Senator RI, I Komang Merta Jiwa hadir dalam Forum Pekaseh Agung DAS Pakerisan pada Senin (4/8), focus group discussion (FGD) tersebut membahas penguatan sistem subak agung berbatas hidrologis berbasis DAS di Museum Subak Masceti. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Forum Komunikasi DAS Pakerisan Dr PK Diah Kencana, perwakilan akademisi yakni Prof I Ketut Suamba, Prof AA Bagus Wirawan, Drs I Ketut Gede Arnawa MAP, Prof IGN Santosa, dan instansi lainnya. Ketua Forum Pekaseh Agung, I Ketut Sugata mengatakan tantangan subak masa kini cukup banyak. Di antaranya alih fungsi lahan, generasi muda kurang tertarik berpartisipasi di bidang pertanian, ancaman/gangguan hidrometeorologis (banjir, kekeringan, longsor, dan lainnya), serta tekanan eksternal dari Perda Desa Adat. Melalui FGD ini pula diharapkan tantangan tersebut menemukan solusi, terutama pikobet/permasalahan konflik antara desa adat dengan subak. Sugata berharap Perda tentang Desa Adat, Subak, dan Bandega saling bersinergi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. “Tekanan eksternal Perda Desa Adat Pasal 25 belum ada yang memberikan solusi hingga saat ini sejak adanya konflik horisontal antara desa adat dengan subak,” ujar Sugata. Dia mengatakan, sejak dikeluarkan Perda Desa Adat khususnya pada pasal 25, tupoksi hamparan sawah, pengelolaan air, pura fungsional pertanian, alih fungsi lahan yang sebelumnya menurut Perda Subak Pasal 18 dikelola oleh pekaseh/ketua kelompok tani melalui rapat subak menjadi dikelola oleh desa adat skala lokal. FGD ini fasilitasi oleh Yayasan Mandhara Research Institute (MRI). Ketua Yayasan MRI, Ida Bagus Sukarya, menambahkan DAS Pakerisan terbentang dari utara di wilayah Batur, Kintamani sampai selatan yang bermuara di Pantai Masceti, Gianyar. Merupakan salah satu kawasan yang mempunyai nilai budaya yang sangat tinggi, juga ditetapkan sebagai WBD (Warisan Budaya Dunia) oleh UNESCO pada tanggal 29 Juni 2012. Sepanjang DAS Pakerisan dari hulu sampai hilir selain terhampar sawah dan ladang, banyak juga terdapat pura yang berkaitan erat dengan subak. 7 nvi Sumber: https://www.nusabali.com/berita/198653/forum-pekaseh-fgd-penguatan-ekosistem-subak

Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Republik Belarus, Maxim Ryzhenkov, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/8/2025). Pertemuan ini menjadi tindak lanjut dari kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Belarus pada 15 Juli lalu. Dalam pertemuan yang berlangsung selama satu jam, Sultan menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama bilateral, khususnya di sektor pertanian. “Indonesia membutuhkan mitra strategis seperti Belarus yang sektor pertaniannya sudah sangat maju. Kami ingin hubungan yang sudah baik ini diperluas dan diperkaya, terutama dalam teknologi dan inovasi pertanian,” ujar Sultan. Sultan juga mengungkapkan, Menteri Luar Negeri Belarus menekankan peran penting parlemen dalam mendukung kerja sama antarnegara. “Menlu Belarus menyampaikan, tanpa dukungan parlemen, akan sulit untuk memperluas kolaborasi kedua negara. Karena itu, kerja sama antarparlemen menjadi kunci,” jelas Sultan. Tak hanya membahas kerja sama ekonomi, Sultan memanfaatkan momen pertemuan untuk menyuarakan keprihatinan terhadap dampak perang Rusia-Ukraina yang masih berlanjut. Ia secara langsung meminta Ryzhenkov agar Belarus mengambil peran aktif membuka jalur dialog dengan Rusia untuk meredam eskalasi konflik. “Belarus adalah negara yang paling dekat dengan Rusia, dan mereka merasakan langsung dampak perang. Saya sampaikan kepada Menlu Ryzhenkov agar Belarus bisa memulai dialog dengan mitranya di Rusia, demi menurunkan tensi perang yang mengganggu stabilitas ekonomi dunia,” kata Sultan. Menanggapi hal tersebut, Ryzhenkov mengakui bahwa Belarus memang menjadi negara yang paling terdampak dari konflik tersebut. Namun, ia juga menegaskan bahwa upaya untuk meredakan ketegangan memerlukan langkah diplomasi yang cermat dan kerja sama internasional yang lebih luas. (Asp) Sumber: https://lampuhijau.co.id/baca-berita/political-news/24649/pertemuan-dpd-ribelarus-fokus-sektor-pertanian-dan-diplomasi-perdamaian

Aktivitas paralayang ramai di media sosial karena melintas di atas Pura Gunung Payung yang berlokasi di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Badung pada Senin 4 Juli 2025. Aktivitas paralayang itu pun mendapat protes dari masyarakat karena dinilai sudah mencemari kawasan Pura Gunung Payung. Diketahui aktivitas paralayang di atas Pura Gunung Payung itu terjadi pada Minggu 3 Agustus 2025. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Bali, Niluh Djelantik juga mengeluhkan aktivitas paralayang di atas Pura Gunung Payung itu. Hal itu pun sempat diunggah di media sosial legislator Niluh Djelantik. Pada unggahannya, Niluh Djelantik meminta agar dilalukan penindakan tegas terkait dengan masalah itu, karena sudah melanggar kesucian Pura Gunung Payung. Dia pun meminta agar tidak merendahkan Bali, yang mengakibatkan mati dan menyalahi Bali. Menyikapi hal itu, Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa mengakui akan menindaklanjuti masalah aktivitas paralayang tersebut. Bahkan akan menugaskan Satpol PP Badung untuk mengecek usaha paralayang tersebut. "Iya nanti coba saya koordinasikan ya. Coba kita sarankan agar tidak di atas pura, mungkin radiusnya nanti kita atur sedemikian rupa," kata Arnawa, Selasa (5/8/2025). Dia mengaku akan memanggil Satpol PP untuk mengecek dan untuk melakukan pengecekan paralayang. "Bukan kita melarang, tapi kita atur radiusnya nanti," katanya. Sumber: https://denpasar.kompas.com/read/2025/08/05/152244478/aktivitas-paralayang-dinilai-melanggar-kesucian-pura-gunung-payung-bali-ini

Polemik latihan gerak jalan di tengah jalan raya yang viral di media sosial menuai berbagai tanggapan, termasuk dari anggota DPD RI asal Bali, Dr. Arya Wedakarna. Aksi protes seorang pengendara motor terhadap peserta latihan gerak jalan di kawasan bypass Gianyar menjadi sorotan publik setelah videonya tersebar luas di media sosial. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @yowanigianyar, terlihat sejumlah regu gerak jalan putri tengah berlatih di ruas jalan yang cukup padat. Kehadiran mereka di jalan raya membuat lalu lintas tersendat, dan seorang pengendara terlihat menghampiri guru pembina di lokasi, menyampaikan protes keras sambil merekam kejadian. "Ini jalan umum ini, harus saya laporkan semua instansi ini," ujar pria tersebut dalam video yang dikutip Senin (4/8/2025). Menanggapi situasi tersebut, Arya Wedakarna melalui akun media sosialnya menyampaikan pendapat bahwa latihan gerak jalan sebaiknya dipindahkan ke lapangan agar tidak mengganggu lalu lintas. Ia menekankan bahwa kondisi lalu lintas di Bali sudah semakin padat dan perubahan zaman menuntut penyesuaian. "Semeton, karena zaman sudah berubah, tyang berharap latihan gerak jalan anak-anak sekolah yang biasanya dilakukan di jalan raya bisa dipindahkan ke lapangan," ungkapnya. Ia menambahkan, penggunaan jalan raya tetap bisa dilakukan saat perlombaan resmi berlangsung, namun latihan harian sebaiknya dipindahkan agar tidak menimbulkan kemacetan. Menurutnya, esensi dari kegiatan ini adalah semangat kebangsaan, bukan soal lokasi pelaksanaannya. "Saya akan segera atensi ini, khususnya di Dinas Pendidikan Pemprov Bali," tegasnya. Sementara itu, polemik ini juga membelah opini warganet. Ada yang mendukung kegiatan latihan gerak jalan sebagai bagian dari tradisi nasional dan semangat menyambut HUT ke-80 Republik Indonesia. Namun, tidak sedikit pula yang menyuarakan pentingnya menghormati pengguna jalan lain. Sumber: https://baliexpress.jawapos.com/bali/676386378/latihan-gerak-jalan-jelang-hut-ri-diprotes-pengendara-arya-wedakarna-beri-usul-begini

Kebijakan penetapan Rombel pada SPMB harus dibarengi dengan pemecahan masalah terkait kekosongan guru akibat pensiun, salah satunya melalui kebijakan Guru Transisi dan ini perlu dijawab melalui kepastian-kepastian aturan. Demikian disampaikan Anggota Komite III DPD RI, IB. Rai Dharmawijaya Mantra dalam Focus Group Discussion Evaluasi SPMB 2025 “Pengawasan atas UU No. 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional terkait Sistem Penerimaan Murid Baru 2025”. Focus Group Discussion Evaluasi SPMB 2025 yang dihadiri oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali Ni Nyoman Sri Widhiyanti, Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bali, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, PGRI Provinsi Bali, serta Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali dilaksanakan dalam rangka tugas pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah Anggota DPD RI di daerah pemilihan. Dalam diskusi tersebut mengemuka terkait istilah/kata “Guru Transisi” untuk mengisi kekosongan sementara guru. Hal ini disampaikan oleh I.B. Surya Bharata dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Buleleng “Di Buleleng masih ada sekolah yang menerapkan double shift. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia. Sehingga diperlukan adanya Guru Transisi, utamanya untuk menggantikan guru yang sudah pensiun,” ujarnya dalam FGD, Rabu (30/7). Sementara dalam mengisi kekosongan tersebut, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan untuk mengangkat guru dengan status honorer. Ini menyusul ketetapan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). “Kami melihat Guru Transisi ini merupakan usulan yang baik. Sebelumnya, pada saat Rapat Kerja dengan Kemendikdasmen, kami mengadvokasi terkait kekurangan guru di Kota Denpasar. Pada saat itu, Kementerian belum dapat memberikan kepastian, sebab UU ASN mengamanatkan penyelesaian penataan tenaga honorer per Desember 2024,” ujar Rai Mantra. Dijelaskan permasalahan kekosongan guru ini merupakan permasalahan nasional yang perlu segera disikapi oleh Kemendikdasmen. “Keseimbangan dalam satu rombongan belajar penting untuk dijaga sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran,” ujar mantan Walikota Denpasar dua periode ini Diharapkan pula ada suatu kebersamaan di antara stakeholder terkait sehingga permasalahan terkait kekosongan guru dapat segera terselesaikan. Mengingat peranan guru dalam proses pembelajaran sangat penting baik sebagai pengajar maupun pendidik. Sumber: https://dutabalinews.com/2025/08/01/rai-mantra-guru-transisi-solusi-mengisi-kekosongan-sementara-akibat-guru-pensiun/

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI resmi meluncurkan aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) versi iOS sebagai langkah strategis dalam memperluas akses publik terhadap produk hukum DPD RI. Peluncuran ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat, akademisi, hingga pemerintah daerah dalam mendapatkan informasi hukum yang akurat, transparan, dan terkini secara mudah. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI Mohammad Iqbal menegaskan bahwa kehadiran aplikasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak pengguna, khususnya yang menggunakan perangkat berbasis iOS, sehingga produk hukum DPD RI dapat diakses secara luas, mudah, dan inklusif. “Produk hukum DPD RI tidak hanya penting sebagai dokumen kelembagaan, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas publik. Informasi hukum harus hadir secara terbuka dan dapat dijangkau oleh siapa pun yang membutuhkan baik akademisi, masyarakat, maupun pemerintah daerah.,” ujarnya saat meresmikan aplikasi di Gedung DPD RI, Senin (4/8/2025). Ia menjelaskan, sejak terintegrasi dengan JDIH Nasional pada 2018, JDIH Setjen DPD RI terus berinovasi untuk menjadi platform yang modern dan ramah pengguna. Bahkan, tahun lalu JDIH DPD RI berhasil meraih peringkat ke-5 kategori Lembaga Negara dengan nilai 95. Inovasi terbaru meliputi alih bahasa produk hukum ke Bahasa Inggris, yang memperluas jangkauan pembaca hingga ke komunitas internasional. “Peluncuran JDIH versi iOS ini mempertegas komitmen DPD RI dalam membangun ekosistem satu data hukum nasional yang mudah diakses semua kalangan,” jelasnya. Dalam acara tersebut, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Min Usihen mengapresiasi peluncuran aplikasi JDIH yang dilakukan Setjen DPD RI ini. Menurutnya, langkah ini merupakan upaya nyata dalam tranformasi digital layanan hukum yang bertujuan agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Menurutnya, pengembangan aplikasi ini akan memberi manfaat yang lebih besar ke masyarakat yang ingin mencari informasi hukum. “Selamat dan apresiasi di bawah komando Pak Sekjen Mohammad Iqbal atas konsistensinya mengembangkan JDIH DPD RI. Ini merupakan wujud komitmen Setjen DPD RI dalam mendekatkan informasi hukum kepada masyarakat. Aksesibiltas akan lebih mudah dan luas, karena pengembangan JDIH memungkinkan pengguna bisa mengakses dari mana saja dan kapan saja,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum Setjen DPD RI, Andi Erham, menekankan bahwa peluncuran aplikasi ini merupakan bentuk nyata komitmen DPD RI dalam menghadirkan layanan hukum yang mudah diakses. “Kegiatan Launching Aplikasi iOS JDIH Sekretaris Jenderal DPD RI merupakan bentuk nyata inovasi yang dilakukan untuk terus melakukan perbaikan demi pengembangan JDIH yang lebih baik dan semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau produk hukum DPD RI,” ujarnya. Aplikasi JDIH versi iOS yang baru diluncurkan, lanjut Andi, dilengkapi dengan berbagai fitur unggulan seperti Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Peraturan dan Keputusan DPD RI, Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI, infografis hukum, berita hukum, monografi hukum, hingga analisis hukum. “Semua fitur Sumber: https://www.pantau.com/nasional/284043/dpd-ri-luncurkan-jdih-ios-produk-hukum-dpd-ri-ada-di-genggaman-tangan

Senator DPD RI asal Bali, Niluh Djelantik, melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Kerobokan pada Rabu (30/7/2025). Dalam kunjungan tersebut, Niluh menyerahkan bantuan berupa mesin jahit untuk mendukung program pembinaan keterampilan warga binaan pemasyarakatan (WBP). Kehadiran Niluh tidak hanya membawa bantuan fisik, namun juga semangat dan harapan bagi para perempuan yang sedang menjalani masa hukuman. Ia menekankan pentingnya memberikan kesempatan kedua bagi para WBP agar bisa kembali menata hidup setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. “Mereka diberikan ruang, kesempatan, pelatihan agar saat keluar nanti bisa menata masa depan. Kesalahan yang mereka lakukan biarlah menjadi bagian masa lalu, jangan diulangi lagi,” tegas Niluh. Niluh juga mendorong adanya sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat, terutama kaum perempuan, terkait bahaya narkotika dan konsekuensi hukumnya. Ia mengusulkan agar mantan WBP yang telah berproses dapat menjadi narasumber atau mentor untuk berbagi pengalaman, guna mencegah terulangnya kesalahan serupa di masyarakat. “Saya sudah pernah ada di LPP Kerobokan karena kesalahan A, B, C, dan D. Mohon adik-adik di luar sana jangan mengulangi kesalahan yang saya lakukan,” katanya menirukan peran edukatif yang bisa dilakukan oleh eks-WBP. Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut, aktivis perempuan Luh Putu Anggreni dan entertainer sekaligus motivator Putu Dewi Ariantini atau yang akrab disapa Dewi Pradewi. Keduanya memberikan dukungan moral dan hiburan bagi para WBP. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Decky Nurmansyah, menyambut langsung kunjungan tersebut. Ia menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan oleh Senator Niluh dan rombongan. “Hari ini adalah bentuk nyata dari sentuhan cinta kasih seorang senator. Kehangatan itu sampai di hati adik-adik warga binaan, dan itulah yang mereka perlukan. Mereka harus tahu bahwa mereka tidak sendirian,” ujar Decky. Decky juga mengungkapkan bahwa sebagian besar penghuni Lapas Perempuan Kerobokan merupakan narapidana kasus narkotika. Dari total populasi, sekitar dua per tiga WBP terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Meski demikian, ia mengaku bersyukur karena masyarakat Bali memiliki kepedulian sosial tinggi, sehingga pembinaan terhadap para WBP menjadi lebih ringan. “Di Bali ada tatanan sosial yang kuat berbasis kekeluargaan, itu membantu kami dalam proses pembinaan,” ucapnya. Mengenai WBP warga negara asing (WNA), Decky mengakui pihaknya perlu ekstra perhatian, khususnya dalam penyediaan makanan sesuai kebutuhan dan kebiasaan mereka. Namun demikian, ia memastikan bahwa seluruh standar pelayanan tetap bisa dipenuhi tanpa kendala berarti. “Selama ini kami bisa menyesuaikan kebutuhan mereka, termasuk terkait standar bahan makanan, meskipun ada beberapa penyesuaian tertentu,” jelasnya. Kunjungan ini diharapkan bisa menjadi langkah awal kolaborasi berkelanjutan antara pejabat publik, aktivis, dan lembaga pemasyarakatan dalam memberikan perhatian dan peluang pemulihan bagi para perempuan yang sedang menjalani masa pidana. Sumber: https://www.nusabali.com/berita/198219/niluh-djelantik-sentuh-hati-wbp-lapas-perempuan-kerobokan-serahkan-mesin-jahit-dan-motivasi-bangkit

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali, Ni Nyoman Sri Widhiyanti, mengatakan, Ombudsman RI Perwakilan Bali menerima sembilan aduan terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025. Di antaranya soal seragam, tumbler serta aktivitas transaksi yang terkesan dilakukan di sekolah. ‘’Pada posko pengaduan yaitu 9 pengaduan, 2 di antaranya merupakan laporan masyarakat pasca-SPMB, 3 respon cepat, 4 konsultasi. Aduannya rata-rata terkait pendaftaran akun, proses pemilihan termasuk strategi karena penting sekali strategi dalam memilih sekolah karena sekarang aturannya baru sehingga jika tidak menggunakan strategi yang tepat, mereka menjadi tidak lolos di sekolah tujuan,’’ ujarnya, Rabu (30/7/2025). Menurutnya, jika murid atau orangtua paham terhadap sistem maka tidak akan ada pengaduan. Oleh karena itu maka sosialisasi perlu dioptimalkan. ‘’Pemahaman atau literasi terkait juknis memang perlu dioptimalkan karena aturannya baru sehingga tahun depan itulah yang menjadi evaluasi utama kami,’’ tandasnya; didampingi Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Provinsi Bali Dewa Made Krisna Adhi Sanjaya. Tidak ditemukan kecurangan pelaksanaan SPMB 2025 namun kejadian terjadi pasca-SPMB 2025 yaitu pada pengadaan seragam sekolah, seragam adat di SMPN 10 Denpasar dan tumbler di SMAN 2 Denpasar. ‘’Yang mana pengadaan seragam sempat terjadi di salah satu SMP di Kota Denpasar, yang mana sebenarnya pengadaan seragam khusus adat per angkatan tidak diperbolehkan. Apalagi pihak sekolah mengadakan transaksi di dalam sekolah. Kalau memang ada konveksi, minimal ada proses lelang tidak penunjukan untuk meminimalisir dugaan-dugaan yang tidak baik terhadap pihak sekolah,’’ bebernya. Menurutnya hal itu sudah ditindaklanjuti dan dana sudah dikembalikan kepada anak atau orang tua. Sementara potensi kecurangan saat pelaksanaan SPMB pun telah diantisipasi karena beberapa jalur masuk tahun sebelumnya juga sempat menjadi soal. Namun terkait jalur prestasi telah diantisipasi dengan melakukan kurasi pada piagam yang dimiliki, baik sekaa atau klub atau kompetensinya. Anggota DPD RI IB Rai Dharmawijaya Mantra dan staf Ahli Dr. I Gusti Wayan Murjana Yasa memandang perlunya mengoptimalkan peran sekolah swasta dalam rangka pemerataan pendidikan dan penyerapan murid yang tidak diterima di sekolah negeri. Selain ia juga menyoroti penyerapan kuota sehingga banyak rombel belum terisi maksimal seperti SMAN 11 dan 12 Denpasar. Oleh karena efektivitas sosialisasi juga harus menjadi bahan evaluasi, termasuk transparansi di bidang prestasi. Ia juga menyampaikan soal kesiapan infrastruktur digital juga sekolah belum tersedia termasuk tenaga untuk mengajar anak disabilitas. ‘’Dikotomi sekolah negeri dan swasta masih runcing karena sekolah negeri terus berbenah sehingga image negeri bagus sehingga orang berlomba- lomba mengejar sekolah negeri. Ketimpangan ini masih terjadi,’’ ujarnya. Padahal tugas memajukan SDM adalah peran sekolah negeri dan swasta. Maka dari itu ia berharap agar swasta diberdayakan, dan diberikan kesempatan karena 60 persen perguruan tinggi merupakan swasta sehingga anak perlu dipersiapkan sejak awal mengenyam pendidikan di swasta. Menurutnya potensi masalahnya adalah sistem tidak terakses dengan baik oleh semua pihak maka dari itu banyak terjadi salah input data. Sementara pengumuman lewat website dan media sosial juga perlu diperhatikan efektivitasnya mengingat setiap platform medsos memiliki usia pengguna berbeda-beda. ‘’Karena orang tua banyak kecele karena salah strategi, juknis hanya ada di balik aplikasi,’’ ujarnya menandaskan. tra Sumber: https://posmerdeka.com/ombudsman-bali-terima-sembilan-aduan-terkait-spmb-2025/

Senator RI, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III (B-66) mengadakan audiensi terkait tindaklanjut Aspirasi Masyarakat tentang Dugaan Pelanggaran Hukum Penipuan dan Penggelapan terkait Pembatalan Konser Musik oleh Nyeni Fest Official oleh BEM Institut Desain dan Bisnis Bali, Justice Art festival oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana, Socialcare Undiknas oleh UKM Universitas Pendidikan Nasional, Geneziz Genk SMA Negeri 5 Denpasar, Organisasi Stupid Fruit SMA Negeri 6 Denpasar di Kantor DPD RI Provinsi Bali , Rabu (30/07) "Kedepan segala acara terutama konser musik di Bali terutama yang menyangkut SMA dan Universitas harus dibuat sistem SOP lebih ketat. Saya akan meminta Polda dan Polres untuk memperketat prosedur ijin terkait konser musik dan ijin keramaian serta mengundang massa, pihak sekolah dan universitas juga harus bertanggung jawab menyelamatkan nama sekolah dan kampus, jangan melindungi 1 orang yang jelas menipu", ungkap Senator yang sering dipanggil AWK tersebut Dalam rapat tersebut Polda Bali melalui Kasubbin Bantuan Hukum, Bidang Hukum, I Wayan Gatra menegaskan perlunya perlengkapan administrasi yang lengkap untuk sanggup menaati perijinan prosedur yang berlaku. "Karena jika terjadi pelanggaran hukum terkait hal tersebut jika masuk pelaporan ke polisi prosesnya tidak mudah, dan panjang", ungkapnya Kasus pembatalan konser yang melibatkan SMA 5 Denpasar telah menemukan titik terang. Pihak sekolah bersama para siswa telah menyepakati dan menyelesaikan solusi secara internal. Sementara itu, solusi yang melibatkan panitia dan pihak-pihak terkait lainnya masih dalam proses , diharapkan agar dituntaskan sebelum akhir September ini sebelum masuk ke pelaporan hukum ke polisi. Sebagai tindak lanjut, rapat koordinasi dan pembaruan informasi terkait kasus ini. (ast)

Senator RI, I Komang Merta Jiwa hadir dalam pelaksanaan Karya Pitra Yadnya dan Manusa Yadnya Kinembulan Desa Adat Sading Warsa Caka 1947/Masehi 2025, bertempat di Lapangan Umum Desa Adat Sading, Kelurahan Sading, Mengwi, pada Kamis, (24/07/2025) malam. Karya ini meliputi upacara Warak Kruron yang diikuti oleh 67 peserta, Ngelungah 10 peserta, Ngelangkir 7 peserta, Ngaben 19 peserta, Nyekah 104 Peserta, Telu Bulanan 72 Peserta, Mesangih 100 peserta, Melepeh 14 Peserta dan Sanan Empeg 12 Peserta. Wagub Giri Prasta dalam sambutannya menyampaikan bahwa kata Kinembulan ini bermakna bersama-sama, bergotong royong. Jadi karya Kinembulan yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali ini mempunyai makna bahwa karya ini dilaksanakan masyarakat adat Desa Sading secara bersama-sama. “Kelurahan Sading yang terdiri dari 13 Banjar, sudah bersatu dalam pasemetonan dan saya sudah saksikan sendiri, Krama Desa Adat Sading juga telah mampu menunjukkan kekuatan adat, agama, tradisi, seni dan budaya bahkan kekompakan 13 banjar persatuan dan kesatuan di Sading untuk Kabupaten Badung dan Bali sudah Top,” ujarnya Wabup Bagus Alit Sucipta ditemui seusai acara menyampaikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung tetap berkomitmen dalam meringankan beban masyarakat Kabupaten Badung. Selain itu juga Wabup memberikan apresiasi kepada seluruh krama Desa Adat Sading yang penuh semangat persatuan dan kebersamaan dalam melaksanakan seluruh kegiatan karya ini. “Mari bersama-sama memohon tuntunan dan anugerah kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa agar kita selalu diberikan kesehatan dan kerahayuan dalam menjalani setiap rangkaian dari Karya ini, serta semoga karya ini berjalan dengan lancar dan aman. Saya dan Bapak Bupati, tetap berkomitmen untuk selalu meringankan beban dari masyarakat Kabupaten Badung,” ucapnya. Pada kesempatan ini, Wabup Bagus Alit Sucipta menyerahkan secara simbolis bantuan dana dari APBD Badung Induk tahun 2025 sebesar Rp. 700 juta dan secara pribadi Rp. 30 Juta, yang diterima langsung oleh Bendesa Desa Adat Sading I Ketut Surata serta disaksikan oleh para undangan dan Krama Desa Adat Sading. Turut hadir pada kesempatan ini Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti dan anggota DPRD Badung I Made Suwardana, I Made Yudana, Wayan Edi Sanjaya, dan I Made Rai Wirata, Kepala Bappeda Provinsi Bali sekaligus Ketua Panitia I Wayan Wiasthana Ika Putra, Kadis Pertanian Badung I Wayan Wijana dan Perwakilan Dinas Kebudayaan Badung, Sekretaris I TP PKK Badung Nyonya Yunita Alit Sucipta, Camat Mengwi I Nyoman Suhartana beserta unsur tripika kecamatan, Lurah Sading Ida Bagus Rai Pujawatra dan seluruh prajuru Desa Adat Sading. Sumber: https://setda.badungkab.go.id/berita/64817-karya-pitra-yadnya-dan-manusa-yadnya-kinembulan-desa-adat-sading