukan saat perlombaan resmi berlangsung, namun latihan harian sebaiknya dipindahkan agar tidak menimbulkan kemacetan. Menurutnya, esensi dari kegiatan ini adalah semangat kebangsaan, bukan soal lokasi pelaksanaannya. "Saya akan segera atensi ini, khususnya di Dinas Pendidikan Pemprov Bali," tegasnya. Sementara itu, polemik ini juga membelah opini warganet. Ada yang mendukung kegiatan latihan gerak jalan sebagai bagian dari tradisi nasional dan semangat menyambut HUT ke-80 Republik Indonesia. Namun, tidak sedikit pula yang menyuarakan pentingnya menghormati pengguna jalan lain. Sumber: https://baliexpress.jawapos.com/bali/676386378/latihan-gerak-jalan-jelang-hut-ri-diprotes-pengendara-arya-wedakarna-beri-usul-begini

Kebijakan penetapan Rombel pada SPMB harus dibarengi dengan pemecahan masalah terkait kekosongan guru akibat pensiun, salah satunya melalui kebijakan Guru Transisi dan ini perlu dijawab melalui kepastian-kepastian aturan. Demikian disampaikan Anggota Komite III DPD RI, IB. Rai Dharmawijaya Mantra dalam Focus Group Discussion Evaluasi SPMB 2025 “Pengawasan atas UU No. 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional terkait Sistem Penerimaan Murid Baru 2025”. Focus Group Discussion Evaluasi SPMB 2025 yang dihadiri oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali Ni Nyoman Sri Widhiyanti, Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bali, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, PGRI Provinsi Bali, serta Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali dilaksanakan dalam rangka tugas pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah Anggota DPD RI di daerah pemilihan. Dalam diskusi tersebut mengemuka terkait istilah/kata “Guru Transisi” untuk mengisi kekosongan sementara guru. Hal ini disampaikan oleh I.B. Surya Bharata dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Buleleng “Di Buleleng masih ada sekolah yang menerapkan double shift. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia. Sehingga diperlukan adanya Guru Transisi, utamanya untuk menggantikan guru yang sudah pensiun,” ujarnya dalam FGD, Rabu (30/7). Sementara dalam mengisi kekosongan tersebut, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan untuk mengangkat guru dengan status honorer. Ini menyusul ketetapan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). “Kami melihat Guru Transisi ini merupakan usulan yang baik. Sebelumnya, pada saat Rapat Kerja dengan Kemendikdasmen, kami mengadvokasi terkait kekurangan guru di Kota Denpasar. Pada saat itu, Kementerian belum dapat memberikan kepastian, sebab UU ASN mengamanatkan penyelesaian penataan tenaga honorer per Desember 2024,” ujar Rai Mantra. Dijelaskan permasalahan kekosongan guru ini merupakan permasalahan nasional yang perlu segera disikapi oleh Kemendikdasmen. “Keseimbangan dalam satu rombongan belajar penting untuk dijaga sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran,” ujar mantan Walikota Denpasar dua periode ini Diharapkan pula ada suatu kebersamaan di antara stakeholder terkait sehingga permasalahan terkait kekosongan guru dapat segera terselesaikan. Mengingat peranan guru dalam proses pembelajaran sangat penting baik sebagai pengajar maupun pendidik. Sumber: https://dutabalinews.com/2025/08/01/rai-mantra-guru-transisi-solusi-mengisi-kekosongan-sementara-akibat-guru-pensiun/