Pura Belong Batu Nunggul Ki Balang Tamak berlokasi di Jalan Goa Peteng, Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali berada di atas lahan yang statusnya dalam sengketa karena berada di atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT Jimbaran Hijau. Kondisi itu menyebabkan proses renovasi pura yang memperoleh hibah dari Pemprov Bali tersebut terhenti. Atas polemik yang terjadi, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari daerah pemilihan (Dapil) Bali, Arya Wedakarna melakukan pertemuan untuk mengetahui persoalan itu, Kamis (6/11). Pada kesempatan itu, pria yang akrab disapa AWK ini mengatakan pengempon yang hampir 50 KK dapat memanfaatkan bantuan Pemerintah Provinsi Bali untuk merenovasi. “Dan dari DPD RI akan memberikan rekomendasi agar kegiatan renovasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersumber pada APBD bisa dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan spek,” ujarnya. Ia pun mengatakan dari pembicaraan yang sudah dilakukan, disepakati sedari awal, baik pihak perusahaan maupun warga untuk menyelesaikan masalah sengketa ke pengadilan. “Sudah ada hasil tinggal menunggu di Mahkamah (Agung) dan kita sampun sepakat kita akan menghormati keputusan dari mahkamah sebagai negara hukum dan sebagai masyarakat yang sadar hukum,” terangnya. Ia pun mengatakan sedang menunggu bukti-bukti baru. Ia juga akan berkoordinasi ke pusat terkait permasalahan ini. Terpisah, Jero Mangku Dharma Yuda yang juga dikenal dengan nama I Wayan Bulat memaparkan pura terdiri dari 3 bagian, yakni, nista mandala, madya mandala, dan utama mandala, dengan pelinggih sekitar 9 buah. Berdampingan dengan bangunan utama pura ada bangunan rumah pemangku. Sehingga luas wewidangan pura sekitar 14 are. Jumlah pengempon pada awalnya sekitar 46 KK dan sekarang menjadi sekitar 147 KK. Sementara itu Kepala Divisi Manajemen Risiko PT Jimbaran Hijau, Ignatius Riyanto menekankan bahwa pihaknya tidak pernah menghalangi umat untuk beribadah. “Kami PT, investor tidak pernah melakukan penutupan akses, apalagi ini untuk sembahyang, namanya orang bertemu Tuhan. Bahkan kita membantu dengan menghibahkan tempat sembahyang, kita bangunin, kita bagusin, akses kita berikan,” terang pria yang akrab disapa Igan ini. Ia pun meminta agar dilakukan kroscek ke masyarakat terkait pernyataannya. “Ini bisa dicek ya. Kalau saya yang ngomong kan, saya membela diri saya. Coba cek aja di Jimbaran, ada gak PT menutup akses-akses,” sebutnya. Sumber: https://www.balipost.com/news/2025/11/06/503781/Polemik-Pura-Batu-Nunggul-di...html

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Komite IV asal Provinsi Bali, I Komang Merta Jiwa, mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar lebih serius melakukan koordinasi strategis dengan perbankan nasional dalam upaya memperkuat penyaluran kredit untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Bali-Nusra). Dorongan tersebut disampaikan Komang Merta Jiwa dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang digelar pada Senin (3/11/2025) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam rapat tersebut, Merta Jiwa menegaskan pentingnya Kementerian Keuangan untuk tidak hanya mengatur kebijakan makro, tetapi juga memastikan efektivitas penyaluran kredit di lapangan melalui Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA). “Kami mendorong agar Kementerian Keuangan benar-benar serius melakukan koordinasi dan sekaligus menugaskan HIMBARA wilayah Bali-Nusra untuk fokus menyalurkan kredit UMKM. Tujuannya jelas, untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan yang berkeadilan,” ujar Merta Jiwa. Fokus pada Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Rakyat Komang Merta Jiwa menyampaikan, selama dua minggu sebelumnya DPD RI Komite IV juga telah melakukan rapat dengar pendapat dengan perwakilan HIMBARA, dan hasilnya menunjukkan masih banyak ruang perbaikan dalam penyaluran kredit, terutama bagi pelaku UMKM di daerah. “Kami di DPD RI ingin memastikan fungsi pengawasan dan pendampingan terhadap lembaga keuangan berjalan maksimal. Kredit harus berpihak pada rakyat kecil, bukan hanya formalitas. Kami ingin pertumbuhan ekonomi yang benar-benar berbasis rakyat, bukan pertumbuhan yang semu,” tegasnya. Ia juga menyoroti perlunya sinergi antara Kemenkeu, HIMBARA, dan DPD RI dalam melakukan fungsi sosialisasi dan pengawasan bersama, agar kredit usaha rakyat (KUR) benar-benar sampai ke tangan masyarakat produktif. “Kita berharap ke depan ada kerja sama konkret antara HIMBARA dan DPD RI dalam melakukan fungsi sosialisasi dan pengawasan penyaluran kredit. Kita tidak hanya berbicara angka, tetapi dampak riil bagi kesejahteraan rakyat,” ujarnya menambahkan. Kredit UMKM dan Fungsi Pengawasan Bersama Dalam rapat tersebut, Merta Jiwa juga mengingatkan bahwa beberapa daerah melaporkan penyaluran KUR tahun 2025 telah habis sebelum akhir tahun, menandakan adanya antusiasme tinggi sekaligus perlunya pengawasan lebih ketat terhadap distribusi dan pemerataan penerima manfaat. Ia menegaskan, DPD RI siap bekerja sama dengan Kemenkeu untuk melakukan fungsi kontrol dan evaluasi atas realisasi KUR dan program pembiayaan lain yang bersumber dari APBN. “Kami tidak ingin program ini hanya jadi angka di laporan. Kami ingin melihat bagaimana KUR dan pembiayaan rakyat benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi daerah,” tegasnya. Menteri Keuangan Siap Perkuat Sinergi Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyambut baik masukan yang disampaikan oleh para anggota DPD RI, termasuk Komang Merta Jiwa. Ia menyampaikan bahwa Kemenkeu akan menindaklanjuti masukan tersebut dengan memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap HIMBARA. “Kami akan pastikan koordinasi berjalan baik. Memang selama ini KUR menjadi program lintas kementerian, tapi karena ini menyangkut uang negara dan berdampak langsung pada UMKM, kami akan kawal lebih ketat agar hasilnya bisa dirasakan masyarakat,” ujar Purbaya. Rapat kerja tersebut juga membahas berbagai isu strategis lain, termasuk transparansi peningkatan nilai aset daerah, alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Transfer ke Daerah (TKD), sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Dorongan untuk Bali dan Nusra Komang Merta Jiwa menutup pernyataannya dengan harapan agar Bali dan wilayah Nusa Tenggara mendapat perhatian lebih besar dalam penyaluran pembiayaan rakyat, mengingat daerah-daerah ini memiliki potensi besar di sektor pariwisata, pertanian, dan ekonomi kreatif, namun masih menghadapi tantangan akses pembiayaan. “Kita ingin masyarakat Bali dan Nusa Tenggara bisa tumbuh bersama, sejahtera bersama, dan mendapatkan akses pembiayaan yang adil. Jika UMKM kuat, ekonomi daerah akan tumbuh kokoh dan mandiri,” pungkasnya. Sumber: https://www.klungkungnews.com/read/anggota-dpd-ri-komang-merta-jiwa-dorong-kementerian-keuangan-serius-perkuat-penyaluran-kredit-umkm-di-bali-nusra

Anggota DPD RI Komite 2 Ni Luh Djelantik tetap menyarankan Bali untuk tetap menggunakan insinerator demi mengatasi sampah. Meskipun solusi tersebut dilarang Menteri Lingkungan Hidup (LH). Hal itu diungkapkan Ni Luh dalam kunjungan Advokasi Pimpinan Komite II DPD RI terkait bencana banjir Bali di Kantor DPD Provinsi Bali, Rabu (5/11/2025). Ia mengatakan bahwa penggunaan insinerator ini merupakan hak pemerintah daerah Bali untuk menentukan pemakaiannya. "Sekarang Bali berhak menentukan masa depannya. Kita bisa melihat kemarin, Senator Mira, bagaimana dengan perjalanan ke Tokyo?" ujarnya sembari bertanya kepada Mirah Midadan Fahmid, anggota DPD RI Dapil NTB, Rabu (5/11/2025). Menanggapi hal itu, Mira menjelaskan insinerator di Tokyo menggunakan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Sehingga bisa meminimalisasi asap pembakaran yang menyebar. "Ya, mereka masih pakai insen, tapi memang lebih ramah lingkungan ya, karena mereka membuat kawasannya itu memang sengaja ditutup ya, jadi tidak ada asapnya itu tidak akan keluar gitu," jawab Mira. Meski sudah terdapat teknologi canggih dapat mengurangi risiko bahan beracun, Mira menegaskan bahwa keputusan penggunaan insinerator tetap berada di tangan pemerintah daerah masing-masing. "Ya itu penggunaan teknologinya memang luar biasa canggih ya, kalau memang mau dibuat insen kecil-kecilan, ya kembali lagi nanti ke kebijakan Pemda masing-masing sebenarnya," lanjutnya. Ni Luh menambahkan, yang terpenting adalah kebijakan ini dapat diterapkan sesuai kondisi tiap daerah. Ia berharap masalah sampah bisa menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya masyarakat atau pemerintah desa. "Karena di akhir-akhir sampah akan terus numpuk, jadi tidak bisa hanya menyerahkan kepada masyarakat, tidak bisa hanya menyerahkan kepada kepala desa, terus dari pihak pemerintah kita sendiri, misalnya menggunakan leaflet dan lain sebagainya, tidak bisa," tutupnya. Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup melarang pengelolaan sampah menggunakan insinerator, terutama jika dilakukan tanpa kaidah yang benar atau berskala kecil. "Itu akan menimbulkan penyakit ataupun bencana yang lebih besar daripada sampah itu sendiri," ujar Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol saat acara Pembinaan Penilaian Kinerja Lingkungan Hidup Sektor Perhotelan di Bali, Jumat (26/9/2025). Faisol menjelaskan pembakaran sampah dengan insinerator dapat menghasilkan zat berbahaya berupa dioksin dan furan. Zat ini terbentuk apabila proses pembakaran berlangsung pada suhu rendah, di bawah 1.850 derajat celsius. "Bila mana sampah dibakar secara langsung, sampahnya masuk langsung, tidak ada pembakarnya, dipastikan suhunya tidak akan mencapai segitu. Kalaupun mencapai segitu, terjadi fluktuasi yang sangat tinggi, dan itu dipastikan akan menimbulkan dioksinfuran," jelasnya. Zat berbahaya tersebut berukuran sangat kecil, hanya beberapa milimikron, sehingga tidak bisa disaring oleh masker biasa. Bahkan, dioksin dan furan dapat menetap hingga 20 tahun di dalam tubuh manusia. "Dioksinfuran ini itungannya, ukurannya milimikron, yang tidak bisa kita saring dengan apapun. Dengan masker pun tidak bisa, dan umurnya sangat panjang, sampai 20 tahun," katanya. Sumber: https://www.detik.com/bali/berita/d-8196005/ni-luh-djelantik-dorong-bali-gunakan-insinerator-atasi-sampah-meski-dilarang-klh

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melalui Komite II melakukan kunjungan advokasi ke Provinsi Bali, Rabu (5/11/2025), untuk membahas persoalan lingkungan hidup dan penanganan bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Bali pada 10 September 2025. Kegiatan berlangsung di Kantor DPD RI Perwakilan Bali dan dihadiri oleh berbagai pihak diantaranya kepala desa, kepala lingkungan, kelian adat, termasuk Balai Wilayah Sungai Penida dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Wakil Ketua Komite II DPD RI, Angelo Wake Kako, menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk tanggung jawab DPD RI dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan memastikan penanganan lingkungan berjalan efektif. “Hari ini Komite II DPD RI melakukan kunjungan advokasi ke Provinsi Bali berkaitan dengan isu lingkungan hidup. Kita tahu bersama, pada tanggal 10 September lalu, Bali mengalami bencana banjir yang cukup dahsyat,” ujar Angelo. Menurut Angelo, salah satu persoalan utama yang ditemukan di lapangan adalah sedimentasi sungai yang menyebabkan aliran air tersumbat dan tidak dapat menampung debit air yang tinggi saat hujan deras. “Banyak alur sungai di Bali dipenuhi sedimentasi. Sungai-sungai ini butuh dilakukan normalisasi dan pembangunan senderan. Ketika banjir turun dari hulu, air tidak bisa tertampung karena sungai sudah dangkal akibat sedimentasi,” jelasnya. Ia menambahkan, hasil rapat dengan Balai Wilayah Sungai Penida dan Dinas Lingkungan Hidup menghasilkan komitmen bersama untuk menangani persoalan tersebut secara kolaboratif. “Ada komitmen dari Balai Wilayah Sungai dan dinas terkait untuk bersama masyarakat menyelesaikan persoalan sedimentasi, normalisasi, dan pembangunan senderan. Semua dilakukan dengan semangat self governance dan gotong royong,” tutur Angelo. Karena keterbatasan fiskal pemerintah, Angelo menilai bahwa kolaborasi lintas pihak menjadi solusi utama. Salah satu langkah nyata yang disepakati adalah gerakan menanam pohon dan menghijaukan kembali sepadan sungai sebagai upaya memperluas area resapan air di Bali. “Kita sadar bahwa tutupan hutan di Bali sangat sedikit, sehingga perlu menciptakan banyak resapan baru dengan menanam pohon di sepanjang sungai. Gerakan ini akan dikawal oleh DPD RI bersama Senator Ni Luh Jelantik sebagai wakil dari Bali,” ungkapnya. Sementara itu, Senator asal Bali dan anggota Komite II DPD RI, Ni Luh Jelantik, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan Komite II yang turun langsung meninjau kondisi di lapangan dan mendengarkan aspirasi masyarakat. “Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Wakil Ketua Komite II DPD RI, Senator Angelo dari NTT, serta rekan-rekan senator lainnya dari Papua Tengah dan NTB yang turut hadir,” sebut Ni Luh Jelantik. Ia menegaskan, seluruh masukan yang diperoleh dari kepala desa, lurah, tokoh masyarakat, dan perangkat desa akan segera disampaikan kepada pihak kementerian terkait untuk ditindaklanjuti secara langsung. “Semua masukan hari ini akan kami teruskan langsung kepada Menteri, bukan hanya ke tingkat kementerian, agar penanganannya dapat dilakukan sesuai harapan masyarakat. Karena pada akhirnya, pihak yang paling dekat dengan masyarakat terdampak adalah kepala desa dan perangkatnya,” jelas Ni Luh Jelantik. Ni Luh Jelantik menilai pendekatan kerja langsung ke lapangan seperti ini menjadi ciri khas dan kekuatan DPD RI dalam menjalankan fungsi pengawasan serta penyerapan aspirasi masyarakat daerah. “Cara kerja seperti ini mencerminkan semangat DPD RI langsung turun ke lapangan, mendengar masyarakat, dan memastikan tindak lanjut nyata. Karena kita hanya punya satu Bali, dan kita harus menjaganya bersama,” tegas Ni Luh Jelantik. Sumber: https://barometerbali.com/komite-ii-dpd-ri-dorong-penanganan-sedimentasi-sungai-dan-rehabilitasi-lingkungan-di-bali/

Program Pemilihan Duta DPD RI 2025 merupakan inisiatif strategis untuk menjaring putra-putri terbaik daerah yang mampu menjadi jembatan antara lembaga negara dan masyarakat di tingkat akar rumput. Untuk Provinsi Bali, panitia pemilihan telah menjaring dua nama yaitu I Made Sila Arta Putra dan Maria Febi Vivian Winanda Rambu. Kedua menjadi Finalis Duta DPD RI 2025 dan akan mengikuti program pemilihan sebagai Duta DPD RI 2025. Program ini menjadi bagian dari komitmen DPD RI untuk memperkuat peran daerah dalam pembangunan nasional dan meningkatkan partisipasi generasi muda dalam kehidupan demokrasi. “Melalui para duta ini, kami ingin menghadirkan wajah baru DPD yang lebih dekat dengan rakyat, terutama generasi muda. Mereka akan menjadi agen literasi konstitusi dan penyambung suara daerah dari lapisan paling bawah,” ujar Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin di Jakarta, Jumat (31/10/2025). Sultan menjelaskan, kehadiran Duta DPD RI merupakan langkah inovatif untuk memperluas jangkauan lembaga dalam menangkap aspirasi masyarakat secara langsung. Sultan menegaskan, generasi muda, khususnya generasi Z, kini menjadi kekuatan strategis dalam pembangunan bangsa. Mereka tidak hanya aktif di ruang digital, tetapi juga memiliki kepedulian tinggi terhadap isu sosial, politik, dan ekonomi. “DPD melihat potensi besar anak muda untuk berperan sebagai katalis perubahan. Karena itu, kita ingin menggerakkan mereka agar tidak hanya jadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang berkontribusi nyata,” tambahnya. Program Duta DPD RI, lanjut Sultan, diharapkan dapat membantu kantor DPD RI di ibu kota provinsi dalam menjalankan fungsi pelayanan aspirasi masyarakat di daerah. Para duta akan berkolaborasi langsung dengan anggota DPD RI dan kepala kantor DPD di masing-masing provinsi untuk menyosialisasikan peran dan fungsi lembaga, sekaligus menampung aspirasi generasi muda di berbagai komunitas. “Duta DPD akan berperan aktif di daerah, turun ke masyarakat, mengikuti forum-forum komunitas, hingga menjadi role model kepemimpinan muda. Mereka inilah yang akan membantu memastikan suara rakyat benar-benar sampai ke Senayan,” jelas Sultan. Adapun pemilihan Duta DPD RI 2025 dibuka untuk warga negara Indonesia berusia 18 hingga 24 tahun, dengan latar belakang pendidikan minimal SMA/sederajat, berpenampilan menarik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki wawasan kebangsaan dan kemampuan komunikasi publik yang baik. Peserta juga diwajibkan membuat video pendek berdurasi dua menit mengenai DPD RI dan ciri khas daerah masing-masing, yang diunggah ke akun Instagram mereka dengan menandai akun resmi DPD RI dan pimpinan lembaga. Proses seleksi berlangsung mulai dari tingkat provinsi hingga nasional. Pendaftaran dibuka 27–31 Agustus 2025, diikuti dengan seleksi administrasi dan wawancara di kantor DPD RI provinsi masing-masing pada awal September. Tiga pasang calon terbaik dari tiap provinsi akan diseleksi kembali secara daring, sebelum ditetapkan satu pasang finalis yang mewakili provinsinya ke tahap karantina nasional di Jakarta. Para finalis akan mengikuti karantina dan grand final di Jakarta pada 1–3 November 2025, dengan berbagai sesi pembekalan seperti wawasan kebangsaan, kepemimpinan muda, public speaking, etika, serta table manner. Acara puncak digelar di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, 3 November, dengan menghadirkan 38 pasang finalis dari seluruh provinsi di Indonesia. Dewan juri terdiri dari Pimpinan DPD RI, akademisi, publik figur, Kementerian Pariwisata, ahli psikologi, dan ahli bahasa. Pada malam grand final, akan dipilih Juara 1 hingga 3, serta kategori khusus seperti Duta Favorit, Duta Intelegensi, Duta Persahabatan, dan Busana Terbaik. “Pemilihan Duta DPD RI bukan sekadar ajang seremonial, tetapi investasi jangka panjang dalam membangun generasi muda yang memahami konstitusi dan memiliki jiwa kepemimpinan. Mereka akan menjadi garda depan DPD RI dalam menjembatani aspirasi rakyat dari akar rumput hingga ke pusat kebijakan,” pungkas Sultan. Sumber: https://www.balipuspanews.com/duta-dpd-ri-cara-dpd-ri-dekatkan-gen-z-dengan-politik-dan-pembangunan-daerah.html

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, meninjau Sentra Pengolahan Pangan Gizi (SPPG) Waribang di Kota Denpasar, Provinsi Bali (30/10/25). Dalam kunjungan tersebut, Tamsil didampingi oleh Dr. Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, S.E., M.Si., Anggota DPD RI Dapil Bali. SPPG Waribang yang baru beroperasi selama satu bulan telah melayani lebih dari dua ribu siswa setiap harinya. Fasilitas ini dibangun khusus untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan dirancang sesuai standar nasional. Tata ruangnya mengikuti prinsip efisiensi mulai dari zona persiapan bahan, pengolahan, hingga distribusi, sehingga seluruh proses berlangsung higienis dan efektif. Dalam kunjungannya, Tamsil Linrung menyampaikan apresiasi terhadap keseriusan Pemerintah Provinsi Bali dalam menerapkan program MBG dengan standar yang tinggi. “SPPG Waribang menjadi contoh bagaimana kebijakan nasional dapat diterjemahkan dengan disiplin di tingkat daerah. Dari dapur seperti inilah kita sedang membangun masa depan anak-anak Indonesia,” ujarnya. Menurut Tamsil, SPPG Waribang merupakan model ideal yang dapat dijadikan rujukan nasional karena menggabungkan aspek tata kelola, efisiensi, dan kualitas layanan gizi secara profesional. Sinergi antara pemerintah daerah, tenaga pengelola, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program MBG di titik ini. DPD RI menilai bahwa pengalaman Bali dapat menjadi pelajaran penting bagi daerah lain dalam membangun dapur MBG yang sesuai standar dan berkelanjutan. Tamsil menegaskan bahwa penguatan infrastruktur pangan bergizi adalah bagian dari investasi jangka panjang bangsa. “Ketahanan gizi adalah ketahanan peradaban. Dari dapur yang terkelola baik, kita menyiapkan manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing,” tutupnya. sumber: https://www.dpd.go.id/daftar-berita/tamsil-linrung-waribang-bali-tunjukkan-standar-percontohan-nasional-tata-kelola-program-mbg

Terkait viralnya peluncuran Vtuber bernama Sena Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di media sosial pada Oktober 2025 memicu beragam reaksi, terutama kritik yang menyoroti visualnya yang dianggap tidak etis untuk sebuah lembaga negara. Kepala Biro Protokol Humas dan Media Setjen DPD RI, Mahyu Darma menjelaskan, bahwa produk yang sedang viral tersebut merupakan laporan aktualisasi seorang CPNS Setjen DPD RI yang sedang mengikuti latihan Dasar (Latsar). Ia menyebutkan, produk tersebut adalah proyek pribadi, dan tidak menggunakan anggaran negara, namun dalam pelaksanaan perlu bimbingan dan mentoring yang agar dalam implementasinya lebih baik lagi. “Pada dasarnya itu adalah merupakan proyek pribadi CPNS dalam upaya meraih kelulusan dalam latsarnya, dan tidak menggunakan anggaran negara dalam membuat proyek itu. Namun memang perlu adanya pembinaan dan pengarahan lagi ke depan agar lebih baik lagi dan bisa diterima masyarakat,” ujar Mahyu Darma, di ruang kerjanya, Kamis (30/10/2025). Mahyu melanjutkan, Maskot Digital atau Vtuber ini adalah suatu bahwa ide baru seorang CPNS agar mendapatkan penilaian kelulusan dalam Pendidikan dasar, dan tersebut merupakan bentuk proyek atau kegiatan nyata di lingkungan unit kerja CPNS, yaitu di Bagian Humas dan Fasilitasi Pengaduan, Biro Protokol Humas dan Media. “Maksud dan tujuan Vtuber Sena sebenarnya positif, adalah upaya untuk menjembatani komunikasi antara DPD dengan audiens yang lebih muda dan digital, meski dalam eksekusinya seharusnya lebih mengedepankan ciri khas Indonesia,” tambahnya. Mahyu menambahkan saat ini, DPD secara kelembagaan sudah melakukan beberapa kegiatan untuk mengangkat tentang kekuatan narasi daerah. Kemarin baru saja kami melakukan DPD Award yang mengangkat tokoh-tokoh daerah yang berperan dalam bidang sosial, kebudayaan, pariwisata, perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, ekonomi kreatif, serta pejuang rentan. “Dalam waktu dekat, kami juga akan melaksanakan Duta DPD RI yang menyerap pemuda-pemudi dari berbagai daerah yang inovatif,” tukasnya. Lebih lanjut, langkah-langkah ini bentuk dari apresiasi kami terhadap leadership, kreativitas, dan tokoh-tokoh inovatif yang diharapkan bisa mencetak ASN yang berkualitas, profesional, dan berintegritas. Dalam konteks ini, kami berkomitmen penuh untuk membina calon ASN yang tidak hanya cakap dalam tugasnya, tetapi juga mampu beradaptasi dengan dinamika zaman, tentu dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai kesopanan dan etika yang menjadi pedoman bersama. “Kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat dan media yang telah mengingatkan, karena hal ini menjadi bahan koreksi untuk perbaikan ke depannya,” pungkas Mahyu Darma. * Sumber: https://www.dpd.go.id/daftar-berita/viral-vtuber-sena-dpd-ri-ingatkan-komitmen-perlindungan-anak-dan-perempuan

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyelenggarakan DPD Award sebagai bentuk pengakuan nasional terhadap kontribusi tokoh daerah yang berperan penting dalam pembangunan. Penghargaan ini menjadi langkah kelembagaan DPD RI untuk meneguhkan posisi daerah sebagai pilar utama dalam memajukan Indonesia. Acara penganugerahan DPD Award akan digelar di The Tribrata, Dharmawangsa, Jakarta, Selasa (28/10/2025) malam. Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menyampaikan bahwa DPD Award memberikan panggung penghormatan bagi figur-figur inspiratif di seluruh Indonesia yang selama ini bekerja dan berkontribusi nyata bagi daerahnya tanpa mendapatkan sorotan media nasional. “Melalui ajang ini, DPD RI ingin mempertegas bahwa kekuatan pembangunan Indonesia bertumpu pada inisiatif dan kerja keras masyarakat di seluruh wilayah Nusantara, bukan hanya pada pusat pemerintahan dan kota-kota besar,” ucap Sultan di Jakarta. Sultan menjelaskan, penghargaan ini merupakan salah satu bentuk artikulasi aspirasi rakyat yang diperjuangkan anggota DPD RI di tingkat nasional. Setiap senator membawa suara masyarakat daerah agar hadir dalam kebijakan dan perhatian publik nasional. Menurutnya, masih banyak tokoh masyarakat yang menjadi penggerak perubahan dan pendorong kemajuan di berbagai sektor strategis, tetapi belum memperoleh apresiasi yang memadai. “Beberapa kategori pantas diberikan kepada tokoh daerah yang kontribusinya signifikan dan dirasakan nyata oleh masyarakat,” ujarnya. Kontribusi kandidat dan finalis DPD Award mencakup sektor pendidikan, sosial, kesehatan, pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, hingga pelestarian lingkungan. Melalui apresiasi ini, DPD RI berharap para tokoh tersebut semakin berdaya untuk memperluas dampak perjuangan dan inspirasi bagi daerah masing-masing. Sumber: https://www.dpd.go.id/daftar-berita/-0

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Pameran Lomba Video Gen-Z serta Lomba Foto dan Video Tematik sebagai bagian dari rangkaian perayaan HUT Ke-21 DPD RI di Lobby Nusantara V, Kompleks Parlemen. Pameran ini menampilkan karya terbaik para pemenang dan finalis dari seluruh Indonesia, dan akan berlangsung selama sepekan mulai 28 Oktober hingga 3 November 2025. Pameran ini bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, menghadirkan pesan kuat mengenai pentingnya peran generasi muda dalam menjaga persatuan bangsa dan mengawal masa depan Indonesia. DPD RI menilai kreativitas dan keberanian pemuda dalam menyuarakan gagasan menjadi potret komitmen mereka terhadap pembangunan daerah dan nasional. Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung mengatakan bahwa anak muda Indonesia kini semakin aktif berpartisipasi dalam isu kebangsaan dan pemerintahan, termasuk dalam merespons berbagai kebijakan strategis negara, terutama Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. DPD RI, kata Tamsil, selalu membuka ruang untuk keterlibatan publik, terutama generasi muda yang penuh ide dan keberanian. “DPD RI membuka ruang bagi mereka dalam mengadvokasi aspirasi dari mereka. Dan saya tiap ke daerah, saya melihat bagaimana antusias mereka merespons kebijakan pemerintah, terutama terkait Asta Cita Presiden Prabowo. Saya kira ini tanda-tanda positif untuk Indonesia ke depan,” ucapnya. Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas menyebut pameran ini sebagai simbol nyata partisipasi pemuda dalam demokrasi dan kehidupan bernegara. Menurutnya, karya para finalis menunjukkan bahwa generasi muda memiliki kesadaran kuat untuk turut membangun Indonesia melalui ekspresi kreatif yang bernilai. “Karyanya luar biasa dari anak muda ini. Ini menjadi sesuatu yang punya nilai bagaimana kita membangkitkan seluruh masyarakat Indonesia bisa berpartisipasi,” jelasnya. Sumber: https://rm.id/baca-berita/parlemen/287070/dpd-gelar-pameran-fotovideo-rayakan-kreativitas-dan-semangat-sumpah-pemuda

Bea Cukai Denpasar menunjukkan komitmen tinggi dalam memperkuat kerja sama strategis dengan berbagai instansi sepanjang Oktober 2025 guna mengoptimalkan fungsi pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai. Sinergi ini bertujuan memastikan pelaksanaan tugas berjalan secara transparan, profesional, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat Bali. Kegiatan sinergi diawali pada Senin, 20 Oktober 2025, dengan menerima kunjungan kerja dari Anggota DPD RI, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III, SE (M.Tru), M.Si (AWK), di Aula Kintamani Bea Cukai Denpasar. Kunjungan ini bertujuan memperkuat koordinasi antara lembaga pusat dan daerah, terutama dalam bidang pelayanan dan pengawasan kepabeanan serta cukai. "Dalam kegiatan tersebut, kami memaparkan peran Bea Cukai Denpasar dalam mendukung perekonomian daerah melalui pengawasan lalu lintas barang, pengelolaan barang kena cukai, pencapaian target penerimaan negara, serta pendampingan terhadap pelaku ekspor, terutama produk unggulan dan industri kreatif Bali," ungkap Kepala Kantor Bea Cukai Denpasar, I Made Aryana. Dalam kesempatan yang sama, AWK menyampaikan apresiasi atas inovasi layanan dan kontribusi Bea Cukai Denpasar terhadap masyarakat Bali. AWK juga memberikan sepuluh poin masukan, antara lain mengenai peningkatan kinerja, komitmen antikorupsi, dan pelestarian budaya Bali. Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal kolaborasi jangka panjang antara Bea Cukai Denpasar dan DPD RI untuk mendukung Program Astacita Presiden Prabowo serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdampak pada kemajuan ekonomi nasional. Sumber: https://www.pantau.com/nasional/300073/kolaborasi-lintas-lembaga-bea-cukai-denpasar-perkuat-sinergi-demi-pelayanan-dan-pengawasan-berkualitas