Berita DPD di Media

Beranda

ยป

Berita DPD di Media

Workshop Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025

25 Juni 2025 oleh bali

Kamis, 19 Juni 2025 bertempat di Ballroom Mall Pelayanan Publik Kabupaten Karangasem, Perbekel bersama Operator Desa Nyuhtebel, Ni Made Ayuningsih, SIP mengikuti Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 dengan tema Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam rangka akselerasi pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan Tampil sebagai Moderator dalam kegiatan workshop Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem, I Ketut Sedana Merta dengan menghadirkan narasumber senator DPD RI, I Komang Merta Jiwa, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, SM Mahendra Jaya ( mengikuti secara daring ), Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bali M Mufti Arkan dan Kepala BPKB Provinsi Bali. Sumber: https://www.nyuhtebel.desa.id/

Paripurna Pembukaan Masa Sidang DPD RI: Rai Mantra Sampaikan Masalah Kepemilikan Properti oleh WNA di Bali

25 Juni 2025 oleh bali

Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin menaruh perhatian serius terhadap perkembangan permasalahan internasional atas meluasnya perang di kawasan Asia Barat. Puluhan ribu nyawa penduduk sipil di Gaza dan Tepi Barat telah menjadi korban, namun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak mempunyai solusi tuntas untuk menciptakan perdamaian. “Perang di Palestina belum juga reda, kini meletus perang baru antara Iran dan Israel. Diperparah lagi oleh serangan Amerika terhadap Iran. Akibatnya kawasan tersebut semakin berbahaya bagi lalu lintas darat, udara, dan laut sehingga mengganggu jalur-jalur penerbangan dan pelayaran, dan berdampak buruk bagi perekonomian banyak negara, tak terkecuali Indonesia,” ucap Sultan saat membuka Sidang Paripurna ke-14 Masa Sidang V di Nusantara V Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (24/6/2025). DPD RI menyerukan untuk menahan diri dan tidak memperparah keadaan, tetapi mengutamakan perundingan dan solusi diplomatik untuk mencapai perdamaian di kawasan itu. DPD RI juga memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah mengevakuasi WNI dan melakukan segala upaya demi menjamin keselamatan dan keamanan jutaan warga Indonesia di kawasan tersebut. “KBRI di negara-negara tersebut diharapkan bekerja keras untuk memastikan bahwa tidak ada warga Indonesia yang jatuh korban dalam perang yang sedang berlangsung,” kata senator asal Bengkulu itu. Selain menyoroti isu internasional, sidang paripurna kali ini adalah menerima penyerapan aspirasi masyarakat di daerah pada kegiatan reses. Dalam laporannya, Anggota DPD RI asal Provinsi Bali Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra menyampaikan laporan aspirasi Sub Wilayah Barat II dalam ruang lingkup Komite II DPD RI. Ia mengutarakan bahwa masyarakat Bali yang mengeluhkan warga negara asing (WNA) banyak mengambil alih properti, sehingga tidak mampu bersaing membeli properti. “Ke depan kami akan melakukan rapat kerja dengan Kementerian ATR/Kepala BPN dan Kementerian Hukum untuk mendorong penyelesaian kepemilikan properti oleh WNA ini,” ujar Rai Mantra, panggilan akrab Rai Dharmawijaya Mantra. Ia juga mempertanyakan permasalahan Koperasi Merah Putih terkait permodalan, model bisnis, dan skala prioritas. Untuk itu pemerintah perlu memfasilitasi integrasi peran Koperasi Merah Putih, BUMDes, dan koperasi eksisting agar tidak terjadi duplikasi fungsi. “Kami mendorong kinerja Himbara dalam memberikan pembiayaan modal awal Koperasi Merah Putih dengan memperhatikan manajemen risiko, serta prinsip kehati-hatian,” terang Rai Mantra. Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Utara Pdt Penrad Siagian yang mewakili Sub Wilayah Barat I menjelaskan Komite I DPD RI mencermati UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait lemahnya sistem dan koordinasi pelaksanaan SIASN. Salah satunya honorer yang telah mengabdi lama merasa terpinggirkan dalam mekanisme PPPK, begitu juga dengan regulasi terkait mutasi ASN yakni Permen PAN RB RI No. 6 Tahun 2024 telah melampaui PP No. 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. “Ketimpangan distribusi ASN terutama di bidang pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Bengkulu adalah bukti nyata lemahnya manajemen sumber daya manusia pemerintahan Indonesia,” ujar Penrad. Penrad juga menambahkan bahwa Komite III DPD RI dalam laporan resesnya menyoroti pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Lonjakan konsumsi Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) di kalangan remaja telah menyebabkan peningkatan kasus obesitas dan diabetes. “Sampai hari ini, belum ada regulasi kuat tentang pengiklanan MBDK. Integrasi data kesehatan juga masih terbatas. Edukasi tentang kesehatan juga belum menjadi bagian utuh dalam kurikulum sekolah,” paparnya. Laporan hasil aspirasi masyarakat daerah di Sub Wilayah Timur I, Anggota DPD RI asal Provinsi Kalimantan Barat Maria Goreti membeberkan tugas Komite I DPD RI terkait pengawasan atas pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Menurutnya, mall pelayanan publik (MPP) di daerah belum sepenuhnya optimal karena beberapa aspek yaitu alokasi anggaran, kualitas SDM, serta sarana-prasarana. “Koordinasi antar instansi dalam MPP masih lemah, sehingga menghambat integrasi layanan. Selain itu MPP cenderung menjadi proyek fisik tanpa orientasi kualitas pelayanan jangka panjang,” tukasnya. Sementara itu, laporan dari Sub Wilayah Timur II disampaikan oleh Anggota DPD RI asal Provinsi Papua Barat Filep Wamafma. Ia mengatakan pada lingkup Komite II DPD RI, masyarakat mengakui mengalami kesulitan akses bahan bakar dan prasarana produksi untuk nelayan. “Kami mendorong agar pemerintah mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di daerah-daerah pesisir yang strategis,” paparnya. Laporan kegiatan anggota DPD RI di daerah tersebut akan ditindaklanjuti oleh alat kelengkapan dengan mengadakan Rapat Dengar Pendapat pada Masa Sidang V. Sumber: https://www.balipuspanews.com/

Ni Luh Djelantik, Senator Bali, Respon Keluhan Masyarakat terkait Kualiatas BBM Pertalite

24 Juni 2025 oleh bali

Masyarakat di Bali belakangan mengeluhkan mobil mogok akibat filter tersumbat setelah diisi dengan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite. Hal itu viral di media sosial (medsos). Pertamina Regional Jatimbalinus memberikan penjelasan. Atas laporan masyarakat tersebut, anggota DPD RI Dapil Bali, Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik, mengadakan pertemuan bersama masyarakat melibatkan Pertamina Regional Jatimbalinus di Gedung DPD Bali, Senin (23/6/2025). Dalam hal ini, Pertamina Patra Niaga melakukan investigasi terkait kualitas bahan bakar minyak (BBM) diduga bermasalah di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali. Executive GM Regional Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Anom Purwasakti, menjelaskan pihaknya saat ini sedang melakukan investigasi dan tracing ketika laporan pertama kali diketahui ” Setelah kejadian itu pihaknya menurunkan tim ke lapangan untuk mengambil sampel BBM baik di SPBU maupun bengkel-bengkel yang menangani kendaraan terdampak untuk dilakukan uji laboratorium,” terang Anom. Upaya itu untuk memastikan produk BBM yang diterima masyarakat telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan baik dari sisi spesifikasi teknis maupun volume penyaluran. Selain itu, pihaknya juga mengkaji faktor lain yang mungkin menjadi penyebab gangguan pada kendaraan konsumen. “Pada intinya pada saat kasus tersebut muncul, tidak sampai satu hari kami langsung bereaksi menghubungi yang menyampaikan keluhan. Kami tracing mulai dari bengkelnya siapa, konsumen, nopol, isi bahan bakar dimana, dan suplai BBM-nya di mana,” beber Anom Purwasakti. Selain itu, pihaknya juga tengah menguji di Laboratorium Migas sampel BBM (Pertalite) yang menjadi keluhan. Sembari menunggu hasil, pihaknya telah menyediakan 10 SPBU Help Desk di Bali serta bengkel-bengkel yang bisa didatangi jika terjadi permasalahan yang sama dari masyarakat khusus kerusakan filter tersebut. “Untuk estimasi pengujian di Lab Migas, hasilnya baru bisa diketahui kurang lebih minggu ini,” imbuhnya.Jika nanti ditemukan unsur penipuan dilakukan oknum atau SPBU sanksinya adalah surat peringatan, hingga pencabutan izin kerjasama. Sementara, Ni Luh Djelantik menambahkan, kepada Pertamina khususnya Regional Jatimbalinus segera mencari solusi permasalahan tersebut dan disampaikan kepada masyarakat. “Apa pun hasil investigasi nanti harus sampaikan ke publik secara transparan. Kalau ada SPBU yang bermain, segera audit dan didata,” tegas Niluh, sapaannya. Niluh turut mengapresiasi langkah cepat Pertamina dengan langsung merespons keluhan masyarakat yang terjadi. Saat pertemuan itu, Pertamina Regional Jatimbalinus datang dengan personel lengkap. “Tapi di satu sisi ini menjadi evaluasi bagi Pertamina bahwa ada kejadian seperti ini dan diharapkan tidak kembali terulang di kemudian hari,” ujar senator yang juga pengusaha itu. Sebelumnya, Ni Luh Djelantik mendapat banyak pengaduan masyarakat kepada dirinya perihal permasalahan kualitas bahan bakar Pertalite yang mengakibatkan kerusakan kendaraan roda empat maupun roda dua. ” Kami meminta masyarakat yang mengalami kendala serupa atau memiliki keluhan pada produk dan layanan Pertamina, dapat melapor kepada SPBU resmi tempat pengisian dan dapat menghubungi pusat layanan 135 melalui telepon, e-mail, atau media sosial resmi,” tutup Anom. Sumber: https://www.indonesiaexpose.co.id/

Ni Luh Djelantik RDP dengan Patra Niaga Bali-Nusra terkait permasalahan pasca pengisian bahan bakar

oleh bali

Senator RI, Ni Luh Djelantik mengadakan rapat dengar pendapat dengan Pertamina Patra Niaga Regional Bali Nusra terkait permasalahan pasca pengisian bahan bakar di SPBU Pertamina Bali di Kantor DPD RI Provinsi Bali pada Senin, 23 Juni 2025. Dalam rapat tersebut dihasilkan kesepakatan Pertamina siap bertanggung jawab atas segala kerusakan yang dialami sejumlah kendaraan. Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus mengambil Langkah cepat menyikapi banyaknya keluhan masyarakat yang kendaraannya mogok, tersendat hingga turun tangki usai mengisi pertalite di SPBU. Adapun beberapa kesepakatan yang dihasilkan dari rapat tersebut antara lain Pertama, Pertamina siap mengganti biaya perbaikan kendaraan(mobil dan motor) yang kerusakan diakibatkan oleh bahan bakar pertalite. Bagi warga yang sudah mengisi BBM lalu mengalami masalah seperti mogok dan tersendat agar membawa struk perbaikan dari bengkel ke SPBU terakhir pembelian BBM untuk pengembalian dana. “Untuk kesayangan yang sudah memperbaiki kendaraan sebelumnya, silakan membawa nota perbaikan ke SPBU terakhir untuk mekanisme pengembalian dana,” jelas Niluh Djelantik. Kedua, Pertamina juga menyediakan bengkel gratis di berbagai lokasi (hari ini 5 lokasi dan akan terus bertambah). Ketiga, Pertamina menyediakan lokasi pengaduan di berbagai SPBU untuk kemudian ditindaklanjuti. Keempat, Transparansi hasil investigasi yang saat ini sedang dijalankan oleh pihak independen Lemigas. [image]IMG_8249.jpg[/image] “Dan sesuai permintaan kesayangan proses tranparansi investigasi apa yang sebenarnya terjadi baik itu tangki BBM maupun kualitas BBM semua akan disampaikan secara transparan,” jelas Ni Luh Djelantik. Sementara itu, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Aji Anom Purwasakti menyampaikan bahwa Pertamina telah menurunkan tim investigasi ke SPBU-SPBU terkait. "Kami sudah melakukan investigasi sampel, baik sampel dari kendaraan, dari SPBU. Saat ini kami menunggu hasilnya," ungkapnya. Tujuan investigasi ini adalah untuk mencari tahu akar masalah yang sebenarnya terjadi. Namun, Pertamina tidak hanya menunggu hasil investigasi. Sebagai bentuk keseriusan dalam menangani masalah ini, Pertamina telah membuka 10 helpdesk di SPBU yang tersebar untuk menampung keluhan dan komplain dari konsumen. "Jika ada keluhan yang sama seperti filter kendaraan ada endapan di bensinnya, langsung melapor. Kami di SPBU sudah setting ada 10 helpdesk," jelas Anom. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk memanfaatkan kanal resmi Pertamina untuk melapor, seperti Call Center 135 atau melalui email. Sumber artikel: https://baliexpress.jawapos.com/bali/676180091/pertamina-sepakati-4-langkah-tindak-lanjuti-masalah-pertalite-di-bali-dari-ganti-rugi-hingga-sediakan-bengkel?page=1 Untuk update terkait permasalahan ini semeton bisa cek di media sosial Pertamina Patraniaga Bali-Nusra: https://www.instagram.com/p/DLPxsD1zv2T/?img_index=1 NOTA KESEPAKATAN NI LUH DJELANTIK DENGAN PERTAMINA 1. Pertamina menyediakan helpdesk di 10 SPBU (jumlah sementara) agar masyarakat dapat memberikan keluhannya terkait dengan kerusakan kendaraan yang diduga akibat kualitas BBM Pertamina. Jumlah tersebut akan bertambah seiring dengan perkembangan koordinasi Pertamina Patra Niaga dengan SPBU di seluruh Bali. Lokasi SPBU yang ditunjuk akan diumumkan kemudian. 2. Pertamina Patra Niaga juga bekerjasama dengan 5 bengkel yang tersebar di Kabupaten Gianyar dan Denpasar (jumlah sementara, bisa bertambah ke depannya) untuk memperbaiki kendaraan yang diduga mengalami kerusakan akibat kualitas BBM Pertamina. Semua biaya terkait dengan pengurasan tangki dan penggantian filter akan ditanggung oleh Pertamina Patra Niaga. 3. Untuk kendaraan yang sudah mengalami pergantian filter dan pengurasan tangki sebelum kesepakatan dibuat, silahkan datang ke SPBU terakhir tempat membeli BBM sebelum kendaraan rusak, dengan membawa KTP, waktu pembelian, dan nomor polisi kendaraan. Pihak SPBU akan membantu untuk melakukan pelacakan pembelian, pengisian blangko, dan klaim kepada Pertamina. 4. Pertamina Patra Niaga akan secara transparan menyampaikan hasil investigasi terkait kasus ini kepada masyarakat. Investigasi dan pengujian sedang menunggu hasil dari lembaga independen terkait. 5. Penanganan keluhan juga dapat dilakukan melalui kanal-kanal pengaduan Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, seperti call center 135, MyPertamina, dan media sosial instagram @Patraniaga.Jatimbalinus untuk kemudian akan diarahkan untuk proses selanjutnya.

Ketua DPD Puji Pidato Presiden Prabowo di St. Peterbsurg, Rusia: Diplomasi yang Cerdas

23 Juni 2025 oleh bali

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin memuji pidato Presiden RI Prabowo Subianto di Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg, Rusia. Sultan menyanjung penekanan Prabowo pada diplomasi yang saling menguntungkan secara ekonomi. Politikus asal Bengkulu itu menilai gaya pidato dan pernyataan Prabowo adalah gambaran sikap politik luar negeri Indonesia yang konsisten dengan pendekatan non-blok dan saling menghromati dalam pergaulan internasional. "Sebagai bangsa yang besar kita patut bersyukur dan bangga terhadap kapasitas dan kecerdasan diplomasi presiden Prabowo Subianto di hadapan pemimpin negara lain," kata Sultan dalam siaran pers Ketua DPD RI, Minggu (22/6/2025). Sultan menambahkan, dengan fokus diplomasi Prabowo, target Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dapat terwujud lebih cepat. Selain itu, Sultan menyebut Indonesia akan semakin diperhitungkan di tengah kekuatan dunia. "Kami melihat Presiden Prabowo tidak berada dalam suasana yang dilematis untuk mengungkapkan gagasannya. Menurutnya, Prabowo lebih fokus memperjuangkan kepentingan ekonomi, khususnya isu swasembada pangan dan investasi dalam negeri. Sehingga ia sangat prihatin dan mengajak agar dilakukan de-eskalasi untuk meredakan tensi kepada semua pihak yang sedang berperang secara santun dan sejuk. Sultan mengapresiasi pilihan Prabowo menghadiri Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg. Menurut Sultan, forum ini dihadiri para pemimpin yang berkepentingan membangun perekonomian negara masing-masing. "Presiden Prabowo sangat peka dengan situasi geopolitik saat ini. Beliau lebih memilih untuk tetap menjaga sikap politik non-blok dan menghadiri forum yang mendorong agar dilakukan de-eskalasi terhadap ketegangan militer antar negara saat ini", kata Sultan. Sumber: https://www.kompas.tv/

DPD RI minta Senat Spanyol dukung pembentukan Forum Senat ASEAN

23 Juni 2025 oleh bali

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Yorrys Raweyai mengatakan pihaknya meminta dukungan kepada Senat Spanyol terkait rencana pembentukan Forum Senat ASEAN saat menerima kunjungan Wakil Ketua Senat Spanyol Javier Maroto Aranzabal di Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (20/6). "Kami tadi mintakan kepada mereka supaya melalui Spanyol, dia bisa announce (umumkan) juga ke negara-negara di Eropa sana agar bisa mendukung program ini. Itu mungkin salah satu yang menjadi poin penting yang kita bicarakan," kata Yorrys ditemui usai pertemuan. Dia berharap Spanyol dapat memberikan dorongan bagi negara-negara anggota Eropa lainnya dalam mendukung terbentuknya Forum Senat ASEAN tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI Gusti Farid Hasan Aman saat pertemuan berlangsung. "Kami meminta tadi melalui Ketua BKSP supaya bisa kepada beliau, untuk beliau juga memberikan dukungan, dorongan juga, dan juga bisa mengimbau para negara-negara Eropa yang ingin bersama-sama mendukung program ini," katanya. Senator itu menuturkan bahwa forum regional tersebut rencananya akan diluncurkan dalam waktu dekat pada 5 Agustus mendatang, yakni bertepatan dengan hari kelahiran Presiden Senat Kerajaan Kamboja Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen. "Kami di ASEAN ini sudah sepakat untuk membentuk Forum Senat ASEAN yang kami akan segera launching di saat nanti senior Hun Sen, (Presiden Senat) Kamboja akan ulang tahun," ujarnya. Dia menyebut pembentukan forum senat yang terdiri dari negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Kamboja, dan Thailand itu menjadi topik lain yang dibahas dengan delegasi senat Spanyol di samping isu terkait ekonomi hingga budaya. "Poin yang lain seperti ekonomi, budaya, dan lainnya, pariwisata itu secara umum dibicarakan juga," ucapnya. Dia lantas berkata, "Kemudian saling memberikan masukan, pengalaman. Kan kita (Indonesia) sama Spanyol ini (menjalin kerja sama) bukan baru ya, sudah cukup panjang." Dalam rilis resmi yang diterima, Yorrys juga memandang Indonesia perlu membangun hubungan bilateral dengan negara lain, termasuk dengan Spanyol, dalam rangka menjaga stabilitas pada berbagai sektor di tengah kondisi konflik global saat ini, seperti perang antara Rusia-Ukraina dan Israel-Iran. Menurut dia, tantangan yang dihadapi bersama negara-negara di dunia saat ini adalah masih sulitnya menghentikan konflik-konflik regional yang terjadi sehingga turut mempengaruhi arus investasi dan perdagangan. "Sementara tatanan global pun semakin terguncang, bahkan perang Rusia-Ukraina belum selesai, perang Israel-Palestina berkobar, lantas sekarang perang Israel-Iran semakin memanas pula. Negara-negara besar, bahkan PBB pun belum bisa menemukan solusinya,” ujarnya saat pertemuan berlangsung. Dia menambahkan bahwa hubungan bilateral perlu ditingkatkan dan diperluas pada bidang-bidang yang kurang tersentuh selama ini, termasuk menjalin hubungan bisnis, investasi, perdagangan, dan budaya antara 50 provinsi di Spanyol dengan 38 provinsi di Indonesia. “Kalau saja 50 provinsi di Spanyol dan 38 provinsi di Indonesia bisa menjalin hubungan sister province dengan memanfaatkan potensi sumber daya kedua negara maka kami yakin hubungan kedua negara akan meningkat pesat dan meluas ke berbagai bidang,” kata dia. Sumber: https://www.antaranews.com/

DPD RI Rai Mantra Harapkan Polri Semakin Baik

23 Juni 2025 oleh bali

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dapil Provinsi Bali Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra mengucapkan selamat hari ulang tahun Bhayangkara ke-79 kepada Polri, Jumat (10/6/1025).Dalam momentum tersebut, Rai Mantra memuji kinerja-kinerja Polri yang cemerlang dalam kurun 1 tahun ke belakang. "Selamat Hari Bhayangkara ke-79 untuk institusi Polri, semoga dalam pelaksanaan tugas semakin baik ke depan dan mewujudkan Polri Untuk Masyarakat", ungkap Rai Mantra. Polri telah melakukan banyak terobosan di tahun ini. Mulai dari pengamanakan kamtibmas yang maksimal, pemberantasan judi online dan narkoba secara masif, hingga proses rekrutmen Polri yang sanggat transparan. Lebih lanjut Rai Mantra juga mengaku tingkat kepercayaan publik terhadap Polri terus meningkat. Hal ini menunjukan bahwa masyarakat merasa puas atas kinerja Polri dalam menjaga kamtibmas serta memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Sumber: https://rri.co.id/

Presiden Prabowo Kembalikan 4 Pulau Ke Wilayah Aceh, Ketua DPD Dorong Optimalisasi Potensi Wisata

20 Juni 2025 oleh bali

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengatakan keputusan Presiden Prabowo Subianto mengembalikan 4 Pulau ke wilayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai keputusan yang tepat dan bijaksana. Selain bertujuan mengakhiri polemik yang berkembang, menurut mantan wakil gubernur Bengkulu itu, keputusan tersebut sudah dilakukan dengan proses musyawarah antar pihak terkait secara objektif dalam suasana kekeluargaan dan kebesaran jiwa. karena pada dasarnya ke-empat Pulau tersebut adalah milik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Kami tentunya sangat mengapresiasi upaya presiden Prabowo yang meskipun dalam kesibukannya melakukan lawatan ke luar negeri tetap memberikan atensi serius untuk menyelesaikan silang sengketa kepemilikan 4 Pulau antara Daerah Istimewa Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara", ujar Sultan melalui keterangan resminya, Rabu (18/6). Menurutnya, sejak awal pihaknya melalui para Senator (anggota DPD) asal Aceh sudah memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah. Meski demikian DPD RI juga sangat menghormati tugas dan kewenangan pemerintah melalui kementerian Dalam Negeri dalam melakukan kajian dan menetapkan batas atau pembaharuan wilayah administratif terhadap suatu daerah dengan memperhatikan kepentingan pembangunan nasional dan efektifitas pelayanan publik di daerah. "Yang paling penting adalah bahwa kesalah pahaman ini telah selesai dan ke depan kita ingin pengembangan potensi, terutama potensi pariwisata dari keempat Pulau ini dapat dioptimalkan oleh pemerintah DI Aceh. Kami melihat ada potensi wisata berskala internasional yang tidak kalah indahnya dengan Maladewa di Pulau-pulau tersebut," tutur mantan aktivis KNPI itu. Sultan mengungkapkan, pada prinsipnya kedua provinsi baik secara langsung maupun tidak langsung tetap akan memiliki kepentingan terhadap keempat Pulau itu. Karena jika potensi wisata ini dikembangkan secara serius saya kira Provinsi Sumatera Utara pun akan memperoleh dampak yang signifikan. "Tidak penting status dan kepemilikan 4 Pulau tersebut. Yang paling penting adalah bagaimana Pemerintah Daerah baik Singkil (Aceh) maupun Tapanuli Tengah (Sumut) dapat mengkapitalisasi peluang bisnis dan perdagangan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitar Pulau-pulau tersebut," pungkasnya. Sumber: https://www.jawapos.com/

Travel Warning Australia, Arya Wedakarna Imbau Warga Bali Tidak Hanya Andalkan Pariwisata

20 Juni 2025 oleh bali

Menanggapi keputusan pemerintah Australia yang mengeluarkan travel warning untuk warganya yang hendak bepergian ke Bali, senator asal Bali, Arya Wedakarna, menyampaikan kekhawatirannya terhadap dampak yang akan timbul bagi sektor pariwisata di Pulau Dewata. Melalui unggahan di media sosialnya yang beredar luas, Arya menyoroti potensi menurunnya jumlah wisatawan Australia, salah satu pasar utama pariwisata Bali. “Wisatawan Australia sudah ada travel warning. Wisatawan Bali akan sepi!” tulis Arya melalui akun Instagram pribadinya @aryawedakarna. Sebagai tanggapan atas situasi ini, Arya Wedakarna mengajak masyarakat Bali, terutama generasi muda, untuk mulai mencari solusi jangka panjang dengan tidak semata-mata menggantungkan masa depan pada industri pariwisata. “Kita carikan SOLUSI. Kita support sekolah non-pariwisata. Yuk banting stir ke pertanian, peternakan, perikanan, perkantoran, kelautan, teknik, perbengkelan, digital bisnis dan wirausaha serta perbankan,” tulisnya. Arya juga menekankan pentingnya menghindari ketergantungan terhadap lembaga kursus atau sekolah berbasis pariwisata, karena menurutnya sektor ini sangat rentan terhadap guncangan global seperti pandemi atau kebijakan luar negeri, termasuk travel warning. “Hindari jalur pariwisata karena akan banyak pengangguran lulusan SMK pariwisata, lembaga kursus, dan sekolah pariwisata. Hindari kerja luar negeri karena global sedang krisis,” tambahnya. Ia menutup pesannya dengan ajakan kepada para orang tua dan generasi muda untuk berpikir lebih luas dan cerdas dalam merencanakan masa depan, serta tidak semata-mata berharap pada pekerjaan di sektor hospitality sebagai daily worker (DW) yang tidak menjanjikan stabilitas jangka panjang. “Jangan gantungkan dirimu pada dunia pariwisata. Ayo berpikir cerdas, selamatkan masa depan anak muda agar tidak jadi pegawai DW,” tegasnya. Pernyataan Arya Wedakarna ini menuai beragam respons dari warganet di media sosial. “Setuju. Bali jangan terlalu mengandalkan pariwisata aja. Banyak yang lain yg bisa diolah. Pertanian, peeternakan, perikanan, dll,” tulis akun @evirumondang “YEN NU NEGAK-NEGAK DIKANTOR NGANTOSANG INFORMASI, SING TAEN TURUN KELAPANGAN SING KEL MERAGATIN APE,” tulis akun @panjikumaraa “Bali sudah tidak baik-baik saja,” tulis akun @sudawisesa Sumber: https://baliexpress.jawapos.com/

Senator Ni Luh Djelantik Komitmen Terus Monitor Pembangunan Nuanu

20 Juni 2025 oleh bali

Senator RI untuk Bali, Ni Luh Djelantik, menegaskan komitmennya untuk terus memantau pembangunan kawasan kreatif Nuanu di pesisir barat daya Bali. Meski memberikan apresiasi atas pendekatan investasi yang mengedepankan nilai sosial dan lingkungan, Ni Luh memastikan pengawasan akan tetap dilakukan demi menjaga identitas dan kelestarian Bali. "Saya perjelas lagi, kami di sini bukan anti investasi,” ujar Mbok Ni Luh—sapaan akrabnya, baru-baru ini. “Kami selalu terbuka untuk bekerja dengan investor dan institusi, yang berkomitmen membangun Bali sesuai nilai dan cara yang mengikuti prosedur hukum. Nuanu adalah salah satu wujud nyata investasi tersebut, terutama dalam hal dampak sosial dan lingkungan positif. Tapi bukan berarti kami akan berhenti mengawasi. Kami akan terus monitor dan mendukung, untuk memastikan jati diri Bali tetap terjaga,” tambah Mbok Ni Luh. Nuanu, kawasan seluas 44 hektar yang terus tumbuh sebagai kota kreatif, mengusung pendekatan kolaboratif yang menggabungkan investasi global dengan pemberdayaan lokal. Data per Juni 2025 menunjukkan bahwa 97 persen tenaga kerja di Nuanu merupakan warga Indonesia, dengan 84 persen di antaranya berasal dari masyarakat lokal Bali. Pendekatan ini menjadikan Nuanu bukan hanya proyek, tapi juga ruang bersama untuk membentuk perencanaan kawasan berbasis komunitas. Kolaborasi juga terjadi di tingkat perencanaan infrastruktur. Pihak manajemen Nuanu bekerja bersama pemerintah daerah dan pusat, untuk memastikan setiap langkah pembangunan selaras dengan arah kebijakan provinsi dan prosedur hukum yang berlaku. Komitmen terhadap masyarakat lokal diwujudkan melalui Nuanu Social Fund (NSF), yang dialokasikan sebesar 5 persen dari total pendapatan proyek. Pada triwulan pertama 2025, dana sebesar Rp474 juta telah disalurkan melalui berbagai program sosial, mulai dari pelatihan wirausaha perempuan, program kesehatan gratis, edukasi seksualitas remaja, hingga pemberdayaan pemuda melalui seni dan budaya. Salah satu program yang disorot adalah dukungan terhadap 150 penabuh muda dari lima sekaa teruna-teruni lewat Program Bale Ganjur, serta bantuan Rp61 juta kepada 13 banjar di Desa Beraban untuk perayaan Ogoh-Ogoh Nyepi. Tahun lalu, Ogoh-Ogoh dari Nuanu bahkan tampil di ajang Burning Man di Nevada, menjadi instalasi seni Indonesia pertama di festival tersebut. Dalam bidang lingkungan, Nuanu menetapkan 70 persen kawasannya sebagai ruang hijau dan menerapkan kebijakan tanpa penebangan pohon. Transportasi umum di kawasan ini juga sepenuhnya menggunakan kendaraan listrik. Sementara dari sisi pengelolaan limbah, tingkat daur ulang Nuanu tercatat mencapai 95 persen. Keanekaragaman hayati juga menjadi perhatian. Hingga pertengahan 2025, Nuanu telah menanam lebih dari 15.000 pohon dengan metode Miyawaki, melestarikan 500 lebih anggrek. Serta melakukan konservasi terhadap 400 spesies tanaman lokal dan meningkatkan kelangsungan hidup kupu-kupu sebesar 20 persen. Di samping itu, CEO Nuanu Creative City, Lev Kroll, menekankan bahwa filosofi yang diusung Nuanu adalah double bottom line, yaitu menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi sosial dan keberlanjutan lingkungan. “Membangun komunitas dan menjaga alam bukan hanya kewajiban, tapi strategi bisnis yang kuat. Melakukan hal yang benar justru menarik orang-orang yang tepat,” ujar Lev. “Kami selalu terbuka terhadap kritik dan masukan. Setiap hari kami belajar untuk menyempurnakan cara kami membangun kawasan yang selaras dengan budaya Bali, teknologi, dan alam,” sambungnya. Senator Mbok Ni Luh kembali menambahkan, bahwa pola pembangunan seperti yang diterapkan Nuanu perlu dijadikan tolok ukur bagi proyek lain di Bali. Namun ia menegaskan, pengawasan publik harus terus berjalan agar nilai-nilai lokal tidak sekadar dijadikan gimmick. “Kita jaga bersama. Ini bukan tentang menolak pembangunan, tapi memastikan pembangunan itu tidak merusak Bali. Itu tugas saya, dan itu juga hak masyarakat,” tukasnya. Sumber: https://bali.disway.id/