Anggota DPD RI perwakilan Bali I.B. Rai Dharmawijaya Mantra mengatakan Komite III sudah melakukan rapat kerja dengan Badan Pusat Statistik yang dihadiri Kepala BPS dan Wakil Ketua DPD RI terkait penyaluran bansos dan jamsos melalui sistem pendataan penduduk miskin berbasis pada DTSEN. “Masalahnya, hasil pendataan tersebut menimbulkan ketimpangan di daerah. Misalnya, ada yang tadinya masuk desil 5 jadi berubah ke desil 6, yang berakibat pada masalah bantuan, termasuk juga terkait pendidikan. Miskin atau tidak miskinnya itu jadi bermasalah di banyak tempat,” ujar Rai Mantra. Dijelaskan adanya desil satu sampai 10 ini menimbulkan hal-hal yang memang tidak sinkron antara data dengan kenyataan di lapangan. Sedangkan yang mendata itu adalah koordinator PKH yang dipilih oleh Kementerian Sosial. “Akhirnya, kemarin kami melakukan advokasi. Badan Pusat Statistik menjelaskan sudah memiliki komitmen dan kebijakan baru untuk mengintegrasikan data daerah. Jadi, nanti kami juga akan mengadakan pertemuan terutama dengan Dinas Sosial di seluruh Bali, untuk mengkomunikasikan masalah ini. Sekaligus menjalankan fungsi kami sebagai pengawasan, sampai sejauh mana kebijakan pusat bisa diterapkan di daerah sehingga ketimpangan itu bisa diminimalisir dengan baik,” jelas mantan Walikota Denpasar ini. Rai Mantra menambahkan, kalau dari data itu ada pengurangan, tapi yang terdampak adalah mereka yang seharusnya tidak, maka kemungkinan evaluasi ulang tetap ada. Pada prinsipnya, BPS mengakomodir tingkat integrasi data yang akan diterima. Namun memang perlu ada evaluasi. Yang paling penting adalah adanya integrasi data. Karena selama ini pendataan tidak pernah dilakukan secara terkoordinasi antara pemerintah pusat dan provinsi. Menurut Rai Mantra, biasanya data langsung ke pusat. Hal ini justru menimbulkan kendala, karena ada juga yang dicover oleh pemerintah daerah masing-masing. “Kami akan mendorong agar Kepala BPS berkoordinasi dengan Gubernur, supaya bisa dikoordinasikan dengan bupati dan walikota. Jadi, ada tim yang bisa mengintegrasikan data satu sama lain,” ujar Rai Mantra. “DPD berharap, tidak boleh lagi ada ketimpangan data. Harus terjadi integrasi data dalam kasus ini. Kami menjalankan fungsi pengawasan agar hal ini benar-benar bisa terlaksana. Kalau di daerah tidak dilaksanakan, berarti BPS di Bali tidak melakukan koordinasi dengan baik dengan BPS pusat,” tambahnya. Ditegaskan pula, sebelumnya sudah ada kesepakatan antara DPD dan BPS. Selama ini, BPS hanya mengambil sampel saja. Itu masalahnya. “Sedangkan banyak informasi yang didapatkan dari koordinator PKH menunjukkan realita yang tidak sesuai dengan data pusat. Ini menimbulkan gejolak baru. Apalagi kemarin ada SPMB, banyak yang dari desil 5 merasa tidak adil. Sampelnya dianggap tidak merata,” tambah Rai Mantra. Komite III DPD RI menemukan sekitar 7,3 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan 1,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos tiba-tiba tertutup akibat penyesuaian data pada pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada Mei 2025. Hal ini berimplikasi pada seluruh penyaluran bantuan sosial dan jaminan sosial yang kini menggunakan DTSEN. Hal serupa terjadi pada 1,8 juta nama yang dicoret dari daftar Keluarga Penerima Manfaat bantuan sosial. Dalam rapat kerja, Komite III DPD RI ingin memastikan penyaluran bansos dan jamsos tepat sasaran melalui sistem pendataan penduduk miskin yang dilakukan berbasis pada DTSEN. Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma menilai BPS perlu membuka data ke publik agar masyarakat dapat mengetahui secara pasti jumlah warga yang terdampak nonaktif di setiap provinsi serta jumlah warga yang terimbas akibat pemutakhiran data di seluruh daerah. “Komite III DPD RI perlu mengetahui mekanisme atau prosedur pengintegrasian DTKS ke dalam DTSEN, termasuk kriteria dan ukuran-ukuran dalam penetapan penduduk ke dalam golongan layak menerima atau tidak layak menerima bansos,” imbuh Filep. Menanggapi hal tersebut, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sonny Harry B. Harmadi menjelaskan, DTSEN memuat 39 variabel yang digunakan BPS untuk menyediakan data seluruh keluarga (tidak hanya yang miskin) dan diperingkat berdasarkan tingkat kesejahteraannya (Desil 1–10). Data ini dapat dimanfaatkan oleh K/L/D dalam penargetan berbagai program, sebagaimana diamanatkan Inpres Nomor 4 Tahun 2025. “BPS perlu juga memberikan pelatihan kepada pendamping program di lapangan untuk mendukung pemutakhiran data, serta bekerja sama dengan berbagai kementerian/lembaga untuk memadankan data guna kepentingan identifikasi penerima program bansos. DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) digunakan pemerintah sebagai acuan utama dalam penyaluran berbagai bantuan sosial (bansos) dan program pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu atau rentan miskin. Dengan terdaftar di DTKS, masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Prakerja. Sumber: https://dutabalinews.com/2025/10/05/pemutakhiran-dtks-ke-dtsen-rai-mantra-tidak-boleh-ada-ketimpangan-data/

Senator DPD RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III (AWK) menghadiri acara Resepsi Hari Berdirinya RRT ke- 76 dan Peringatan 75 Tahun Hubungan Diplomatik RRT dan Indonesia di Badung, Jumat (26/9). Hubungan diplomatik Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan Indonesia terus menunjukkan peningkatan. Demikian pula hubungan antarmasyarakat di semua tingkatan yang diwujudkan dalam kerjasama dalam berbagai bidang baik ekonomi, pendidikan maupun penelitian. Khusus untuk Bali, salah satunya terus meningkatkannya kunjungan warga RRT yang berlibur ke Bali. Ke depan hubungan yang telah terjalin erat diharapkan memberikan manfaat bersama kedua negara. Termasuk mendorong meningkatnya kunjungan wisatawan Tiongkok ke Bali. Demikian disampaikan Konsul Jenderal (Konjen) Republik Rakyat China di Denpasar, Zhang Zhisheng, dalam acara resepsi tersebut. Menurut Zhang, Konsulat Jenderal Tiongkok di Denpasar secara aktif mendukung seluruh wilayah dan departemen Tiongkok dalam meningkatkan ikatan antarmasyarakat dan kerja sama praktis dengan tiga provinsi, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, di distrik konsulernya. “Sejak awal tahun ini, kedua belah pihak telah menjalin pertukaran persahabatan di semua tingkatan. Jumlah wisatawan Tiongkok ke ketiga provinsi tersebut terus meningkat,” katanya. Sejak Januari hingga Mei 2025, kunjungan wisatawan Tiongkok tercatat 218.811 orang, naik 16,23 persen dibanding periode yang sama tahun 2024. Angka ini menempatkan Tiongkok di posisi ketiga negara asal wisatawan terbanyak setelah Australia dan India. Lima negara penyumbang kunjungan wisman terbesar sepanjang Mei 2025 adalah Australia (138.515 kunjungan), India (67.995), Tiongkok (42.949), Inggris (29.212), dan Prancis (28.080). Lebih jauh, Zhang menyampaikan kemajuan baru juga telah dicapai dalam kerja sama RRT dan Indonesia di bidang pendidikan, pelatihan vokasi, pertanian, perdagangan, dan penelitian ilmiah. Perusahaan-perusahaan seperti China Huadian Science and Industry dan China Nonferrous Metals telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di distrik konsuler. “Saat ini, hubungan Tiongkok-Indonesia berada pada titik terbaiknya dalam sejarah. Marilah kita jadikan peringatan 75 tahun terjalinnya hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Indonesia sebagai titik awal baru dan, di bawah arahan strategis kedua kepala negara, bekerja sama untuk membangun pencapaian masa lalu dan melangkah maju ke masa depan, mendorong pembangunan bersama berkualitas tinggi dari Inisiatif Sabuk dan Jalan, meningkatkan hubungan bilateral ke tingkat yang lebih tinggi, dan selanjutnya memberikan manfaat bagi rakyat kedua negara,” kata Zhang dalam sambutannya. Acara peringatan dihadiri sejumlah undangan, diantaranya Asisten 3 Setda Pemerintah Provinsi Bali, Bendesa Agung Majalis Desa Adat (MDA) yang juga Ketua FKUB Bali, Staf Ahli Gubernur, Kadis Pariwisata, Perwakilan Beacukai dan Imigrasi, DitPamobvit Polda Bali, Pengusaha, Pimpinan Organisasi Keagamaan, Perhimpunan Keturunan Tionghoa di Bali. Acara dimeriahkan paduan suara dari Universitas Ganesha Singaraja (Confucius Institute) yang menyanyikan lagu Indonesia Pusaka, lagu bahasa mandarin Wo De Zu Guo (Negaraku). Sumber: https://www.balipost.com/news/2025/09/28/493124/Konjen-RRT-Dorong-Peningkatan-Kunjungan...html

DPD RI Provinsi Bali mengadakan Senator Peduli: Donor Darah dalam rangka Ulang Tahun DPD RI ke-21 di Kantor DPD RI Provinsi Bali, Jumat (3/10) Acara ini dihadiri oleh Senator RI, I B Rai Mantra (B-65), perwakilan Pemprov Bali, Polda Bali, Staf Sekretariat DPD RI Prov. Bali, Staf Ahli Anggota DPD RI Provinsi Bali, dan komunitas dari masyarakat umum. [image]donor 2.JPG[/image] Acara Senator Peduli: Donor Darah ini bekerjasama dengan PMI Kota Denpasar dan diadakan di seluruh kantor DPD RI Provinsi di Indonesia. Giat tersebut merupakan salah satu acara dari rangkaian Ulang Tahun DPD RI ke-21. Sebelumnya telah diadakan berbagai perlombaan diantaranya lomba esai nasional, duta DPD RI, lomba video pendek gen- z, lomba foto dan video tematik, DPD award dan senator peduli: ketahanan pangan yang telah dilaksanakan di beberapa kota. Anggota DPD RI Dapil Bali, IB Rai Dharma Wijaya Mantra menyampaikan kegiatan kemanusian ini untuk menyikapi ketersediaan darah di Bali akibat bencana yang terjadi belum lama ini. “Sebelumnya di pusat diadakan pada 1 Oktober 2025, dan sekarang dilakukan di Daerah. Ini salah satu kegiatan untuk menyambut HUT ke-21 DPD RI. Donor itu saya kira sangat bagus, karena kita mendapatkan cek kesehatan gratis,” ungkapnya. [image]donor 3.JPG[/image] Kepala Kantor DPD RI, Putu Rio Rahdiana menambahkan, donor ini juga untuk menyikapi adanya pemadaman saat bencana kemarin. “Stok darah banyak yang rusak akibat mati listrik saat banjir,” imbuhnya. Dalam kesempatan ini, Rio menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut berpartisipasi menyumbangkan darahnya.

DPD RI menegaskan peran strategisnya dalam mendorong empat Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas Prolegnas 2025, yakni RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, RUU Pemerintah Daerah, RUU Masyarakat Hukum Adat, dan RUU Daerah Kepulauan. Momentum ini menjadi penanda bahwa di usianya yang ke-21, DPD RI diharapkan tampil sebagai lembaga yang semakin representatif dan mampu menjawab tantangan serta permasalahan daerah secara lebih konkret. Langkah legislasi ini juga dipandang sebagai bukti pentingnya memperkuat kewenangan DPD RI dalam sistem politik nasional, agar keberadaan senat daerah benar-benar sejajar dengan DPR RI dan mampu menjadi penyalur aspirasi daerah secara substantif. Dalam acara yang dihadiri oleh Pakar Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan, Pakar Hukum Tata Negara Andi Irmanputra Sidin, Pengamat Politik Hendri Satrio, serta Akademisi Rocky Gerung itu, Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, menegaskan bahwa saat ini Indonesia membutuhkan penguatan kelembagaan DPD RI sebagai senat daerah sebagai kamar kedua yang sejajar dengan DPR RI dalam proses legislasi nasional. Menurutnya, ketimpangan kewenangan antara lembaga perwakilan daerah dan pusat berpotensi menghambat terwujudnya keadilan sosial serta pemerataan pembangunan. “DPD RI harus didefinisikan ulang sebagai kamar kedua dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kehadiran DPD RI bukan sekadar simbol, tetapi kebutuhan nyata agar suara daerah tidak hilang di tengah hiruk-pikuk politik pusat,” ujar Sultan dalam acara Dialog Kebangsaan dan Kenegaraan bertajuk “Napak Tilas Kelembagaan: Upaya Merajut Visi dan Perspektif untuk Kinerja DPD RI yang Lebih Berdaya” di Lobby Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (30/9/2025). Dalam keynote speech-nya, Sultan menawarkan sebelas gagasan pembaruan demokrasi yang dinilai relevan untuk memperkuat sistem politik nasional. Beberapa di antaranya adalah pembentukan Badan Legislasi Nasional sebagai wadah sinergi DPR RI, DPD RI, pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil, pemberian kewenangan bagi anggota DPD RI untuk mengusung calon kepala daerah independen, penetapan empat wakil presiden yang mewakili sub-wilayah Indonesia, hingga kehadiran Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang ditetapkan MPR untuk menjaga arah pembangunan nasional. Sultan menekankan, reformasi politik harus diarahkan untuk menghadirkan demokrasi yang substantif, bukan sekadar prosedural. Melalui langkah tersebut, DPD RI diyakini dapat memainkan peran strategis dalam konsolidasi demokrasi, penguatan otonomi daerah, serta menghadirkan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang lebih adil dan berkelanjutan. “DPD RI adalah harapan bahwa demokrasi bukan hanya milik masyarakat kota, tetapi juga mereka yang hidup di perbatasan, di pulau-pulau kecil, dan daerah terpencil. Inilah saatnya memperkuat suara daerah dalam panggung nasional,” Senator asal Provinsi Bengkulu ini. Ia juga menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur elektoral, melainkan harus menjawab kebutuhan rakyat secara substantif. “DPD RI adalah bukti bahwa demokrasi bukan hanya milik masyarakat kota, tetapi juga mereka yang hidup di perbatasan, di pulau-pulau kecil, dan daerah terpencil. Tugas kita adalah memastikan keadilan sosial hadir bagi seluruh rakyat,” tegasnya. Selain itu, Sultan juga menyoroti kontribusi nyata DPD RI dalam menghadirkan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), seperti pencanangan program Senator Sejuta Pohon, penyusunan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, RUU Masyarakat Hukum Adat, serta RUU Daerah Kepulauan. sumber: https://www.dpd.go.id/daftar-berita/di-usia-ke-21-dpd-ri-dorong-4-ruu-prolegnas-dan-penguatan-peran-senat-daerah

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), secara serentak di 4 wilayah yakni Bengkulu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Selatan, dan Papua Tengah meluncurkan program Senator Peduli Ketahanan Pangan, sekaligus menjadi bagian dari peringatan Hari Tani Nasional dan HUT ke-21 DPD RI yang jatuh pada 1 Oktober mendatang. Peluncuran program Senator Peduli Ketahanan Pangan, di Bengkulu dipimpin Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin. Sementara Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencanangkan Program Senator Peduli Ketahanan Pangan di Sulawesi Selatan. Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas memimpin peluncuran program ini di Kelurahan Oenesu, Kabupaten Kupang Barat, NTT, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin pada peluncuran program ini mengatakan total lahan percontohan 5.000 hektare untuk budidaya jagung. Dalam sambutannya, Sultan juga menyinggung visi besar Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita yang menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas utama pembangunan nasional dan DPD RI berada pada garis yang sama. Ia menilai, visi tersebut menjadi relevan di tengah krisis pangan global akibat pandemi, perubahan iklim, hingga konflik geopolitik. Di NTT Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas mengatakan Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita telah menetapkan ketahanan pangan sebagai prioritas nasional. DPD RI menyatakan dukungan penuh, dan mengawal Pangan yang berkelanjutan, merata, dan terjangkau harus hadir di meja setiap keluarga Indonesia. “DPD RI berkewajiban untuk mendukung, mengawal, dan memastikan program ini terlaksana dengan tepat, tepat sasaran, tepat lokasi, tepat hasil, serta memberi dampak nyata bagi rakyat,” ujarnya. Menurut GKR Hemas, Indonesia harus menjadi pemain utama karena memiliki tanah yang subur, iklim tropis yang kaya, keragaman hayati yang luar biasa, serta petani-petani yang tangguh. Di Sulsel Sementara Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung yang mencanangkan program Senator Peduli Ketahanan Pangan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, mengatakan penanaman komoditas jagung dipilih untuk menyukseskan target satu juta hektar yang ditetapkan Presiden. “Jagung merupakan komoditas strategis. Selain sebagai pangan dan pakan, hilirisasi jagung menghasilkan biofuel,” ujarnya Papua Tengah Dari Timika, dilaporkan peluncuran Program Ketahanan Pangan di Papua Tengah, di pimpin Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai ditandai dengan ‘dentuman’ alat musik tradisional Tifa . Yorrys dalam sambutannya menegaskan menegaskan program ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan komitmen jangka panjang untuk meningkatkan ketahanan pangan. Senator asal Papua Tengah itu menyatakan bahwa peluncuran gerakan Senator Peduli Ketahanan Pangan merupakan langkah nyata DPD RI dalam menggerakkan roda pertanian lokal. Program ini, lanjutnya, juga menjadi bagian dari dukungan DPD RI terhadap kebijakan pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sesuai arah besar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesempatan itu, Yorrys juga menyampaikan harapannya agar memasuki usia ke-21 pada 1 Oktober mendatang, DPD RI dapat terus menjadi mitra kolaboratif yang memastikan program-program nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat. Sumber: https://www.waspada.id/nusantara/dpd-ri-luncurkan-program-senator-peduli-ketahanan-pangan-serentak-dari-4-provinsi/

Anggota DPD RI Perwakilan Bali I.B. Rai Dharmawijaya Mantra mengatakan konsep modal budaya merupakan salah satu yang sangat penting dalam pembangunan suatu daerah. Budaya merupakan hasil cipta, rasa dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks. “Modal budaya dapat diartikan sebagai aset yang tidak berwujud. Namun memiliki nilai yang sangat besar dalam membentuk identitas dan karakteristik suatu masyarakat. Ini diwariskan dari generasi ke generasi dan mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, adat istiadat, bahasa, dan perilaku,” ujar Rai Mantra saat pembukaan Festival Modal Budaya 2025 di kawasan Tukad Bindu, Kesiman, Denpasar Timur, Sabtu (27/9). Hadir dalam festival yang berlangsung meriah itu sejumlah tokoh di antaranya Panglingsir Puri Satria Anak Agung Ngurah Oka Ratmadi (Cok Rat), Panglingsir Puri Kesiman AA Ngurah Gede Kusuma Wardana dan Koordinator Staf Khusus Presiden 2019-2024 AAGN Ari Dwipayana. Juga hadir kartunis Jango Paramarta, ratusan mahasiswa dan warga. Festival selama dua hari hingga Minggu (28/9) yang diinisiasi Rai Mantra ini mengusung tema: ‘Modal Budaya Memajukan Peradaban’ menyajikan serangkaian kegiatan budaya mulai dari diskusi (workshop), pameran kartun Jango Pramartha, aneka lomba Wimbakara Nyurat Aksara Bali dan Wimbakara Layang-layang Kreasi. Sedangkan diskusi budaya menghadirkan narasumber Dr. Gek Diah Sesi Sentana, SS,M.Hum.(Akademisi UHN I Gusti Bagus Sugriwa), Kadek Puja Astawa,SE,MH (Konten Kreator – Hai Puja) dan Pande Dwipayana (Konten Kreator – Bli Azril) dengan moderator Gede Adrian Mahaputra (Owner Bali Nggih). Rai Mantra menjelaskan modal budaya memiliki beberapa unsur yang sangat penting, seperti keyakinan atau ritual, aksara atau literasi, seni, organisasi sosial masyarakat, pendidikan, teknologi, dan sistem ekonomi. “Kita harus anggap ini sebagai potensi yang memang bisa menjadikan keunggulan kompetitif wilayah dan dalam mengantisipasi dampak persaingan global,” jelas mantan Walikota Denpasar dua periode ini. Melestarikan modal budaya, tambah Rai Mantra, sangat penting untuk dilakukan, terutama dalam menghadapi era globalisasi yang dapat menyebabkan kepunahan budaya lokal. “Kepunahan berarti modalnya asetnya juga hilang, sehingga tidak memiliki sesuatu hal yang memang sifatnya sangat spesifik, diferensiasi berbeda sama yang lainnya dan sulit ditiru,” katanya. Untuk itu kata dia, gerakan untuk melestarikan modal budaya perlu dilakukan secara terus-menerus dan melibatkan berbagai pihak. “Tujuannya ini bukan hanya sekedar festival, tapi tujuannya ini adalah untuk memberikan tingkat kesadaran kepada masyarakat, terutama anak-anak muda dalam hal ini, bahwa potensi itu bukan hanya sekedar investasi secara material, tapi potensi itu juga dimiliki secara kultural,” tegasnya. Sementara itu, Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud, AAGN Ari Dwipayana mengapresiasi Festival Modal Budaya yang digagas IB Rai Dharmawijaya Mantra di Tukad Bindu ini. “Jadi, modal budaya adalah salah satu yang sangat penting di dalam perkembangan kemajuan peradaban. Karena tidak mungkin sebuah bangsa, negara atau masyarakat menjadi bangsa yang besar itu kalau tidak berbasiskan budaya,” ujarnya ditemui saat menghadiri festival ini. Menurutnya, untuk membuat ini sebuah gerakan, tidak hanya menjadi urusan pemerintah tapi ada satu kolaborasi berbagai pihak. “Jadi hidup dan berkembangnya sebuah budaya itu tidak mungkin hanya diserahkan pada pemerintah atau segelintir orang. Harus kolaborasi. Dan, kolaborasi itu ya ujung tombaknya manusia Bali. Kalau manusia Balinya tidak ingat sama budaya termasuk aksara, bahasa, dan sastranya tentu itu akan bisa menjadi terancam ke depannya,” tegasnya. “Saya juga mengapresiasi pilihan digelarnya festival ini di Tukad Bindu, Kesiman karena seperti mengajak kembali krama Bali untuk mengingat (eling) dengan sungai (tukad),” ucap tokoh puri yang juga mantan Staf Khusus Presiden RI. Panitia Festival Ida Bagus Gede Randika menjelaskan diskusi budaya mengangkat tema “Urgensi Revitalisasi Bahasa Bali sebagai Modal Budaya, Peran Pemuda dan Media Digital”. Untuk menambah semarak festival diramaikan aneka kuliner dan pameran kerajinan tangan. “Serangkaian Festival Modal Budaya ini kami juga melaksanakan gerak jalan sehat pagi harinya (Minggu)” kata Randika. Sumber: https://dutabalinews.com/2025/09/29/festival-modal-budaya-di-tukad-bindu-rai-mantra-modal-budaya-sebagai-potensi-menjadikan-keunggulan-kompetitif-wilayah/

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia I Nengah Duija bersama Anggota DPD RI Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra meninjau langsung kondisi Pura Musen Situs Watu Ireng dan Pura Luhur Dalem Mutering Jagat yang berada di wilayah Desa Adat Kesiman, Denpasar Timur. Turut hadir Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Komunikasi dan Informasi Kementerian Agama RI Albertus Magnus Adiyarto Sumardiono. Untuk diketahui, dua pura tersebut mengalami kerusakan parah akibat banjir yang menerjang pada 10 September 2025 lalu. Dalam kunjungan ini, Dirjen Bimas Hindu Nengah Duija mengatakan bahwa pemerintah melalui Kementerian Agama senantiasa berkomitmen untuk memberikan perhatian terhadap pura atau tempat-tempat ibadah yang terdampak bencana alam. “Fokus utamanya adalah pemulihan fungsi keagamaan serta pelestarian nilai-nilai spiritual masyarakat Hindu Bali,” ujarnya. Peninjauan ini, kata dia, tidak hanya sebatas melihat kerusakan fisik, tetapi juga merupakan wujud kepedulian instansi pemerintah terhadap kelangsungan aktivitas keagamaan umat di tengah situasi sulit. “Selanjutnya akan dilakukan pendataan untuk menentukan langkah pemulihan dan bentuk bantuan yang dibutuhkan,” imbuhnya. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana komunikasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat adat dalam menyusun langkah konkret penanganan pascabencana. Pemerintah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan memulihkan pura sebagai pusat kegiatan spiritual sekaligus warisan budaya luhur umat Hindu dan masyarakat Bali, khususnya di Kota Denpasar. Sementara itu, anggota DPD RI perwakilan Bali Rai Mantra yang memprakarsai peninjauan ini mengatakan, pada intinya kunjungan Dirjen Bimas Hindu ke Pura Musen dan Pura Dalem Mutering Jagat ini ingin melihat secara langsung kondisi kedua pura itu pascabanjir. “Karena dalam laporan ke Dirjen Bimas Hindu ada 91 pura yang dilaporkan, tentu ini akan dikaji dengan skala prioritas. Terutama tingkat kerusakan dan urgensinya akan melaksanakan upacara, seperti Pura Musen ini akan melaksanakan upacara ‘pengrebongan’ setelah hari raya Kuningan,” ujar Rai Mantra. “Pak Dirjen sendiri berharap agar usulan perbaikan sudah masuk sebelum bulan Oktober, agar 2026 sudah bisa keluar anggaran yang diharapkan,” imbuh mantan Walikota Denpasar ini. Untuk diketahui, kondisi Pura Musen Situs Watu Ireng dan Pura Luhur Dalem Mutering Jagat yang berada di wilayah Desa Adat Kesiman ini luput dari perhatian, karena fokus ke Tukad Badung. Air yang mengalir deras melalui Sungai Ayung yang bermuara di Dam Oongan selain menerjang dua pura penting ini juga merusak instalasi PDAM Kota Denpasar yang kini sedang dalam tahap perbaikan. Sumber: https://dutabalinews.com/2025/09/24/91-pura-dilaporkan-rusak-dirjen-bimas-hindu-dan-rai-mantra-tinjau-langsung-pura-terdampak-banjir/

Anggota DPD RI, Ni Luh Djelantik memberikan respon terkait polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini, program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah disorot lantaran banyak kasus keracunan. Beberapa siswa di sejumlah daerah disebut mengalami keracunan usai menyantap makanan dari program tersebut. Hasilnya, kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin hari semakin meningkat. Diantaranya ada Bandung dan beberapa wilayah di Sulawesi yang mendapatkan kasus keracunan ini. Merespon hal ini, lewat unggahan di akun Threads pribadinya, Ni Luh Djelantik memberikan saran. Ia menyebut sebaik untuk program MBG ini Pemerintah harus belajar dari Ahok dan KDM. Karena anak-anak atau para pelajar yang diberikan makan adalah penerus bangsa ke depannya. “Berguru lah pada Ahok dan KDM. Kita bukan katak dalam tempurung,” tulisnya dikutip Jumat (26/9/2025). “Sayangi hidup anak-anak yang akan jadi penerus bangsa ini,” jelasnya. Adapun untuk solusi yang dihadirkan ia menawarkan dua cara yaitu pemberian dana makan langsung ke orang tua. Atau solusi lainnya yang ditawarkan adalah pemberdayaan kantin sekolah dengan catatan dilakukan audit secara berkala. “Solusinya sangat sederhana. Berikan hak memberikan makan pada orang tua anak. Berdayakan kantin sekolah dan audit berkala,” tuturnya. Sumber: https://fajar.co.id/2025/09/26/kasus-keracunan-mbg-meningkat-ni-luh-djelantik-beri-dua-solusi/

Senator DPD RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III (AWK) melakukan pemantauan langsung ke kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) di Sidakarya, Denpasar, menyusul dugaan penyalahgunaan lahan konservasi oleh pabrik material konstruksi milik warga negara Rusia (24/09). Dalam kegiatan tersebut, turut hadir perwakilan dari BKSDA Provinsi Bali, BPN Provinsi Bali dan Kota Denpasar, Kantor Imigrasi Denpasar, serta Ditjen Imigrasi Bali. BPN mengungkapkan adanya 106 sertifikat sejak tahun 1992, dan muncul sertifikat baru di tahun 2017 yang mencakup lahan tempat pabrik tersebut berdiri. Senator AWK menilai keberadaan pabrik asing di kawasan konservasi perlu ditelusuri lebih lanjut dan berkomitmen membawa temuan ini ke rapat kerja resmi di Parlemen Senayan pada masa sidang DPD RI bulan depan. Ia menegaskan pentingnya penegakan hukum dalam menjaga kelestarian kawasan konservasi dari alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukannya. Pertemuan tersebut difokuskan pada penanganan permasalahan terkait pengelolaan tanah dan hutan di Bali, khususnya mengenai kasus Tahura. DPD RI akan membahas koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah seperti Kementerian ATR BPN, Jaksa Agung, dan Kapolri. Diskusi berlangsung dengan fokus pada penyelidikan dugaan pelanggaran administratif, tuduhan korupsi, serta verifikasi 106 sertifikat tanah di Badung. Pertemuan tersebut menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap hukum, perlindungan lingkungan, dan penanganan yang tepat terhadap dugaan pelanggaran dalam pengelolaan hutan.

Polemik kembali mencuat di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali setelah beredarnya video berjudul “Sekda Bali Dewa Indra Marahi ASN, Guru, dan Pegawai Terkait Bocornya Imbauan Sumbangan Korban Banjir”. Video yang diunggah akun @JegBali pada Minggu (21/9/2025) ini memicu kontroversi luas di kalangan masyarakat, terutama para guru dan ASN. Senator asal Bali Ni Luh Djelantik angkat bicara dengan mengecam keras sikap Sekda Bali, Dewa Made Indra. Menurutnya, ucapan yang dilontarkan dalam video tersebut berpotensi melukai hati ribuan guru dan ASN yang seharusnya dihormati. Dalam pernyataannya, Niluh menegaskan bahwa guru dan ASN adalah elemen penting dalam roda pemerintahan daerah. Mereka layak diperlakukan dengan hormat, bukan sebaliknya. “Ribuan guru dan ASN Provinsi Bali adalah tuanmu. Bali ibarat sebuah perusahaan yang mengedepankan Tri Hita Karana. Maka pantas memiliki pemimpin yang berjiwa melayani dan memperlakukan atasannya dengan welas asih serta hormat. Atasan di sini adalah guru, ASN, dan rakyat Bali,” ujarnya. Ni Luh bahkan meminta agar Sekda Bali secara terbuka menyampaikan permohonan maaf di hadapan publik. Ia menilai sikap tersebut adalah wujud tanggung jawab moral seorang pejabat publik. Dalam video yang beredar, Dewa Indra terdengar menyindir keras bawahannya terkait bocornya surat permohonan sumbangan untuk korban banjir. "Boleh berbeda aturan, sampaikan sesuai aturan dengan cara-cara beretika sesuai kapasitas intelektualmu.” Dia juga mengatakan, “Jangan sampai ketidaksetujuanmu akhirnya mengeluarkan ponselmu, lalu Pemprov Bali dihujat habis-habisan sejak kemarin. "Saya tahu kalian sarjana yang ngetik itu sarjana. Kamu senang, rumahmu dihina orang, rumah tanggamu dihina orang? Kemarahan saya kepada Anda, seperti kemarahan orang tua kepada anaknya,” tukasnya sembari mempertanyakan kepada pihak yang memposting tersebut kebanggan apa yang di dapat. Pernyataan itu kemudian dianggap oleh sebagian pihak sebagai bentuk arogansi pejabat publik terhadap ASN dan guru yang notabene juga adalah aparatur negara. Setelah video tersebut viral, banyak netizen melontarkan kritik tajam kepada Pemprov Bali. Tidak sedikit yang menilai gaya komunikasi Dewa Indra tidak mencerminkan etika seorang pejabat daerah. Komentar pedas pun bermunculan di berbagai platform media sosial. Beberapa pengguna menilai ASN dan guru telah bekerja keras melayani masyarakat, sehingga tidak pantas menerima perkataan yang terkesan merendahkan. "Silakan masyarakat menilai sendiri. Apakah pantas seorang pembantu rakyat berbicara seperti itu kepada atasannya? Gaji pejabat berasal dari keringat, darah, dan air mata rakyat. ASN dan guru jangan sampai diperlakukan hanya sebagai sapi perah, sudah bekerja keras malah dimarahi pula,” sambung Ni Luh Djelantik. *** Sumber: https://bali.pikiran-rakyat.com/bali/pr-3759663184/ni-luh-djelantik-desak-sekda-bali-minta-maaf-terkait-dugaan-hinaan-ke-guru-dan-asn?page=all