Insiden dua mobil terseret arus deras di kawasan Pondok Asri Residence, Nyitdah, Tabanan, memicu kekhawatiran publik terhadap sistem drainase dan infrastruktur di lingkungan perumahan. Menanggapi kejadian tersebut, pegiat sosial dan tokoh publik Bali, Ni Luh Djelantik, melontarkan seruan tegas kepada pemerintah dan pengembang perumahan. Dalam unggahannya di media sosialnya @niluhdjelantik, Ni Luh menyatakan perlunya audit menyeluruh terhadap fasilitas publik, khususnya sistem drainase dan ruang terbuka, di setiap komplek perumahan di Bali. “Drainase dan ruang terbuka adalah keharusan bagi setiap komplek perumahan. Kepada Dinas PUPR, mohon cek dan audit semua perumahan, baik yang sedang dibangun maupun yang sudah ditempati, apakah benar-benar mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Matur suksma,” tulis Ni Luh Djelantik. Insiden terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Tabanan pada Minggu (6/7/2025) sore. Derasnya aliran air yang tidak tertampung oleh sistem drainase diduga menjadi penyebab arus air meluap hingga menyeret dua unit mobil yang ada di area perumahan. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Warga setempat mengeluhkan bahwa sistem drainase yang ada tidak mampu menampung debit air tinggi, terutama saat hujan ekstrem. Banyak yang menilai bahwa pembangunan perumahan kerap mengabaikan aspek lingkungan dan mitigasi bencana. Selain itu, peristiwa ini diharapkan menjadi wake-up call bagi pengembang untuk tidak mengesampingkan aspek ruang terbuka hijau dan pengelolaan air hujan dalam setiap proyek perumahan, demi mencegah kejadian serupa di masa depan. Unggahan tersebut menui berbagai komentar dari warganet di media sosial. “Duh semoga ibunya ga kenapa2 itu yg di pagar,” tulis akun @lona26 “Mental dan moralitas faktor utama mbk.. semoga suatu saat nanti ada suatu generasi yg bisa memutus semua ini,” tulis akun @agus_brahmantra “Nyag latig gumi Bali iraga. Ajeg Bali jangan hanya dimulut saja nggih,” tulis akun @drbbm_spdve “Semoga ibunya gak kenapa2 ya,” tulis akun @realmenanik “Bukan cuma di Bali , seluruh dindonesia sperti itu. Aplgi program rumah subsidi ,hutan digundul ,bikin rumah kaya kreta ,ga ada skat jarak, drainase buruk aplgi penghijauan,” tulis akun @l_man926 Sumber: https://baliexpress.jawapos.com/bali/676239338/banjir-parah-di-tabanan-ni-luh-djelantik-desak-audit-fasilitas-publik-di-komplek-perumahan

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, menggelar Focus Group Discussion, kebut penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pengelolaan Perubahan Iklim (PPI), yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPD RI untuk tahun 2025. “Penyusunan RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim ini bukan hanya bentuk tanggung jawab konstitusional DPD RI, tetapi juga merupakan bagian dari komitmen DPD RI untuk mengawal Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ujar Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, bersama Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas dan Ketua Komite II Badikenita Sitepu, saat membuka forum tersebut, di Bali, Senin (7/7/2025). Sultan menyebutkan, pertemuan ini digelar tepat di sebuah kota global di mana Conference of partis (COP) ke-13 tahun 2007 silam diselenggarakan. Bali roadmap yang merupakan produk COP-13 telah memberikan dasar-dasar yang berarti yang bisa dijadikan referensi penting dalam penyusunan kebijakan iklim. “Kami mengapresiasi dukungan lintas kementerian, pemerintah daerah dan para Duta Besar negara sahabat yang hadir pada dalam forum ini. DPD RI percaya, kolaborasi global yang kuat adalah kunci menghadapi tantangan iklim secara adil dan berkelanjutan,” ucapnya pada forum ini. Senada dengan itu, Ketua Tim kerja RUU Pengelolaan Perubahan Iklim DPD RI, Badikenita Sitepu mengungkapkan, saat ini regulasi yang ada masih sebatas pengaturan dalam tataran Peraturan Presiden serta Peraturan Menteri, sehingga dibutuhkan regulasi dengan basis yang lebih kuat untuk menjawab tantangan yang ada. "RUU ini juga memperhatikan isu strategis tentang transisi energi bersih, nilai ekonomi karbon, perlindungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, ketahanan pangan, pengelolaan risiko bencana berbasis iklim, dan isu strategis lainnya," ungkap Badikenita. Selain itu, Tim Kerja RUU Pengelolaan perubahan Iklim DPD RI mengusung sejumlah prinsip penting, di antaranya adalah prinsip keberlanjutan, partisipasi aktif masyarakat, serta perlunya tata kelola adaptif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. "Seluruh masukan akan menjadi bagian penting dari proses penyempurnaan RUU ini, sebelum kami ajukan secara resmi ke tahap legislasi nasional.," ujar Badikenita. Sementara itu, Duta Besar Seychelles, Nico Barito yang turut hadir pada forum tersebut menyebutkan, bagaimana negaranya mampu menjaga alam serta menjaga iklim dengan baik, sehingga memberikan nilai dan memberikan hasil bagi suatu bangsa, bahkan menciptakan ekonomi yang baik bagi negara itu. "Keberhasilan negara kecil kami dalam menjaga alam dan dapat menghasilkan kesejahteraan bagi bangsanya bisa menjadi contoh, dan kami siap mendukung program dan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim ini," tukas Nico. Sultan menambahkan, penyusunan RUU ini merupakan wujud nyata dari komitmen Indonesia terhadap kesepakatan iklim global, termasuk Paris Agreement, Konvensi Iklim PBB (UNFCCC), dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). “DPD RI tidak dapat bekerja sendiri, butuh dukungan semua pihak. Semoga RUU ini, menjadi bukti keberpihakan kita terhadap daerah, masyarakat rentan, dan masa depan bumi," pungkas Sultan.**

Delegasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja ke Beijing, China untuk bertemu dengan sejumlah mitra serta Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Beijing dan sekitarnya, termasuk para mahasiswa. "Saat ini di mana-mana orang belajar bahasa Mandarin, jadi kesempatan untuk belajar di sini dapat dipergunakan dengan tekun, termasuk belajar ilmu pengetahuan dan teknologinya, mengasah kemampuan lalu tentu bisa pulang untuk bangun negara kita," kata Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin saat pertemuan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing pada Senin (30/6) malam. Selain Sultan Najamudin, ikut dalam delegasi tersebut yaitu Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai serta para anggota DPD seperti Lis Tabuni, Amaliah, Almira Nabila Fauzi, I Gusti Ngurah Arya Wedakarna, Daud Yordan, Angelius Wake Kako, Larasati Moriska, Maya Rumantir dan Abdullah Manaray. Kunjungan tersebut berlangsung pada 29 Juni - 5 Juli 2025. Dalam pertemuan dengan WNI di KBRI Beijing, hadir Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia Djauhari Oratmangun, Wakil Kepala Perwakilan RI Beijing Parulian Silalahi, staf dan pegawai KBRI serta sekitar 50 orang mahasiswa maupun WNI yang bekerja di Beijing. "Mungkin bagi teman-teman mahasiswa yang tidak suka politik Indonesia butuh waktu untuk paham, tapi sistem keparlemenan di Indonesia salah satu yang unik di dunia. Memang yang sering terdengar DPR dan MPR, tapi ada juga DPD yang lebih mewakili daerah masing-masing dan independen, bukan dari partai," ungkap Sultan Najamudin. Ia mengakui usia DPD masih muda yaitu sejak 2004 berdasarkan semangat Reformasi 1998. "DPD bekerja kolaboratif untuk memastikan program eksekutif tidak mandek, karena program eksekutif kita sekarang cepat karena hampir tidak ada hambatan, jadi kita 'on the track'," ujarnya. Dalam diskusi tersebut, sejumlah mahasiswa juga sempat mengajukan pertanyaan, salah satunya adalah Louis, mahasiswa jurusan Hukum di Peking University yang bertanya soal bagaimana mengatasi baik konflik kepentingan maupun praktik korupsi di Indonesia. Menjawab hal tersebut, Sultan Najamudin mengatakan "check and balance" tetap penting tapi korupsi juga tidak bisa sepenuhnya dihilangkan dalam praktik. "Korupsi tidak mungkin dihilangkan sampai nol, tapi yang bisa dilakukan adalah mengurangi atau mengantisipasi dengan membuat sistem termasuk fungsi DPD yaitu pengawasan parlemen yang memungkinkan praktik-praktik konflik kepentingan tidak dilakukan," ungkapnya. Ia pun menyebut dengan maraknya media sosial maka masyarakat dapat dengan lebih mudah melakukan pengawasan terhadap pejabat publik. "Termasuk dari media kita juga dapat melihat Indonesia semakin hari semakin diperhitungkan sebagai suatu negara walau tentu kita juga tetap dapat belajar dari China yang memiliki 1,4 miliar orang, berarti perlu menyiapkan setidaknya 4,5 miliar porsi makan setiap harinya tapi tetap bisa melakukan ekspor pertanian. Itu juga kita harus belajar," tambahnya. Sedangkan Veldesen Yaputra, mahasiswa jurusan arsitektur di Tsinghua University meminta dukungan untuk proyek perpustakaan komunitas di Papua Barat Daya sebagai salah satu proyek CSR yang sedang ia kerjakan. "Bagaimana caranya agar mahasiswa-mahasiswa Papua Barat Daya yang sedang belajar di Tiongkok dapat berkontribusi di masyarakat termasuk untuk perpustakaan komunitas ini, kami juga meminta dukungan dari anggota DPD asal Papua untuk mendukung proyek ini," kata Veldesen. Wakil Ketua DPD RI Yorris Raweyai yang mewakili Papua Tengah mengatakan bahwa pemerintah memberikan dana otonomi khusus (otsus) yang memberikan kewenangan khusus kepada pemerintah-pemerintah daerah di Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. "Dana otsus digunakan untuk pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan yang berbasis pada kearifan lokal dan membuka isolasi. Semua dana otsus sudah terprogram tinggal bagaimana mendistribusikan ke masyarakat melalui pemerintah daerah maupun saluran lain," jawab Yorrys. Yorrys pun menjelaskan bahwa mahasiswa-mahasiswa Papua yang bersekolah keluar daerah atas biaya pemerintah diwajibkan untuk kembali ke provinsi asalnya dan hal itu sudah jamak terjadi. "Jadi yang penting adalah bagaimana mahasiswa Papua itu terus bersekolah, bermimpi untuk 50 tahun ke depan, kemudian kembali ke tanah Papua, mengabdi dan membangun bangsa," ungkap Yorrys. Selain mengunjungi KBRI Beijing, delegasi DPD juga bertemu dengan Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat China (CPPCC), Kongres Rakyat Nasional China (NPC). Agenda lain adalah bertemu dengan Asosiasi Perikanan Tiongkok, peternakan akuakultur Xinnong Tianli, China Media Group (CMG), Xiaomi Automobiles, China Aquatic Products Processing and Marketing Alliance (CAPPMA) yaitu aliansi pengolahan dan pemasaran produk perikanan China, serta kunjungan ke lokasi lainnya. Sumber berita: https://m.antaranews.com/amp/berita/4935397/dialog-dengan-mahasiswa-di-beijing-ketua-dpd-pesan-jangan-lupa-pulang

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI telah mengubah sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada tahun pelajaran 2025/2026 ini. Terkait perubahan sistem ini, kata anggota DPD RI bidang pendidikan, Ida Bagus Dharma Wijaya Mantra, terdapat beberapa perbedaan antara PPDB dengan SPMB. Perbedaan terletak pada pergantian penerimaan siswa, yakni dari sebelumnya jalur zonasi digantikan menjadi domisili. Terdapat empat jalur penerimaan murid baru pada jenjang SMA/SMK, yaitu jalur domisili, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur mutasi. Namun demikian, persentase masing-masing jalur untuk jenjang SMA dan SMK berbeda. Jenjang SMA, jalur domisili sebanyak 30 %, sedangkan jenjang SMK 8 %. Jalur afirmasi untuk SMA dan SMK masing-masing sebanyak 30 %. Untuk jalur prestasi, jenjang SMA sebanyak 35 %, sedangkan jenjang SMK sebanyak 60 %. Sementara jalur mutasi, untuk jenjang SMA sebanyak 5% dan jenjang SMK hanya 2 %. “Pada SPMB 2025/2026 ini, jalur zonasi diganti dengan sistem domisili. Tujuannya agar semua warga negara bisa mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi lokasi kota, ” ujar Rai Mantra yang mantan Walikota Denpasar, Selasa (1/7/2025). Menurut Rai Mantra, menyitir pendapat Mendikdasmen Abdul Muti, sistem baru ini hadir untuk memperbaiki kelemahan sistem lama. Solusi yang bagus tetap dipakai, tapi yang bermasalah diganti. “Ditetapkan empat jalur dalam penerimaan siswa baru kali ini. Yaitu, jalur domisili untuk siswa kurang mampu dan disabilitas. Kemudian jalur prestasi akademik dan non-akademik, dan jalur mutasi anak pindahan dan anak guru. Tiap jenjang sekolah juga punya kuota masing-masing. Misalnya jenjang SD, jalur domisili 70%, afirmasi 15%, dan mutasi 5%. Jenjang SMP, jalur domisili 40%, afirmasi 20%, prestasi 25% dan jalur mutasi 5%. Jenjang SMA semuanya rata 30%, kecuali mutasi tetap 5%, ” ujarnya. Pihaknya menilai dengan perubahan sistem dari PPDB menjadi SPMB, kemungkinan akan lebih bisa mengakomodir berbagai aspek dari akses penerimaan siswa baru. Ini sejalan dengan harapan Kementrian Dikdasmen, bahwa sistem SPMB ini diharapkan dapat menutupi kelemahan dari sistem terdahulu yakni PPDB. Di sisi lain kata Rai Mantra, pemerintah mesti memberikan perhatian lebih pada sekolah swasta. Dari hasil rapat kerja terdahulu dengan Menteri Dikdasmen, telah ada MoU antara Mendagri dengan Mendikdasmen perihal support pemerintah daerah terhadap sekolah swasta, seperti telah terlaksana di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Diharapkan hal itu diikuti kabupaten lainnya. Sementara itu mengutip beberapa sumber, pembukaan pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025/2026 di Bali jenjang SMA/SMK dimulai 30 Juni 2025 hingga 4 Juli 2025. Pengumuman penerimaan akan dilakukan pada 12 Juli 2025. Daftar ulang pada 14-16 Juli 2025. Di Bali, SPMB 2025/2026 diikuti sebanyak 65.197 siswa lulusan SMP se-Bali. Sementara, daya tampung SMA/SMK negeri maupun swasta di Bali sebanyak 93.126 orang siswa. Sumber: https://baliprawara.com/rai-mantra-spmb-hadir-untuk-sempurnakan-ppdb/

Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin menaruh perhatian serius terhadap perkembangan permasalahan internasional dan meluasnya perang di kawasan Asia Barat. Puluhan ribu nyawa penduduk sipil di Gaza dan Tepi Barat telah menjadi korban, namun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak mempunyai solusi tuntas untuk menciptakan perdamaian. “Perang di Palestina belum juga reda, kini meletus perang baru antara Iran dan Israel. Diperparah lagi oleh serangan Amerika terhadap Iran. Akibatnya kawasan tersebut semakin berbahaya bagi lalu lintas darat, udara, dan laut sehingga mengganggu jalur-jalur penerbangan dan pelayaran, dan berdampak buruk bagi perekonomian banyak negara, tak terkecuali Indonesia,” ucap Sultan saat membuka Sidang Paripurna ke-14 Masa Sidang V di Nusantara V Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (24/6/25). DPD RI menyerukan untuk menahan diri dan tidak memperparah keadaan, tetapi mengutamakan perundingan dan solusi diplomatik untuk mencapai perdamaian di kawasan itu. DPD RI juga memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah mengevakuasi WNI dan melakukan segala upaya demi menjamin keselamatan dan keamanan jutaan warga Indonesia di kawasan tersebut. “KBRI di negara-negara tersebut diharapkan bekerja keras untuk memastikan bahwa tidak ada warga Indonesia yang jatuh korban dalam perang yang sedang berlangsung,” kata senator asal Bengkulu itu. Selain menyoroti isu internasional, sidang paripurna kali ini adalah menerima penyerapan aspirasi masyarakat di daerah pada kegiatan reses. Dalam laporannya, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Utara Pdt Penrad Siagian yang mewakili Sub Wilayah Barat I menjelaskan Komite I DPD RI mencermati UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait lemahnya sistem dan koordinasi pelaksanaan SIASN. Salah satunya honorer yang telah mengabdi lama merasa terpinggirkan dalam mekanisme PPPK, begitu juga dengan regulasi terkait mutasi ASN yakni Permen PAN RB RI No. 6 Tahun 2024 telah melampaui PP No. 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. “Ketimpangan distribusi ASN terutama di bidang pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Bengkulu adalah bukti nyata lemahnya manajemen sumber daya manusia pemerintahan Indonesia,” ujar Penrad. Penrad juga menambahkan bahwa Komite III DPD RI dalam laporan resesnya menyoroti pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Lonjakan konsumsi Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) di kalangan remaja telah menyebabkan peningkatan kasus obesitas dan diabetes. “Sampai hari ini, belum ada regulasi kuat tentang pengiklanan MBDK. Integrasi data kesehatan juga masih terbatas. Edukasi tentang kesehatan juga belum menjadi bagian utuh dalam kurikulum sekolah,” paparnya. Anggota DPD RI asal Provinsi Bali Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra menyampaikan laporan aspirasi Sub Wilayah Barat II dalam ruang lingkup Komite II DPD RI. Ia mengutarakan bahwa masyarakat Bali yang mengeluhkan warga negara asing (WNA) banyak mengambil alih properti, sehingga tidak mampu bersaing membeli properti. “Ke depan kami akan melakukan rapat kerja dengan Kementerian ATR/Kepala BPN dan Kementerian Hukum untuk mendorong penyelesaian kepemilikan properti oleh WNA ini,” tuturnya. Ida Bagus juga mempertanyakan permasalahan Koperasi Merah Putih terkait permodalan, model bisnis, dan skala prioritas. Untuk itu pemerintah perlu memfasilitasi integrasi peran Koperasi Merah Putih, BumDes, dan koperasi eksisting agar tidak terjadi duplikasi fungsi. “Kami mendorong kinerja Himbara dalam memberikan pembiayaan modal awal Koperasi Merah Putih dengan memperhatikan manajemen risiko, serta prinsip kehati-hatian,” paparnya. Laporan hasil aspirasi masyarakat daerah di Sub Wilayah Timur I, Anggota DPD RI asal Provinsi Kalimantan Barat Maria Goreti membeberkan tugas Komite I DPD RI terkait pengawasan atas pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Menurutnya, mall pelayanan publik (MPP) di daerah belum sepenuhnya optimal karena bebarapa aspek yaitu alokasi anggaran, kualitas SDM, serta sarana-prasarana. “Koordinasi antar instansi dalam MPP masih lemah, sehingga menghambat integrasi layanan. Selain itu MPP cenderung menjadi proyek fisik tanpa orientasi kualitas pelayanan jangka panjang,” tukasnya. Sementara itu, laporan dari Sub Wilayah Timur II disampaikan oleh Anggota DPD RI asal Provinsi Papua Barat Filep Wamafma. Ia mengatakan pada lingkup Komite II DPD RI, masyarakat mengakui mengalami kesulitan akses bahan bakar dan prasarana produksi untuk nelayan. “Kami mendorong agar pemerintah mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di daerah-daerah pesisir yang strategis,” paparnya. Laporan kegiatan anggota DPD RI di daerah tersebut akan ditindaklanjuti oleh alat kelengkapan dengan mengadakan Rapat Dengar Pendapat pada Masa Sidang V. Sumber: =https://rbtv.disway.id/read/95348/sidang-paripurna-dpd-ri-seruan-perdamaian-dunia-dan-tegaskan-aspirasi-daerah

Kamis, 19 Juni 2025 bertempat di Ballroom Mall Pelayanan Publik Kabupaten Karangasem, Perbekel bersama Operator Desa Nyuhtebel, Ni Made Ayuningsih, SIP mengikuti Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 dengan tema Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam rangka akselerasi pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan Tampil sebagai Moderator dalam kegiatan workshop Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem, I Ketut Sedana Merta dengan menghadirkan narasumber senator DPD RI, I Komang Merta Jiwa, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, SM Mahendra Jaya ( mengikuti secara daring ), Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bali M Mufti Arkan dan Kepala BPKB Provinsi Bali. Sumber: https://www.nyuhtebel.desa.id/

Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin menaruh perhatian serius terhadap perkembangan permasalahan internasional atas meluasnya perang di kawasan Asia Barat. Puluhan ribu nyawa penduduk sipil di Gaza dan Tepi Barat telah menjadi korban, namun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak mempunyai solusi tuntas untuk menciptakan perdamaian. “Perang di Palestina belum juga reda, kini meletus perang baru antara Iran dan Israel. Diperparah lagi oleh serangan Amerika terhadap Iran. Akibatnya kawasan tersebut semakin berbahaya bagi lalu lintas darat, udara, dan laut sehingga mengganggu jalur-jalur penerbangan dan pelayaran, dan berdampak buruk bagi perekonomian banyak negara, tak terkecuali Indonesia,” ucap Sultan saat membuka Sidang Paripurna ke-14 Masa Sidang V di Nusantara V Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (24/6/2025). DPD RI menyerukan untuk menahan diri dan tidak memperparah keadaan, tetapi mengutamakan perundingan dan solusi diplomatik untuk mencapai perdamaian di kawasan itu. DPD RI juga memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah mengevakuasi WNI dan melakukan segala upaya demi menjamin keselamatan dan keamanan jutaan warga Indonesia di kawasan tersebut. “KBRI di negara-negara tersebut diharapkan bekerja keras untuk memastikan bahwa tidak ada warga Indonesia yang jatuh korban dalam perang yang sedang berlangsung,” kata senator asal Bengkulu itu. Selain menyoroti isu internasional, sidang paripurna kali ini adalah menerima penyerapan aspirasi masyarakat di daerah pada kegiatan reses. Dalam laporannya, Anggota DPD RI asal Provinsi Bali Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra menyampaikan laporan aspirasi Sub Wilayah Barat II dalam ruang lingkup Komite II DPD RI. Ia mengutarakan bahwa masyarakat Bali yang mengeluhkan warga negara asing (WNA) banyak mengambil alih properti, sehingga tidak mampu bersaing membeli properti. “Ke depan kami akan melakukan rapat kerja dengan Kementerian ATR/Kepala BPN dan Kementerian Hukum untuk mendorong penyelesaian kepemilikan properti oleh WNA ini,” ujar Rai Mantra, panggilan akrab Rai Dharmawijaya Mantra. Ia juga mempertanyakan permasalahan Koperasi Merah Putih terkait permodalan, model bisnis, dan skala prioritas. Untuk itu pemerintah perlu memfasilitasi integrasi peran Koperasi Merah Putih, BUMDes, dan koperasi eksisting agar tidak terjadi duplikasi fungsi. “Kami mendorong kinerja Himbara dalam memberikan pembiayaan modal awal Koperasi Merah Putih dengan memperhatikan manajemen risiko, serta prinsip kehati-hatian,” terang Rai Mantra. Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Utara Pdt Penrad Siagian yang mewakili Sub Wilayah Barat I menjelaskan Komite I DPD RI mencermati UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait lemahnya sistem dan koordinasi pelaksanaan SIASN. Salah satunya honorer yang telah mengabdi lama merasa terpinggirkan dalam mekanisme PPPK, begitu juga dengan regulasi terkait mutasi ASN yakni Permen PAN RB RI No. 6 Tahun 2024 telah melampaui PP No. 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. “Ketimpangan distribusi ASN terutama di bidang pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Bengkulu adalah bukti nyata lemahnya manajemen sumber daya manusia pemerintahan Indonesia,” ujar Penrad. Penrad juga menambahkan bahwa Komite III DPD RI dalam laporan resesnya menyoroti pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Lonjakan konsumsi Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) di kalangan remaja telah menyebabkan peningkatan kasus obesitas dan diabetes. “Sampai hari ini, belum ada regulasi kuat tentang pengiklanan MBDK. Integrasi data kesehatan juga masih terbatas. Edukasi tentang kesehatan juga belum menjadi bagian utuh dalam kurikulum sekolah,” paparnya. Laporan hasil aspirasi masyarakat daerah di Sub Wilayah Timur I, Anggota DPD RI asal Provinsi Kalimantan Barat Maria Goreti membeberkan tugas Komite I DPD RI terkait pengawasan atas pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Menurutnya, mall pelayanan publik (MPP) di daerah belum sepenuhnya optimal karena beberapa aspek yaitu alokasi anggaran, kualitas SDM, serta sarana-prasarana. “Koordinasi antar instansi dalam MPP masih lemah, sehingga menghambat integrasi layanan. Selain itu MPP cenderung menjadi proyek fisik tanpa orientasi kualitas pelayanan jangka panjang,” tukasnya. Sementara itu, laporan dari Sub Wilayah Timur II disampaikan oleh Anggota DPD RI asal Provinsi Papua Barat Filep Wamafma. Ia mengatakan pada lingkup Komite II DPD RI, masyarakat mengakui mengalami kesulitan akses bahan bakar dan prasarana produksi untuk nelayan. “Kami mendorong agar pemerintah mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di daerah-daerah pesisir yang strategis,” paparnya. Laporan kegiatan anggota DPD RI di daerah tersebut akan ditindaklanjuti oleh alat kelengkapan dengan mengadakan Rapat Dengar Pendapat pada Masa Sidang V. Sumber: https://www.balipuspanews.com/

Masyarakat di Bali belakangan mengeluhkan mobil mogok akibat filter tersumbat setelah diisi dengan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite. Hal itu viral di media sosial (medsos). Pertamina Regional Jatimbalinus memberikan penjelasan. Atas laporan masyarakat tersebut, anggota DPD RI Dapil Bali, Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik, mengadakan pertemuan bersama masyarakat melibatkan Pertamina Regional Jatimbalinus di Gedung DPD Bali, Senin (23/6/2025). Dalam hal ini, Pertamina Patra Niaga melakukan investigasi terkait kualitas bahan bakar minyak (BBM) diduga bermasalah di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali. Executive GM Regional Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Anom Purwasakti, menjelaskan pihaknya saat ini sedang melakukan investigasi dan tracing ketika laporan pertama kali diketahui ” Setelah kejadian itu pihaknya menurunkan tim ke lapangan untuk mengambil sampel BBM baik di SPBU maupun bengkel-bengkel yang menangani kendaraan terdampak untuk dilakukan uji laboratorium,” terang Anom. Upaya itu untuk memastikan produk BBM yang diterima masyarakat telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan baik dari sisi spesifikasi teknis maupun volume penyaluran. Selain itu, pihaknya juga mengkaji faktor lain yang mungkin menjadi penyebab gangguan pada kendaraan konsumen. “Pada intinya pada saat kasus tersebut muncul, tidak sampai satu hari kami langsung bereaksi menghubungi yang menyampaikan keluhan. Kami tracing mulai dari bengkelnya siapa, konsumen, nopol, isi bahan bakar dimana, dan suplai BBM-nya di mana,” beber Anom Purwasakti. Selain itu, pihaknya juga tengah menguji di Laboratorium Migas sampel BBM (Pertalite) yang menjadi keluhan. Sembari menunggu hasil, pihaknya telah menyediakan 10 SPBU Help Desk di Bali serta bengkel-bengkel yang bisa didatangi jika terjadi permasalahan yang sama dari masyarakat khusus kerusakan filter tersebut. “Untuk estimasi pengujian di Lab Migas, hasilnya baru bisa diketahui kurang lebih minggu ini,” imbuhnya.Jika nanti ditemukan unsur penipuan dilakukan oknum atau SPBU sanksinya adalah surat peringatan, hingga pencabutan izin kerjasama. Sementara, Ni Luh Djelantik menambahkan, kepada Pertamina khususnya Regional Jatimbalinus segera mencari solusi permasalahan tersebut dan disampaikan kepada masyarakat. “Apa pun hasil investigasi nanti harus sampaikan ke publik secara transparan. Kalau ada SPBU yang bermain, segera audit dan didata,” tegas Niluh, sapaannya. Niluh turut mengapresiasi langkah cepat Pertamina dengan langsung merespons keluhan masyarakat yang terjadi. Saat pertemuan itu, Pertamina Regional Jatimbalinus datang dengan personel lengkap. “Tapi di satu sisi ini menjadi evaluasi bagi Pertamina bahwa ada kejadian seperti ini dan diharapkan tidak kembali terulang di kemudian hari,” ujar senator yang juga pengusaha itu. Sebelumnya, Ni Luh Djelantik mendapat banyak pengaduan masyarakat kepada dirinya perihal permasalahan kualitas bahan bakar Pertalite yang mengakibatkan kerusakan kendaraan roda empat maupun roda dua. ” Kami meminta masyarakat yang mengalami kendala serupa atau memiliki keluhan pada produk dan layanan Pertamina, dapat melapor kepada SPBU resmi tempat pengisian dan dapat menghubungi pusat layanan 135 melalui telepon, e-mail, atau media sosial resmi,” tutup Anom. Sumber: https://www.indonesiaexpose.co.id/

Senator RI, Ni Luh Djelantik mengadakan rapat dengar pendapat dengan Pertamina Patra Niaga Regional Bali Nusra terkait permasalahan pasca pengisian bahan bakar di SPBU Pertamina Bali di Kantor DPD RI Provinsi Bali pada Senin, 23 Juni 2025. Dalam rapat tersebut dihasilkan kesepakatan Pertamina siap bertanggung jawab atas segala kerusakan yang dialami sejumlah kendaraan. Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus mengambil Langkah cepat menyikapi banyaknya keluhan masyarakat yang kendaraannya mogok, tersendat hingga turun tangki usai mengisi pertalite di SPBU. Adapun beberapa kesepakatan yang dihasilkan dari rapat tersebut antara lain Pertama, Pertamina siap mengganti biaya perbaikan kendaraan(mobil dan motor) yang kerusakan diakibatkan oleh bahan bakar pertalite. Bagi warga yang sudah mengisi BBM lalu mengalami masalah seperti mogok dan tersendat agar membawa struk perbaikan dari bengkel ke SPBU terakhir pembelian BBM untuk pengembalian dana. “Untuk kesayangan yang sudah memperbaiki kendaraan sebelumnya, silakan membawa nota perbaikan ke SPBU terakhir untuk mekanisme pengembalian dana,” jelas Niluh Djelantik. Kedua, Pertamina juga menyediakan bengkel gratis di berbagai lokasi (hari ini 5 lokasi dan akan terus bertambah). Ketiga, Pertamina menyediakan lokasi pengaduan di berbagai SPBU untuk kemudian ditindaklanjuti. Keempat, Transparansi hasil investigasi yang saat ini sedang dijalankan oleh pihak independen Lemigas. [image]IMG_8249.jpg[/image] “Dan sesuai permintaan kesayangan proses tranparansi investigasi apa yang sebenarnya terjadi baik itu tangki BBM maupun kualitas BBM semua akan disampaikan secara transparan,” jelas Ni Luh Djelantik. Sementara itu, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Aji Anom Purwasakti menyampaikan bahwa Pertamina telah menurunkan tim investigasi ke SPBU-SPBU terkait. "Kami sudah melakukan investigasi sampel, baik sampel dari kendaraan, dari SPBU. Saat ini kami menunggu hasilnya," ungkapnya. Tujuan investigasi ini adalah untuk mencari tahu akar masalah yang sebenarnya terjadi. Namun, Pertamina tidak hanya menunggu hasil investigasi. Sebagai bentuk keseriusan dalam menangani masalah ini, Pertamina telah membuka 10 helpdesk di SPBU yang tersebar untuk menampung keluhan dan komplain dari konsumen. "Jika ada keluhan yang sama seperti filter kendaraan ada endapan di bensinnya, langsung melapor. Kami di SPBU sudah setting ada 10 helpdesk," jelas Anom. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk memanfaatkan kanal resmi Pertamina untuk melapor, seperti Call Center 135 atau melalui email. Sumber artikel: https://baliexpress.jawapos.com/bali/676180091/pertamina-sepakati-4-langkah-tindak-lanjuti-masalah-pertalite-di-bali-dari-ganti-rugi-hingga-sediakan-bengkel?page=1 Untuk update terkait permasalahan ini semeton bisa cek di media sosial Pertamina Patraniaga Bali-Nusra: https://www.instagram.com/p/DLPxsD1zv2T/?img_index=1 NOTA KESEPAKATAN NI LUH DJELANTIK DENGAN PERTAMINA 1. Pertamina menyediakan helpdesk di 10 SPBU (jumlah sementara) agar masyarakat dapat memberikan keluhannya terkait dengan kerusakan kendaraan yang diduga akibat kualitas BBM Pertamina. Jumlah tersebut akan bertambah seiring dengan perkembangan koordinasi Pertamina Patra Niaga dengan SPBU di seluruh Bali. Lokasi SPBU yang ditunjuk akan diumumkan kemudian. 2. Pertamina Patra Niaga juga bekerjasama dengan 5 bengkel yang tersebar di Kabupaten Gianyar dan Denpasar (jumlah sementara, bisa bertambah ke depannya) untuk memperbaiki kendaraan yang diduga mengalami kerusakan akibat kualitas BBM Pertamina. Semua biaya terkait dengan pengurasan tangki dan penggantian filter akan ditanggung oleh Pertamina Patra Niaga. 3. Untuk kendaraan yang sudah mengalami pergantian filter dan pengurasan tangki sebelum kesepakatan dibuat, silahkan datang ke SPBU terakhir tempat membeli BBM sebelum kendaraan rusak, dengan membawa KTP, waktu pembelian, dan nomor polisi kendaraan. Pihak SPBU akan membantu untuk melakukan pelacakan pembelian, pengisian blangko, dan klaim kepada Pertamina. 4. Pertamina Patra Niaga akan secara transparan menyampaikan hasil investigasi terkait kasus ini kepada masyarakat. Investigasi dan pengujian sedang menunggu hasil dari lembaga independen terkait. 5. Penanganan keluhan juga dapat dilakukan melalui kanal-kanal pengaduan Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, seperti call center 135, MyPertamina, dan media sosial instagram @Patraniaga.Jatimbalinus untuk kemudian akan diarahkan untuk proses selanjutnya.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin memuji pidato Presiden RI Prabowo Subianto di Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg, Rusia. Sultan menyanjung penekanan Prabowo pada diplomasi yang saling menguntungkan secara ekonomi. Politikus asal Bengkulu itu menilai gaya pidato dan pernyataan Prabowo adalah gambaran sikap politik luar negeri Indonesia yang konsisten dengan pendekatan non-blok dan saling menghromati dalam pergaulan internasional. "Sebagai bangsa yang besar kita patut bersyukur dan bangga terhadap kapasitas dan kecerdasan diplomasi presiden Prabowo Subianto di hadapan pemimpin negara lain," kata Sultan dalam siaran pers Ketua DPD RI, Minggu (22/6/2025). Sultan menambahkan, dengan fokus diplomasi Prabowo, target Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dapat terwujud lebih cepat. Selain itu, Sultan menyebut Indonesia akan semakin diperhitungkan di tengah kekuatan dunia. "Kami melihat Presiden Prabowo tidak berada dalam suasana yang dilematis untuk mengungkapkan gagasannya. Menurutnya, Prabowo lebih fokus memperjuangkan kepentingan ekonomi, khususnya isu swasembada pangan dan investasi dalam negeri. Sehingga ia sangat prihatin dan mengajak agar dilakukan de-eskalasi untuk meredakan tensi kepada semua pihak yang sedang berperang secara santun dan sejuk. Sultan mengapresiasi pilihan Prabowo menghadiri Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg. Menurut Sultan, forum ini dihadiri para pemimpin yang berkepentingan membangun perekonomian negara masing-masing. "Presiden Prabowo sangat peka dengan situasi geopolitik saat ini. Beliau lebih memilih untuk tetap menjaga sikap politik non-blok dan menghadiri forum yang mendorong agar dilakukan de-eskalasi terhadap ketegangan militer antar negara saat ini", kata Sultan. Sumber: https://www.kompas.tv/